Category: Opini

Bimantika.net
Ketua Pro Dinda (Prodi) Kabupaten Bima, Gufran Hanuar menuding Mansyur Asal bunyi (Asbun) terkait Hj Indah Dhamanyati Putri (IDP) yang mengabaikan tugas sebagai Bupati Bima saat melakukan Kunjungan kerja. “Justru terbalik car berpikirnya, yang salah itu kalau IDP tidak melakukan Kunker” ungkapnya.

Gufran berpendapat argumentasi dan narasi Mansyur disalah satu media online lokal Bima, sebagai upaya untuk menyerang sebuah kegiatan resmi dari aktivitas IDP sebagai Bupati Bima.

“Mansyur hanya Asbun, IDP melakukan kunjungan kerja (Kunker) menjalankan tugasnya sebagai Bupati,” ucapnya.

Gufran memandang argumentasi yang disampaikan Mansyur, sebagai kesesatan logika. Sebab argumentasinya tidak berdasarkan pada validitas dan obyektivitas aktivitas IDP saat menemui masyarakat.

“Beargumentasi itu harus memiliki landasan yang valid. Kunker kok dianggap abaikan tugas. Kunker juga bagian kinerja Bupati untuk menyerap aspirasi masyarakat,” katanya. 

Menurut Gufran apa yang dilihat dan yang dibaca oleh Mansyur atas aktivitas Kunker IDP, akhir-akhir ini adalah murni antusias masyarakat dalam menyambut Bupati Bima.

“Aktivitas Kunker IDP sebagai Bupati Bima, bukansebagai Bakal Calon Bupati Bima,” tegasnya.

Kemudian sorotan Mansyur tentang kelangkaan pupuk, Pemerintah Daerah lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah mengajukan RDKK ke Pupuk Kaltim dan tentunya didistribusikan berdasarkan pengajuan.

“Kemudian hal lain dari pernyataan Mansyur itu adalah tentang gagal panen karena tidak turunya hujan, ini argumentasi liar.  Masa tidak turunnya hujan salahkan Bupati Bima, salahkan saja Tuhan sekalian,” tegas Gufran (BNN_01)

Bimantika.net
Salah Seorang Pemerhati Lingkungan, Syaifullah AR atau biasa dengn nama krennya Ipoel Duta Waskita (IDW) menyebutkan bahwasannya Kabupaten Bima merupakan Kabupaten Agraris, 40% menjadikan gunung sebagai sumber kehidupanya.
“Jika demikian kondisinya maka sektor Pertanian dalam artian luas harus di jadikan pondasi dan spirit untuk mewujudkan Visi BIMA kedepan” Demikian ungkap IDW.
Lanjutny bahwa itu adalah Pengejewantahanya hanya akan terlaksana dan berhasil jika kebijakan PemKab di perioritaskan untuk membangun sektor tersebut.
Masih menurut Ipoel bahwa Secara umum. Kab Bima dapat di klasifikasi menjadi 4 wilayah besar dengan menetapkan kebijakan yg menjadi sektor unggulanya.

1. KAWASAN MINAPOLITAN. ( SAPE – LAMBU – LANGGUDU )
2. KAWASAN AGROHOLTI (BELO, PALIBELO, WOHA, MONTA DALAM, LAMBU, WERA & SOROMANDI)
3. KAWASAN PALAWIJA ( MONTA. AMBALAWI. BOLO & MADAPANGGA)
4. KAWASAN EKONOMI TERPADU ( SANGGAR & TAMBORA)

Untuk WILAYAH LAMBITU, WAWO, PARADO & DONGGO MENJADI WILAYAH KEBIJAKAN KHUSUS DGN KONSEP PENGEMBANGAN SOSIAL FORESTRE & AGRO FORESTRE.

Sementara untuk mendukung geliat ekonomi dan tataniaga, penetapan Tente (woha) kananga – rato ( Bolo ) dan rasabaou (Sape) sebagai pusat NIAGA RAKYAT harus dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi pasar yang ada.

“Selain itu. dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Pemkab Bima harus memiliki Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref). Fasilitas ini dibangun untuk mensosialisasikan potensi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Bima” ungkap Ipul.(bnn_02)

Bimantika.net
Direktur Komunikasi Pemerintah dan Kebijakan Publik Lembaga Garuda Donggo-Jabodetabek yakni Muh. Fiqriawansyah meminta pada saudara Rafidin selaku Anggota DPRD Dapil III Kab. Bima agar tidak terlalu “Out Of Track” jika menanggapi kritikan dan saran lewat media sosial (FB) oleh Ketua KNPI Kec. Donggo, ungkap Fiqri di media Bimantika.net melalui via WhatsApp pada hari Senin (27/01/2019/).

Lanjut, menurut sejumlah informasi yang diperoleh Fiqri dari teman-teman aktivis bahwa saudara Rafidin mengancam Ketua KNPI Kec. Donggo dikarenakan mengkritik di media sosial (FB) soal kelangkaan pupuk dan pengecer pupuk. Apa respon Rafidin? Malah beliau mengatakan kepada Ketua KNPI lewat telepon dengan suara lantang “Jangan Macam-macam Ketua KNPI Nanti Saya Bunuh”.

Mendengar kabar itu, Fiqri menyarankan kepada Rafidin untuk lebih sedikit mengedepankan nilai norma dan etika terutama komunikasi asertif dan efektif sebagai pejabat.

Kata Fiqri lagi, Setidaknya juga saudara Rafidin selaku Dewan hasil legitimasi serta representasi masyarakat bersyukur atas hadirnya kritikan maupun saran oleh teman-teman aktivis lebih khususnya Ketua KNPI Kec. Donggo. Dan “Rafidin seharusnya sadar diri dong, siapa yang mengantarkan dia pada kursi DPRD Kab. Bima” tentu masyarakat.

“Masyarakat adalah social of control yang berperan untuk mengontrol kinerja pemerintah mulai dari Lembaga Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif”.

Fiqri juga mengatakan bahwa kebebasan berepedendapat tertera dalam UUD 45 Pasal 28E ayat 3 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti pidato namun juga dapat lewat tulisan dan lain-lain. Mengemukakan pendapat sebenarnya adalah hak dari segala warga negara.

Jika hal ini terus dilakukan oleh Rafidin jangan salahkan saya dan teman-teman aktivis membuat gebrakan yang serius di Kantor DPRD Kabupaten Bima, ungkap Fiqri dengan tegas, tutupnya. (BNN_01)

Oleh : Fen Aktifis Kader Militan PAN
( Tim & Sahabat DW )

Bimantika.net Para Kader PAN yang ingin maju menjadi calon Bupati Bima sudah mulai angan angan sosialisasi dan membentuk Timses Nya masing masing
menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Bima, kedua kader PAN saling menunggu surat rekomendasi atau keputasan DPP PAN akan tetapi,belum ada keputusan yang tetap dari Pusat .

Bahakan sudah ada yang membentuk timses dalam menghadapi pilkada kab Bima 2020  untuk berlaga dalam demokrasi rakyat untuk masadePAN Kab Bima.

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di Bima  masih saling menunggu rekomendasi. Para calon yang akan maju sudah bergerak dengan memasang alat peraga. Padahal tahapan pilkada baru dimulai dan belum memasuki masa kampanye. Saat ini di Bima bermunculan spanduk, baliho hingga gambar termasuk pengumpulan tim sukses dan sosialisasi ke desa-desa. Dua pasangan calon yang getol akan maju pilkada 2020 yaitu Ady Mahyudin Dan Bang Maman (Muhamad Aminurlah Ketua DPD PAN Kab Bima) .kedua nya saling menunggu keputusan siapakah yang mendapatkan rekomendasi dari DPW maupun DPP PAN …?

Bahkan rekomendasi dari partai politik  juga belum dikantongi kedua pasangan calon yang berniat maju di Pilkada Bima  2020 mendatang. Lebih-lebih kedua pasangan sama-sama mendaftar dan berebut rekonendasi dari DPP PAN

Kami sedang melaksanakan Kongres ke V PAN di Kendari maka oleh karna itu terkait Pilkada belum ada pembahasanya kalau sudah terbentuk nya ketua umum baru maka akan ada perintah untuk persiapan Pilkada se indonesia .”Saat ini masih mengurusi Hajatan penting yaitu Kongres PAN di Kendari 10/12 Febuari 2020 persoalan pilkada nanti setelah Kongres dan Pelantikan Ketua umum baru.baru di bahas terkait Pilkada siapa yang di usulkan oleh Partai PAN .

Menurut saya  pemasangan berbagai alat peraga dan gerakan yang dilakukankakukan para calon masih sebatas sosialisasi untuk mencari dukungan. Sebab sampai sekarang belum ada pendaftaran dan rekomendasi dari partai pengusung. Sementara itu berdasarkan pemantauan kedua pasangan juga mulai mendekati beberapa parpol lain untuk mencari perahu yang akan mengusung pasangan calon pada Pilkada Bima 2020.

“Mohon doa restu saja, semoga rekomendasi untuk didukung pada Pilkada mendatang turun ke Kader yang benar benar militan bukan kader yang penjilat sana sini ,” harap Fen Aktifis Kader Militan PAN .

Selain masih menunggu rekomendasi dari PAN, pasangan ini juga terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan parpol lain terutama Partai NasDem dan Gerindra  maupun PDI Perjuangan. (BNN_01)

Bimantika.net
Janji Bupati Bima, Hj. Indah Dhmayanti Putri, SE (IDP) menaikan harga garam Rp. 500 per kg dihadapan petani garam dan warga Desa Talabiu Kecamatan Woha beberapa tahun lalu sampai saat ini belum realisasi. Janji Bupati Bima saat itu dituangkan dalam pernyataan sikap yang ikut ditanda tangani oleh beberapa pihak diatas materai 6000 dengan Walil Bupati Bima Drs. h
H. Dahlan.

Bebrerapa waktu lalu warga dan petani garam melakukan aksi demo selama lima jam karena menilai harga garam mencekik sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima membuat Perda soal harga garam. Lantaran janji itu tidak ditepati oleh Bupati Bima, petani garam dan warga kembali menagih janji tersebut. “Kita tagih janji Bupati beberapa tahun silam. Jangan sembunyi dibalik pencintraan,” ujar warga Desa Talabiu, Iwan, melalui selulernya, Jum’at (24/1).

Kata Iwan, janji Bupati IDP saat itu menaruh harapan bagi petani garam karena tuntutan kesejahteraan. Akan tetapi harapan itu hanyalah pepesan kosong, ibarat mimpi di siang bolong. “Warga Talabiu ogah mendukung Bupati IDP. Karena kerjanya hanya PHP saja,” tutur Sang Prabu sapannya.

Saat ini warga dan petani garam Talabiu sangat geram dengan sikap apatis Bupati IDP untuk menaikkan harga garam. Mestinya, lanjut dia, Bupati IDP harus pro rakyat yakni mengakomodir harapan petani garam bukan mengabaikan nasib mereka. “Sedikit pun Bupati IDP tidak mempunyai niat baik untuk bantu petani garam. Terbukti di sisa jabatannya belum mampu mengindahkan keinginan petani garam,” keluhnya.

Dia berharap, Bupati IDP dapat membantu masyarakat petani garam sesuai yang dijanjikan beberapa waktu lalu. “Bupati jangan tutup mata. Bantu petani garam yakni naikkan harga garam,” pinta dia.
Beberapa poin yang dijanjikan Bupati IDP saat itu, yang pertama, membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang garam sehingga harga stabil. Kemudian revisi struktur PD Wawo dan menolak impor garam nasional. “Realitanya janji itu hanya cerita bohong belaka,” tutup Sang Prabu.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa dirinya tetap ikhtiar dalam hal merealisasikannya hanya butuh waktu dalam realisasi itu. “Insya Allah kita akan tetap ikhtiar secara menyeluruh atas apa yang menjadi aspirasi warga” ungkap IDP pada saluran WhatsApp nya (bnn_04)

Oleh :Fen Yasin Arfan*)

Bimantika.net

Dalam hal ini saya akan membuka buku merah catatan yang paling merah di rezim pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang dinahkodai Bupati Bima H. Syafruddin HM.Nur yang menggantikan (alm) H. Ferry Zulkarnain tidak banyak yang dibanggakan. Mungkin terlalu saya menilai menyatakan “bupati gagal” dalam membawa amanah  rakyatnya kepada yang lebih baik dan maju. Akan tetapi, ciri kegagalan H.Syafru  sebagai Bupati di tanah Bima yang sudah terkenal di hadapan rakyat Nya .namun akan tetapi, hal itu hanya kebohongan yang terorgsnisir  .lebih para lagi  birokrasinya terletak  kepemimpinan yang beliau terapkan selama ini. Sebagai warga Bima yang cinta akan tanah tumpah darah ini.

ENGKAU GAGAL -kegagalan ini bukan  merupakan bentuk persoalan sakit hati dan pribadi  saya dengan H. SYAFRU maupun Ady mahyudin akan tetapi,black campaign karena saya bukanlan siapa-siapa, melainkan rakyat Jelatan biasa yang ingin melihat tanah dan tumpah darah Bima selangkah lebih maju dan berdiri sejajar seperti  daerah-daerah lain di Indonesia. Saya hanya menginginkan supaya siapapun yang menjadi  Bupati atau wakil Bupati Bima dalam menghadapin Pilkada 2020 harus mampu  Nalar baru gerakan baru untuk untuk memperbaiki Bima kedepanNya .bukan untuk memperkaya diri atau kelompok maupun pribadi dan terorgsnisir .

Saya melihat secara kacat mata bahwa gonja ganjil kepemimpinan H.Syafru itu lebih nyata bahakan selama kepemimpinanNya rotasi jabatan bahakan menjual jabatan sturuktural inilah kegagalan yang kita nilai selama ini , jangan sampai “terpelihara”sepanjang masa, dan rakyat yang selalu diam tidak pernah menuntut apapun karna lebih otoriter dan diktatornya .

Ibarat kepemimpinan H.Syafru itu seperti kolonia belanda yang menggunakan sistem demokrasi liberal .yang tidak pro rakyat hanya pro kepada kepentingan orang orang terdekatnya.kegagalan tersebut mulai dari Tata Birokrasi Buruk, Kesehatan,Pendidikan ,
ekonomi,Agama,Hukum,maupun cara mengelola birokrasinya Adalah Gagal Total .

Saya menilainya selama itu selalu mengharapkan pendidikan yang bagus akan tetapi Bupati Bima pada saat itu hanya memikirkan rotasi jabatan dan Promosi jabatan  dalam birokrasiNya .tidak pernah memperhatikan kemasyalahatan umat dan Rakyat bima .bahakan subtansi Hukum dan keamanan di kabupaten bima semakin merajalelah karna gaya kepemimpinan Nya tidak sesuai harapan Rakyat Bima.( Tertutup ) Untuk rakyat .

*) Penulis adalah Aktifis Angkatan Muda Muhammadiyah

oleh : Yasmin Dahlan

Bimantika.net

Kontestasi pilkada 2020 semakin memanas hal ini seiring berjalanya waktu mendekati pilkada dan kemungkinan akan terjadi head to head. Dari kedua pasangan yang bertarung. Dalam pertarungan kali ini diprediksi IDP akan kembali berpasangan Dahlan dan H. Syafru akan berpasangan dengan Ady Mahyudi.

Kedua pasangan calon tersebut mereka sama-sama memiliki power yang luar biasa sehingga membuat pertarungan akan berjalan secara sengit. Meski kedua pasangan calon belum memutuskan akan berpasangan dengan siapa namun potensi pasangan akan terjadi demikian.

Jika dalam kontestasi pilkada yang akan berlangsung dan yang bertarung adalah IDP-Dahlan melawan Syafru Ady, maka pontensi kemenangan bisa diraih oleh pasangan sayafru-Ady menginggat saat ini popularitas Syafru-Ady semakin tinggi bahkan jauh diatas IDP-Dahlan.

Meski sebelumnya TIM pemenangan IDP opini bahwa IDP diklaim akan melawan kotak kosong, saya kira opini ini tidak akan berlaku dalam kontestasi politik pilkada kabupaten bima, sebab keadaan telah berbading terbalik dan justru IDP diprediksi akan tumbang.

Hal tersebut terjadi dikarenakan elektabilitas IDP yang semakin menurun karena banyaknya faktor yang terjadi seperti adanya penolakan dan penghadangan IDP diberbagai wilayah, janji politi banyak yang tidak terealisasi, minimnya pembangunan yang berkesan bagi masyarakat, serta kesejahteraan untuk petani tidak ada yang terjawab, sehingga terjadi aksi boikot jalan raya dimana-mana.

Sementara saat ini Syafru-Ady menjadi salah satu pasangan yang cukup di idamkan oleh masyarakat apalagi H. Syafru memiliki rekam jejak sebagai mantan wakil bupati dan PLT Bupati bima 1 tahun. Selama 1 tahun memimpin bima H syafru sudah mampu menciptakan pembangun yang berkesan seperti perbaikan infrastruk jalan raya, pembangunan kantor bupati dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, keberhasilan H syafru dalam menciptakan pembangun sehingga kepercayaan masyarakat terhadap H syafru semakin masiv apalagi saat ini banyaknya masyarakat yang tidak ingin kembali dimpin oleh IDP karena tidak mampu nenunaikan janji politiknya sehingga dukungan masyarakat saat ini terus mengalir terhadap syafru-ady.

Selain itu, banyak tokoh-tokoh dan akademisi yang berpengaruh angkat bicara dalam mengkritisi kebijakan IDP mulai dari persoalan andanya mantan napi yang dilantik sebagai kepala dinas dan pelaku yang terkena OTT dilantik sebagai sekertaris dinas, serta persoalan pembiaran terhadap kerusakan hutan dan lingkungan yang saat ini menimbulkan bencana dimana-mana sehingga memutuskan IDP tidak pantas lagi dipilih.

Akibat persoalan tersebut sehingga memberi memberi peluang bagi bakal calon bupati dan wakil bupati Syafru-Ady mengingat keinginan masyarakat bima untuk ganti bupati cukup besar, sehingga dalam kontestasi pilkada 2020 ini bakal calon bupati dan wakil bupati IDP-Dahlan akan tumbang.

Bimantika.net

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang biasa di panggil dengan sebutan IDP adalah sosok politisi tangguh dan mampu menjadikan Dirinya sebagai wanita Pertama di Wilayah Indonesia Timur sebagai Bupati di kalangan Perempuan demikian ungkap Politisi Hanura Kabupaten Bima Abd. Heris, SH saat memberi pernyataan sikapnya pada Bimantika.net senin (13/1/2020).
Ketangguhan IDP menurutnya adalah berawal dari Pilkada 2015 silam yang mampu mengalahkan Calon Bupati Incumbent Drs. H. Syafruddin H.M.Nur sekaligus memenangkan Pilkada tersebut hingga masa jabatan 2025. “Itulah awal Ketangguhan IDP yang tentunya akan diperlihatkan lagi di Pilkada 2020 ini'” ungkapnya.
Kelenturan komunikasi politik yang diperankan oleh IDP menurut Heris adalah cara yang paling canggih dalam meraih dukungan baik itu dukungan partai politik maupun dukungan masyarakat arus bawah. “Ini harus kita akui bersama bahwa IDP memiliki kelincahan dalam memainkan peranan komunikasi politik dan komunikasi publik sehingga ada rasa simpatik yang sangat mendalam utamanya arus bawah” ungkap Heris.
Lanjutnya bahwa kemampuan IDP dalam hal Komunikasi politik dan komunikasi publik semata mata terbimbing dengan sendirinya secara kultural dalam kehidupannya sehingga Tuhan meberikannya satu kelebihan yakni komunikasi yang komunikatif. Dalam teori Komunikasi Publik, IDP memiliki kelebihan sebagai elite politik yang memiliki jangkauan cara komunikasi dengan semua unsur dan elemen masyarakat. “IDP sangat memahami betul dengan siapa dirinya berkomunikasi sehingga seluruh elemen mampu menerima cara pandangnya” tegas Heris sembari menyebutkan atas kelincahan komunikasi tersebut rakyat mencintainya. (BNN-01)

Oleh : Gufran, S. Pd, MSi

Bimantika.net

 Selama ini sertifikasi kepala sekolah yang diterima adalah sertifikasi yang sama besarnya dengan guru. Sebagai manager kepala sekolah sudah tidak lagi mengajar namun berfungsi sebagai manager, pimpinan organisasi yang mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah.

Syarat kelayakan seorang kepala sekolah dibuktikan dengan sertifikat kepala sekolah, Untuk melakukan sertifikasi calon kepala sekolah atau kepala sekolah yang telah menjabat, Kementerian Pendidikan Nasional telah membentuk dan menunjuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau LP2KS sesuai Permendiknas nomor 28 tahun 2010.

Kepala Sekolah yang tidak memiliki sertifikat Kepala Sekolah sesuai kebijakan dan sudah ada rambu-rambunya yakni, Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standarisasi Kepala sekolah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dan Permendiknas nomor 28 tahun 2010, ditambah dengan Permendiknas no 28 tahun 2010 dimana Kepsek harus memiliki sertifikasi, karena itu Kepsek yang tak punya Sertifikasi agar mempersiapkan diri dalam rangka mempertahankan jabatannya dan agar bisa menandatangani ijazah peserta didiknya nanti.

Yang lulus akan menerima sertifikat elektronik untuk memudahkan Kemendikbud dalam mengontrol distribusi kepala sekolah di daerah. Jika kepala sekolah belum ada sertifikat dan belum dapat diklat penguatan, maka kompetensinya harus ditingkatkan.

 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud juga menjelaskan, kepala sekolah dituntut bertindak sebagai manajer. Dengan demikian, harus memiliki kompetensi manajerial yang baik, bakat wirausaha, visioner dalam menerapkan kurikulum pendidikan dan sebagai supervisor pendidik dan tenaga kependidikan.

Pendidikan pelatihan penguatan kepala sekolah akan mengajarkan kepala sekolah untuk memiliki kemampuan tersebut.
 Untuk seleksi adminstrasi, Pasal 2 ayat (2) Permendiknas No. 28/2010 mensyaratkan calon kepala sekolah minimal memegang gelar Strata 1, usia maksimal 56 tahun dan pengalaman minimal 5 tahun sebagai pendidik atau tenaga pendidik.

LP3CKS (Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah) Mengajukan permohonan kepada LPPKS untuk menerbitkan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) LPPKS lalu melakukan verifikasi terhadap data peserta dan hasil pelaksanaan diklat calon kepala sekolah.

LPPKS menerbitkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). LP3CKS Solo menerima SK NUKS sebagai dasar penerbitan sertifikat kepala sekolah jadi NUKS tdk asal terbit tanpa melalui diklat kendatipun melalui usulan lembaga resmi.

Andaikan bisa di usulkan seperti itu berapa puluhan,ratusan hingga ribuan dan bahkan jutaan NUKS yg akan keluar/terbit setiap hari hanya membantu guru yang akan di berikan tugas tambahan lantas apa kata mereka sahabat kita insan pendidik lainya yg telah meninggal keluarka, waktu, tenaga, pikiran dan biaya hanya untuk mendptkan pengakuan NUKS jika dmkian adanya sy juga kepingin mendptkan NUKS walaupun tdk ikut diklat oh gampangnya negeri ku indonesia raya ini,……!!!
Teringat pantung Nasehat
Burung merpati terbang tinggi
dilangit yang indah nan menawan
Jika ingin bersihkan hati jangan suka menggunjing teman
GEVON, (10/1-2020)

Bimantika.net

Pilkada Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat di helat akhir tahun 2020 ini. Para elite politik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan Pilkada tentunya sedang memasang strategy untuk meraih kemenangan dalam kontestasi bergengsi tersebut. Salah seorang warga Desa Kareke Kabupaten Dompu menyebutkan bahwa kalau benar benar pasangan Kader Zaelani – Hj. Nurlaela Chaerunnisa yang disingkat AKUR ini adalah pasangan yang memiliki peluang sangat besar untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Dompu.
Menurut Warga, Kader Zaelani yang maju sebagai Calon Bupati Dompu berpasangan dengan anak kandung Mantan Bupati Dompu “Ompu Beko” Hj. Nurlaela Charrunnisa memiliki peluang yang sangat besar memenangkan Pilkada Kabupaten Dompu, kedua figur ini adalah memiliki Kemampuan berkomunikasi politik dengan arus bawah. Kader Zaelani figur yang mapan dalam perekonomian tentu memiliki kepekaan sosial yang begitu tinggi pada lapisan masyarakat arus bawah adalah menjadi modal dasar pasangan ini memenangkan pertarungan di Pilkada Kabupaten Dompu.
Sementara Calon Wakil Bupati Dompu, Hj. Nurlaela Chaerunnisa adalah sosok mantan DPRD Propinsi NTB yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Kabupaten Dompu tentu menjadi modal yang sangat besar sekali dalam saling menunjang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
“Kami warga Dompu sangat yakin bahwa pasangan AKUR adalah pasangan yang mampu memenangkan Pilkada Kabupaten Dompu” Demikian Ujarnya. (BNN-01).