Category: Uncategorized

Oleh : Khairuddin Juraid

Bimantika.net Cerita garam di negeri para Ncuhi ini, terekam sejak tahun 1840. Itulah kesaksian Heinrich Zollinger, seorang ahli botani berkebangsaan Swiss. Pendaki pertama Gunung Tambora setelah erupsi besar 1847. Indonesianis yang mencurahkan sebagian masa hidupnya untuk melakukan berbagai penelitian di nusantara. Hingga akhirnya meninggal usia muda, akibat malaria tahun 1859 di Kandangan Kalimantan Selatan.

Kesaksiannya dituangkan dalam laporan yang dikutip Buku Atlas Pelabuhan Pelabuhan Bersejarah di Indonesia, “Bima merupakan daerah pengekspor garam— kacang hijau,beras dan teripang ke Dompu, Manggarai dan Selayar —yang diproduksi oleh penduduk sekitar pantai”.

Memiliki kelebihan alam yang menopang produksi garam. Dikelilingi laut dengan garis pantai sepanjang 446 km. Cuaca dan iklim panas yang cukup lama, menjadikannya salah satu daerah penghasil garam. Inilah berkah alam dari Allah untuk tanah yang dikenal dengan motto “Maja Labo Dahu”.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 4.675 ha lahan garam di Kab Bima. Lahan eksisting yang sudah dimanfaatkan 1.778 ha. Melibatkan 3.725 orang petani yang tersebar di 5 kecamatan.

Sisanya 2.897 ha lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk eksentifikasi. Dari sisi lahan— yang dimanfaatkan dan potensi lahan—Kab. Bima memiliki areal lahan terbesar di Provinsi NTB.

Namun ketersediaan lahan besar, belum seiring dengan kapasitas produksi dan kualitas garam yang dihasilkan. Tercatat setiap tahunnya produksi garam Bima mengalami pasang surut, seakan mengikuti sumbernya air laut. Tahun 2018 sebanyak 139.102 ton, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan 140.075 ton dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebanyak 138.413 ton.

Secara kualitas juga belum maksimal. Tahun 2020 garam Kw1 : 18%, Kw2: 79% dan Kw3 sebanyak 3%. Pada tahun 2017,Kw1:5%, Kw2: 70% dan Kw3 : 26%. Memang terjadi peningkatan jumlah garam berkualitas industri, akan tetapi belum signifikan, dibandingkan jumlah total produksi.

Ini mengonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Agripina Wiraningtyas dkk (2017)” bahwa sistem penggaraman yang dilakukan petani di Desa Sanolo Kecamatan Bolo yaitu menggunakan kristalisasi total, belum menghasilkan garam berkualitas. Kadar NaCl nya masih dibawah 90%. Juga mengandung logam berat yang mengotori sehingga tidak bisa memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)”. Akibatnya, daya serap pasar terhadap garam Bima masih rendah.

Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam. Mulai dari penguatan kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan. Perbaikan produksi dengan menggunakan geoisolator, penyediaan sarana gudang, pembuatan braine tank, irigasi dan akses jalan produksi. Bantuan permodalan berupa pinjaman lunak dan Kredit Usaha Rakyat. Membuka akses pasar melalui kerjasama dengan perusahaan nasional dan importir untuk menyerap garam lokal, serta meminta dukungan pemerintah pusat melalui alokasi anggaran.

Langkah lain yang sedang diupayakan pemerintah Kab Bima adalah melobby pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan afirmatif penyerapan garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Sebab, hingga tahun 2019, Provinsi NTB masih mendatangkan 18 ribu ton garam dari Surabaya.

Beberapa ikhtiar tersebut sudah menunjukkan hasil, namun belum maksimal. Atas dasar itulah, pada periode kedua kepemimpinanya ini, Hj indah Dhamayanti Putri dan Drs. H Dahlan M Noer selaku Bupati dan Wakil Bupati mencanangkan GARAM sebagai salah satu komoditi Unggulan Prioritas.

Program ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Industrialisasi NTB. Rencana besar nan mulia tersebut akan diwujudkan melalui Teknologi Microculture, kita tidak akan sia-sia kan garam, ucap Bupati Perempuan Pertama NTB.

Khairuddin Juraid
Korwil Bapilu NTB 1 DPP PARTAI GOLKAR

—bersambung—

Bimantika.net Sebanyak 28 peserta diundang pada Sosialisasi Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif Tahun 2021 yang berlangsung Senin (14/6) di Kantor Bappeda Kabupaten Bima.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam sambutannya mengatakan, upaya mewujudkan pemerintahan desentralisasi adalah kebutuhan, jangan merasa dipaksa oleh pihak manapun”. Terangnya.

Dihadapan Para Camat, Kepala Desa, BPD dari Desa lokasi dampingan Sekar Desa dan OPD terkait seperti Bappeda, DPMD, DP3AP2KB dan Diskominfo Fahrudin mengemukakan, “terkait akuntabilitas desa, Bappeda, DPMD, Kompak dan Solud sudah mencoba memfasilitasi beberapa kegiatan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan pengalaman selama ini, desa yang sudah difasilitasi mendapatkan progres yang lebih baik. Namun demikian di daerah lain sebagai replikasi kadang tidak berlanjut.

Dukungan luar biasa telah dilakukan KOMPAK dan SOLUD melalui pendampingan pada aspek yang tidak bisa didanai oleh pemerintah”. Jelasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc yang memandu sosialisasi dalam pengantarnya mengemukakan, pada tahun 2021 ada 6 desa yang menjadi lokasi replikasi program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) mencakup tiga desa lanjutan dampingan tahun 2020 yaitu Desa Sondosia-Bolo, Desa Kalampa dan Risa kecamatan Woha sebagai desa replikasi mandiri.

Sementara tiga desa dampingan baru yaitu Desa Bontokape – Bolo, Desa Keli-Woha dan Desa Dore – Palibelo yang difasilitasi oleh SOLUD-Seknas FITRA.

“Sosialisasi ini penting sebagai wahana untuk membahas secara bersama tentang implementasi program Sekar Desa dan apa yang akan kita lakukan dalam pekan dan bulan depan”. Jelas Raani.

Koordinator Program Sekar Desa M. Qadafi menjelaskan, program yang berlangsung dalam kurun waktu 2019 – 2021 mendapatkan komitmen dan penerimaan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Bima.

Dalam konteks penjabaran kegiatan, Program Pro-InQlued, melalui Sekar Desa mengedepankan upaya bagaimana mendorong peningkatan kapasitas pemerintah Desa dan BPD untuk menjadikan desa transparan.

“Upaya ini, terus dilakukan supaya tidak ada lagi kantor desa yang disegel dan demonstrasi terkait kebijakan pemerintah desa serta membangun saling membangun kepercayaan (trust).

District Coordinator KOMPAK Asrullah mengungkapkan, ada beberapa kegiatan pemerintah desa dan BPD yang dihajatkan untuk bisa memahami pengelolaan anggaran dan penjaringan aspirasi sebagai salah satu tugas penting dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Urai Asrul.

Mengacu pada hasil evaluasi, penyerapan aspirasi di tingkat desa belum terstruktur. KOMPAK menjembatani penyerapan aspirasi, juga melakukan pengelolaan bagaimana agar anggaran yang digali dari bawah itu akan dikembangkan dan dilembagakan”. tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif oleh para peserta sosialisasi.(***)

Bimantika.net Kasat Polairud Polres Bima Polda NTB Iptu Ahmad memimpin gelar Operasi Yustisi dengan mendatangi para Anak Buah Kapal (ABK) Kapal di perairan teluk Bima (13/6) pukul 09.40 wita

Dikatakanya, Penyebaran Covid-19 bisa terjadi tidak hanya melalui mobilitas manusia yang memakai angkutan darat, aktivitas di lautan pun lebih berbahaya. Karena aktivitas kapal nelayan ataau pun kapal angkutan barang lintas pulau membuat para Anak Buah Kapal (ABK) rentan terhadap penyebaran Covid-19.

Sejumlah kapal angkutan barang menjadi sasaran Operasi Yustisi. 3 personel Satpolair Polres Bima menaiki kapal dan membagikan sedikitnya 10 masker kepada para ABK.

“Sembari menyampaikan imbauan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, kami juga bagikan sejumlah masker kepada ABK Kapal yang tidak menggunakan masker” ucapnya

Selain itu juga kami melaksanakan pemeriksaan dokumen kapal yang melintas, kegiatan patroli ini juga untuk mengantisipasi adanya penyelundupan barang Illegal

Iptu Ahmad juga mengungkapkan, Operasi Yustisi tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah hukum perairan Polres Bima

Dalam Operasi Yustisi ini, selain sosialisasi dan memberikan masker secara gratis, Satpolair Polres Bima memberi teguran lisan kepada sejumlah ABK yang kedapatan tidak menggunakan masker

“Kami mengingatkan para ABK untuk selalu wajib menggunakan masker sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak aman saat berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter, dan sering mencuci tangan pakai sabun,” pungkasnya. (***)

Bimantika.net Operasi Yustisi penggunaan masker dan pendisiplinan masyarakat terhadap kepatuhan protokol kesehatan dilakukan Polsek Tambora untuk memutus penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polsek Tambora Polres Bima Polda NTB .

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Tambora Iptu Nurdin yang bertempat di Depan kantor camat Tambora desa labuan kenanga kecamatan Tambora Kabupaten Bima, (13/6) pukul 08.30 WITA.

“Kami laksanakan razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker. Memberikan sanksi teguran lisan dan membagikan dan memakaikan masker secara benar kepada masyarakat,” ujar Kapolsek.

Masih kata Kapolsek, hasil dari kegiatan tersebut, pihaknya memberikan sanksi teguran lisan kepada masyarakat yang tidak memakai masker sebanyak 2 orang dan sanksi sosial 7 orang.

“Kami juga memberikan dan memakaikan masker kepada masyarakat pelanggar sebanyak 15 Pcs,” tandasnya. (***)

Bimantika.net
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Drs. H. Muhiddin, MM saat di wawancara media cetak dan Online Bimantika pada hari senin (14/6/2021) menyebutkan bahwa saat ini dirinya sedang melakukan pembinaan terhadap seorang Ibu yang mempekerjakan anaknya di perempatan Lampu Merah Cabang Sadia Kota Bima.

H. Muhiddin menjelaskan bahwa anak-anak yang jual kacang sambil meminta-minta di perempatan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran UU Perlindungan Anak.

“Itu masuk kategori pelanggaran terhadal Anak, sehingga Pol PP dan Dinas Sosial melalukan penertiban terhadap anak-anak tersebut” ujarnya.

Masih menurut H. Muhiddin setelah ada pengamanan terhadap anak-anak dibawah umur yang selalu meminta-minta di Perempatan tersebut, pihaknya langsung memanggil Ibu dari anak-anak tersebut.

Pemanggilan Ibu dari anak-anak itu tujuannya membina secara keseluruhan anak dan ibunya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar tata aturan.

“Kita akan Bina khusus ibu itu dan akan melakukan penandatanganan surat pernyataan untuk menghentikan kegiatan yang eksploitasi tersebut” tegas H. Muhiddin.

H. Muhiddin menguraikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut H. Muhiddin bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia baik sebagai makhluk sosial maupun sebagi warga anak bangsa dan negara.

“Anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif” demikian ujar H. Muhiddin.(Dae)

Bimantika.net Senin (14/6/2021) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima menyelenggarakan pelatihan Admin Aplikasi E-Lapor (Elektronik Lapor/E-L),

Pihak Kominfostik Kota Bima melakukan kegiatan tersebut dalam rangka penyambutan Command Center secara utuh dan Menyeluruh sebagai Program Unggulan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML)

Dinas Kominfostik Kota Bima menyelenggarakan Pelatihan Admin Aplikasi E-Lapor semata-mata menunjang terwujudnya Smart City.

“Pelatihan admin aplikasi E-Lapor ini korelasinya menyambung dengan rencana pak wali terkait pembagian HP android untuk seluruh RT se Kota Bima.

“Kami melatih admin tiap-tiap OPD untuk penerapan aplikasi E-Lapor, di mana aplikasi ini rencananya akan di instal di masing-masing di HP Ketua RT” ujar Fadil, S.STP Kabid TIK Diskominfostik Kota Bima.

Aplikasi E-Lapor ini adlah sebagai medium bagi RT dan masyarakat menyampaikan laporan dan aspirasi ke pemkot bima secara online.

• 

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfostik Kota Bjma, Endang Sri Sumanti, S.T., M.Eng pada Bimantika menyebutkan bahwa Pelatihan ini diselenggarakan agar admin tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menggunakan aplikasi E-Lapor ini dengan baik dan sesuai dengan sop yang berlaku di dinas masing-masing.

Menurut Endang Alur dari aplikasi E-Lapor adalah masyarakat melapor, Admin Command Center meneruskan ke opd terkait dan OPD menerima laporana dan status berubah jadi proses

“OPDmemproses laporan dari masyarakat setelah Laporan selesai di proses
Dan Status laporan selesai
Setelah itu Masyarakat bisa mendapatkan hasil laporannya” ungkap Endang.

Lanjut Endang bahwa
Pada pelatihan ini juga diharapkan kepada seluruh admin OPD untuk bisa mengelola aplikasi ini secara rutin sehingga laporan dan aspirasi dari masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat dan pelayanan publik di kota bima bisa maksimal.

“Layanan elektronik ini mempermudah pelayanan publik apabila didukung oleh kerjasama seluruh stakeholder yang ada di lingkup kota bima” ungkap Endang. (Dae)

Bimantika.net Kunjungan kerja Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, DR. Sandiaha Salahudin Uno, B.B.A., M.B.A di Kabupaten Bima (13/6/2021) membuatnya sangat terkesan.

Betapa tidak, Sandiaga Uno di arena Pacuan Kuda Panda Kabupaten Bima menyaksikan langsung kelincahan aksi Para penunggang kuda alias Joki cilik yang diperagakan oleh anak-anak asli Kabupaten Bima.

“Saya dibuat takjub dan antusias menyaksikan kelincahan para juki atau joki cilik yang beradu cepat dengan kuda-kuda asal Sumbawa, Lombok, dan NTT” ungkap Sandiaga.

Pacoa Jara Panda atau dalam bahasa Indonesianya Pacuan kuda, merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat Bima yang belakangan semakin banyak digemari.

Event yang digelar 4 kali dalam satu tahun di arena pacuan kuda kini, menarik banyak antusiasme masyarakat lokal, nasional, bahkan mancanegara karena keunikannya.

Melihat potensi yang ada, Kemenparekraf akan memberikan perhatian lebih kepada revitalisasi fasilitas, sarana prasarana dan juga mengangkat event ini menjadi event nasional.

“Saya mengajak Youtuber Atta Halilintar, Aurel Hermansyah serta Rigen Rakelna yang berasal dari Bima untuk ikut andil mempromosikan budaya serta beragam produk ekonomi kreatif khas NTB” demikian ujar Sandiaga

Menurut Mentri Sandiaga bahwa Semakin dikenal, semakin wisatawan banyak berkunjung dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. (Dae)

Bimantika.net Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima, Hj. Ellya Alwaini HML, SE atau yang biasa disapa Umi Elly sungguh memiliki kontribusi yang luar biasa dalam aktivitasnya sebagai Ketua PKK.

Umi Elly saat mendampingi Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahudin Uno (13/6/2021) menitipkan pesan moral pada Pak Mentri agar warga Kota Bima yang tergabung dalam pelaku kreatif rumahan mendapat perhatian langsung dari pihak Kementrian.

“Besar harapan kami semoga pak mentri setelah mengunjungi tempat penenun dapat memperhatikan secara utuh” ujar Umi Elly

Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), DR. H Sandiaga Salahudin Uno, B.B.A., M.B.A berkunjung ke Kampung Tenun Ntobo, NTB. Melihat produksi tenun yang dikelola Ibu Yuyun, pemilik Rumah Tenun Dina yang saat ini bersama ratusan pengrajin lainnya mati suri akibat pandemi Covid-19.

Kemenparekraf melihat ini sebagai tantangan namun juga sekaligus peluang untuk menunjang perekonomian nasional yang sedang dilanda Covid-19.

“Kami siap berikan bantuan, menyiapkan strategi khusus untuk Ibu Yuyun beserta ratusan pengrajin tenun di Kota Bima untuk bisa kembali bangkit. Bahkan, kita bisa bidik pasar ekspor” ujar Sandiaga

Tentunya bantuan tersebut dari permodalan, hingga pelatihan keterampilan, khususnya digitalisasi UMKM yang meliputi penjualan online hingga pembuatan konten kreatif.

Dari konten-konten kreatif yang diproduksi itu bisa digunakan untuk menjual produk-produk tenun Bima yang ada di Kelurahan Tobo.

“Saya terus mengingatkan kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk terus berkreasi di tengah keterbatasan imbas covid-19. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lewat adaptasi, inovasi dan kolaborasi, kebangkitan ekonomi dapat segera terealisasi” Ujar Mentri Sandiaga. (**)

Bimantika.net Kunjungan Kerja Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Dr. H. Sandiaga Salahudin Uno, B.B.A,. M.B.A di Kota Bima pada hari Minggu (13/6/2021) disambut hangat oleh Pemerintah Kota Bima di bawah kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan seluruh jajaran Pemerintahan Kota Bima.

Mentri Sandiaga Uno berkali-kali mengucapkan rasa syukur dan terimakasihnya Pada Walikota Bima HML yang mendampinginya dalam melakukan kunjungan kerja resmi kementrian tersebut.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi waktu Kunjungan, Sandiaga Uno menemui para penenun Kota Bima untuk melihat langsung aktifitas dan kreatifitas warga Kota Bima

Untuk di Ketahui bahwa Kota Bima dikenal sebagai salah satu daerah dengan kreativitas seni dan budayanya, salah satunya adalah produk kain tenun yang memiliki ciri khas tersendiri.

Kain tenun menjadi salah satu produk andalan hingga saat ini masih terus dikembangkan di beberapa Kelurahan yang ada di Kota Bima.

Di Kelurahan Ntobo Kota Bima, setiap rumah hampir pasti ditemukan masyarakat yang sedang asyik menenun. Bukan hanya orang tua, anak-anak yang masih duduk di bangku SD pun terlihat lihai menenun.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku bangga dengan kerajinan tangan masyarakat kel Ntobo.

Menurut Mentri Sandiaga Uno bahwa kerajinan tangan tersebut harus tetap dilestarikan sebagai icon kerajinan tangan Warga Kota Bima yang membanggakan Kota Bima dikanvah Nasional.

Baik HML maupun Sandiaga mereka adalah pemimpin yang benar-benar punya Visi dan Misi yang sama dalam Kaitannya dengan pemberdayaan kerajinan tangan khususnya Tenunan Kain Bima.

Walikota HML melalui berbagai programnya sejal tahun 2018 hingga 2021 tetap memberikan support pada penenun kota bima dengan memberikan bantuan langsung berupa bahan tenunan.

Melalui APBD Kota Bima para penenun diberi bantuan tentu untuk memperlancar usaha rumahan yang menjadi tumpuan harapan warga Kota Bima.

• 

Mentri Sandiaga Uno berkunjung ke Kampung Tenun Ntobo, NTB. Didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima, Hj. Ellya Alwaini HML, SE Melihat produksi tenun yang dikelola Ibu Yuyun, pemilik Rumah Tenun Dina yang saat ini bersama ratusan pengrajin lainnya mati suri akibat pandemi covid-19.

Kemenparekraf melihat ini sebagai tantangan namun juga sekaligus peluang. Kami siap berikan bantuan, menyiapkan strategi khusus untuk Ibu Yuyun beserta ratusan pengrajin tenun di Kota Bima untuk bisa kembali bangkit. Bahkan, kita bisa bidik pasar ekspor.

Tentunya bantuan tersebut dari permodalan, hingga pelatihan keterampilan, khususnya digitalisasi UMKM yang meliputi penjualan online hingga pembuatan konten kreatif.

Dari konten-konten kreatif yang diproduksi itu bisa digunakan untuk menjual produk-produk tenun Bima yang ada di Kelurahan Tobo.

“Saya terus mengingatkan kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk terus berkreasi di tengah keterbatasan imbas covid-19. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lewat adaptasi, inovasi dan kolaborasi, kebangkitan ekonomi dapat segera terealisasi” ungkap Mentri Sandiaga Uno. (***)

Bimantika.net Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) Republik Indonesia, DR. H. Sandiaga Salahudin Uno, B.B.A., M.B.A melakukan kunjungan kerja di Kabupaten dan Kota Bima pada hari Minggu (13/6/2021).

Dalam kunjungan kerja kali ini, Mentri Sandiaga ini meninjau secara langsung destinasi Wisata alam dan budaya yang ada di Kabupaten dan Kota Bima.

Ada hal menarik yang disampaikan oleh Mentri Sandiaga saat usai makan malam di Cafe Fix Laluna Pantai Lawata Kota Bima.

Sandiaga Uno sangat apresiasi langkah Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) terkait pola “kolaboraksi” yang dilakukan oleh pemerintah kota Bima dibawah Kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi dengan menghadirkan tempat wisata baru (Fix La Luna) di kawasan Wisata Pantai Lawata Kota Bima.

“Saya salut dan bangga pada Pak Walikota Bima tanpa mengeluarkan anggaran dari pemerintah kota Bima sendiri, termasuk spot pertemuan kita ini merupakan wujud dari keseriusan pak wali dalam mengembangkan pariwisata” Ungkap Sandiaga Uno.

Usai Pertemuan dengan Mentri, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) saat diwawancara Media Online Bimantika menyebutkan bahwa dirinya memiliki visi mengembangkan Pariwisata khusus Pantai Lawata sebagai Icon dalam dunia Kepariwisataan Kota Bima.

“Dulu mereka (Cafe Fix Laluna, red) minta izin pengelolaan hanya 5 tahun saja, tapi saya bilang sekalian 10 Tahun” ujar Walikota HML.

Sementara itu pihak Fix Laluna, Faturrahman, S. Pd, M. Pd menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam pada Walikota Bima yang sudah luar biasa mengapresasi langkah Fix Laluna dalam ikut serta mengembangkan potensi Kepariwisataan di Kota Bima.

“Kami berterimakasih yang amat sangat dalam pada Pak Wali Aji Lutfi yang memiliki visi dan misi membangun dunia kepariwisataan Kota Bima” ujar Faturrahman. (***)