Category: Uncategorized

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E. atau biasa disapa Aji Man mulai mendorong perubahan tata kelola administrasi pemerintahan ke sistem digital.

Sebanyak 13 perangkat daerah diwajibkan menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI pada tahap pertama.

Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Wali Kota Bima Nomor Tahun 2026 tentang Penerapan Aplikasi SRIKANDI Tahap Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang ditetapkan pada 7 September 2026.

Instruksi tersebut mewajibkan seluruh pegawai pada perangkat daerah yang ditetapkan untuk menggunakan SRIKANDI.

Kepala perangkat daerah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penerapannya.

Kebijakan ini menyasar Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta DPMPTSP.

Pemerintah Kota Bima menyebut penerapan SRIKANDI ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

SRIKANDI juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ditugaskan memantau penerapan aplikasi tersebut sekaligus memfasilitasi ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dari BsrE/BSSN.

SRIKANDI bukan sekadar aplikasi, penerapan SRIKANDI tidak hanya dibebankan kepada pegawai sebagai pengguna aplikasi. Pemerintah Kota Bima membagi tanggung jawab kepada sejumlah perangkat daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bertugas memberikan pendampingan dan supervisi, sekaligus menangani pengaturan umum aplikasi, manajemen pengguna, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Inspektorat mendapat mandat melakukan pengawasan. Sementara seluruh kepala perangkat daerah diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan SRIKANDI.

Jika muncul kendala teknis, kepala perangkat daerah diwajibkan mengidentifikasi dan menghimpun persoalan yang dihadapi pejabat administrasi maupun pejabat fungsional. Kendala tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk ditindaklanjuti.

Penerapan SRIKANDI selanjutnya harus mengikuti ketentuan daerah mengenai tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta penggunaan sertifikat elektronik.

Instruksi ini berlaku sejak 7 September 2026. Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. (“***//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan melalui langkah nyata. Di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bima, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I Mataram menyalurkan 4.700 liter air bersih kepada masyarakat Desa Roka, Kecamatan Belo Kabupaten Bima , Selasa (8/9/2026).

Distribusi air bersih tersebut merupakan bagian dari penanganan dampak kekeringan yang dilaksanakan BBWS Nusa Tenggara I melalui Posko Bencana, berdasarkan laporan dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima.

Sebanyak 143 kepala keluarga atau sekitar 429 jiwa menerima manfaat dari bantuan tersebut.

Air bersih diangkut menggunakan satu unit dump truck yang dilengkapi toren berkapasitas 4.700 liter dan didistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 48 menit, mulai pukul 15.09 hingga 16.57 WITA. Dengan kondisi cuaca cerah dan akses menuju lokasi yang baik, proses penyaluran berjalan aman dan terkendali.

Bagi masyarakat Desa Roka, bantuan tersebut bukan sekadar angka ribuan liter air. Di tengah ancaman kekeringan, setiap tetes air memiliki arti penting bagi kebutuhan sehari-hari.

Akbar, salah seorang petani penerima manfaat, menyampaikan apresiasinya.

“Ini Sangat membantu untuk kebutuhan kami yang ada di Desa Roka,” ujarnya.

Karena Jarak sumber air menuju lokasi penanganan mencapai sekitar 22 kilometer, semoga BBWS dan BPBD tetap tanggap dalam mengahadapi kebutuhan rakyat sebab air adalah kebutuhan utama bagi masyarakat kami yang menerima manfaat mengucapkan terimakasih kepada BBWS NT 1 dan Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Ady Mahyudi .

Ini memberikan Fakta real dan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kerja lapangan, koordinasi dan kesiapan untuk menjangkau warga yang sedang menghadapi kesulitan.

Kolaborasi Pemerintah dan BBWS Hadir di Tengah Kebutuhan Rakyat
Langkah BBWS( Balai Besar Wilayah Sungai) Nusa Tenggara I tersebut menjadi bagian penting dari kolaborasi penanganan kekeringan di Kabupaten Bima.

Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi terus mendorong agar kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian dalam setiap kondisi, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan air bersih.

Koordinasi antara pemerintah daerah melalui BPBD dengan BBWS Nusa Tenggara I memperlihatkan bahwa persoalan kekeringan tidak dapat ditangani sendirian.

Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran armada pengangkut air hingga ke Desa Roka juga menjadi pesan bahwa pelayanan publik bukan hanya berbicara tentang program di atas kertas.

Pelayanan akan terasa manfaatnya ketika pemerintah hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan mereka dan bergerak memberikan solusi.

Bagi masyarakat Kabupaten Bima, kepedulian seperti ini tentu menjadi harapan di tengah tantangan kekeringan. Pemerintah hadir, BBWS bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat secara langsung.

Distribusi air bersih di Desa Roka juga tidak berhenti pada kegiatan hari ini. BBWS Nusa Tenggara I menyatakan akan melakukan distribusi lanjutan setelah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Semangat gotong royong dan kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi kekeringan.

Sebab bagi masyarakat, kepedulian pemerintah bukan diukur dari banyaknya janji, melainkan dari seberapa cepat bantuan hadir ketika mereka benar-benar membutuhkan.

Ketika air menjadi kebutuhan paling mendasar, kehadiran pemerintah dan BBWS di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa negara tidak boleh jauh dari rakyatnya.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

jpn

Bimantika.net -Hari Ini Selasa 8 September 2026 Kantor Kementrian Haji dan Umrah Kota Bima kembali menggelar manasik haji untuk Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Bima di Masjid Baitul Hamid Penaraga Kota Bima.

Kepala Seksi Bina dan Pelayanan Kementrian Haji dan Umroh Kota Bima Syaifudin menjelaskan terkait dengan pembuatan Paspor.

Sebelum menjelaskan tentang pembuatan paspor, Syaifuddin menyampaikan Balasan bagi orang yang mendapatkan predikat haji mabrur adalah surga, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

Ia menjelaskan Dalil Keutamaan Haji MabrurRasulullah SAW bersabda:”Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga.”

Lanjutnya bahwa pembuatan paspor ada dua model pembuatan paspor yakni yang berlaku lima tahun dan sepuluh tahun.

“Bagi yang ingin membuat paspor masa berlakunya lima tahun pembayarannya Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah, dan yang mau buat yang masa berlakunya sepuluh tahun dikenakan pembayaran sembilan ratus lima puluh ribu rupiah” demikian ujar Syaifuddin.

Masih menurut Syaifuddin bahwa agar seluruh CJH Kota Bima sebelum buat Paspor diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak Kemenhaj Kota Bima.

“Calon Jamaah Haji sebelum ke kantor Imigrasi datang dulu ke Kantor Kemenhaj setelah itu kami bantu input data secara digital setelah itu calon Jamaah haji membayar di Bank atau Kantor Pos dengan rentang waktu dua jam kembali lagi ke kantor Kemenhaj” urainya.

Syaifuddin menerangkan lagi Setelah itu besoknya CJH datang ke Kantor Imigrasi.

“Apabila besoknya Calon Jamaah Haji tidak bisa hadir maka uang pembayaran paspor dianggap hangus” tegas Syaifuddin.

Kepala Kementrian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Bima H. Eka Iskandar Zulkarnain pun menegaskan bahwa agar CJH Kota Bima mentaati secara sabar segala proses dan prosedur pembuatan paspor.

“Tinggalkan dulu aktivitas sementara Aji dan Umi saat urus pembuatan paspor karena uang dianggap hangus apabila Aji dan Umi tidak mentaati nya” demikian ungkap Ustadz Eka Sapaan Akrab Kepala Kemenhaj Kota Bima (****)

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat kinerja dan tidak terlena dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Aji Man sapaan Walikota Bima mengingatkan aparatur agar tidak terlalu lama berada dalam zona nyaman.

Hal itu diungkapkan saat Apel Gabugan dan Apel gabungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala FKPD, camat, lurah, serta ASN Pemerintah Kota Bima.

“Jangan tidur terlalu lama,” kata Aji Man saat memimpin apel gabungan Lingkungan Pemerintah Kota Bima di halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin, 7 September 2026.

Wali Kota meminta kepala OPD dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan apel bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk mengevaluasi pekerjaan dan memacu kembali semangat pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, agenda pembangunan membutuhkan kerja yang konsisten dan respons cepat dari setiap perangkat daerah.

Karena itu, OPD diminta tidak menunda pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Wali Kota Bima menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD agar program pemerintah berjalan sesuai target.

Ia juga mendorong setiap perangkat daerah meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. (****)

jpn

Bimantika.net -Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak boleh berhenti sebagai rutinitas organisasi. Di balik gerakan tersebut, terdapat kerja nyata yang menyentuh langsung kehidupan keluarga, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Semangat itu tercermin dalam kehadiran jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima yang dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (5/9), di Ballroom Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Kota Mataram.

Momentum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kembali peran perempuan dalam pembangunan. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP, menegaskan bahwa kader perempuan memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat, bahkan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui Posyandu dan Dasa Wisma.

“Kepemimpinan perempuan mendapatkan porsi yang sangat tepat di era sekarang. Saya ingin melihat perempuan memainkan peran yang lebih banyak,” ujar Gubernur Iqbal.
Pesan tersebut semakin menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan, melainkan bagian penting dari kekuatan sosial daerah. Gubernur juga menitipkan pesan agar kader PKK terus hadir mengawal berbagai persoalan sosial dengan pendekatan yang menyejukkan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa HKG PKK ke-54 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa PKK harus bergerak dari sekadar aktivitas administratif menuju gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), menurutnya, juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan agar program PKK benar-benar terintegrasi dengan pembangunan dan penganggaran daerah.
Bagi Kabupaten Bima, pesan tersebut mendapat perhatian serius.

Ny. Murni Suciyanti menegaskan bahwa arahan Gubernur NTB dan Ketua TP PKK Provinsi NTB akan menjadi salah satu pijakan dalam mengembangkan program TP PKK Kabupaten Bima.
“Program tersebut mencakup peningkatan kesehatan keluarga, penanganan stunting, pencegahan perkawinan usia dini, penguatan ketahanan pangan keluarga serta pemberdayaan ekonomi melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penguatan pendidikan dan keterampilan kader serta optimalisasi peran Dasa Wisma juga menjadi bagian penting yang harus terus didorong. Dengan keterlibatan aktif seluruh kelompok kerja (Pokja), program PKK diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Perempuan Bima Harus Hadir dengan Kerja Nyata
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, peran perempuan Bima memiliki arti yang semakin penting. Dari rumah tangga hingga lingkungan masyarakat, perempuan menjadi salah satu kekuatan yang mampu menjaga ketahanan keluarga sekaligus mendorong perubahan sosial.
Karena itu, kepemimpinan Ny. Murni Suciyanti di TP PKK Kabupaten Bima diharapkan tidak hanya terlihat dalam agenda seremonial, tetapi semakin terasa melalui program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kader PKK harus hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan bantuan, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan pendampingan, pemberdayaan dan jalan keluar.
PKK Bima, Bergerak dari Keluarga untuk Daerah
Komitmen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa membangun Kabupaten Bima tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur.

Pembangunan manusia, keluarga yang sehat, anak-anak yang terlindungi, perempuan yang berdaya dan ekonomi keluarga yang kuat merupakan fondasi penting bagi kemajuan daerah.
Dari gerakan keluarga itulah perubahan besar dapat dimulai.

Jika PKK bergerak dengan hati, bekerja dengan data dan hadir bersama masyarakat, maka manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh satu keluarga, tetapi dapat menjadi kekuatan besar bagi masa depan Kabupaten Bima.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bima Ady Mahyudi melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah se-NTB di Graha Bakti Praja Conference Center, Mataram, Kamis (3/9/2026).

Rakor yang melibatkan para kepala daerah dan perangkat daerah se-NTB itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bagi Pemerintah Kabupaten Bima, forum tersebut bukan sekadar agenda koordinasi. Lebih dari itu, Rakor menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan pemerintahan berjalan dalam koridor hukum, memiliki sistem pengawasan yang kuat, serta benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.

Bupati Bima Ady Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari, S.IP., Sekda Adel Linggi Ardi, SE., Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE., Kepala Bapenda Budiharta, SE., Kepala Dinas PUPR Taufik, ST., MT., Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM., serta jajaran pejabat terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari kemampuan pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko sejak dini.

“Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Ady Mahyudi.

Menurutnya, sistem pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa kuat sistem tersebut mampu memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Pemkab Bima akan menindaklanjuti hasil Rakor melalui perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran, peningkatan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko, serta optimalisasi fungsi pengawasan.

Langkah tersebut menjadi penting agar pembangunan daerah tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berjalan tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Pesan tersebut memperlihatkan arah kepemimpinan Ady Mahyudi yang menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan Kabupaten Bima. Pemerintahan yang kuat, menurut prinsip tersebut, bukan pemerintahan yang sekadar terlihat bekerja, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja secara tertib, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin transparan, komitmen memperkuat pencegahan korupsi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah hadir bukan hanya untuk menjalankan administrasi, tetapi memastikan pelayanan dan pembangunan benar-benar kembali kepada rakyat.

Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha.

Bagi masyarakat Kabupaten Bima, pesan terpenting dari forum ini sederhana: pembangunan membutuhkan anggaran, tetapi pembangunan yang dipercaya rakyat membutuhkan integritas. Dan di situlah komitmen pemerintahan Ady Mahyudi diuji—bukan hanya melalui apa yang dibangun, tetapi melalui bagaimana pemerintahan dijalankan.
Dengan memperkuat pengawasan, membangun sistem yang mampu mencegah risiko sejak awal, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama, Pemerintah Kabupaten Bima berupaya menjaga agar roda pemerintahan terus bergerak dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Pemerintahan bersih bukan sekadar slogan. Ia harus menjadi budaya kerja, menjadi sistem, dan pada akhirnya menjadi kepercayaan yang dirasakan langsung oleh rakyat Kabupaten Bima.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

jpn

Bimantika.net -Polsek Woha Polres Bima Kabupaten Polda NTB dan TNI bersama Unsur Forkopimcam Woha menggelar gotong royong membersihkan sampah dan semak belukar.

Sinergi tiga pilar dalam rangka persiapan kegiatan Car Free Day yang di laksanakan pada tiap hari Minggu di jln lintas Desa Talabiu -Dore.

Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat.

Kegiatan yang dimulai dari dari jembatan Desa Talabiu hingga jalan lintas Desa Dore itu berlangsung pada Jum,at 4 September 2026 pukul 07.00. Wita.

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib menjelaskan kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas antara Polri,TNI dan Pemerintah dalam rangka menjaga kebersihan sehingga masyarakat pun teredukasi.

“Kegiatan ini sangat positif karena kita juga dapat mengedukasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat”. Ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Woha dilaporkan Kondusif.(****)

jpn

Bimantika.net -Sebanyak 750 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi kepada sejumlah perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas hingga kantor camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima akan mengikuti Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPSCPKP) BKN Mataram.

Kepastian pelaksanaan program ASN tersebut menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima nomor: 800/661/07.2/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Profiling ASN yang ditujukan kepada para kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Sekda Kabupaten Bina Adel Linggi Ardi Rabu (2/9) menjelaskan, kegiatan ProASN tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 6 Tahun 2026 tentang Profiling ASN dan Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor: 239/B-AK.02.02/SD/KR.X/2026 perihal Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026 dimana program percepatan penyediaan data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN untuk mendukung pembangunan dan penerapan manajemen talenta pada instansi pemerintah.

Papi Adel Sapaan Sekda mengharapkan para peserta mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian Program ProASN Tahun 2026.

“Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 sampai dengan 10 September 2026, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan penyiapan talenta untuk pengisian Jabatan Manajerial”. Terang Papi Adel.

Lanjutnya, Profiling Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan instrumen untuk melakukan Penilaian Potensi intelektual, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Literasi Digital. (****)

jpn

Bimantika.net -Kantor Kementrian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kota Bima kembali Gelar Bimbingan Manasik Haji Untuk CJH Kota Bima 2027 di Masjid Baitul Hamid Penaraga Kota Bima Rabu 2 September 2026.

Tampil sebagai pemateri pertama Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umroh Kota Bima H. Eka Iskandar Zulkarnain, M. Si.

Ustadz Eka Sapaan akrab Kepala Kantor Kemenhaj Kota Bima menguraikan materi amalan-amalan saat tawaf dan sa’i.

Bahkan ia menjelaskan Jika wudhu batal saat tawaf berlangsung sudah dua putaran langkah utamanya adalah segera bertayamum dan melanjutkan tawaf nya di putaran selanjutnya.

“Jadi bapak ibu saudaraku semua kalau saat tawaf tiba-tiba batal wudhu nya akibat buah angin segera tayamum dan lanjutkan tawafnya dengan putaran selanjutnya dan tidak dimulai dengan hitungan baru tinggal di lanjutkan saja” tegas ustadz Eka.

Ustadz Eka berulang-ulang katakan selesai tayamum akibat wudhu jamaah haji melanjutkan sisa putaran dari putaran terakhir yang sah tanpa harus mengulang dari awal.

Ustadz Eka pun menyampaikan Cara paling praktis menggunakan karet gelang saat tawaf adalah dengan memasang 7 buah karet di satu pergelangan tangan.

“Lalu memindahkannya satu per satu ke tangan yang sebelah setiap kali selesai satu putaran” ujarnya.

Ia pun menyampaikan Langkah-Langkah Penggunaan karet gelang tangan dengan sangat rinci kepada Ratusan Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Bima.

“Siapkan 7 buah karet gelang sebelum mulai tawaf ,Pasang ketujuh karet gelang tersebut di pergelangan tangan kanan., setiap kali Anda melewati garis start/finish (sejajar Hajar Aswad) dan menyelesaikan 1 putaran, pindahkan 1 buah karet gelang ke pergelangan tangan yang satunya” ujar Ustadz Eka.

Ustadz Eka Menambahkan Jika semua karet gelang sudah pindah ke tangan sebelah, berarti Anda telah genap menyelesaikan 7 putaran tawaf.

Info penting buat CJH agar senantiasa Gunakan karet gelang yang lentur dan tidak terlalu kecil agar nyaman di kulit dan tidak membuat pergelangan tangan sakit.

Metode ini sangat membantu agar konsentrasi doa Anda tidak terpecah karena takut lupa menghitung jumlah putaran di tengah kepadatan jemaah.

Lebih Lanjut Ustadz Eka kemukakan bahwa Setelah tawaf, disunnahkan untuk melakukan salat sunah dua rakaat di depan ka’bah atau belakang Maqam Ibrahim.

Panduan Singkat Salat Sunah Tawaf tempat utama: Tepat di belakang Maqam Ibrahim jika kondisi tidak padat atau berdesakan.Alternatif tempat:

Jika area sekitar Maqam Ibrahim terlalu ramai atau penuh, salat bisa dilakukan di mana saja di dalam kawasan Masjidil Haram atau tanah Haram Makkah.

Untuk mengingatkan CJH Kota Bima Niat: “Usholli sunnatan ba’da thawafi rak’ataini lillahi ta’ala” (Niat saya salat sunah setelah tawaf dua rakaat karena Allah Ta’ala).

Bacaan surat: Pada rakaat pertama disunnahkan membaca Surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca Surah Al-Ikhlas setelah Surah Al-Fatihah. (****)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kota Bima memberikan klarifikasi terkait beredarnya sejumlah informasi dan narasi di media sosial mengenai kedatangan Tim Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Kota Bima, Senin, 31 Agustus 2026.

Pemkot Bima menegaskan bahwa kehadiran Tim MCSP KPK murni dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

“Kehadiran Tim MCSP KPK murni untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MCSP dan melihat sejauh mana indikator pencegahan korupsi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima,” kata Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos., SH., M.Ec.Dev., Senin (31/8/2026).

Menurut Hasyim, agenda tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Oleh Karena itu, kehadiran Tim MCSP KPK tidak semestinya ditafsirkan di luar konteks agenda resmi yang sedang dilaksanakan.

Rapat koordinasi tersebut mengusung agenda “Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah”. Kegiatan diikuti jajaran Pemerintah Kota Bima, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima, serta perwakilan KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.

Dalam forum tersebut dibahas sejumlah indikator yang menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah, antara lain aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkot Bima menilai evaluasi MCSP merupakan bagian penting dalam memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, kami perlu meluruskan informasi yang berkembang. Kedatangan Tim MCSP KPK hari ini merupakan agenda evaluasi dan pemantauan tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi. Tidak ada agenda lain di luar konteks tersebut yang perlu ditafsirkan secara berbeda,” ujar Hasyim.

Pemkot Bima juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait agenda kedatangan Tim KPK.

Pemerintah Kota Bima, kata Hasyim, tetap terbuka terhadap proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga negara sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Evaluasi seperti ini justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Pemkot Bima tentu akan memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi tersebut,” katanya.

Rapat koordinasi dan evaluasi bersama Tim MCSP KPK berlangsung sepanjang hari dan masih diikuti jajaran terkait Pemerintah Kota Bima hingga Senin malam.

Pemkot Bima berharap seluruh pihak dapat melihat agenda tersebut secara proporsional dan tidak membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar atau konfirmasi resmi. (****/Kominfo)