Bima Bimantika,-
Pembangunan disegala sektor sangat dibutuhkan oleh masyarakat kekinian, mulai dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, budaya, sosial, keagamaan, sarana dan prasarana serta sektor lainnya.
Harapan masyarakat kabupaten bima tidak berbanding lurus dengan APBD Kabupaten Bima yang menembus angka 2 Triliunan, karena masyarakat belum merasakan arti sebuah pembangunan seutuhnya. Salah seorang Warga Desa Parado Rato Kecamatan Parado, Sri Rahmawati saat di konfirmasi Bimantika.net menyebutkan bahwa agar Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) membangun Kecamatan Parado sehingga tidak tertinggal dan tidak kumuh seperti saat ini.
Dirinya menyebutkan bahwa sesungguhnya Bupati Bima sejak dilantik sampai dengan saat ini sama sekali tidak memperhatikan Kecamatan Parado dengan baik. Buktinya, jalan jalan desa di kecamatan parado 85 porsen rusak parah. “Jalan raya depan rumah saya saja kalau musim hujan tergenang air karna berlubang dan tidak teraspal, oleh karena itu sebagai warga masyatakat Parado kami butuh pembangunan itu, kami butuh sentuhan pemerintahan, kami butuh perhatian pemerintah” Demikian ujarnya sembari mengakhiri pembicaraan agar IDP tidak mengabaikan Parado. (//arif)

Bima Bimantika,-
Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S. Sos kembali sorot Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red).Pada Bimantika.net, politisi Partai Nasdem ini Menyatakan bahwa IDP tidak mampu merapikan cara kerja SKPD SKPD nya sehingga banyak program pro rakyat yang salah sasaran. Sebut saja program traktor di dinas Pertanian itu terbengkalai dan bahkan Edy Muhlis menduga banyak konspirasi terselubung antara kelompok tani fiktf dengan pola menerima bantuan dari dinas pertanian namun kelompok taninya tidak ada. “Ini ketidak beresan sekaligus perlu dilakukan evaluasi oleh IDP agar kedepan tidak lagi terjadi persoalan yang merugikan masyarakat bawah” Demikian Ujarnya.
Edy Muhlis berharap agar IDP lebih fokus lagi dalam menata pemerintahannya sehingga rakyat bisa menikmati hasil pemerintahan secara nyata. “Kami berharap agar IDP lebih fokus memajaukan kesejahteraan rakyat jangan fokus memajukan kesejahteraan kelompok tertentu” Demikian saran Edy Muhlis.
Masih menurut Politisi Asal Kecamatan Langgudu ini bahwa menurutnnya akreditasi Rumah sakit dari type V ke type D adalah sebuah bentuk ketidakmanpuan IDP melakukan restirasi di bidang pelayanan kesehatan. “Harusnya IDP merasa malu karena pelayanan publiknya sangat tidak efektif dan segera rombak itu management RSUD Bima agar RSUD bima bisa kembali pada posisi pelayanan yang prima” Demikian Ujar Edy. (//arif)

Bimantika,- Selasa (23/7 2019)

Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima menyerahkan dan melakukan prosesi penyerahan anggaran 50 Juta Rupiah untuk modal usaha Bumdes Desa Dena pada Bumdes Karawi Sama.
Anggaran ini tentunya akann menjadi penunjang sekaligus motivasi bagi BUMdes dalam rangka mengembangkan usaha dan ikhtiar sehingga terwujud BUMDes yang mandiri dan bermartabat, Demikian disampaikan oleh Kepala Desa Dena Syamsuddin Har pada Media BimaNtika.net.

Dalam Rangka Penyerahan 50 Juta Dana Bumdes Desa Dena Tersebut di serahkan langsung oleh kepala Desa Dena Syamsuddin Har kepada Ketua Bumdes Desa Dena M. Saleh H. Ahmad S,Pd.

Kepala Desa Dena Syamsuddin Har Saat di wawancarai diruangan kerjannya menjelaskan bahwa anggaran 50 Juta Rupiah yang telah kami serahkan pada hari ini untuk modal usaha Bumdes Desa Dena (Bumdes “Karawi Sama”) anggaran kegiatan yang dikucurkan oleh pemerintah yang bersumber melalui anggaran kegiatan Dana Desa (DD) untuk penyelenggaraan modal usaha program Bumdes ditahun 2019,”Jelasnya.

Saat berlansungnya penyerahan 50 juta Rupiah Dana Bumdes tersebut Syamsuddin Har dirinya selaku kepala desa dena dan pemerintah desa berharap pada Badan Usaha Milik Desa Dena (Bumdes “Karawi Sama”) semoga untuk kedepannya Bumdes bisa lebih meningkat dan lebih meningkat ke arah yang lebih maju. “semoga BUMDes karawi sama kedepannya lebih maju lagi” demikian Harap Kades. (Yadin)

Bimantika,-News
Mencetak generasi handal untuk masa depan bangsa dan negara adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat, lebih lebih lagi adalah tanggung jawab pemerintahan secara utuh dan menyeluruh. Salah seorang Guru SDN 4 Kore, Nurlaili, S.PdI adalah salah seorang Guru yang mulia hatinya untuk mengabdikan dirinya dan mendedikasikan dirinya dalan rangka ikut mencerdaskan anak bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Nurlaili adalab mendirikan “Rumah Baca”.
Saat dikonfirmasi Bimantika.net Nurlaili sangat mngharapkan pada semua pihak agar bisa membantunya dalam hal pengadaan buku buku bacaan buat anak anak khusunya di Kore.
“Saya dengan tulus ikhlas mengharapkan bantuan semua pihak agar bisa membantu kami demi mencetak generasi handal di kemudian hari” ungkapnya.
Sepertinya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selaku Bupati bima perlu memperharikan hal ini karna berkaitan dengan urusan majunya dunia pendidikan di daerah Bima tercinta ini. Bupati Bima, IDP sedang disapa oleh warga untuk bagaimana melihat mendengar dan merasakan apa keinginan dari masyarakat yang dipimpinnya.
Menurut Laili, bahwa dirinya saat ini sudah bergabung dengan Pustaka Indonesia Bergerak (PIB) langkah ini semata mata adalah sebuah ikhtiar besar sang Guru SD. (TIM)

Bimantika,-News

pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE banyak menuai kritikan karena belum maksimal dalam berbagai hal, terutama dibidang pelayanan publik. Salah seorang mahasiswa Magister Kebijakan Publik, Herman Effendy, S. Sos menyampaikan bahwa UU No.25/2009 memberikan Penegasan bahwa Pemerintah Berkewajiban memberikan pelayanan dengan se baik baik nya kepada Masyarakat sebagai penerima pelayanan,sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
“Hal itulah yang masih belum maksimal nya berjalan di rezim Idp dahlan” ungkap Herman.
Lanjut Herman,
Aparatur negara masih di pandang bukan sebagai Profesi.
“Persepsi aparatur negara adalah bukan sebuah Pekerjaan, tapi pengabdian.mindset seperti ini ber DAMPAK pada kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pelayan publik” tegasnya.
Masih Menurut Herman Effendy. dalam hal ini masih banyak Pejabat yang “ingin di layani”dan bukan sebalik nya. kesemua nya itu tergantung bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam mengambil kebijakan dalam era New Public Managemen(NPM).apabila kepala pemerintahan tidak ada NIAT yang datang dari pribadi,sangat sulit untuk mengaplikasikan Peningkatan Pelayanan Publik tersebut.
“Pelayanan Publik merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam meningkatkan kebutuhan hidup Masyarakat” Demikian Ujarnya.
Oleh Karena itu Herman Effendy Mengajak Bupati Bima untuk merubah gaya kepemimpinan yang lebih pada urusan melayani. “budaya birokratik yang berorientasi pada birokrasi pada birokrasi atau aparatur pelayanan yang meminta di layani merupakan penyakit yang sudah lama meracuni dalam penyelenggaraaan pelayanan.
Budaya tersebut SUDAH tidak relewan lagi dengan peradaban sekarang dan harus kita kikis dengan mengubah melayani” Demikian ajak Herman. (Arif)