Bimantika,-News
Direktur PD. Wawo, Sudirman, SH pada Bimantika.net mendesak Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar sesegera mugkin mencopot Kepala Bappeda, Drs. H. Muzakkir, M.Sc.
Topan Sapaan Akrab Direktur PD Wawo ini sengaja mendesak Bupati Bima agar masyarakat luas tau bahwa di Bappeda sana tempat awalnya sebuah rencana pembangunan kabupaten Bima, namun hanya namanya saja Bappeda tapi selebihnya kerjanya habiskan sppd perjalan keluar kota dan keluar daerah. “Bupati harus jeli melihat semua ini karena selama kepemimpinan IDP Dahlan saya belum lihat terobosan spektakuker dari Bappeda” demikian desak Tofan.
Lanjutnya, sekiranya Bupati Bima tidak segera mengambil sikap dan langkah pencopotan maka dirinya pun akan segera “mimbar bebas” di depan kantor Bappeda. “Bahkan kita Kemah dikantor Bappeda jikalau Bupati tidak segere mengambil langkah copot Kepala Bappeda” Demikian ungkap Tofan.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakkir, M. Sc dimintai komentarnya via wasshapp terkait masalah ini enggan memberikan jawaban. (//arif)
Menunggu Sikap Politik Gubernur, Akankah Mempengaruhi Pilkada Kabupaten Bima ?
Oleh : Muslihun Yakub
Bimantika,- News
Kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif dengan memperolehn sembilan kursi di DPRD Kabupaten Bima adalah modal politik yang memastikan IDP untuk maju sebagai Calon Bupati Bima periode 2020-2025. Sekali lagi calon Bupati!! Sementara posisi Ketua DPRD secara otomatis diisi oleh Kader Golkar karena Golkar memperoleh kursi paling banyak. Siapa ketua DPRD yang akan diputuskan oleh Golkar….? Faksi internal Partai Golkar sejuta persen ingin memangkas Yandi. Sementara Yandi adalah putra Ketua Golkar Kabupaten Bima. Soal ini adalah ujian pertama kematangan IDP dalam berpolitik yang secara langsung punya keterkaitan dengan persepsi publik dan aksepsetasi politik IDP. Jika salah dalam mengambil keputusan pada soal ini, maka pintu awal kekalahan IDP dalam pilkada.
Golkar membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk mengusung IDP kembali dicalonkan dalam Pilkada 2020. Dengan siapa Golkar berkoalisi? Soal ini dinamis dan pragmatis. PDIP, HANURA, adalah dua partai dalam konteks ke-Bima-an yang mengutamakan pragmatisme? Gue dapat selesai urusan (kurang lebih begitu).
Sementara PAN, NASDEM, PKS, relatif punya niat mengubah haluan bahwa IDP kalau bisa diakhiri satu periode. Tapi opsi itu bisa dibaca sebagai manuver mereka agar tidak sulit menjadi orang kedua dari IDP kecuali PKS. Menarik keluar PKS sebagai pengecualiaan dalam peta koalisi Mengusung IDP didasarkan pada analisis bahwa Dr. Zul/Gubernur NTB tidak menginginkan lagi IDP menang dalam periode kedua.
Strategi PKS bisa mematikan kartu politik Golkar dan IDP dalam konteks Pilkada 2020 jika PKS mampu sejalan dan seirama dengan GERINDRA. Dua partai ini bila sejalan dan bertemu dalam Kepentingan pembaharuan yang sama, maka IDP selesai apapun skenario dan strategi Golkar maupun Parpol yang berkoalisi dengan Golkar.
Siapa yang PKS inginkan? Kartu itu ada pada Dr. Zul, Gubernur NTB. Siapa yang disetting Gerindra? Ada dalam meja eks Kopassus. Mungkinkah PKS dan Gerindra mengusung Wakil untuk IDP? Sangat mungkin, tapi kecil peluangnya.
Bagaimana Langkah Politik Demokrat?
Demokrat ingin membuat skema alternatif, tetapi tidak cukup memadai punya kewibawaan untuk meyakinkan partai lain kecuali sedari awal sudah mengambil sikap di belakang Wakil Bupati. Demokrat tidak jeli, jelas ketinggalan kereta yang dampaknya menurunkan perolehan suara Demokrat untuk pemilu yang akan datang.
Tasrif : IDP sedang Menguji Elektabilitas Putranya jadi Ketua Dewan.
Bima Bimantika,-News
salah Seorang Dosen Muda STISIP Mbojo Bima, Tasrif, S. Sos, M. Ikom saat diwawancarai dikediamannya jalan Gatot Subroto Sadia Kota Bima pada hari minggu (21/7/2019) menganalisa langkah taktis politik yang sedang di iramakan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.
Dosen Muda Magister Ilmu Komunikasi konsentrasi komunikasi politik inipun menyampaikan bahwa dengan adanya dua berita yang berbeda antara medis online visioner bima dan Bimantika.net adalah bisa di analisa secara taktis politik.
yang di Visioner Bima kira kira berita dengan Judul Putra Mahkota Jadi Ketus Dewan, sementara yang di Bimantika.net disebutkan baru diusulkan dalam rapat pleno pada hari minggu (21/7/2019) adalah semata mata dalam rangka melakukan semacam survey tahah awal untuk menguji ke publik terkait elektabiltas putra pertamanya tersebut untuk menduduki Jabatan Ketua Dewan.
Lanjut Tasrif, bahwa ada yang menyebut aklamasi ada yang menyebut baru usul, irama ini sengaja di pasarkan di ruang publik untuk menguji seberapa besar barang ini akan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga akan menjadi ukuran pada penentuan sikap oleh sang permaisuri mendiang Almarhum Sultan Bima Ferry Zulkarnain, ST terhadap sang anak agar bisa dijadikan sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima. (//arif//yaumul ma’ruf)
Yandi Baru diusulkan, Belum Ditetapkan Jadi Ketua Dewan
Bima Bimantika,-News
Jabatan Ketua DPRD diatur dalam UU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memberikan isyarat bahwa pemenang pemilu berhak atas jabatan Ketua Dewan disetiap tingkatan. Oleh karna Hasil Pemilu legislatif April 2019 lalu di Kabupaten Bima pemenangnya adalah Partai Golkar dengan 9 kursi dari total 45 kursi DPRD Kabupaten Bima, maka Golkar pun menindaklanjuti nya dengan menggelar rapat pleno untuk menentukan siapa yang layak menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bima Periode 2019-2024. Pantauan Langsung wakil Pimpinan Redaksi Bimantika.net Zulkarnain Lubis di arena Rapat Pleno Partai Golkar pada minggu, (21/7/2019) di Mutmainnah Home Stay memberikan gambaran bahwa pada rapat pleno tersebut forum rapat pleno DPD ll Partai Golkar berhasil merekomendasi kan tiga nama dari 9 orang Anggota DPRD Partai Golkar saat Pileg kemarin. Tiga mana yang mengemuka dalan rapat pleno tersebut adalah Ir. Suryadin, Muhammad Putera Ferryandi, S. Ip dan Hj. Suhartini.
Menurut Ketua DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bahwa hasil pleno tersebut akan di bawa ke DPD l Partai Golkar Propinsi NTB. “Nanti DPD l Propinsi NTB menyeleksi satu nama untuk di rekomendasikan ke DPP Partai Golkar” Demikian Ujar Dinda yang juga Bupati Bima ini usai melakukan Rapat Pleno DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima.
Lanjut Dinda bahwa dari ke tiga nama yang terkemuka din rapat pleno tersebut adalab representasi kader terbaik di DPD ll Partai Golkar. “Mereka bertiga adalah kader terbaik partai Golkar dan loyalis partai Golkar” Demikian sahut Dinda.
Jadi praktis sampai saat ini belum ada sebuah surat keputusan apapun terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima. (Zulkarnain Lubis)
Direktur PD Wawo Sorot Kinerja Bappeda
Bimantika,-News
Direktur PD. Wawo, Sudirman, SH menuding Bappeda Tidak serius menjalankan tugas pokok dan kewajibannya sebagai sebuah lembaga Perencanaan yang terstruktur dan tersistematis dengan baik. Saat di wawancarai Via telpon selulernya Minggu malam (21/7/2019), Topan sapaan Sudirman, SH menyampaikan bahwa yang paling bertanggung jawab atas kesembrawutan pembangunan di Kabupaten Bima adalah Kepala Bappeda. “Alasannya sangat jelas karna disanalah titik awal perencanaan pembangunan sesungguhnya bukan langsung ke IDP Dahlan Bung” Ujar Topan.
Lanjurnya, bahwa ini perlu ada tindakan nyata daei para pemangku karena rusaknya mental pembangunan ini kepala Bappeda tidak serius menjalankan tugas fungsinya sehingga sampai saat ini kelihatan kabupaten bima hari ini selalu di pandang terbelakang.
“Saya Ingatkan pada penentu kebijakan atau dalam pemberitaan media itu penting di publikasikn agar semua berjalan dan pembangunan pun berjalan dengan baik untuk daerah kedepan” Demikian Ujarnya.
Sementara Itu Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. Muzakkir, Msc yang dikonfmasi tidak memberikan komentar apapun.(//ym)
Prihatin, DAK Kabupaten Bima Bakal Kembali Ke Kas Negara
Bimantika,-News
Mantan Aktivis Mahasiswa Era 90-an, Zulkifli D. Kala, SE pada Bimantika.net saat dimintai ganggapan soal urusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah kabupaten Bima dengan elegan memberikan komentar. dirinya merasa prihatin kondisi pemerintahan kabupaten bima saat ini khususnya terkait dengan penanganan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah di berikan warning oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima sekitar bulan Mei 2019.
Munurut Zul, bahwa KPPN Bima sudah memberikan warning bahwa Kabupaten Bima, Kabupaten dompu dan Kota Bima segera mengajukan pencairan DAK fisik 2019 sejak Mei lalu, dan Kementrian Keuangan RI memberi batas waktu hingga 21 Juli (batas hari ini minggu 21 juli, red).
“Nah, disinilah problemnya, andaikan saja ULP memaksakan lelang pembangunan GOR 11 Milyar lebih apakah ada jaminan Pemda untuk dibebankan ke APBD” Demikian Ungkap Zul sembari bertanya. Untuk diketahui publik bahwa DAK Kabupaten Bima 2019 sebesar Rp. 225.937,374.000,-
Ditanya soal apa kendala dari semua ini sehingga Pemkab Bima terlambat melakukan prosesi penanganan DAK ? Zul pun menyampaikan bahwa sesungguhnya itu adalah urusan Lemahnya koordinasi Bagian Administrasi Pembanguan serta ULP dan LPSE. “mestinya Kabag AP pak Wandy lebih koordinatif pada seluruh SKPD karna itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tupoksi AP, dan Wandy sangat lemah dari sisi koordinasi” ungkapnya.
Masih menurutnya belum lagi ada dugaan konspirasi yang menjadikan ULP LPSE jauh dari akuntabilitas. Zul mencontohkan bahwa proyek proyek besar 8-10 Milyar terjadi dugaan konspirasi sehingga terkadang menang yang potongannya hanya lima sampai sepuluh juta atau nol koma sekian porsen. “Ini tentu konspirasi konspirasi penghambat di kalangan ULP LPSE itu sendiri” tegas Zul.
Kapag AP, Suwandy yang dimintai komentarnya tidak membalas pesan singkat dari redaksi Bimantika.net. (arif)
H. Suharto Bantah Turunnya Akreditasi RSUD
Bimantika,-News
adanya berita Bimantika.net adisi sebelumnya dengan Judul Mantan Sekda Kritisi Pemkab Bima Terkait dengan menurunnya Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bima, dibantah oleh Sekretaris RSUD Bima, H. Suharto, S. Kep.
Pada Tabloid Bimantika.net, Dae To Sapaan akrab Sekretaris RSUD menjelaskan bahwa tidak betul penurunan itu terjadi, justru yang terjadi adalah peningkatan klaster penilaian kemenkes pada seluruh RSUD se Indonesia. Karena disebabkan meningkatnya tuntutan dan sarat dalam rangka modernisasi dan peningkatan pelayanan rumah sakit.
Lanjut Dae To, bahwa saat ini Kemenkes memiliki regulasi yang sangat ketat terkait pelayanan di RSUD. “Diharuskan rumah sakit rumah sakit se Indonesia wajib canggih dengan adanya minimal dua dokter spesialis dalam satu bidang, nahh, kita di Kabupaten Bima jangankan dua orang dokter satu speasilisasi, justru kekurangan dokternya” Demkian Ujar Dae To.
Masih menurut putra asli kelahiran Madapangga ini bahwa sesungguhnya Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima kekurang dokter spesialis Radiologi dan Dokter spesialis THT.
“Oleh karena itulah saya datang ke Jakarta ini dalam rangka melakukan loby khusus di Kemenkes untuk memenuhi sarat sarat tersebut” Demikian Ujar Dae To lewat telpon selulernya pada Sabtu Malam (20/7/2019).
Dae to pun menyampaikan bahwa dirinya Insya Allah akan mendatangi langsung PPSDM Kementrian Kesehatan di jakarta sehingga terwujudlah semua apa yang menjadi kehendak bersama yakni pelayanan kesehatan secara tuntas. Sebelum mengakhiri komentarnya, Dae To mengungkapkan bahwa
Bukan akreditasi yang turun, melainkan penyesuaian klas RSUD dan ketersediaan dokter spesialis dasar sesuai dgn surat edaran dirjen yanmed Depkes.
“Respon akan edaran dirjen yanmed makanya saya ke PPSDM Depkes untuk konsultasi saat ini” demikian ujarnya. (//arif)
Mantan Sekda Kritisi Kinerja Pemkab Bima
Bimantika,-News
Mantan Sekda Kabupaten Bima Ir. H. Muchlis, HMA mengkritisi pemerintahan Kabupaten Bima melalui Media Sosial berupa Facebook. Kritika mantan sekda yang dikenal jujur dan berwibawa ini terkait dengan urusan akreditasi Rumah Sakit Umum Bima Dari C ke D. Munculnya Komentar Mantan sekda setelah akun Facebook Zulkifli Zul menulis Akreditasi Rumah RSUD Bima turun ke tipe D ?.
Banyak netizen yang memberi like dan komentar pada kolom komentar. Salah satunyanya adalah Mantan Sekda Bima dengan sebuah kalimat yang menukik. Kalimat Sekda sungguh sangat menukik dan mendalam sehingga Pemerintah Kabupaten Bima semestinya harus menindaklanjuti kritikan dari mantan orang Penting di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Bima tersebut.
“Subhanallah, kok bisa mundur ya, Bupati/Wabup dan sekda Harus bertanggung jawab kenapa rumah sakit bima turun akreditasinya. Sebagai orang Bima kita malu” Demikian kalimat menukik yang diungkapkan oleh Ir. H. Muchlis HMA. (//arif)
Juru Bicara IDP Angkat Bicara
20 Juli 2019 Bimantika,- News
juru bicara Pribadi Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Angkat Bicara soal banyaknya hujatan hujatan tidak mendasar di Media sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.. Juru Bicara, IDP, Abdul Heris, SH pada Tabloid Bimantika. Net melalui Whatsapp nya menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat kabupaten Bima senantiasa sopan santun dalam tutur kata dan berbahasa. “Arif dan bijaksanalah dalam penggunaan media sosial” ujar Jubir IDP.
Heris pun menyatakan bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab yang selalu menyerang pribadi IDP adalah tidak memiliki Adab. “Hidup itu perlu adab sehingga kita tau mana yang baik mana yang tidak baik” demikian ujar Heris yang juga cucu Ompu Kapa’a Ngali ini. Bahkan dalam Akun Facebook pribadinya HERIS OMPU KAPA’A Menyatakan : Jangan setor muka pada kekuasaan disaat lapar. Hadirlah disaat kekuasaan membutuhkan. Saya membela martabat IDP sebagai pribadi maupun sebagai kepala daerah karena panggilan nurani. Kritik saja kekuasaan bila perlu jangan berhenti. Tapi jangan karena uang dan uang. Kasihan pada dirimu. Kalau Ibu anda dihina, kalau kakak, adik anda dihina, anda mau? Anda terima? Seperti itu juga perasaan orang kawan. Bila posisi anda dekat secara moral dan perasaan dgn IDP, anda rela orang dekatmu direndahkan? Kapan IDP menutup diri bila urusan rakyat yang dibicarakan? Bahkan IDP tiap hari melayani kepentingan pribadi rakyatnya. Anda sanggup dalam posisi itu? IDP kalian hina, putranya kalian hina, keluarganya kalian ini, lalu manfaat apa yang kalian dapat? Bisa jadi keburukan yang kau peroleh. (//arif)
Bupati IDP belum mampu Atasi Pengangguran, Dewan Angkat Bicara.
20 Juli 2019 Bimantika,- News
Anggota DPRD Kabupaten Bima beberapa waktu lalu menerima kehadiran ratusan masyarakat di Kantor Setempat yang membawa aspirasinya.
Massa di terima langsung oleh Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos dan sejumlah Anggota Dewan lainnya. Dalam kesempatan itu, Edy Muhlis menyampaikan ke massa bahwa Kedaulatan ada ditangan rakyat, maka setiap nafasnya merupakan hakekat dari perjuangan para wakil rakyat. Lanjut Edy Muhlis, hari ini kami sebagai Wakil Rakyat ada untuk anda dan ada ratusan masyarakat yg sungguh luar biasa menciptakan lapangan kerja sendiri tampa lagi membebani Pemerintah bahkan kehadiran mereka di kantor DPRD menawarkan solusi terhadap meningkatnya pengangguran di Kabupaten bima. “sampe hari ini Pemerintah kabupaten bima dibawak kendali Bupati Umi Dinda belum berhasil menformulasikan solusi pengangguran yang ada di Kabupaten Bima”Demikian ujar Edy. Masyarakat datang dari berbagai penjuru telah menawarkan konsep baru setidaknya mengikis jumlah pengangguran dan keterpurukan ekonomi nya. Hal yg menarik adalah mereka datang dengan bajai alias roda tiga dan meminta agar transportasi ini sebagai alat transportasi alternatif untuk publik dan segera dilegalkan ijin operasionalnya. “Sy atas nama pribadi maupun lembaga mengapresiasi semangat mereka biar transportasi kita lebih kompetitif dan bermutu dlm segi pelayanan dibidang angkutan jalan dan masyarakat lebih nyaman memilih sesuai asas kebutuhan dan yg lebih positif dari kehadiran inovasi baru rakyat yg terorganisir dalam persatuan organisasi bajai: Demikian ujar Edy Muhlis.
Masih menurut Duta Partai Nasdem ini, organisasi ini akan siap memberikan sumbangan pendapatan asli daerah PAD dari penarikan retribusi dari anggota yg ada. Ini adalah satu yg bisa dijadikan ingkam daerah semoga Pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait sependapat dengan mereka. Poinnya saya adalah kehadiran mereka tidak hanya untuk kepentingan publik di bidang pelayanan angkutan tapi untuk peningkatan PAD maka harus direspon dg baik makasih” Demikian Ungkap Edy.(ym/yup)


