Author: BimaNtika

Oleh : Muhammad Isnaini *)

Bimantika.net
Apa yang bisa kita harapkan dari gerimis ketika kemarau panjang melanda? Tentu kita akan salah besar, jika ada harapan dalam gerimis tersebut. Jangankan menumbuhkan pohon, menghapus tempelan debu di daun saja tidak.

Saat kemarau, tentu kita membutuhkan hujan yang begitu deras. Selain menciptakan mata air juga dahaga kekeringan seketika akan sirna. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, dedaunan menghijau, tanaman hutan kebun semua menjadi rimbun.

Kiasan diatas menggambarkan kondisi politik pra pilkada kabupaten bima 2020. Ketika pilkada menjelang, insan politik biasanya berteriak untuk berbicara suksesi kepemimpinan. Ada yang bertahan untuk mempertahankan yang ada dan ada pula yang menyerang untuk menumbangkan kekuasaan dengan menghadirkan penantang.

Pilkada kabupaten bima kali ini, para penantang berbicara menumbangkan kekuasaan dengan berbicara tanpa variabel yang jelas. Misal, dengan lantang mereka bicara bahwa petahana bisa dikalahkan dengan alasan gagal namun mereka kesulitan mengucapkan variabel sebagai takaran sehingga terkesan sangat emosional. Begitupun saat sebagian lainnya menuntut dan mengatakan bahwa sang petahana sebagai pemimpin tanpa ide dan gagasan, mereka sendiripun gagap untuk menghadirkan dan mengucapkan ide serta gagasan yang mereka miliki.

Ada ketimpangan yang sangat besar ketika Tuhan hanya menghadirkan gerimis disaat bumi dilanda kemarau panjang. Atau memang jangan-jangan kemarau itu hanyalah halusinasi mereka yang hidup di gurun tanpa mengetahui kondisi sesungguhnya didaerah tropis yang sejuk dan mewangi pepohonan serta dedaunan.
*) Penulis Aktif di DPD l KNPI NTB

Bimantika.net
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos saat di wawancarai Bimantika.net di seputar Wilayah Kota Bima kamis (8/8/2019) menyebutkan bahwa saat ini Bupati Bima Gagal memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima saat ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “APBD sangat tidak berpihak pada rakyat bahkan tidak ada dana kesejahteraan untuk rakyat yang tertera dalam APBD makanya tugas saya sebagai Dewan jelas menantang kebijakan itu dan kita pernah ribut saat paripurna” kenang Edy Muhlis.
Lanjutnya pada saat pembahasan APBD selalu dirinya memperjuangkan item.dan klausul tentang kesejahteraan rakyat, tentang dana kesehatan untuk rakyat tentang dana bakulan bagi kaum ibu ibu. “Semua itu akan tidak ada artinya setelah klinis APBD yang ada perjalanan Dinas dan segala bentuk tetek bengek yang tidak pro pada rakyat” tegas Edy Muhlis. (//arif)

Bimantika.net
Release seorang aktivis Muda, Delian Lubis yang disampaikan pada Bimantika.net menyebutkan bahwa ada fase fase tersendiri dimana sang Petahana dalam sejarah Pilkada terkalahkan. Karena Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP,red) Petahana maka sangat sulit dikalahkan. Benarkah begitu?

Delian Lubis menganalisa balik logikanya, karena IDP Petahana maka dia berpotensi untuk Tumbang. Kenapa bisa? Karena Kinerja yang sangat buruk ! Kinerja yang buruk juga membuat popularitas ikut juga anjlok & terpuruk!

Bukankah Safru dulu Petahana ? Dia Petahana tapi Tumbang! dia tumbang bukan karena KINERJA BURUK tapi komunikasi politik diarus bawah tidak bekerja dan STIGMA Safru PELIT.
Berikut Analisa Delian Lubis terkait peluang Kewilayahan bahwa
Wilayah TIMUR seperti SAPE, LAMBU, WERA, AMBALAWI, terluka dengan gaya kepemimpinan IDP. Wilayah BARAT memendam kecewa pada kepemimpinan IDP khususnya MADAPANGGA. Sementara SILA IDP butuh kelihaian diatas rata-rata untuk mendulang suara.

BIMA SELATAN khusus WOHA, BELO, LANGGUDU, IDP tidak punya taring apapun kecuali wilayah PALIBELO, itupun kalau msh menguat sentimen pro Turunan Sultan.

BIMA UTARA seperti DONGGO, SOROMANDI, IDP tak punya taring juga.

Nah, figur alternatif adalah skenario lain yang bisa membuat PETAHANA TUMBANG.

Orang parpol sbg figur alternatif hanya buang-buang uang dan tenaga. Kalahnya sudah bisa diprediksi dr skrg.

IDP akan terbakar dari orang TERDEKATnya atau orang yg sama sekali jauh darinya.

Siapa mereka, TUNGGU 6 BLN sebelum pendaftaran. *(Delian Lubis)

Oleh : DR. Ikhwan HS, SE,MM,M.Si*)

Bimantika.net
Obstacle is the way.. bahwa semua jalan ada hambatan? jalan pikiran ini yang digunakan sementara ini, tampa kreatifitas berfikir yang menghadirkan solusi dari cengkraman persoalan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk menguji jalan pikiran ini kita ajukan beberapa kegagalan program IDP & D. yang tidak sejalan dengan Undang- Undang :

Absenya keberpihakan pemerintah pada persoalan petani memunculkan kecurigaan bahwa Undang- undang No 19 tahun 2013 mengenai jaminan perlindungan petani tidak di jalankan, dijelaskan Pemerintah daerah perlu membantu Petani dalam : kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim dll. Lantas dibuatkan juga Perda untuk memberikan proteksi kepada petani? Miris juga saya melihatnya ketika ada bantuan Mesin pembajak sawah diatur secara transaksional oleh orang – orang yang bukan petani untuk mendapatkan Fee?

Sama halnya juga petani garam bagaimana perlindungan kepada mereka dengan harga rendah yang membuat terpuruknya nasib mereka? bagaimana upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada petani garam dan Nelayan sesuai UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petani Garam. Apakah juga dibuatkan Perdanya?

Masyarakat juga mengeluhkan bagaimana tanggung jawab Pemda untuk mengatasi listrik yang sering padam setiap minggu? Apakah diabaikan undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009 pasal pada pasal 3 & 4 mengenai adanya kewenangan serta tanggung jawab Membangun ketenagalistrikan? Permasalahan ini juga yang menyebabkan Investor tidak berminat berinvestasi di Bima.

Dengan seringnya bencana kebakaran didesa- desa bagaimana program penanggulangannya? Kenapa mobil kebakaran saja sangat minim? Kenapa Undang- Undang No 24 Tahun 2007 tidak maksimal di jalankan?

Lalu dimanakan Hak – hak masyarakat dipenuhi sebagai bukti hadir dan keberpihakan Pemerintah? Maka Perlu dilakukan koreksi total terhadap kegagalan IDP: D dalam menjalankan programnya?
*) penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta

Bimantika.net
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Syaifullah saat diskusi dengan politisi PDI Perjuangan Firdaus, SH di salah satu Cafe di Kota Bima pada Kamis (8/8/2019) menyebutkan bahwa jelang Pilkada Kabupaten Bima tidak ada narasi yang mengarah pada gagasan maupun ide ide.
“Justru yang terkemuka saat ini Anti IDP dan Pro IDP dua Periode” sebutnya.
Sufi sapaan akrab Politisi PKS ini mengharapkan generasi pembaharuan perlu tuangkan ide ide cemerlangnya untuk membangun peradaban di Bima ini. “Kita perlu bangun peradaban itu sehingga wacana dan narasinyapun penuh dengan ide dan gagasan bukan soal suka dan tidak suka” ujar sufi Sapaan akrab Anggota Dewan Dua Periode ini.
Sufi pun mengaku bahwa dirinya tidak peduli dengan urusan IDP dan Dahlan, justru dialam pikirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Saya gak punya urusan apapun dengan urusan IDP dan Dahlan, siapapun Bupatinya tentu kita pikirkan efek apa kira kira yang berdampak pada Urusan Kemaslahatan rakyat” Demikian ujarnya.
Sementara Politisi Muda PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis jalanan, Firdaus, SH menyepakati pola pikir tersebut, sehingga dirinya dengan Sufi yang saat inu di PKS memiliki kesamaan dalam cara pandang menyikapi urusan rakyat.
“Yang kita bicarakan memang harus pada esensi kerakyatan bukan wacana dan narasi sempit” Ujar Firdaus. (//ym//yp)