Sekda Mukhtar Beri Saksi di PN Tipikor Mataram : Sewa Rumah Dinas Sejak Era HMQ Hingga HML Tidak Ada Masalah

jpn

Bimantika.net -Hari ini Senin 29 Januari 2024 berlangaung sidang lanjutan Mantan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML).

Sidang hari ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK hadirkan beberapa saksi diantaranya Sekretaris Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, dan Yahya, SKM Kabid di Dinas Kesehatan Kota Bima.

Sekda Kota Bima Drs, H. Muhtar Landa, MH Jadi Saksi atas Kasus Mantan Walikota HML di Pengadilan Tipikor Mataram NTB membeberkan sejumlah data dan fakta dalam persidangan.

Wartawan Media Bimantika meliput langsung persidangan di lantai satu Gedung Pengadilan Tipikor Jalan Langko Mataram NTB.

Sepanjang kesaksiannya, Sekda Mukhtar Landa membeberkan fakta-fakta terkait dengan persoalan yang terjadi seputar Pemerintah Kota Bima selama mantan Walikota HML menjabat sebagai Walikota Bima periode 2018-2023.

Sejumlah pertanyaan dari kuasa hukum HML dijawab secara sempurna oleh Sekda dan sejumlah pertanyaaan dari majelis hakim Tipikor pun dijawab secara tuntas oleh Sekda Mukhtar Landa.

Salah satu persoalan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim Tipikor Mataram adalah terkait dengan persolan terbitnya izin operasional PT. Tukad Mas yang beroperasi di Kota Bima.

Dalam uraiannya di depan hakim tipikor mataram, Sekda Mukhtar Landa menyampaikan bahwa dirinya kaget melihat izin operasional PT. Tukad Mas.

“Saya mengetahui adanya izin operasional Tukad Mas awal tahun 2023, padahal tidak ada rekomendasi dari pemerintah kota Bima” kata Mukhtar Landa dalam persidangan.

Masih menurut Mukhtar Landa Atas adanya izin operasional PT. Tukad Mas dirinya melaporkan langsung pada mantan Walikota Bima HML.

“Setelah saya lapor ke beliau, (Mantan walikota HML,red) beliau sarankan ke saya untuk segera laporkan ke polisi, akhirnya saya melaporkan langsung PT. Tukad Mas yang memalsukan rekomendasi dari pemkot bima” ujar Mukhtar Landa di Depan Hakim Tipikor.

Hakim Tipikor Mataram pun menanyakan sewa rumah pribadi Mantan Walikota HML 250 juta per tahun.

Dengan tegas Sekda Mukhtar Landa menyebut dalam persidangan bahwa persoalan sewa rumah bukan saja dilakukan saat pemerintahan mantan Walikota HML, melainkan terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya yakni sejak mantan Walikota almarhum HM Nur Latif, HM Qurais (HMQ) hingga HM Lutfi (HML)

“Sepanjang saya jadi sekda sewa rumah tidak pernah bermasalah oleh auditor BPK, bukan saja saat walikota HM Lutfi, tapi walikota sebelumnya almarhum Nur Latif dan HM Qurais pun dilakukan hal yang sama dan sepanjang itu pula tidak ada persoalan bahkan hasil audit BPK soal keuangan Wajar tanpa Pengecualian” kata Mukhtar Landa di hadapan majelis hakim Tipikor Mataram NTB.

Dari kesaksian yang dibeberkan oleh Sekda Mukhtar Landa tersebut, pihak terdakwa mantan Walikota Bima HM Lutfi tidak keberatan sama sekali.

Sementara itu, saksi lainnya Yahya, SKM Kabid Dinas Kesehatan Kota Bima sebelum masuk ruangan persidangan pada media online Bimantika menyebutkan bahwa dirinya salah satu saksi dalam kasus yang menimpa mantan Walikota Bima HM Lutfi.

“Saya ke kediaman HM Lutfi tidak pernah tanpa sepengetahuan Kepala Dinas, dan selalu diperintah oleh Kepala Dinas, dan sesampainya di kediaman saya hanya bicara soal visi misi membangun dunia kesehatan saja tidak pernah bicara selain itu” kata Yahya pada media online Bimantika sebelum memasuki ruangan sidang. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *