Bimantika.net -Pemerintah Kota Bima dibawah kendali Penjabat (Pj) Walikota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT (HMR) menggelar Vicon (Video Conference) bersama menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat Koordinasi yang diikuti secara daring oleh Pj Walikota Bima tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi pada tahun 2024.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut turut diikuti oleh Penjabat Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT langsung dari Kantor Dinas PUPR Ptopinsi NTB di Mataram karena Pj Walikota Bima saat ini pun menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Propinsi NTB secara definitif.
Sedangkan di Kota Bima sendiri dihadiri Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, di Ruang Rapat Wali Kota Bima bersama stakeholder lainnya, Senin 29 Januari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, M. Saleh menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi.
Dia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan inflasi.
Vicon yang berlangsung bersama Kemendagri RI tersebut, merupakan diskusi yang mencakup berbagai aspek terkait inflasi, termasuk harga-harga komoditas pokok, ketersediaan pasokan.
Serta kebijakan harga dari pemerintah, antara lain dipaparkan bahwa untuk minggu ke-4 di bulan Januari 2024 terdapat 80 Kota yang mengalami inflasi, dan di ketahui minyak goreng mengalami inflasi pada tiap tahunnya di bulan Januari.
Serta terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan dan penurunan IPH, yaitu 10 Kabupaten/Kota yg mengalami penurunan IPH tertinggi, dan 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera
Dalam vicon Rapat Koordinasi tersebut, dipaparkan juga bahwa bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup tajam di setiap daerah di wilayah Kota maupun Kabupaten, harga meningkat signifikan dan jauh di atas median tahun 2023, dan ini yang perlu di cari sebab dan solusinya.
Tak hanya itu, kenaikan bawang putih sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk bawang merah jika di pantau berdasarkan kenaikan harga di bulan Januari , terlihat kenaikan harga bawang merah 14,7 % di bandingan dengan Desember 2023.
Sementara di minggu ke-4 Januari ini mencapai 37.000. Kemudian Kenaikan harga daging ayam ras yg tertinggi, sebagian besar terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya kebijakan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol harga dan mencegah adanya praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba.
Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, rapat koordinasi seperti ini menjadi wadah yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, serta untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.
Pj Walikota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT (HMR) yang diwawancara langsung media online Bimantika usai lakukan rapat koordinasi berkomitmen untuk menekan laju inflasi di daerah Kota Bima.
Pj Walikota HMR pun akan terus melakukan upaya dan langkah sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sehingga ada sinergitas daerah dan pusat dalam menangani laju inflasi daerah.
Menteri Tito menyampaikan beberapa arahannya, diantaranya:
Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang;
Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
Mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi);
BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, untuk masyarakat miskin karena 80% dari Rp.502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum;
Laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari;
Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas;
Laksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus;
Intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bansos, anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bansos Pusat;
BPS dan BI beserta Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga tingkat Kabupaten/Kota;
Jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh stakeholder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19. (***)