Pemerhati sebut Doktor Zul Bangun Sepak bola NTB yang Gemilang

Bimantika.net

Pemerhati Sepak bola NTB, Herman Effendy, S. Sos menilai langkah Gubernur NTB memberdayakan dunia sepak bola di NTB patut di beri apresiasi. Langkah nyata itu menurut Herman adalah Pak Doktor Zul memiliki political will “jemput bola” membangun sarana dan prasarana sepak bola berstandar FIFA. “Saya bangga dengan pak Gubernur yang memperhatikan dunia sepak bola di NTB, sehingga saya secara pribadi diberi tugas untuk melaksanakan event Gubernur NTB Cup yang di selenggarakan paling lambat akhir Agustus ini” ujar Herman Effendy.
Lanjut Herman, bahwa bukti riil dari niat baiknya Dokor Zul membangun sepak bola yang gemilang di NTB adalah bertemuanya beliau dengan bapak Refrizal Ketua PSSI bidang pembinaan Usia Dini dan Ratu Tisha Sekjen PSSI di Mataram pekan lalu.
Dalam pertemuan itu Gubernur NTB, DR. Zulkiflimansyah, MSc mengaku bahwa
Ratu Tisha, Dara Banten ini Luar Biasa.
S1 nya di ITB jurusan Matematika
S2 nya jurusan Sepakbola di Leicester UK dan Milan Italia
“Insya Allah, 2020 NTB akan dapat 2 lapangan sepakbola berstandar FIFA” ungkap Gubernur NTB dalam akun Facebook Pribadinya.
Lapangan berstandar FIFA itu Satu di Loteng yang sekarang digunakan utk pacuan kuda dan satu lagi di Pulau Sumbawa. Lokasi sedang di cari yg pas di Pulau Sumbawa.
“Terima kasih PSSI yg akan menghadiahkan NTB 2 lapangan Sepak Bola standar FIFA” demikian ujar Gubernur NTB. (//tim)

Masyarakat Butuh Kepemimpinan Spiritual

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)

Bimantika.net
Mayoritas masyarakat Bima yang religius harus dipahami sebagai landasan utama dalam menentukan kriteria dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang mampu membumikan Nilai – Nilai Islam sebagai Rahmatan Lil- Allamin dalam semua bidang kehidupan masyarakat; ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dll. Kita merindukan Ia hadir dan berdiri dihadapan umat bukan sebagai pemerintahan tapi ia juga Ulama.

Terminologi pemikiran ini sebagai refleksi adanya masalah serius dalam syiar Islam di Bima, ini semua soal Ambigu dari Figur yang sedang berkuasa saat ini bagaimana kita menilai Ia sebagai Imam ketika persoalan keagmaan mulai dari ibadah, Ia sulit merepresentasikan dirinya sebagai Imam.

Keyakinan kami sebagai referensi utama dalam Alquran akan menjadi kenyataan kalau Daerah kita di cabut Keberkahan oleh Allah itu karena kita abai atas petunjuk Alquran yang agung itu.

Selama Kepemimpinan yang ada saat ini, banyak diwaranai dengan masalah mulai dari tatakelola pemerintahan, Pemburu rente disekitar, Politik dinasti, buruknya Infrastruktur, Rendahnya komitmen melindungi Petani, Kemiskinan, persoalan sosial ( Narkoba, konflik, judi dll), minimnya siar Islam dan Kebocoran anggaran Pembangunan, minimnya investasi, rendahnya Pendapatan Daerah menggambarkan kualitas kepemimpinan yang rendah. Kapasitas kepimpinan yang tidak mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Kita harus merubah arah kepemimpinan dengan kriteria sesuai perintah agama dan sangat utama sekali adalah kepemimpinan yang menghadirkan dan membumikan Nilai- Nilai keislaman ( Spiritual leadership). Jika model kepemimpinan ini diterapkan maka keberkahan akan turun dari Langit karena Allah SWT telah menjanjikan dalam Alquran. Keteladanan Pemimpin itu yang hilang di Bima saat ini, Defisitnya komitmen untuk membumikan nilai Islam sebagai rahmat Lil Allamin , sehingga keberkahan itu tidak ada.

Kita butuh pemimpin yang setengah ulama untuk memberikan contoh dan keteladanan kepada masyarakat, Ia hadir dengan tulus untuk menegakan syiar islam, masuk ke Masjid- Masjid menjadi Imam Sholat, membaca khutbah, ia dekat dengan Rakyat miskin, peduli terhadap nasib petani, bukan hanya Ia sekedar ada tetapi sesungguhnya kehadirannya benar- benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Dalam berbagai contoh banyak kepemimpinan spiritual yang berhasil membangun Negara dan Daerah misalnya ; Presiden Edrogan di Turkey mewajibkan Rakyatnya sholat subuh di mesjid, Gubernur Bangka Belitung E Rosman Djohan mewajibkan ASN sholat subuh di masjid dan mewajibkan Kabupaten / kota melaksanakan, Walikota Palembang Harnoyo menerbitkan Perda No 69 tahun 2018 mewajibkan ASN sholat dimasjid, Bupati Rokan Hulu Achmad mewajibkan PNS sholat berjamaah Asyar dan Zhuhur, Bupati Batang Jawa tengah Sudibiyo mengeluarkan surat edaran wajib bagi SKPD sholat berjamaah Dzuhur dan Asar, Bupati Touna M. Lahay mewajibkan PNS sholat berjamaah, Bupati sukabumi Marwan Hamami mengeluarkan surat edaran mewajibkan ASN sholat wajib berjamaah, Bupati Banggai Herwin yatim mewajibkan ANS sholat berjamaah untuk pembangunan moral pegawai.

Sederet contoh diatas ternyata ada hubungan yang signifikan prestasi yang diraih daerah dengan perilaku mewajibkan ANS sholat berjamaah, dari keenam contoh diatas hasilnya sangat memukau dimana keberkahan daerahnya meningkat seperti Naiknya PAD daerah, ekonomi tumbuh signifikan, konflik rendah, berkurangnya korupsi, mendapatkan penghargaan Pemerintah pusat, Tertib sosial yang tinggi, Kerusakan moral di masyarakat rendah…

Kita sering terbalik pemikirannya bahwa mencari pemimpin atau Imam itu tidak perlu menggunakan standar dan peryaratan, hanya kita berfikir dengan sederhana bahkan streotipe menilai berdasarkan persepsi kelompok atau sangat prejudice ( berdasarkan pransangka) bukan Pengujian dari pendapat publik yang imparsial teritama menjadikan Alquraan sebagai Referensi.

Buruknya membesarkan politik pransangka akhrinya menjadi justifikasi pembenaran sosial. Kenyataan dibeberapa Negara, Provinsi dan Daerah dengan hadirnya sosok kepemimpinan bukan dari asumsi. prasangka tetapi Ia otentik telah diuji oleh publik maka tingkat kesuksesannya jauh lebih baik dari model kepemimpinan pencitraan atau Palsu.

Banyak contoh di Negara lain atau di Provinsi atau daerah yang telah maju bahwa kepemimpinan yang utama Ia komit terhadap pemerintahan ” Spiritual ” Agama Nomor 1, sehinga Ia menghadirkan model pemerintahan yang baik ( Integritas, Jujur, profesional, Problem solver, akuntabilitas dan patuh terhadap Nilai- nilai Islam)

Kabupaten bima tidak bisa dipimpin oleh orang abu- abu harus jelas Identas dirinya, jelas komitmennya, jelas kemampuannya, jelas manajemennya, jelas visi/ misinya, jelas keadilannya, jelas keberpihakannya, Jelas programnya, jelas karakternya, jelas ketaqwaannya, Jelas ketokohannya, Jelas jiwa keulamaannya.

Catatan diatas semoga menyadarkan kita semuanya ,,Pemimpin yang alim, Imam yang ulama itu lebih baik dan utama,, baik menurut Agama maupun referensi literatur ilmiah lainnya dan beberapa Contoh daerah atau negara yang maju.
*) Penulis : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta

Tim Terpadu Sosialisasi Konvensi Hak Anak, Narkoba, Makanan dan Obat-obatan

Bimantika.net
TP. PKK Kabupaten Bima bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima dan beberapa instansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Badan Narkotika Nasional Bima melaksanakan Sosialisasi Konvensi Hak Anak, Narkoba, Makanan dan Obat-obatan pada sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bima.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd yang hadir bersama Kabid Perlindungam Anak Hj. Siti Romlah S.Sos dan beberapa pejabat terkait lainnya Selasa (6/8) saat menggelar sosialisasi dihadapan 129 siswa SMPN 1 Ngali-Belo mengatakan bahwa kegiatan sasaran sosialisasi terpadu lintas sektor tersebut adalah wilayah yang memiliki tingkat kasus kekerasan terhadap anak tergolong tinggi.
Rostiati yang juga seorang pendidik ini mengatakan bahwa tim terpadu tersebut sudah turun ke sejumlah Kecamatan dalam 2 putaran untuk melakukan edukasi kepada generasi muda dan masyarakat berkaitan dengan perlindungan anak dan bahaya penyalahgunaan obat-obatan
“Kita sudah melaksanakan sosialisasi melaksanakan di SMP 3 Woha, Desa Nisa kecamatan woha ,Desa Sangiang -Wera, Desa Woro – Madapangga dan Selasa (6/8) Tim menggelar sosialisasi di SMPN 1 di Ngali – Belo”. Jelasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Bima Hj. Siti Romlah S.Sos yang menjadi salah seorang narasumber pada sosialisasi tersebut memaparkan bahwa sesuai dengan Konvensi hak anak, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi.
“Sekolah tidak boleh menjadi tempat munculnya kekerasan fisik maupun verbal (bully) baik yang dilakukan oleh murid maupun guru”. Ungkapnya.
Narasumber lainnya dari BNN Kabupaten Bima Arif Munandar, S.Kep.,Ns memaparkan topik Generasi Emas tanpa Narkoba. Arif memberikan pemahaman tentang pentingnya ketahanan diri kepada para pelajar untuk secara tegas menolak Narkoba (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif).
“Dengan ketahanan diri dan keluarga, generasi muda perlu menjaga pergaulan (STOP NARKOBA)”. Ungkapnya.
Sosialisasi juga menampilkan narasumber Balai POM Yogi Baso Mataram S.Si.Apt . Yogi menghimbau masyarakat untuk memastikan keamanan Produk obat dan makanan dengan cara melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa untuk memastikan produk yang aman di konsumsi.
( Diskominfostik)

Ibnu Bantah Dirinya Terlibat Aniaya Pendemo

Bimantika.net
Dengan berseliwerangnya informasi dugaan penganiayaan para pendemo di wera beberapa waktu lalu yang dalam desas desus ada keterlibatan beberapa oknum dekat Bupati Bima, kini salah seorang Politisi Muda Ibnu Hajar, SH membantah kalau dirinya terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Dirinya mengharapkan kepada semua pihak agar senantiasa menahan diri masing-masing untuk tidak berspekulasi dengan informasi yang tidak jelas fakta dan kenyataannya.
“Saya tidak pernah terlibat dalam dugaan penganiayaan itu, justru keberadaan saya menelerai saja biar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan” demikian ujar Ibnu saat menelpon redaksi Bimantika.net selasa (6/8/2019).
Dalam percapakan lewat seluler tersebut, Ibnu mengklarifikasi bahwa dirinya memang saat ke undangan akad nikah dari Desa Tawali menuju Wora semobil dengan Iping. Sepulang dari akad nikah tersebut ditengah jalan ada sejumlah mahasiswa yang lakukan aksi penolakan dan penghadangan bupati bima. Spontan saja saudara Iping turun ke mobil lalu mengambil megaphone para pendemo. “Disaat itulah saya turun menelerainya karena tidak ada satu orangpun yang menelerai aksi iping yang mengambil megaphone mahasiswa” demikian urainya.
Lanjut Ibnu, bahwa sesungguhnya pada saat itu tidak ada yang berlebihan yang dilakukan oleh iping cuman mengambil megaphone dengan kalimat kalimat saja, disitu pulalah saya mendekati pendemo dan mengajak pendemo untuk tidak berhadap hadapan. “Itu jelas saya lakukan peneleraian saja agar tidak timbul pertengkaran pada saat itu, bahkan mahasiswa yang demo itu saya ajak baik baik untuk tidak saling berhadapan” demikian ujarnya. (Tim)

Petahana Tangguh, IDP Hanya Sisakan Gerindra, PAN dan Demokrat

Bimantika.net
Jelang Pilkada Kabupaten Bima 2020, petahana Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Pantauan langsung Bimantika.net dari berbagai sumber bahwa Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE seakan melenggak tanpa lawan tanding yang sepadan. Bahkan hampir seluruh ketua ketua Parpol kabupaten Bima saat ini sedang bersedia memberi tanda tangan dukungan pada IDP sapaan akrab petahana Tangguh ini. Lalu siapa saja Ketua Parpol Yang siap tanda tangan dukungan pada Petahana putri cantik nan jelita ini ???
Sebut saja Ketua DPC Partai Hanura, Ahmad Dahlan, S. Sos dengan terang-terangan memberi dukungan pada petahana untuk melanjutkan pada periode ke dua. Sementara Ketua PKB, H. Mustahid Pun jauh hari sudah “deklarasi” dukung IDP.

“PKB akan selalu ikhtiar Bersama IDP untuk lanjutkan dua Periode” secara terbuka disampaikan oleh H. Mustahid sebelum Pemilu April 2019 lalu.
Ketua DPC PPP Hj. Nurhayati yang juga sabahat karibnya IDP tidak akan pernah jauh dengan IDP.
“IDP itu seorang pemimpin dambaan rakyat” penggalan kalimat Ketua DPC PPP ini pun menjadi sebauh refleksi tajuk dalam tulisan Bimantika.net
Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang juga sebagai Ketua DPD ll Partai Golkar inu teruji dalam Pileg April 2019 kemarin bahwa Golkar du tangan dingin Wanita Cantik jelita ini menjadi Partai Pemenang Pemilu di Kabupaten Bima.
Lalu dimanakah Posisi PDIP ? Secara historis Ketua DPD PDIP NTB yang juga Anggota DPR RI sangat dekat hubungannya dengan almarhum H. Ferry Zulkarnain mendiang suami dari IDP, dengan kedekatan itulah PDIP tidak akan pernah jauh dari dukungannya pada keluarga Besar Istana Bima.
IDP selaku Politisi perempuan sangat tangguh dan teruji ketangguhannya saat Pilkada 2015 mengalahkan incumbent H. Syafru.
Internal Golkar solid mengantarkan IDP dua periode. “Kami siap antarkan Umi Dinda Dua Periode’ ujar Dafullah, S. Pd, M. Pd salah satu Wakil Sekretaris DPD ll Golkar Kabupaten Bima.
Bahkan Golkar tidak lantas jumawa dengan semua ini, walau Secara aturan Golkar dengan 9 kursi parlemen bisa usung tanpa koalisi, namun hal itu tidak akan pernah dilakukan oleh IDP. Justru saar ini trend IDP adalah merangkul seluruh Parpol pendukung yang tentunya akan terjadi “koalisi gemuk”.
Hanya beberpaa partai politik saja saat ini di Kabupaten Bima yang kabarnya mengusung Kadernya sendiri yakni PAN, Gerindra dan PKS
“PAN bisa dipastikan usung kader sendiri dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang” ujar Bappilu PAN NTB, Hamdan, SH.
Sementara Hanura melalui Wakil ketua OKK, Adb. Heris, SH pun menyatakan bahwa Hanura adalah Garda Terdepan untuk mengantarkan IDP dua periode. “Tanpa sarat apapun karena IDP masih dicintai rakyat, maka Hanura siap jadi Mesin Penggerak garda terdepannya” ujar Heris Ompu Kapa’a.(tim)

Pemerhati Olahraga Desak Koni Berbenah Diri

Bimantika.net
Pemerhati Olahraga, Herman Effendy, S. Sos menilai secara keseluruhan bahwa sesungguhnya kabupaten bima saat ini dalam zona degradasi dalam hal prestasi dibidang olah raga. Menurut Herman Effendy menurunnya prestasi olahraga di kabupaten bima salah satu faktornya adalah Koni kabupaten Bima tidak mampu melakukan pemetaan wilayah ke olah ragaan sehingga bidang olah raga terabaikan.
“Ini sesungguhnya PR besar buat ketua Koni untuk segera membenahi diri sehingga prestasi olah raga kedepan kabupaten Bima menjadi kabupaten yang penuh dengan prestasi gemilang” ujarnya.
Lanjut Herman Effendy bahwa pemetaan wilayah yang dimaksudkannya adalah memetakan wilayah mana saja yang dijadikan candradimuka nya cabang olah raga tertentu. Dirinya mencontohkan misalnya Madapangga dijadikan candradimuka nya sepak bola, wilayah Bolo menjadi candra dimukanya panjat tebing karna di lapangan kara Bolo itu ada fasilitas papan panjat tebingnya,
Lalu di wilayah kae dijadikan candra dimuka nya volley begitu pula seluruh wilayah kabupaten bima.

Herman Effendy pun kini menyayangkan sikap Ketua Koni Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang tidak mempu mengurus olah raga sehingga prestasi Kabupaten Bima sangat menurun. “Bayangkan saja hasil Porseni Propinsi NTB kabupaten Bima peringkat ke 7 dibawahnya Kota Bima dan Kabupaten Dompu” tegasnya.
Dirinya menyesalkan karena Kota Bima yang lahir dari “rahim” kabupaten bima menunjukkan prestasi gemilang mengalahkan “ibu” yang mengandungnya yakni Kabupaten Bima yang kita cintai bersama ini.
Lagi lagi menurut Herman ini adalah bentuk ketidak mampuan Koni dalam meningkatkan prestasi ke olah raga an. “Susah kusir benhur disuruh nyetir mobil, tentu mobilnya gak jalan dong” demikian analogi Herman Effendy pada Ketua Koni Bima.
Herman Effendy mengharapkan ke depannya agar Koni berbenah diri. Pemerhati Asal Desa Dena Madapangga yang sudah sukses menyelengarakan Event Herman Effendy Cup ini dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Gubernur NTB Cup dilapangan Dena Madapangga. “Insya Allah amanat besar dari pak Gubernur NTB untuk menyelenggarakan Even Gubernur NTB Cup akan kami jadikan ajang terbaik di NTB karna ini adalah pesan khusus dari bapak Gubernur” ujarnya sembari menyatakan bahwa Gubernur NTB Cup Siap action Bulan Agustus ini.
Lanjutnya Banyak hal positif apabila bidang olah raga ini di perhatikan karen dampak positifnya akan nyata untuk generasi masa yang akan datang.
“Paling tidak generasi kita tidak terjerumus dalam hal negatif karena ada even even positif yang mereka ikuti, dan salah satunya adalah pemberdayaan dibidang olah raga” tandasnya.
Untuk membenahi semua itu memang harus ada goodwill dari ketua koni karena ditangan Koni lah prestasi olah raga bisa kita tingkatkan. (Tim)

PANITIA PILKADES SUMI MINTA BUPATI BIMA BERTINDAK CEPAT

Bimantika.net
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Jasmin, S. Pd pada Bimantika.net selasa (6/7/2019) menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan urusan Pilkades Serentak di Kabupaten Bima.
Dirinya menyatakan bahwa sesungguhnya pilkades serentak ini masih jauh dari kesempurnaan aturan dan regulasi sehingga dirinyapun meminta kepada Bupati Bima untuk segera menyempurnakannya melalui peraturan bupati.
“Sudah ada dua perbup sebelumnya, tinggal menunggu perbup penyempurnaan nya yang ke tiga ini, semoga Bupati Bima segera membenahi Perbup itu” harapnya.
Selaku ketua panitia, Jasmin tidak ingin ada gesekan aturan yang membuat kualitas pilkades menjadi bermasalah di kemudian hari sehingga dirinya pun sering melakukan rapat kordinasi dengan BPMDes dan Bagian Hukum Pemkab Bima.
Disi lainnya Jasmin mengucapkan Syukur Alhamdulillah, perjuangannya selama ini sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Sumi Kecamatan Lambu sukses memperjuangkan beberapa hal yakni
Kekurangan honor panitia Pilkades serentak bergelombang ke-2 di 82 Desa se-Kabupaten Bima Tahun 2019 dari alokasi honor panitia hanya 4 bulan menjadi 7 bulan sesuai beban kerja. Perbaikan honor dimaksud akan dialokasikan pada APBD Perubahan.

Dan kesuskseaan lainnya yang dirinya perjuangkan adalah Poin-poin penting terkait persyaratan teknis Calon Kades yang lebih dari 5 orang yang masih lemah pada regulasi ; Permendagri 64/ 2017, Perda no. 5/2018, dan Perbup no.24/ 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dikritisi oleh panitia Pilkades Desa Sumi telah dilakukan perbaikan/penguatan regulasi melalui penjelasan Bab dan pasal-pasal pada Perbup terakhir.
“Pilkades bukan hanya soal kompetisi demokrasi para kandidat namun juga pertaruhan reputasi dan trust publik terhadap Panitia. Maka Pemerintah wajib memberi apresiasi yang patut” tegas Jasmin.
dari pointer pointer usulanya tersebut, Jasmin meminta pada Bupati Bima agar senantiasa meresponnya dengan seksama.
Sementara Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang di mintai tanggapannya pada Bimantika.net menyebutkan terimaksih pada semua pihak yang telah memberikan masukan positif untuk kelangsungan pilkades serentak.
Dan Bahkan Dae Dinda sapaan akrab Bupati Bima menghimbau kepada seluruh lapisan masayatakat kabupaten bima untuk tetap menjaga kerukunan dan keutuhan bersama. “Kami sudah lakukan rapat koordinasi lintas SKPD terkait masalah tersebut dan Insya Allah semua menjadi atensi pemerintah kabupaten bima dalam rangka penyempurnaan nya” demikian Tandas Dae Dinda (//arif)

Kamis LMND Turun Aksi Lawan Penindasan

Bimantika.net
Ketua LMND Cabang Bima, Rianto pada hari selasa (6/8/2019) mendatangi kantor Redaksi Bimantika.net. kedatangan Ketua LMND ini menyampaiakan pernyataan sikap resmi LMND bahwasannya tidak menerima perlakuan oknum ASN yg bertugas di sat pol pp kabupaten bima yang diduga kuta melakukan aksi premanisme terhadap sejumlah aktivis di wera. Dalam press releasenya Dimas sapaan akrab Ketua LMND ini menyatakan bahwa sesungguhnya hak hak para aktivis menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak azasi atas nama warga di era refirmasi ini. “Undang undang sudah mengatur tetang menyampaikan pendapat di muka umum, lalu oknum ASN mencoba untuk membungkam semua itu dengan aksi liarnya di luar ketentuan” demikian ujar Dimas.

Masih menurutnya, atas dugaan tindakan pengancaman dan percobaan penganiayaan oleh sejumlah oknum tersebut maka LMND pada hari Kamis mendatang akan lakukan aksi solidaritas.
“Kami akan lakukan aksi solidaritas pada rekan kami sebagai korban keganasan oknum yang tidak bertanggung jawab” ungkapnya.
Dimas pun meminta kepada pihak Kapolresta Bima Kota agar senantiasa menyelesaikan proses hukum ini secara adil dan bermartabat sehingga tidak akan pernah terjadi lagi aksi serupa.
“Segera Kapolres seret beberapa oknum pelaku, agar keadilan bisa di wujudkan” ungkao Dimas.
Rencana aksi Solidaritas pada hari kamis merupakan aksi damai sehingga dirinya menjamin akan kondisifitas. “Kami lakukan aksi solidaritas itu dalam bentuk damai” ujarnya. (//tim)

Lubis Mengutuk Aksi Premanisme Pada Aktivis

Bimantika.net
Sejumlah aktivis dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda kini merapatkan barisan dalam rangka pengawalan kasus dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aksi premanismenya saat mahasiswa menyampaikan aspirasi di Kecamatan wera beberap hari lalu.
Pada hari selasa (6/8/2019) para aktivis melakukan koordinasi untuk melakukan pressure terhadap dugaan kasus yang melibatkan Sekretaris Pol PP Kabupatren Bima dan rekan-rekannta. “Kami tidak akan tinggal diam selama proses ini berlangsung, dan kami siap mengawalnya hingga tuntas” ujar salah satu aktivis Delian Lubis dan salah seorang aktivis lainnya yang diduga kuat sebagai korban kebringasan oknum ASN dan kawan kawan nya tersebut.
Lubis mengaku bahwa aksi prenanisme ala bar bar adalah bentuk kedzoliman nyata yang di rasakan oleh kaum muda pro demokrasi yang seharusnya sudah tidak perlu lagi terjadi di era saat ini.
“Era premanisme ala bar bar itu cara lama yang tidak produktif” ujarnya.
Masih menurut Lubis bahwa para aktor aktor dibelakang aksi premanisme harus menjadi atensi khusus pihak kepolisian sehingga tidak ada lagi tindakan liar secara brutal. Dirinya berharap agar Pihak Kepolisian dengan cermat melakukan proses hukum atas apa yang terjadi saat ini. Karena sesungguhnya aksi premanisme itu adalah kebiadsban nyata yang tidak boleh dibiarkan. “Tindakan premanisme apapun bentuknya adalah kebiadaban nyata yang kami lawan sampai kapanpun” Demikian Tegas Lubis.
Masih menurut Delian Lubis,
Bahwa sesungguhnya aktivis adalah tuganya untuk mengawal jalannya demokrasi pada bangsa dan negara ini.
“aktivis adalah mitra kritis pemerintah, tidak boleh kemudian orang-orang yg merasa diri dekat dengan kekuasaan bersikap anarkis yang merusak nilai nilai kesatuan dan persatuan” harapnya. (//tim)

Koreksi Capaian Ekonomi IDP & Dahlan

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)Bimantika.net
Kabupaten Bima keluar dari stigma daerah tertinggal yang dulu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 131 tahun 2015 Ada 5 parameter yang digunakan untuk mengukur daerah tertinggal : Kualitas SDM, Infrastruktur dan keuangan Daerah, aksesibilitas dan Karakteristik daerah.

Ukuran kinerja sektor ekonomi belum bisa dikatakan membaik sebagai ukuran Daerah berkembang karena banyak persoalan yang perlu diselesaikan misalnya capaian PAD tahun 2016 110 M, 2017 180 M dan 2018 sekitar 200 M. Peningkatan PAD ini setelah beberapa sektor penerimaan tidak masuk ke Pemerintahan Pusat.

Kalau besaran PAD dari kreativitas Policy PEMDA hanya kisaran 100 M tahun 2018 sangat minim dibandingkan belanja rutin sekitar 65% dari total APBD jadi ada sekitar 1.170 T dari 1.800 T.

Apakah Kita benar keluar menjadi daeran tertinggal bukankan masih menyisahkan beberapa persoalan juga terkait status 131 Desa dari 191 yang masih tertinggal apakah selesai juga dari soal akselarasi, infrastruktur, pendapatan perkapita dan keadaan sosial ekonomi. Data 2017 ini menyoroti ada masalah krusial terkait beberapa desa terpencil yang perlu ditangani serius.

Kita juga masih terjadi masalah terkait Angka kemiskinan dan Indek pembangunan manusia ( IPM) kabupaten bima 2016 15.31% 2017 15.10% dan 2018 14.84% dan indeks pembangunan manusia = 2015 63.48 2016 64.48 2017 65.01 dan 2018 sebesar 65.66. Capaian IPM belum sesuai dengan Realitas yang ada dimasyarakat.

Rasio kemandirian ekonomi kabupaten bima masih jauh dari harapan misalnya dilihat dari rasio ketergantungan pada pemerintah pusat dimana tahun 2018 rasionya cukup tinggi sebesar 111% dan tahun 2019 diasumsikan PAD naik 10% menjadi 220 M sekitar 141% yang dihitung dari dana transfer masuk kab. Bima 2019 mencapai 1.55 T. Artinya kab bima sangat bergantung keberlanjutan APBD berasal dari dana transfer pusat.

Rasio efisiensi keuangan daerah juga sangat memprihatinkan misalnya tahun 2018 sebesar 95.87% artinya pengelolaan keuangan daerah sangat tidak hati- hati, tidak tepat sasaran karena disinyalir ada kebocoran dan tingginya biaya perjalanan dinas mencapai 4 M tahun 2018 lebih tinggi tahun 2017 sebesar 5,2 M. Hasil audit BPK ada beberapa proyek pasar yang bermasalah, dan beberapa proyek tidak mampu diselesaikan tepat waktu dan dikenakan denda.

Bupati juga tidak mampu mendongkrat Potensi APBD yang yang bersumber dari kemandirian dana fiskal daerah dimana antara realisasi dan target hanya mencapai 93%. Kreasi dan inisiasi untuk memperbesar potensi itu yang minim.

Soal lain adalah bagaimana memanfaatkan dana desa sebesar 185.61 M untuk mengembangkan ekonomi desa Caranya dengan merangsang masyarakat desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri (local self government). Beri kepercayaan untuk mewujudkan keberdayaannya (empower) melalui program-program pemberdayaan (empowerment), saya cek program ini sama sekali tidak jalan.

Ukuran diatas menggambarkan ada masalah dalam pengelolaan ekonomi dimana Kabupaten bima belum bisa menjadi daerah otonom karena sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Catatan penting Pemerintahan IDP: D tidak mampu melakukan terobosan dalam mendiversifikasi sumber- sumber potensial untuk menambah PAD daerah.

Kegagalan tidak boleh diulang karena akan menjadi preseden buruk untuk Kabupaten bima kedepan. Sangat tidak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda dengan memilih orang yang sama..
maka perlu Sirkulasi kepemimpinan Tahun 2020.
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darmaguna dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.