Koreksi Capaian Ekonomi IDP & Dahlan

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)Bimantika.net
Kabupaten Bima keluar dari stigma daerah tertinggal yang dulu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 131 tahun 2015 Ada 5 parameter yang digunakan untuk mengukur daerah tertinggal : Kualitas SDM, Infrastruktur dan keuangan Daerah, aksesibilitas dan Karakteristik daerah.

Ukuran kinerja sektor ekonomi belum bisa dikatakan membaik sebagai ukuran Daerah berkembang karena banyak persoalan yang perlu diselesaikan misalnya capaian PAD tahun 2016 110 M, 2017 180 M dan 2018 sekitar 200 M. Peningkatan PAD ini setelah beberapa sektor penerimaan tidak masuk ke Pemerintahan Pusat.

Kalau besaran PAD dari kreativitas Policy PEMDA hanya kisaran 100 M tahun 2018 sangat minim dibandingkan belanja rutin sekitar 65% dari total APBD jadi ada sekitar 1.170 T dari 1.800 T.

Apakah Kita benar keluar menjadi daeran tertinggal bukankan masih menyisahkan beberapa persoalan juga terkait status 131 Desa dari 191 yang masih tertinggal apakah selesai juga dari soal akselarasi, infrastruktur, pendapatan perkapita dan keadaan sosial ekonomi. Data 2017 ini menyoroti ada masalah krusial terkait beberapa desa terpencil yang perlu ditangani serius.

Kita juga masih terjadi masalah terkait Angka kemiskinan dan Indek pembangunan manusia ( IPM) kabupaten bima 2016 15.31% 2017 15.10% dan 2018 14.84% dan indeks pembangunan manusia = 2015 63.48 2016 64.48 2017 65.01 dan 2018 sebesar 65.66. Capaian IPM belum sesuai dengan Realitas yang ada dimasyarakat.

Rasio kemandirian ekonomi kabupaten bima masih jauh dari harapan misalnya dilihat dari rasio ketergantungan pada pemerintah pusat dimana tahun 2018 rasionya cukup tinggi sebesar 111% dan tahun 2019 diasumsikan PAD naik 10% menjadi 220 M sekitar 141% yang dihitung dari dana transfer masuk kab. Bima 2019 mencapai 1.55 T. Artinya kab bima sangat bergantung keberlanjutan APBD berasal dari dana transfer pusat.

Rasio efisiensi keuangan daerah juga sangat memprihatinkan misalnya tahun 2018 sebesar 95.87% artinya pengelolaan keuangan daerah sangat tidak hati- hati, tidak tepat sasaran karena disinyalir ada kebocoran dan tingginya biaya perjalanan dinas mencapai 4 M tahun 2018 lebih tinggi tahun 2017 sebesar 5,2 M. Hasil audit BPK ada beberapa proyek pasar yang bermasalah, dan beberapa proyek tidak mampu diselesaikan tepat waktu dan dikenakan denda.

Bupati juga tidak mampu mendongkrat Potensi APBD yang yang bersumber dari kemandirian dana fiskal daerah dimana antara realisasi dan target hanya mencapai 93%. Kreasi dan inisiasi untuk memperbesar potensi itu yang minim.

Soal lain adalah bagaimana memanfaatkan dana desa sebesar 185.61 M untuk mengembangkan ekonomi desa Caranya dengan merangsang masyarakat desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri (local self government). Beri kepercayaan untuk mewujudkan keberdayaannya (empower) melalui program-program pemberdayaan (empowerment), saya cek program ini sama sekali tidak jalan.

Ukuran diatas menggambarkan ada masalah dalam pengelolaan ekonomi dimana Kabupaten bima belum bisa menjadi daerah otonom karena sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Catatan penting Pemerintahan IDP: D tidak mampu melakukan terobosan dalam mendiversifikasi sumber- sumber potensial untuk menambah PAD daerah.

Kegagalan tidak boleh diulang karena akan menjadi preseden buruk untuk Kabupaten bima kedepan. Sangat tidak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda dengan memilih orang yang sama..
maka perlu Sirkulasi kepemimpinan Tahun 2020.
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darmaguna dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *