BimaNtika

Bimantika.net

“PDIP Partai Wong Cilik” sepertinya penggalan kalimat itu ada benarnya juga, karena sosok Kader Muda PDIP Kabupaten Bima yang juga sebagai Anggota Dewan Terpilih Dapil Bima 1, Firdaus, SH selalu melakukan silaturrahim hingga ke akar rumput. Ini menandakan bahwa sesungguhnya politisi di bawah Panji Kepala Banteng Moncong Putih tersebut memperlihatkan dirinya sebagai Kelas Rakyat Arus Bawah.
Di mintai tanggapannya terkait dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bima, Firdaus Yang Juga Pendiri LSM LSIP inipum mengungkapkan bahwa Postur APBD Kabupaten Bima sama sekali tidak memberikan gambaran utuh tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dirinya membeberkan contoh riil bahwa APBD Kabupaten Bima sejak 2015-2019 yang dirinya pelajari hanya anggaran Bakulan rakyat yang sangat sedikit. “Ini sudah mencerminkan bahwa pemkab bima tidak pro rakyat kecil” ungkapnya.
Firdaus pun beberkan angka anggaran bakulan dalam klausul APBD tersebut kalau di rata-ratakan hanya berkisar 1,6 Milyar per tahun dari jumlah APBD 1,9 Triliun.
“kalau mau rakyat arus bawah sejahtera wajib hukumnya Pemkab Bima anggarkan dana bakulan untuk rakyat pedagang bakulan di kampung kampung itu minimal 30 – 40 milyar tiap tahun” harapnya.
Masih menurut Firdaus bahwa Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri sudah saatnya melakukan evaluasi anggaran dan mengusulkan anggaran itu yang pro pada kepentingan rakyat.
Menurutnya kepemimpinan Umi Dinda sudah berjalan 3 tahun ini tentunya menjadi bahan evaluasi Bupati agar APBD jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat secara luas.
“Saatnya Umi Dinda lakukan evaluasi atas kinerja terutama urusan program pro rakyatnya” Demikian ujar Firdaus. (//arif)

Oleh : DR. Ikhwan HZ,SE,M.Si *)

Bimantika.net
Merupakan Cita-cita kita bersama untuk mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera, karena itulah kehendak mutlak dari kehadiran Pemimpin daerah. Kebahagiaan masyarakat terwujud jika pemimpin mengambil peran maksimal untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

Kita bercita-cita hadirnya pemimpin yang memberikan perlindungan kepada Masyarakat dikala terhimpin masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, harga komoditas pertanian, harga garam, semua masalah terurai dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kemampuan mengelola Potensi ekonomi daerah yang memberikan multyplayer effect pada peningkatan kesejateraan masyarakat.

Untuk apa memilih lagi pemimpin yang tidak mampu mensejahterahkan rakyat dan pada titik ini diperlukan kesadaran untuk memilih figur baru untuk sebuah perubahan. Changes Leadership adalah sebuah keharusan, Seperti saran dari Michael Beer Ahli manajemen ” Breaking The code of change” Berubah itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya, dan perbedaan itulah yang menghasilkan sebuah perubahan. Jika kenyataan yang harus kita terima dimana ekonomi daerah stagnan, kerawanan sosial terjadi, kemiskinan terjadi, patologi sosial terjadi ( Narkoba, judi, kekerasan, konflik, ketidanyamanan) menghimpit kehidupan masyarakat maka Hukum yang berlaku adalah Perubahan kepemimpinan.

Kita tidak ingin melihat Mandeknya Pembangunan Ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur sebagai kebutuhan dasar masyarakat disinilah kita membutuhkan kepemimpinan yang efektif yang mampu mentransformasi keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yang kurang baik menjadi lebih baik.dan sebaliknya kita tidak memerlukan figur pemimpin hanya sebagai simbol saja. pemimpin seperti ini tidak produktif karena orientasi pada pencitraan bukan pada kinerja.

Kompleksitas masalah sosial dan ekonomi saat ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa, perlu terobosan dan berani mengambil keputusan yang tidak lajim (out side the book), yang menawarkan strategi penyelesaian disinilah watak kapabilitas individu diuji yang diukur atas kontribusinya pada perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat telah menginvestasikan harapan akan adanya perbaikan kehidupan mereka dengan hadirnya pemimpin tapi apaboleh dikata harapan itu hanya tertukar dengan sebungkus Rokok dan Kopi untuk dinikmati sesaat yang seharusnya dengan menjatuhkan pilihan kepada orang yang tepat akan memberikan Nilai Manfaat jauh lebih baik untuk kemajuan dan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Para petani tersenyum karena harga-harga naik, para Nelayan tradisional diberdayakan untuk membudidayakan ikan dengan nilai ekonomi yang tinggi, terciptanya lapangan kerja di desa melalui Usaha Bisnis Desa, Perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat, kegiatan dan syiar agama digallakan, Budidaya peternakan ditingkatkan, Ekonomi pariwisata ditingkatkan, Infrastruktur jalan di desa-desa diperbaiki, Terjadinya pemerataan dan akses pendidikana dan kesehatan..

Inilah Harapan dan Cita -cita mengapa kita perlu memilih Kepala daerah Yang Visioner untuk melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Jangan Memilih Calon atau Figur Populis, yang mengandalakan Trahh dan keturunan .. Atau Karena mereka kasih uang ( membeli Suara masyarakat) Akhirnya Kerugian besarlah yang terima masyarakat selama lima Tahun dan Bukankah Agama Islam juga mengajarkan ” Pilih pemimpin yang Cerdas ( Fathonah). Seperti J. Maxwell Quality of Leader J. menyatakan Tanggungjawab pemimpin bukan hanya sekedar melaksanakan tugas namun Tanggungjawabya jauh dari Itu Yaitu Ketuntasan dan Kesempurnaan untuk membahagiakan masyarakat.
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta

Oleh : Muhammad Isnaini *)

Bimantika.net
Apa yang bisa kita harapkan dari gerimis ketika kemarau panjang melanda? Tentu kita akan salah besar, jika ada harapan dalam gerimis tersebut. Jangankan menumbuhkan pohon, menghapus tempelan debu di daun saja tidak.

Saat kemarau, tentu kita membutuhkan hujan yang begitu deras. Selain menciptakan mata air juga dahaga kekeringan seketika akan sirna. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, dedaunan menghijau, tanaman hutan kebun semua menjadi rimbun.

Kiasan diatas menggambarkan kondisi politik pra pilkada kabupaten bima 2020. Ketika pilkada menjelang, insan politik biasanya berteriak untuk berbicara suksesi kepemimpinan. Ada yang bertahan untuk mempertahankan yang ada dan ada pula yang menyerang untuk menumbangkan kekuasaan dengan menghadirkan penantang.

Pilkada kabupaten bima kali ini, para penantang berbicara menumbangkan kekuasaan dengan berbicara tanpa variabel yang jelas. Misal, dengan lantang mereka bicara bahwa petahana bisa dikalahkan dengan alasan gagal namun mereka kesulitan mengucapkan variabel sebagai takaran sehingga terkesan sangat emosional. Begitupun saat sebagian lainnya menuntut dan mengatakan bahwa sang petahana sebagai pemimpin tanpa ide dan gagasan, mereka sendiripun gagap untuk menghadirkan dan mengucapkan ide serta gagasan yang mereka miliki.

Ada ketimpangan yang sangat besar ketika Tuhan hanya menghadirkan gerimis disaat bumi dilanda kemarau panjang. Atau memang jangan-jangan kemarau itu hanyalah halusinasi mereka yang hidup di gurun tanpa mengetahui kondisi sesungguhnya didaerah tropis yang sejuk dan mewangi pepohonan serta dedaunan.
*) Penulis Aktif di DPD l KNPI NTB

Bimantika.net
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos saat di wawancarai Bimantika.net di seputar Wilayah Kota Bima kamis (8/8/2019) menyebutkan bahwa saat ini Bupati Bima Gagal memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima saat ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “APBD sangat tidak berpihak pada rakyat bahkan tidak ada dana kesejahteraan untuk rakyat yang tertera dalam APBD makanya tugas saya sebagai Dewan jelas menantang kebijakan itu dan kita pernah ribut saat paripurna” kenang Edy Muhlis.
Lanjutnya pada saat pembahasan APBD selalu dirinya memperjuangkan item.dan klausul tentang kesejahteraan rakyat, tentang dana kesehatan untuk rakyat tentang dana bakulan bagi kaum ibu ibu. “Semua itu akan tidak ada artinya setelah klinis APBD yang ada perjalanan Dinas dan segala bentuk tetek bengek yang tidak pro pada rakyat” tegas Edy Muhlis. (//arif)