Category: Uncategorized

jpn

Bimantika.net -Semangat kebersamaan dan pelestarian budaya lokal mewarnai pembukaan Program Selasa Menyapa Putaran II di Kecamatan Monta, Selasa. Desa Sondo dan Desa Nonto Tera yang menjadi desa ke-44 dan ke-45 dalam rangkaian program tersebut menyambut kedatangan Bupati Bima Ady Mahyudi beserta rombongan dengan iringan Hadrah, pengalungan selendang tenun khas Bima, serta antusiasme masyarakat yang memadati ruas jalan menuju Lapangan Desa Sondo sebagai pusat kegiatan.

Penyambutan yang berlangsung khidmat itu menjadi simbol eratnya hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Tidak sekadar seremoni, kehadiran pemerintah di tengah warga mencerminkan komitmen untuk memastikan pelayanan publik hadir secara langsung, mendengar aspirasi masyarakat, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Ngopi Bareng Pemuda Inspiratif dan Bazar UMKM yang menghadirkan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Bima Ady Mahyudi hadir didampingi Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, para kepala perangkat daerah, kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah, pejabat administrator, serta pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bima. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan.

“Kehadiran Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh kepala perangkat daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan pelayanan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat serta menjadi motivasi untuk terus mendukung program pembangunan hingga ke tingkat desa dan kecamatan,” ujar Bupati di hadapan Camat Monta Abbas, SE, unsur Forkopimcam, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga Desa Sondo serta Desa Nonto Tera.

Sementara itu, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy menegaskan bahwa Program Selasa Menyapa merupakan implementasi nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi janji pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu masyarakat datang ke kantor pemerintahan, melainkan harus hadir langsung di tengah-tengah rakyat.
“Program ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui titik-titik pelayanan yang telah ditetapkan, sekaligus menyerap aspirasi secara langsung,” ungkapnya.

Malam silaturahmi tersebut juga menghadirkan inspirasi dari generasi muda. Salahudin, pemuda Desa Sondo, memaparkan inovasi Sondo Organik (SONIK), pupuk organik berbahan baku lokal yang mudah diperoleh, ramah lingkungan, serta terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Inovasi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah sebagai contoh nyata lahirnya solusi pembangunan dari desa.
Diskusi interaktif yang dipandu Raani Wahyuni, ST., MT., M.Sc. dan Dr. Karyadin berlangsung dinamis, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, keluhan, maupun harapan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Momentum tersebut mempertegas bahwa pembangunan tidak hanya dilaksanakan dari balik meja birokrasi, tetapi dibangun melalui dialog yang terbuka dan partisipatif.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Bima juga menyerahkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, mulai dari bantuan pangan, peralatan bagi penyandang disabilitas, hingga sejumlah bantuan pemberdayaan lainnya. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Selasa Menyapa kini semakin menegaskan dirinya sebagai wajah baru pelayanan publik di Kabupaten Bima. Dengan mendatangi langsung desa-desa, pemerintah tidak hanya membawa program dan bantuan, tetapi juga membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Semangat kolaborasi inilah yang diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Bima yang maju, berdaya saing, dan semakin dekat dengan rakyat
(RRS//RumaRenggeSape//007)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kota Bima menandatangani kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperkuat kapasitas aparatur perencana.

Kesepakatan itu diteken dalam rangkaian Ministerial Lecture dan pelepasan penerima Beasiswa Bappenas di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Wali Kota Bima H. A. Rahman menghadiri kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrunraji, Kepala BKPSDM Kota Bima, serta Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM.

Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan bersama sejumlah pemerintah daerah. Fokusnya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga fungsional perencana agar mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Acara itu dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy beserta jajaran pimpinan Bappenas, termasuk Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Wignyo Adiyoso. Sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota juga mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Rahman, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Kerja sama ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur perencana di Kota Bima. Dengan SDM yang semakin berkualitas, kita optimistis mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi percepatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahman.

Ia menilai aparatur perencana dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menyusun perencanaan berbasis data dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Bappenas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Bima berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan kompetensi tenaga fungsional perencana sekaligus memperbaiki kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah itu juga diharapkan mendukung sinkronisasi program pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bagi Pemerintah Kota Bima, penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prasyarat untuk membangun pemerintahan yang profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif melalui perencanaan pembangunan yang terukur. (****//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net -Tim gabungan Polsek Monta bersama Polres Bima Kabupaten Polda NTB berhasil meringkus terduga pelaku penganiayaan di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Terduga pelaku berinisial SD (L/26) warga Desa Tolouwi ini diburu oleh Pihak Kepolisian sejak hari Sabtu 25 Juli 2026 karena melakukan penganiyaan menggunakan sebilah parang terhadap korban warga Desa Sondo.

Diamankannya terduga pelaku setelah pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan pihak keluarga dan pemerintah desa, terduga pelaku yang juga merasa terdesak akibat terus diburu akhirnya pada Senin 27 Juli 2026 sekira pukul 03.00 dini hari menyerahkan diri.

Mendapatkan informasi itu tim gabungan langsung bergerak cepat menuju kediaman salah satu aparatur desa Waro untuk menjemput terduga pelaku.

Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar kegiatan S.I.K.M.H., melalui Kasatreskrim Iptu Ghufron Subeki, S.H.,

“Benar yang bersangkutan telah kami amankan setelah diburu selama 2 hari”. Ujarnya.

Lanjutnya, saat ini terduga pelaku diamankan di Mapolres Bima untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.(****)

jpn

Bimantika.net -Hingga saat ini Personel Polsek Monta Polres Bima Kabupaten Polda NTB masih terus memburu terduga pelaku Penganiayaan di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Dugaan kasus penganiyaan menggunakan sebilah parang itu diduga kuat dilakukan oleh SD (L/28) Warga Desa Sondo terhadap korban BR (L/30) Warga Desa Tolouwi. Sabtu 25 Juli 2026 sekira pukul 16.00. Wita.

Pihak Kepolisian sampaikan Kronologis Awalnya korban hendak ke Lahan jagung di tengah perjalanan tiba-tiba di hadang oleh terduga pelaku melihat terduga pelaku menenteng parang yang sudah terhunus, korban sempat lari menghindar.

Meski korban sempat berlari meninggalkan sepeda motor nya untuk melarikan diri namun terduga pelaku yang sudah di kuasai emosi itu mengejar dan membacok korban berkali kali.

Akibatnya, korban mengalami luka di lengan kiri dibawah siku hampir putus., jempol dan telunjuk kiri putus, Perut robek dan usus terurai.

Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut melarikan korban ke puskesmas (PKM) Monta untuk mendapatkan perawatan medis.

Hal itu dikemukakan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,M.H., melalui Kapolsek Monta AKP Sudirman S.H.,

“Hingga saat ini kami masih memburu terduga pelaku”. Ujarnya.

Untuk itu pihak kepolisian menghimbau kepada pihak keluarga korban agar menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian dan tidak mudah terprovokasi

“Kami akan usut tuntas kasus ini”. Tegasnya.

Kepada terduga pelaku ditingkatkan agar segera menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian. (****)

jpn

Oleh: Rita Kartika Syarif, S.KM., M.Kes.
(Promotor Kesehatan dan Aktifis Muslimah Peduli Umat)

BIMAntika.net -Pengumuman Puskesmas Bolo yang melakukan penyesuaian pelayanan akibat hanya memiliki satu dokter yang harus bersiaga selama 24 jam menyisakan pertanyaan besar. Ketika masyarakat mengeluhkan terbatasnya pelayanan, muncul pertanyaan yang seharusnya kita renungkan bersama: salah siapa?

Menyalahkan dokter tentu bukan jawaban. Seorang dokter yang harus berjaga siang dan malam, menangani pasien di IGD, rawat inap, persalinan, hingga kasus kegawatdaruratan bukanlah penyebab masalah.

Mereka justru menjadi pihak yang paling merasakan beratnya beban sistem yang ada.
Data menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 233.791 dokter aktif untuk melayani sekitar 287,2 juta penduduk, atau sekitar 0,81 dokter per 1.000 penduduk.

Angka tersebut sedikit melampaui target nasional, tetapi masih berada di bawah acuan yang sering digunakan secara internasional, yakni sekitar 1 dokter per 1.000 penduduk.

Lebih dari itu, angka nasional tidak menggambarkan ketimpangan distribusi.

Di kota-kota besar dokter relatif mudah ditemukan, sementara di banyak daerah seorang dokter harus melayani belasan ribu jiwa dengan beban kerja yang jauh melampaui kondisi ideal.

Dokter IGD tidak mengenal jam kantor. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus siap dipanggil kapan saja ketika ada ibu yang akan melahirkan.

Di banyak rumah sakit daerah, jumlah dokter yang terbatas membuat mereka harus menjalani jadwal jaga yang panjang, bahkan hingga 24 jam.

Kondisi seperti ini bukan hanya menguras fisik dan mental tenaga medis, tetapi juga meningkatkan risiko kelelahan (fatigue) yang pada akhirnya dapat memengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari tata kelola kesehatan yang lebih luas. Ketika sektor kesehatan harus berhadapan dengan keterbatasan ruang fiskal, efisiensi anggaran, dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

Dampaknya dapat dirasakan pada lambatnya penambahan tenaga kesehatan, terbatasnya pembangunan fasilitas, belum meratanya distribusi dokter ke seluruh wilayah, hingga kesejahteraan tenaga medis yang belum optimal.

Di sisi lain, biaya pendidikan kedokteran yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua putra-putri bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dokter.

Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap tenaga medis terus meningkat. Menambah jumlah dokter melalui pendidikan yang lebih terjangkau, beasiswa, maupun skema ikatan dinas merupakan langkah penting, tetapi itu pun belum cukup jika akar persoalan sistemiknya tidak dibenahi.

Persoalan ini sesungguhnya lebih mendasar daripada sekadar jumlah dokter. Ia menyangkut paradigma negara dalam memandang pelayanan kesehatan.
Ketika Kesehatan Menjadi Hak Rakyat

Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda,
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi landasan bahwa negara berkewajiban mengurus seluruh kebutuhan mendasar rakyat, termasuk pelayanan kesehatan.

Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab tersebut kepada mekanisme pasar ataupun menjadikannya sekadar persoalan kemampuan anggaran.

Dalam sejarah peradaban Islam, rumah sakit atau bimaristan dibangun dan dibiayai negara melalui Baitul Mal. Pelayanan diberikan kepada masyarakat tanpa membedakan kaya maupun miskin.

Obat-obatan disediakan secara cuma-cuma, tenaga medis memperoleh gaji yang layak dari negara, bahkan rumah sakit telah memiliki laboratorium, apotek, perpustakaan, ruang pendidikan, hingga pusat penelitian.

Menjadi Tenaga Medis dalam Sistem Islam
Dalam sistem Islam, dokter dan tenaga kesehatan tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi keterbatasan sistem. Negara bertanggung jawab mencetak tenaga medis sesuai kebutuhan masyarakat, menyediakan pendidikan yang memadai, menjamin kesejahteraan mereka, sekaligus mendistribusikan dokter secara merata ke seluruh wilayah.

Dengan demikian, seorang dokter dapat menjalankan profesinya secara profesional tanpa harus memikul beban pelayanan yang melampaui batas kemanusiaan. Jadwal kerja disusun sesuai kebutuhan pelayanan, bukan karena kekurangan tenaga.

Mereka memiliki waktu untuk beristirahat, bersama keluarga, beribadah, memperdalam ilmu, dan terus meningkatkan kompetensi.

Negara juga tidak membiarkan satu daerah kekurangan dokter sementara daerah lain kelebihan tenaga medis.

Apabila suatu wilayah membutuhkan dokter, negara wajib memenuhinya sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat.

Tidak mengherankan jika pada masa peradaban Islam lahir ilmuwan-ilmuwan kedokteran kelas dunia seperti Ar-Razi, Ibnu Sina, Az-Zahrawi, dan Ibnu an-Nafis. Mereka berkembang bukan hanya karena kecerdasan pribadi, tetapi juga karena didukung oleh sistem yang menjadikan ilmu pengetahuan, riset, dan pelayanan kesehatan sebagai prioritas negara.
Bandingkan dengan Kondisi Hari Ini.

Hari ini, tidak sedikit dokter dan tenaga kesehatan harus berjaga hingga 24 jam, kekurangan rekan sejawat, menghadapi keterbatasan fasilitas, sementara masyarakat tetap berharap memperoleh pelayanan terbaik.

Mereka bekerja di bawah tekanan yang besar. Bukan karena kurangnya dedikasi, melainkan karena sistem belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan secara optimal.

Ketika anggaran kesehatan mengalami keterbatasan atau efisiensi, dampaknya dapat dirasakan pada pembangunan fasilitas, perekrutan tenaga kesehatan, pemerataan dokter, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga medis.

Akibatnya, dokter sering kali menjadi “penyangga” kelemahan sistem, bekerja melampaui batas kemampuan manusia demi memastikan pelayanan tetap berjalan.
Padahal, pelayanan kesehatan bukan hanya membutuhkan dokter yang berdedikasi, tetapi juga negara yang menjalankan tanggung jawabnya secara penuh.

Mengapa Sistem Islam Kembali Ditawarkan?
Tidaklah mengherankan jika di tengah berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang terus berulang, muncul kalangan yang menawarkan sistem Islam sebagai solusi pengganti sistem yang berlaku saat ini.

Bukan semata-mata karena sejarah peradaban Islam menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang kesehatan atau karena konsepnya tampak ideal di atas kertas.

Lebih dari itu, bagi kaum Muslim, menawarkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah SWT.

Islam dipahami bukan hanya sebagai agama yang mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur kepemimpinan, ekonomi, pendidikan, peradilan, hingga pelayanan kesehatan.

Allah SWT berfirman:
“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”
(QS. Al-Jatsiyah: 18).

Allah SWT juga berfirman:
“…Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”
(QS. Al-Ma’idah: 45).

Karena itu, bagi mereka yang memperjuangkan penerapan Islam secara kaffah, krisis dokter bukan sekadar persoalan kurangnya tenaga medis atau terbatasnya anggaran kesehatan. Persoalan tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari paradigma tata kelola yang belum sepenuhnya menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai kewajiban negara yang diatur berdasarkan syariat Allah.

Salah Siapa?
Kasus Puskesmas Bolo hendaknya menjadi alarm bagi semua pihak. Ketika satu dokter harus memikul beban pelayanan yang semestinya ditangani oleh beberapa orang, yang sedang bermasalah bukanlah dedikasi dokternya, melainkan sistem yang mengatur pelayanan kesehatan.
Karena itu, pertanyaan “Krisis Dokter,

Salah Siapa?” seharusnya tidak berhenti pada individu yang berada di ruang IGD, ruang operasi, atau ruang bersalin.
Pertanyaan itu harus diarahkan kepada sistem yang mengatur bagaimana dokter dididik, bagaimana mereka didistribusikan, bagaimana mereka disejahterakan, bagaimana anggaran kesehatan diprioritaskan, dan bagaimana negara memandang kesehatan: apakah sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi, atau sekadar salah satu sektor yang harus menyesuaikan kemampuan fiskal negara.
Selama paradigma itu tidak berubah, krisis serupa akan terus berulang.

Sebaliknya, jika negara benar-benar menjadikan pengurusan rakyat sebagai amanah yang harus ditunaikan, sebagaimana diajarkan Islam, maka dokter dapat mengabdi dengan tenang, tenaga kesehatan bekerja secara manusiawi, dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, merata, serta bermartabat. (****)

jpn

Bimantika.net -Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II Tahun 2026 yang mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran serta Pendapat Akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bima, Jumat (24/7).

Dalam pantau langsung media ini Sidang tersebut menjadi momentum penting dalam menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Nazarudin, SH.

Serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, dan jajaran Sekretariat Daerah.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif antara unsur eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.

Menurut Bupati Ady Mahyudi prestasi tersebut tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Upaya mempertahankan opini WTP, katanya, memerlukan komitmen kuat, integritas, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar tata kelola keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik.

Menanggapi berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan DPRD, Bupati menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh catatan yang menjadi perhatian, termasuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Perbaikan akan difokuskan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang semakin tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Bupati Bima Ady Mahyudi menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Rapat paripurna tersebut juga mencerminkan kuatnya fungsi kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan disampaikannya pendapat akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bima berharap proses pembahasan hingga penetapan peraturan daerah dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(RRS//RumaRenggeSape//007)

jpn

Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) Polres Bima Kabupaten Polda NTB meraih penghargaan bergengsi dari Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Rahatja S.E,M.H., Sat Reskoba Polres Bima Kabupaten dinilai terbaik dalam dalam penyelesaian perkara Periode Januari hingga Juni 2026.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kapolda NTB kepada Kasat Resnarkoba Polres Bima Kabupaten AKP Dediansyah S.E, itu sebagai wujud dedikasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 23 Juli 2026 di Ball Room Hotel Lombok Raya dalam acara Rakernis Reskrim Polda NTB Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan itu, para Kasat Resnarkoba Polres/Polresta jajaran Polda NTB memaparkan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba selama semester tahun 2026

Hal itu selaras dengan tujuan Rakernis untuk mengukur capaian kinerja serta mengidentifikasi solusi atas kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus.

Atas nama Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H., Kasat Resnarkoba AKP Dediansyah S.E.,menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian yang diganjar manis oleh Bapak Kapolda NTB .

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten”. Ujarnya

Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Kapolda NTB dan Direktur Reserse Narkoba Polda NTB serta seluruh tim Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten.

“Bagi kami penghargaan bukanlah tujuan akhir,” katanya.

Lanjutnya, sesuai dengan arahan Kapolres Sat Resnarkoba Polres Bima Kabupaten akan terus berinovasi dalam berbagai program pencegahan dan penindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. (*)

jpn

BIMAntika.net -Personel Polsek Woha Polres Bima Kabupaten Polda NTB dikendalikan oleh PLH Kapolsek Woha AKP Sudarto secara intensif melaksanakan patroli KRYD di wilayah hukumnya.

Patroli KRYD tersebut berlangsung pada Rabu malam 22 Juni 2026 sekira pukul 21.00. Wita guna Cipta kondisi di wilayah hukum Polsek Woha.

Tujuannya kata Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,MH, melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka semata-mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas maupun yang istirahat di malam hari.

Patroli yang dilaksanakan secara mobile itu menyasar beberapa desa dan titik yang dianggap rawan terjadinya berbagai gangguan Kamtibmas seperti Kasus, 3C, balapan liar hingga tawuran maupun lainya yang meresahkan masyarakat.

Selain itu Patroli tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing.

Patroli dengan metode sambang warga pada malam hari itu berjalan dengan lancar dan aman.

Hingga berakhirnya kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud maupun kejadian menonjol lainnya.

Situasi Kamtibmas diwilayah hukum Polsek Woha secara keseluruhan dilaporkan dalam keadaan kondusif. (*)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kabupaten Bima kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan 264 kepala sekolah jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Bupati Bima Ady Mahyudi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 821.2/440/07.2 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Prosesi pelantikan tidak hanya menjadi agenda pengisian jabatan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima.

Di hadapan ratusan kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati Ady Mahyudi menegaskan bahwa masa depan daerah sesungguhnya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dibangun hari ini.

Karena itu, para kepala sekolah memikul amanah besar sebagai pemimpin perubahan yang akan menentukan lahirnya generasi Bima yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Khusus kepada para kepala sekolah, saya titipkan masa depan Kabupaten Bima” ujar Bupati Bima.

Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi tempat membentuk karakter, akhlak, kedisiplinan, serta daya saing generasi penerus,” tegas Bupati.

Menurutnya, kepala sekolah tidak cukup hanya menjadi administrator pendidikan. Mereka harus tampil sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan seluruh potensi sekolah, membangun budaya kerja yang profesional, memperkuat budaya literasi, memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun mendatang sangat bergantung pada kualitas peserta didik yang sedang dipersiapkan saat ini.

Oleh sebab itu, dunia pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bima sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni membangun sumber daya manusia yang berkemajuan, makmur, tangguh, dan berkelanjutan.

Ia meminta seluruh kepala sekolah membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, sehat, inklusif, dan berprestasi. Di saat yang sama, sinergi dengan para guru, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat harus terus diperkuat agar pendidikan menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.

Bupati Ady Mahyudi juga menekankan bahwa keberhasilan seorang kepala sekolah tidak diukur dari lamanya menjabat, melainkan dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh peserta didik, guru, dan masyarakat.

Kepemimpinan yang melayani, disiplin, berintegritas, serta mampu menerjemahkan setiap kebijakan pendidikan ke dalam program yang nyata akan menjadi fondasi lahirnya sekolah-sekolah berkualitas di Kabupaten Bima.

Lanjutnya
“Saya ingin setiap sekolah di Kabupaten Bima menjadi pusat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya Mbojo yang kita banggakan,” ujar Bupati.

Lebih jauh, Bupati mengajak seluruh insan pendidikan untuk terus menjaga semangat pengabdian dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh tenaga pendidik sebagai ujung tombak pembentukan karakter generasi penerus.

Dengan dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang kuat, para kepala sekolah diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan Kabupaten Bima.

Pelantikan 264 kepala sekolah tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru penguatan tata kelola pendidikan di Kabupaten Bima.

Pemerintah daerah berharap para kepala sekolah mampu menjaga kepercayaan yang diberikan dengan menunjukkan kinerja terbaik, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan prestasi yang membanggakan. Dari ruang-ruang kelas di seluruh pelosok Bima.

Masa depan daerah sedang dipersiapkan—dan dari tangan para pemimpin sekolah itulah harapan besar Kabupaten Bima untuk melahirkan generasi emas akan diwujudkan.
(RRS//RumaRenggeSape//007)