Category: Uncategorized

jpn

BIMAntika.net Dengan beredarnya nomor telepon dan akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE dengan modus menghubungi masyarakat maupun pejabat menggunakan nama dan foto Wali Kota Bima, dengan ini Pemerintah Kota Bima melalui Kepala Dinas Komintostik Kota Bima menegaskan bahwa itu adalah Hoax dan Penipuan yang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Kepala Dinas Kominfostik Kota Bima Muhammad Hasyim mengatakan nomor yang beredar tersebut bukan milik Wali Kota Bima.

Pihaknya menegaskan tidak ada perintah atau komunikasi pribadi dari Kepala Daerah melalui nomor itu.

“Kami imbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menanggapi segala bentuk komunikasi melalui nomor tersebut,” tegas Hasyim pada Kamis sore (9/10/2025).

Ia berharap apabila masyarakat masih menemukan komunikasi serupa melalui nomor tersebut, harap menghubungi Kepala Dinas Kominfostik dan pihak berwajib.

“Mari kita sama-sama waspada terhadap upaya penipuan pencatutan nama pejabat daerah,” pungkas Hasyim. (****//Kominfo)

jpn

BIMAntika.net 10/10/25
Ajang bergengsi dan tertinggi bagi seluruh pelajar indonesia adalah Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang disingkat POPNAS.

Perhelatan Popnas XVII tahun 2025 akan dilaksanakan di Ibukota Negara Jakarta pada tanggal 1 sampai dengan 10 November 2025.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil bagian pada 13 Cabang olahraga, sebut saja Atletik, Panahan, Menembak, Karate, Pencak Silat, Tenis Meja, Senam, Wushu, Taekwondo, Judo, Volly Pasir, Renang dan Panjat Tebing.

Pada Popnas kali ini Nusa Tenggara Barat akan mengirimkan 102 atlet/siswa dari berbagai kabupaten dan kota, dan dari berbagai tingkat Sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA.

Selaku CDM/Penanggungjawab kontingen Provinsi Nusa Tenggara Barat, Agus Sukmawati menyampaikan bahwa siswa/siswi yang dikirim sudah melalui Pra Popnas pada level cabang olahraga dan atas surat keputusan masing-masing pengurus cabang Provinsi.

Agus sapaan akrab yang juga merupakan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kota Bima sendiri, khususnya cabang Olahraga Panjat Tebing berdasarkan hasil beberapa kompetisi diwakili oleh Empat siswa/i dari delapan quota Nusa Tenggara Barat.

Mereka adalah Ferdiansyah siswa SMAN 1 Kota Bima, Trias Juliani Putri siswi SMAN 2 Kota Bima, Mustafa dan Asam Safi’i siswa SMKN 1 Kota Bima. (****)

jpn

Bimantika.net Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi di daerah, Pemerintah Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Murah (Gerakan Pangan Murah) di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, pada Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, serta Perum Bulog Cabang Bima. Operasi pasar murah tersebut berlangsung sejak pukul 08.30 Wita dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain:

1. Beras SPHP sebanyak 2000 kg dengan harga Rp57.000 per 5 kg.
2. Beras Puno Kawan Premium dengan harga 75.000/5 Kg.
3. Gula pasir sebanyak 71 kg dengan harga Rp17.500 per kg.
4. Minyak goreng merek Kita sebanyak 77 liter dengan harga Rp17.000 per liter.

Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan yang terjadi di pasaran.

Langkah ini juga menjadi wujud nyata komitmen TPID Kota Bima dalam menjalankan program pengendalian inflasi daerah serta menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan menjelang akhir tahun 2025. (****//Kominfo)

jpn

Bimantika.net Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai kalangan.

Menyusul pemberitaan berjudul “Anggota DPRD Kota Bima Diduga Kerjakan Proyek Pokir Sendiri” yang beredar di sejumlah media lokal Kota Bima mendapat reaksi dari sejumlah Anggota DPRD Kota Bima.

Sekretaris Fraksi Merah Putih sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, Abdul Robbi Syahrir, S. Si menyampaikan bantahan tegas dan klarifikasi secara resmi.

Abdul Robbi Syahrir yang juga mantan Bendahara Umum PB HMI ini dengan tegas menyampaikan bahwa pernyataan sekretaris gapensi tersebut mengandung kesalahan mendasar dalam memahami mekanisme dan nomenklatur Pokok-Pokok Pikiran DPRD atau Pokir.

Robby sapaan akrab kader Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Dalam nomenklatur resmi, tidak ada istilah dana aspirasi atau dana pokir.

“Pokir adalah program hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan melalui kegiatan reses, dan hal itu sah secara hukum,” ujarnya Rabu (8/10/2025).

Lanjutnya bahwa sistem pengajuan Pokir saat ini telah berbasis digital dan transparan sehingga dirinya pun berkeyakinan tidak ada problem ataupun masalah.

Masih menurut Robby bahwasannya Semua usulan Pokir sudah diinput melalui sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan bisa diakses oleh masyarakat luas.

“Dengan demikian tidak ada ruang bagi manipulasi atau praktik-praktik tidak sehat sebagaimana yang dituduhkan,” tegasnya.

Menanggapi tudingan bahwa ada anggota DPRD yang mengerjakan proyek Pokirnya sendiri, Robby menantang balik pihak yang menuduh dan menuding untuk dapat membuktikan secara faktual yang disertai data akurat.

“Kalau ada anggota Dewan yang mengerjakan proyek Pokirnya sendiri, sebutkan namanya dan bendera siapa yang dipinjam dan kalau ada yang meminjam bendera itu, siapa orangnya? Jangan melempar isu tanpa bukti,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak dari Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) sebagai bentuk fitnah dan upaya sistematis untuk merusak citra lembaga legislatif.

“Pernyataan sekretaris Gapensi itu fitnah kejam, tendensius, provokatif, dan dapat dikategorikan sebagai upaya sistematis untuk mengkriminalisasi DPRD Kota Bima,” tegasnya.

Robby menyampaikan bahwa dirinya selaku wakil rakyat selalu membuka ruang diskusi terbuka bagi masyarakat untuk melapor apabila benar ada pelanggaran.

“Kalau memang ditemukan ada anggota Dewan yang mengerjakan proyeknya sendiri, silakan lapor ke aparat penegak hukum (APH). Kalau tidak tahu cara melaporkannya, datang saja ke DPR. Saya sangat terbuka untuk menjelaskan caranya,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Muhammad Dzulfikar, Tim Pakar DPRD Kota Bima yang juga Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Kadin Kota Bima, turut memberikan keterangan melalui sambungan telepon di hari yang sama.

“Siapa pun bisa ikut dalam proses pengadaan, tidak hanya asosiasi kontraktor yang tergabung di Gapensi. Masih banyak kontraktor yang tidak terhimpun di Gapensi, tetapi tetap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi,” ujar Dzulfikar.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, baik melalui tender maupun penunjukan langsung, merupakan kewenangan eksekutif.

“Proses pengadaan dilakukan oleh pihak eksekutif, bukan DPR. Jadi tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari DPR dalam penentuan pelaksana proyek,” jelas Dzulfikar.

Menurutnya DPRD Kota Bima menilai pemberitaan yang beredar tersebut tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan publik.(****)

jpn

Oleh : Hasbiati, S. ST (Praktisi Kesehatan)

Bimantika.net Guru memiliki peran besar di dunia pendidikan dalam mendidik dan mencetak generasi.

Namun, besarnya peran guru tidak sesuai dengan besaran upah yang diterima. Beberapa waktu lalu, perwakilan guru dari Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) menyuarakan nasib guru dengan status PPPK.

Mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Perwakilan guru menyampaikan bahwa PPPK tidak memiliki jenjang karir, gaji yang minim dan tidak memiliki uang pensiun.

Kabupaten Bima mengakomodir 14.077 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

Kebijakan terkait besaran gaji yang akan diterima diperkirakan tidak sesuai Upah Minimun Kota (UMK).

Keputusan ini diambil karena keterbatasan APBD kabupaten Bima.

Hal ini mengacu pada regulasi dari Kemenpan-RB bahwa PPPK paruh waktu tidak harus digaji sesuai UMK (lombokpost.com, 20/09/2025).

Guru dalam Sistem Kapitalisme

Kehidupan para guru diliputi berbagai permasalahan. Mulai dari bongkar pasang kurikulum, kriminalisasi terhadap guru, guru terjebak pinjol hingga masalah gaji yang tidak sesuai.

Meski peran guru sangat berjasa, namum penghargaan terhadap profesi ini sering kali tidak diimbangi dengan kesejahteraan finansial. Banyak guru yang menghadapi kekurangan ekonomi.

Fakta ini menunjukkan bahwa sistem sekuler kapitalisme gagal dalam mensejahterakan guru. Negara kapitalisme tidak mampu menggaji guru secara layak, karena kurangnya anggaran. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) yang sejatinya milik rakyat, justru dikuasai oleh pihak swasta maupun asing secara bebas.

Pengelolaan SDA yang seharusnya tanggung jawab negara dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat.

Sehingga negara kehilangan potensi pemasukan besar.

Disamping itu, negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator, bukan penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyat dan kualitas generasi.

Maka, wajarlah ketika pemerintah memilih untuk menekan pengeluaran negara dengan menganggarkan gaji yang minim bagi guru.

Dalam sistem kapitalisme, sumber pemasukan utama negara adalah pajak dan hutang.

Sedangkan sumber kekayaan alam mayoritas pengelolannya diserahkan kepada swasta dan negara hanya mengelola sebagian kecil.

Wajar, jika pemasukan yang bersumber dari SDA sangat kecil. Berbagai sektor kehidupan dipajaki dan tarif pajak dinaikkan demi menggenjot perolehan pajak. 

Sehingga realisasi APBN gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya rakyat dicekik dengan pajak yang tinggi.

Inilah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme. Tenaga kerja termasuk guru, dipandang sebagai aset produksi. Sehingga dapat ditekan pembiayaannya dan dikomersialisasi demi mengejar efisiensi dan keuntungan maksimal.

Ini menjadi hal yang lumrah, sejalan dengan prinsip ekonomi kapitalisme yang meraih keuntungan sebesar-besarnya, tapi modal serendah-rendahnya.

Mekanisme Adil Sistem Islam

Dalam Islam, ilmu dan pendidikan dipandang sebagai perkara yang sangat penting dan memiliki peran strategis.

Terkait pembiayaan pendidikan, terdapat dua sumber pendapatan Baitul mal untuk membiayai pendidikan.

Pertama, pos fai dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara, seperti ganimah, khumuz, jizyah, dan dharibah. Khusus untuk dharibah (pajak) dipungut dari rakyat hanya ketika terjadi kekosongan kas Baitul mal. Itu pun dipungut hanya kepada laki-laki muslim yang kaya.

Kedua, pos kepemilikan umum seperti sumber kekayaan alam, hutan, laut, tambang minyak dan gas, serta hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).

Pembiayaan ini meliputi seluruh unsur pendidikan di berbagai jenjang, kemudian menyangkut gaji para guru/dosen, pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, dimana seluruhnya adalah kewajiban negara.

Negara juga berkewajiban untuk menyelesaikan guru terbaik untuk mendidik generasi.

Negara Islam menetapkan berbagai regulasi dalam pendidikan termasuk yang terkait dengan penetapan gaji guru.

Besaran gaji dalam Islam ditentukan berdasarkan nilai jasa. Pemberian upah atau gaji tidak dinilai karena status pekerjaan ASN atau non-ASN, sehingga upah atau gaji bisa berbeda-beda karena perbedaan nilai jasanya.

Dalam hal ini negara akan menunjuk ahli untuk mengukur secara objektif besarnya jasa guru.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra, berdasarkan periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqah ad-Dimasyqi, dari al-Wadhi’ah bin Atha, beliau memberikan gaji sebesar 15 Dinar per bulan (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikonversikan dengan harga emas sekarang Rp 1.900.000 per gram, gaji tersebut setara dengan Rp 121.125.000 per bulan.

Selain itu, Khalifah juga berkewajiban menyediakan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana bagi guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Sehingga guru fokus menjalankan tugasnya tanpa harus mencari tembahan penghasilan.

Demikianlah gambaran penerapan sistem Islam. Jasa para guru dan ulama benar-benar dimuliakan dan dihargai, bahkan diposisikan sebagai pahlawan dengan tanda jasa seutuhnya.

Semua ini hanya bisa terwujud ketika syariat Islam diterapkan secara keseluruhan di bawah naungan negara Islam.

Semoga Allah SWT menyegerakan terwujudnya penegakan syariat Islam sehingga kesejahteraan akan meliputi seluruh umat manusia di seluruh dunia. (****)

jpn

Bimantika.net Rapat Koordinasi Review Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung Senin (06/10) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan membahas sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah.

dr.H.Irfan yang didampingi para Asisten dan Plt.Kepala BPKAD Aries Munandar, ST.MT saat memimpin rapat memaparkan, Rakor ditujukan untuk melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan OPD.

apakah sudah mencapai target atau belum dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan capaian PAD mengingat waktu masih beberapa bulan lagi.

Pada kesempatan tersebut Wabup menekankan agar OPD pengampu sektor pendapatan bisa lebih fokus bekerja mengoptimalkan penggalian potensi dan pencapaian target pendapatan.

“Hal ini penting dilakukan, mengingat selain pada tahun 2025, dalam tahun anggaran 2026 mendatang juga akan ada pengurangan transfer dari pusat ke daerah (TKD)” Terangnya dalam rapat yang diikuti para Kepala OPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Untuk mengantisipasi pengurangan TKD tersebut maka perlu kesiapan dalam melihat dan menggali potensi PAD yang belum dioptimalkan. Penguatan peran Bappenda untuk mengoptimalkan sektor pendapatan penting dilakukan, sehingga bisa menanggulangi pengurangan anggaran tersebut” Jelas Wabup.

Selain memberikan arahan, Rakor tersebut dimanfaatkan oleh Wakil Bupati untuk meminta penjelasan para kepala OPD berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pencapaian pendapatan hingga triwulan III Tahun Anggaran 2025. (****)

jpn

Bimantika.net Kecerdasan seorang ibu tidak hanya diukur dari tingginya pendidikan, tetapi dari kejernihan hati, kelembutan budi dan kebijaksanaan dalam mendidik generasi. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

“Jika perempuan cerdas maka bangsa akan kuat. Jika ibu-ibu berdaya maka masyarakat akan sejahtera dan jika perempuan bima bangkit dengan ilmu, iman, dan kasih sayang maka masa depan Kota Bima akan bercahaya,” ungkap Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE.

Kalimat itu diungkapkan Aji Man sapaan akrab Walikota Bima saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Daerah Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (PD-KICI) Masa Bhakti 2025-2027 di Paruga Nae Convention Hall, Senin 6 Oktober 2025.

Menurut Aji Man pelantikan ini bukan sekadar simbol serah terima jabatan, melainkan ikrar untuk mengabdi, melayani dan menjadi sumber inspirasi bagi sesama perempuan dan masyarakat Kota Bima.

“Adanya KICI di Kota Bima sebagai gerakan moral dan intelektual, gerakan yang menyatukan perempuan dari berbagai latar belakang untuk saling belajar, saling menguatkan serta menebar manfaat,” tegas Wali Kota Bima.

H. Rahman mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi perempuan seperti KICI, untuk ikut dalam gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Perempuan Kota Bima harus menjadi pelopor menjaga kebersihan, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan menanamkan nilai hidup sehat di keluarga serta lingkungan.

“Jika setiap ibu mengajarkan anaknya mencintai kebersihan dan lingkungan, maka Kota Bima akan menjadi kota yang indah dan berkarakter,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Hj. Nurjanah, S. Sos menyampaikan bahwa KICI selama ini telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan program Pemerintah Kota Bima, di antaranya sosialisasi gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri).

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga berbagai program KICI dapat berjalan dengan baik hingga saat ini,” tutupnya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Daerah KICI Kota Bima oleh Ketua KICI Nasional Ratih Sanggarwaty. (****//Kominfo)

jpn

Bimantika.net Polsek Sanggar Polres Bima Polda NTB berhasil meringkus terduga pelaku pengedar narkoba jenis Shabu Minggu 5 Oktober 2025 sekira pukul 10.20.Wita pagi tadi.

Penangkapan terduga pelaku berinisial I (L) warga Desa Piong Kecamatan Sanggar itu dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kapolsek Sanggar Iptu Eric As Ari.

Kronologi, Awalnya unit Reskrim Polsek Sanggar menerima laporan pengaduan dari kakak kandung terduga pelaku yang menjadi korban Penganiyaan di lakukan oleh terduga pelaku pada Jum,at 2 Oktober 2025.

Pada Minggu 5 Oktober sekira pukul 10.20.Wita unit Reskrim yang dipimpin langsung oleh Kapolseknya Iptu Eric As Ari hendak melakukan penangkapan atas perbuatan terduga pelaku yang menganiyaya kakak kandungnya tersebut.

Tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di rumah terduga pelaku petugas melakukan tindakan hukum dengan mengamankan yang bersangkutan.

Namun pada saat yang bersamaan petugas menemukan delapan Pocket yang diduga narkoba jenis Shabu siap edar.

Barang bukti (BB) tersebut ditemukan oleh petugas dibawah bantal tempat terduga pelaku tidur.

Dihadapan petugas I mengakui bahwa dirinya mendapatkan BB tersebut dari seseorang warga Desa Boro yang berinisial R.

Setelah itu petugas kembali bergerak menuju kediaman R.namun saat hendak diamankan terduga pelaku kabur.

Saat ini terduga pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan di Mapolsek Sanggar dan selanjutnya akan di serahkan ke Satresnarkoba Polres Bima.(****)

jpn

Bimantika.net Wali Kota Bima, H. Arahman H. Abidin, SE, didampingi Pj. Sekda Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, serta Direktur RSUD Kota Bima, menghadiri kegiatan Launching Klinik Jantung Sehat yang berlokasi di Raba, pada Minggu (5/10/2025).

Founder Klinik Jantung Sehat dr. Santi P. Ramdhani, Sp.JP dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain layanan jantung, ke depan Klinik Jantung Sehat juga akan menghadirkan layanan spesialis mata dan spesialis syaraf.

“Awalnya kami hanya memiliki layanan jantung, namun seiring waktu terus berkembang, kemudian ada penyakit dalam, disusul penyakit syaraf dan mata. Saat ini, database pasien kami tidak hanya dari wilayah NTB, namun juga sudah merambah dari NTT. Semoga niat baik ini menjadi mimpi besar bagi Klinik Jantung Sehat agar dapat mengepakkan sayapnya, tidak hanya di Bima tetapi juga di daerah lain,” ungkapnya.

Aji Man Sapaan akrab Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kehadiran Klinik Jantung Sehat di Kota Bima.

“Saya secara pribadi dan mewakili Pemerintah Kota Bima memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas launching-nya Klinik Jantung Sehat. Inilah wujud nyata kolaborasi antara sektor swasta dan Pemerintah Kota dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Aji Man menambahkan, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyumbang kasus penyakit terbanyak di Indonesia, termasuk di Kota Bima.

Lanjutnya bahwa Dengan hadirnya Klinik Jantung Sehat tentu sangat membantu masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu.

“Saya memahami beratnya beban masyarakat kita yang dalam kategori tidak mampu ketika harus berobat keluar daerah. Dengan adanya klinik ini, keresahan itu kini mulai terjawab. Insyaallah saat ini juga pembangunan RSUD kita sedang berlangsung, dan Alhamdulillah Klinik Jantung Sehat telah mengambil langkah awal dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan ucapan selamat atas launching Klinik Jantung Sehat.

“Selamat atas berdirinya Klinik Jantung Sehat. Dukungan apapun yang dibutuhkan, bisa langsung menghadap saya. Sekali lagi, selamat atas launching ini. Semoga dengan niat baik founder dan seluruh jajaran, Klinik Jantung Sehat dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih baik,” tutupnya. (****/Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, SH menghadiri kegiatan Imtaq Pemerintah Kota Bima yang digelar di Masjid Agung Al Muwahiddin Kota Bima, Jumat (3/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Aba Feri sapaan akrab Wakil Wali Kota Bima menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program unggulan Pemerintah Kota Bima, yakni Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri).

Menurutnya, gerakan ini telah membawa dampak positif yang nyata dalam perubahan wajah Kota Bima.

“Sudah terlalu lama kita melihat sampah berserakan di sudut kota. Namun, dengan tekad kebersamaan melalui gerakan Kita BISA, sedikit demi sedikit wajah kota mulai nampak indah, bersih, dan tertib, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang lalai,” ungkapnya.

Di hadapan jajaran ASN dan jamaah, Feri Sofyan juga menyoroti sejumlah kejadian yang dinilainya merugikan kota, seperti penebangan pohon liar dan pencurian kabel.

Ia berharap kesadaran bersama dapat terus ditingkatkan sehingga lingkungan Kota Bima tetap terjaga dengan baik.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan bahwa kegiatan Imtaq bukan hanya rutinitas seremonial, melainkan menjadi wadah introspeksi diri untuk meningkatkan kualitas iman dan tanggung jawab, khususnya bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.

“Jabatan hanya bersifat dunia. Namun ada pertanggungjawaban lebih lanjut yang akan kita hadapi kelak di akhirat,” pesannya.

Di akhir sambutannya, Feri Sofyan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus mengoptimalkan program Kita BISA demi mewujudkan visi dan misi pembangunan kota.

“Semoga kegiatan Imtaq ini memberikan motivasi dan kekuatan spiritual, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk masyarakat Kota Bima,” pungkasnya. (**//Kominfo)