Author: BimaNtika

Bimantika.net

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur, M.Pd di Pilkada 2015 tidak terlalu dikenal luas oleh Masyarakat, beliau adalah sosok yang bertugas sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN,red).
Babe Sapaan akrabnya di tahun 2015 silan Balik kampung dan ikut Pilkada berpasangan dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP,red). Dewi Fortuna pun berpihak pada dirinya bersama IDP Dahlan meraih Suara Terbanyak di Pilkada kala itu. Ya itulah rezeki anak desa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Mengarungi hidup dgn sang isteri yang sabar layaknya perempuan Desa yang terjaga. Isteri mengabdi sebagai guru.
Menjabat sebagai Wakil Bupati 2015-2020 menjadikan sosok Babe tetap seperti sosok semula yang selalu luwes sama siapapun. Kesederhanaan dalam tutur kata pun menjadikan Babe terkesan di mata masyarakat kabupaten bima.

Kini di penghujung 2019, ada banyak desakan untuk dirinya agar maju sebagai Calon Bupati Bima 2020-2025. Sebagai Wakil Bupati yang taat azas, dirinya pada Bimantika.net selalu katakan bahwa dirinya akan menyelesaika tugas tugasnya sebagai Wakil Bupati sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Sama sekali tidak ada isyarat untuk pisah sama IDP. Ditanya soal Apakah Babe Ingin Maju Sebagai Calon Bupati ? Dengan senyuman khasnya Babe katakan bahwa kita jalani dulu apa yang menjadi kewajiban kita menyelesaikan tugas tugas kenegaraan sebagai Wakil Bupati. Lagi lagi Babe tidak respon atas keinginan sebagian masyarakat Kabupaten Bima.
Saat ditemui dikediaman Dinasnya, Babe pun tidak terlalu memberikan gambaran maupu gestur untuk maju merebut EA 1, namun bahasa tubuh Babe sepertinya “masih mesra” sama IDP.
BABE akhir akhir ini lebih eksplore dirinya ditengah tengah masyarakat, namun jarang juga terekspose lewat pemberitaan khususnya di bagian Humas Pemkab Bima. Bahkan media Cetak dan online pun jarang memberitakan kemesraan Babe dengan rakyat.
(//tim/ym)

Bimantika.net
Angota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos pada hari minggu (18/8/2019) pada wartawan Bimantika.net membeberkan bahwa
pajak penerangan jalan (ppj) sepuluh Porsen yang ditarik Pemda Secara on line dari pelanggan atas kerja sama dengan Persero PT. PLN Cabang Bima di duga kuat sebagai lumbung korupsi. Kuat dugaan itu karena sampai detik ini Pemkab Bima enggan memberikan ke komisi ll nota kesepahaman atau memorandum of Understanding (MoU,red) yang sudah dua kali ditandatangani oleh Pemkab Bima dan PT. PLN Cabang Bima.
“Kerja sama tersebut Diperkuat dengan MoU Kedua Antara PLN cabang Bima Dan pemkab namun Hingga hari ini saya atas Nama pimpinan komisi dua mendesak Pemda agar menyerahkan dokumen MOU Nya tidak juga di serahkan” Demikian Ungkap Politisi Nasdem ini.

Lanjutnya bahwa,
Dasar permintaan tersebut Karena Aliran Dana PPJ Harus Terus ditelusuri Karena sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun dinilai Belum sebanding dengan jumlah pelanggan yang Ada di seluruh desa di Kabupaten Bima, Karena setiap bulan pemasangan meteran Terus bertambah Belum lagi kekuatan daya Dan KWH Oleh masyarakat Dan pengusaha Terus dinaikan.

“artinya Kalau kerja sama ini mengacu pada MoU sejak adanya kerja sama ini maka Dugaan sy besar kemungkinan ada pungutan liar Dari pelanggan di luar MoU yg ada” Demikian ungkap Edy Muhlis.
Masih menurut Edy Muhlis bahwa
dalam sumbangan untuk PAD setiap tahun Sangat tidak seimbang antara pemasukan dengan besaran penyetoran di kas daerah, “untuk diketahui bahwa pada tahun 2016 Pemda Hanya bisa setor PAD khusus ppj ini hanya berkisar 2 Milyar saja, setelah komisi ll memberikan penekanan kepada Bagian Umum Dan BPKAD tahun Berikutnya sebesar 4 milyar, dan sampai tahun 2019 besarnya sangat signifikan, namun ini masih perlu keterbukaan pemkab bima dalam hal pengelolaannya di kemanakan” ujar Edy Muhlis mengakhiri komentarnya.
(//tim//ym//arif)

Bima, BimaNtika.Net -Berdasarkan Informasi akan adanya aksi demonstrasi terhadap Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada hari senin tanggal 19 agustus 2019 tersebut di peroleh dari Koordinator lapangan massa aksi (Korlap), Demikian yang disampaikan oleh Qaidul Ilfani Saat dikonfirmasi Media Online BimaNtika.Net pada hari minggu 18 Agustus ditempat kediamannya sekitar pukul jam 01:15 Siang.

Qaidul Ilfani menjelaskan saat dikonfirmasi Media ini dengan melalui Aliansi Pemuda Peduli Desa,Hipmah, Fkmd-bm dan Hima mpb, hendak melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut permasalahan tersebut dalam rangka melakukan kegiatan aksi demonstrasi besok”,jelasnya.

Kata Dirinya ,aksi akan digelar di depan kantor desa dena dan aksi terakhir didepan kantor camat madapangga seperti surat pemberitahuan kepada Polsek Madapangga dan Surat pemberitahuan adanya kegiatan aksi demonstrasi disampaikan kepada Kapolres Bima cq. Kasat Intelkam Polres Bima Panda Serta dibuatkan pernyataan tentang kegiatan aksi yang akan digelar tersebut,”Terang.

“Sehubungan dengan adanya tuntutan yang akan diajukan kepada pemerintah desa dena tersebut yakni menuntut Transparansi Dana tahun 2018 -2019, Menuntut keterbukaan Anggaran Pagrisasi Rumah Warga, Serta Menuntut Kepada Pemerintah Desa Dena Hentikan Tumpang Tindi terhadap RT. 21 Desa Dena.,”tuntutannya.

Lebih lanjut saat dikonfirmasi oleh Media ini Kapolsek Madapangga IPDA Rusdin Melalui BRIPKA Heri Yanto Bhabinkamtibmas Desa Dena membenarkan surat pemberitahuan aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Desa, Hipmah, Fkmd-bm dan Hima mpb perihal menggelar aksi Demo di depan kantor desa dena dan aksi terakhir di kantor camat madapangga”terangnya.

Qaidul Ilfani

Bimantika.net

Upacara HUT RI di Halaman Kantor Bupati Bima, terlihat pesertanya kocar kacir. ini adalah sikap yang tidak baik sedang diperlihatkan oleh sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bima.
Salah seorang Aktivis Senior, Delian Lubis pada Bimantika.net menyebutkan bahwa ASN lingkup Pemkab Bima sama sekali tidak menghargai perjuangan para leluhur bangsa yang dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Mental aparat ASN Lingkup Pemkab Bima sangat sembrono, sehingga terlihat kocar kacir saat upacara HUT 17 Agustus” katanya.
Mestinya sebagai aparatur Negara memperlihatkan sikap loyalnya sama Bangsa dan Negara denga mengikuti Upacara HUT RI dengan Khidmat, bukan sebaliknya memperlihatkan sikap sikap yang tidak pantas serta tidak layak di pertontonkan pada publik.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri semestinya melakukan tindakan penertiban pada aparatur negara yang berbuat tidak senonoh. “Tindakan ASN tersebut adalah tindakan ceroboh yang menggambarkan betapa Mental Aparatur Negara tidak mencintai Negeri ini” ungkap Lubis.
Kedepan Lubis mengharapkan aparatur lingkup Pemkab bima evaluasi diri atas kejadian yang tidak layak tersebut karena mereka adalah para punggawa yang menjalankan regulasi di republik ini. (Tim)

Bimantika.net
Usai lakukan kegiatan kenegaraan yakni Upacara HUT 17 Agustus, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd pada hari sabtu (17/8/2019) langsung menjenguk keluarga besar Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang sedang berbaring kesakitan ditempat tidurnya. Babe sapaan Akrab Wakil Bupati Bima melakukannya dengan hati tulus yang paling dalam tanpa dibarengi dengan pencitraan. Aksi spontan Babe ini tentu menjadikan bahagia tersendiri bagi keluarga penderita yang tidak menyangka kalau pemimpin mereka hadir dalam kondisi seperti itu. “Ini adalah kegembiraan yang sangat mendalam yang kami rasakan disaat kami seperti ini pemerintah hadir ditengah tengah kami” ujar salah satu keluarga yang dijenguk oleh Babe.
Babe memiliki kepekaan sosial tinggi sehingga rakyat menganggap bahwa babe adalah sosok yang sangat melekat erat dengan rakyat.
Kepedulian seperti inilah yang dikehendaki oleh masyarakat karna pemerintah ada dalam kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan para pemimpinnya.

“Babe itu adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sungguh sangat luar biasa sehingga dalam aktifitasnya selalu ingin bersama rakyanya” penggalan kalimat itu tentunya tertuju ke babe sebagai sosok pemimpin yang memahami sepenuhnya akan penderitaan rakyat arus bawah.
Momentum 17 Agustus dijadikan oleh Babe sebagai bentuk pengabdiannya pada rakyat sehingga dirinyapun meluangkan waktunya untuk bersama warga masyarakat.
Mestinya ini patut menjadi sebuah contoh bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat bukan sebaliknya.
Delian Lubis menyebut bahwa ada diskriminasi Humas Pemkab Bima dalam menjalankan tugas pemerintahan Kabupaten Bima, menurutnya Humas hanya bekerja untuk Bupati saja.
“Andaikan Bupati yang jalan mejenguk rakyat pasti crew Humas dengan perangkatnya langsung memvidiokan sekaligus membuat release, tapi pak wakil turun jenguk rakyat tidak ada satupun crew humas yang melakukan peliputan secara resmi” demikian ungkap Lubis.( //arif)

Bimantika.net
Anggota DPRD Kqbupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos menyebut bahwa Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP,red) tidak mampu menahan laju anjloknya sejumlag harga komoditi andalan lokal Bima seperti Bawang dan garam.
Dirinya menyebut bahwa bawang merah dan garam adalah potensi utama kabupaten bima. sayangnya, kedua komoditi potensial ini belum disentuh secara serius oleh pemkab bima dengan kebijakan yang intergrade sytem, sehingga dari tahun ketahun seolah jalan ditempat dn tdk signifikan memberi kontribusi bagi daerah. baik dalam peningkatan kesejahteraan warga maupun PAD daerah. padahal. PDRB KAB BIMA akan naik 300% ketika panen bawang merah. demikian juga garam. sebagai daerah dgn potensi garam rakyat yang dahsat. penyerapan garam bagi konsumsi warga kab bima harusnya keningkat dn sesuai standar kinsumsi garam yg sesuai standar nasional. anehnya. warga kabupaten bima yg terpenuhi kebutuhan asupan garamnya hanya 27%.

atas kondisi tersebut. krue bimantika mencoba meminta tanggapan salah satu DPRD Kabupaten Bima. EDY MUHLIS, S.SOS. politisi Partai Nasdem ini menyebut, kegagalan IDP DAHLAN yg paling nyata adalah bisa dilihat dari kebijakanya pada dua komidi utama tersebut. ini masalah serius. dan anehnya. ini luput dari perhatian putra putri daerah. dn seakan membiarkan kegagalan tersebut menjadi hal yang wajar. lebih lebih kaum intelektual.
“yang mencuat dipermukaan malah perdebatan yang tidak substansi baik di medsos maupun di warung-warung kopi” ujar edy muhlis.

masih menurut edy muhlis. jika kita benar-benar peduli pada daerah kita, semua pihak harus memberikan catatan keras kepada IDP DAHLAN atas kegagalanya mengembangkan 2 komditi utama tersebut sebagai salah satu leading sektor unggulan daerah. “kegagalan itu buruk. dan menjadi ukuran bagi IDP DAHLAN. apakah mereka layak diberi kesempatan lagi. setelah gagal total pada dua komoditi itu” ujarnya sengit.
Diakhir Pernyataannya, Edy Muhlis ungkapkan rasa kekecewaannya yang mendalam pada Pemerintahan IDP Dahlan yang tidak berpihak pada para petani.
“saya pribadi benar2 kecewa melihat dinamika politik di daerah kita. tdk ada lagi yg peduli pada politik membangun daerah. semua berbondong bondong berebut politik kekuasaan. sehingga kita kehilangan esensi perhelatan pilkada 5 tahunan. saya memberi catatan penting untuk ini. bagi semua pihak” tambahnya.
Edy muhlis menghimbau dan berpesan, dimoment pilkada 2020 yg akan datang. semua warga kabupaten bima penting mengingat semua janji politik para politisi. terutama para calon pimpinan daerah. jangan sampai terulang kembali memilih pemimpin yg tdk paham priorita pembangunan berdasarkan potensi daerah. “saya benar2 berharap kedepanya. kita harus benar2 ketat memilih pemimpin. ini demi kemajuan daerah yg kita cintai. jangan salah terus memilih pemimpin karena terpesona dgn pampangan fisiknya. tapi paparan gagasanya yang menjadi pertimbangan utama”ujarnya menambahkan.(//tuktuk//pul)