Author: BimaNtika

Bima Bimantika.net
Dihapusnya item dana kesehatan untuk kaum miskin kabupaten bima oleh pmerintahan kabupaten Bima dinilai adalah langkah mundurnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam membangun dunia kesehatan secara hakiki, Demikian ujar Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos saat di wawancarai di kediamannya BTN Panggi kota bima pada hari kamis (1/8/2019).
Politisi Partai Nasdem ini membeberkan bahwa sekitar tahun 2016, dana kesehatan untuk kaum miskin tersebut tidak ada dalam klausul APBD. “Padahal saat pemerintahan H. Syafru masih ada anggaran itu, tiba-tiba ditahun 2016 anggaran kesehatan untuk kaum miskin tisak muncul dalam klausul APBD, ini menandakan keberpihakan dinda sama sekali tidak ada sama kaum miskin” Demikian Ujar Edy Muhlis.
Mantan Ketua HMI Cabang Bima ini menilai bahwa dengan dihapusnya anggaran kesehatan untuk kaum miskin tersebut maka rakyat miskin yg menggunakan BPJS tidak bisa terbantu secara penuh.
“Ini adalah langkah mundur Bupati IDP dalam Bidang kesehatan untuk masyarakat miskin” ujarnya. (//arif//Tim)

Bima Bimantika.net-

Ikhtiar giat Pemerintah Kabupaten Bima yang ditopang dengan kebersamaan dan kesadaran masyarakat untuk melangkah maju, nampak kian menunjukkan hasil yang membahagiakan serta pengakuan di mata nasional.
Melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2019, Kabupaten Bima tercinta ditetapkan sebagai salah satu dari 62 Kabupaten se- Indonesia yang terentaskan dari ketertinggalan.
Penetapan Keputusan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan 80 Kabupaten entas dari ketertinggalan berselaras dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Evaluasi Pusat dan Tim Pelaksana Daerah.
Hal ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M. Nor tidak pernah berhenti untuk bekerja, menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta yang lebih utama adalah memupuk kebersamaan dan kesadaran Dou Labo Dana untuk terus melangkah maju, tahap demi tahap sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, mengentaskan aspek – aspek ketertinggalan.
Terkait penetapan ini, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan penghargaan dan ungkapan terimakasih mendalam kepada segenap masyarakat Kabupaten Bima serta menitip harapan dan do’a kiranya keberhasilan ini terus merekatkan komitmen kebersamaan dan mewujudkan komitmen dimaksud ke dalam tindakan nyata untuk terus berikhtiar tiada lelah membangun, berkarya dan berpartisipasi aktif dalam setiap debut pembangunan secara berkelanjutan.
Demikian pula kepada segenap aparatur dan perangkat daerah, Bupati Bima menyampaikan ungkapan terimakasih atas dukungan dalam penyelenggaraan tugas melalui inovasi program dan regulasi yang representative sehingga ikhtiar mengentaskan Dou Labo Dana Mbojo Kabupaten Bima tercinta dari keteringgalan terus menunjukkan hasil yang membahagiakan. “Keberhasilan ini merupakan kristalisasi dari kerja keras dan do’a tulus kita semua; baik Eksekutif maupun Legislatif serta yang paling utama adalah komitment dan kesadaran moral Dou Labo Dana untuk keluar dari ketertinggalan. untuk itu, saya menyampaikan ucapan terimakasih mendalam. Upaya-upaya yang kita lakukan ini, tentu masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan sehingga pada masa selanjutnya secara nyata memberi dampak kemajuan dan kederajadan bagi Dou Labo Dana. terima kasih atas peran semua pihak, baik perangkat daerah (Dinas Teknis) yang sudah bekerja maksimal, instansi/lembaga vertikal, dunia usaha, masyarakat dan lembaga masyarakat, rekan – rekan pers dan semua pihak ” ungkap Umi Dinda. (Zen Human Pemkab)

Bima Bimantika.net

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menerima kedatangan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Ir. H. Azhar, MM bersama rombongan dalam rangka bersilaturahmi. Kedatangan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB tersebut diterima di pendopo Bupati Bima pada hari Rabu Sore ( 31/7).
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Ir. H. Azhar, MM menyampaikan bahwa maksud kedatangan kami ini selain bersilaturahmi dengan Bupati Bima juga dalam rangka membahas terkait dengan pembangunan insfrastruktur di Kabupaten Bima sekaligus pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan oleh Bupati Bima dengan Gubernur NTB di Kantor Gubernur Beberapa waktu yang lalu.
Selain itu dengan adanya pertamuan seperti ini, pada prinsipnya Gubernur NTB dan kami selaku kepala Dinas PUPR Provinsi NTB akan mendukung sepenuhnya terkait dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bima terutama jalan milik pemerintah Provinsi yang ada di Kabupaten Bima, dimana infastruktur sarana dan prasarana jalan tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi pada tahun 2020 sehingga infastruktur sarana dan prasarana jalan akan dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarkat kabupaten Bima dan ini merupakan komitmen Bapak Gubernur NTB terkait pengerjaan penyelesaian pembangunan sarana jalan secara bertahap.
Sementara itu Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan apresasi kami kepada bapak Gubernur NTB yang akan memperbaiki sarana dan prasarana jalan milik pemerintah Provinsi NTB yang ada di Kabupaten Bima, hal ini dikarenakan infastuktur saran dan prasarana jalan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh warga masyarakat .
Dengan diperbaikinya infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana jalan ini nantinya warga masyarakat dapat menikmati dan mengangkut hasil usaha dengan begitu cepat, karena infrasturktur jalan sangat diperlukan bagi warga masyarakat.
Bupati berharap semoga dengan adanya silaturahmi dan pertemuan seperti ini kedepannya infrastruktur sarana dan prasarana jalan dapat cepat direalisasikan mengingat masyarakat sekarang sangat mendampakan perbaikan sarana dan prasarana jalan milik pemerintah Provinsi NTB yang ada di Kabupaten Bima (humas Kabupaten bima)

Bima Bimantika.net
Salah seorang tokoh Pemuda Wilayah Kae, Irwan, SH pada Bimantika.net rabu (31/7/2019) menyatakan bahwa Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE (IDP.red) gagal membangun Bima secara utuh dan menyeluruh. Bahkan Kader Partai Demokrat Kabupaten Bima ini membuat postingan dalam akun facebook pribadinya.
Berikut Akun Facebook Pribadi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima ini.
Terbentuknya kota Bima dan kabupaten Bima sudah berjalan puluhan tahun lamanya, mulai dari rezim nya pemerintahan H. Zainul Arifin, Ferry Zulkarnaen, H. Syafruddin. Dan Hj indah Damayanti purtri. Sampai dengan hari ini masih menyisakan sejumlah persolan pelayan publik yang tidak memadai, dan terkesan sulit yg di rasakan langsung oleh masyarakat kabupaten Bima sampai saat ini, semenjak pisahnya pemerintahan kota Bima Dan kabupaten Bima, dampak dan kesulitan betul betul berimbas pada kita masyarakat dan rakyat yang berada di wilayah kabupaten. Baik secara ekonomi sosial lebih lebih di sisi pelayanan pemerintah terhadap kepentingan dan kebutuhan hidup sehari hari,

Rentan waktu yang cukup lama ini, bukan lagi alasan buat pemerintah sekarang utk mencari cari alasan untuk tidak lagi menjawab atas kebutuhan masyarakat akan maksimal nya pelayanan pemerintah baik yg menyangkut fisik maupun non fisik.

Salah satu contoh lemahnya pemerintah saat ini, belum mampu nya memindahkan seluruh kantor kantor dinas yg ada, seperti BPMDes dinas Pertanian, Bappeda. dll. Sehingga berimbas dan berpengaruh terhadap maksimalnya pelayanan oleh dinas dinas yg sudah duluan di pindahkan, karena bagaimanapun, antara dinas yg satu dan yg lain ada keterkaitan.

Di sisi lain yg membuat Ambu rasulnya pelayanan pemerintah daerah sekarang yg ada di desa dadibou, kecamatan woha, adalah tidak adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, baik penataan jalan dan areal utk pembangunan tempat penjualan bahan makanan yg akan melayani pegawai yg ada dan bekerja, dan megahnya kantor pemerintah yg ada tdk di dukung oleh lingkungan desa desa yg ada di sekitar kantor pemerintah kabupaten Bima, masih kumuh dan tidak tertata.

Alih alih kita sekarang, sebentar LG akan masuk pada tahun pemilihan bupati dan wakil Bupati, sementara persoalan demi persoalan yg masih menyisakan penderitaan utk kita semua, sangat tdk relevan, jikalah kt masuk utk membahas persoalan pilihan untuk saat ini,sekarang yg di butuhkan utk mengawal jalannya program yang dilakukan oleh pemerintah, belum saatnya BG kita utk saling Berkampanye, melanjutkan atau ganti bupati dan wakil Bupati.

Tugas kita sebagai masyarakat saat ini, menurut saya pribadi, mari kita kawal pemerintah yg berkuasa sekarang, supaya bisa memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kabupaten Bima saat ini. Baik yg berupa visi misi maupun kontrak politik sesaat pada masa jalan blusukan dari lorong lorong pada masa kampanye. Yg sampai saat ini masih di tagih oleh masyarakat di berbagai wilayah dan pelosok desa.

Belum LG pada setiap kegiatan hari besar negara, seakan akan ibu kota kecamatan woha sudah menjadi langganan kemacetan lalulintas, di setiap tahun. Hal inilah yang mesti menjadi rujukan kita bersama utk mengharuskan keterlibatan kita masyarakat, utk mengingat kan pemerintah yg berkuasa saat ini, lebih lebih kepada dinas terkait yg berwenang sebagai perencana dan penataan pembangunan daerah dalam hal ini, BAPPEDA, PERKIM dan PU. di tangan dan kepala merekalah yg menentukan maju dan mundur nya pembangunan daerah dan masyarakat kabupaten Bima, di bawah perintah kepala daerah dan wakilnya. BUPATI dan WAKIL BUPATI.

Merujuk dari persoalan daerah kita saat ini, kabupaten Bima, masih banyak yg harus di benahi dan lakukan oleh kepala daerah dan pembantu Nya, Tampa kita sadari kita selama kurun waktu pemisahan kota Bima dan kabupaten Bima, masyarakat kabupaten Bima yg sangat merasakan dampak dari lamanya proses perpindahan tsb. Masyarakat kabupaten Bima yg di rugikan secara ekonomi. (Tim)