BimaNtika, Author at BimaNtika

February 20, 2020February 20, 2020

Bupati Kunker Di Soromandi Bantu Masjid dan Musholla, Rakyat Berterimakasih

Bimantika.net
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE atau yang disapa IDP memiliki tingkat kepedulian yang tinggi pada aspek sosial keagamaan.
IDP pada Momentum Kunjungan Kerja (Kunker) di Kecamatan Soromandi tersebut menegaskan bahwa dirinya memberikan bantuan terhadap pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Bima bukan karena ada kepentingan politik, namun murni atas dasar keprihatinan dan perhatian terhadap kenyamanan jamaah Masjid, supaya tetap khusyu dalam menjalankan ibadah pada allah SWT.
“Hal itulah yang mendasari pribadi sayai untuk tetap memberikan bantuan materi dan dukungan terhadap pembangunan Masjid dan Mushola di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Soromandi ini” Ujar IDP yang langsung di sambut Yel Yel Lanjutkan.
Masih menurut IDP bahwa sesungguhnya Bantuan untuk Masjid dan Mushola selama ini, murni perhatian sebagai pribadi manusia yang beriman, supaya jamaah dan masyarakat tetap khusu melaksanakan ibadah, bukan karena ada Pilkada tahun 2020.
IDP juga mengimbau kepada masyarakat khususnya Kecamatan Soromandi dan Kabupaten Bima secara menyeluruh, agar tidak mempolitisasi pemberian bantuan secara pribadi untuk Masjid dan Musholla karena itu adalah ranah pribadi masing masing manusia yang beral baik untuk Agama dan Tuhannya, serta itu adalab urusan pribadi dan Allah secara langsung bukan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
“Pribadi saya tidak pernah mengkaitkan pemberian bantuan Masjid dan Mushollah dengan hajatan Pilkada, saya masih menjabat sebagai Bupati Bima dan saya akan fokus bekerja untuk masyarakat, soal Pilkada itu urusan nanti,” ungkap IDP.
Dirinya juga memberikan warning pada perangkt Pemerintah Desa dan pengurus Masjid, supaya mempriotitaskan rumah ibadah yang perlu diperhatikan, sebab tidak semua rumah ibadah di satu Desa bisa dibantu secara keseluruhan.
“Dalam satu Desa itu, harus ada Masjid yang diprioritaskan oleh Pemerintah Desa, jangan semuanya, namun Pengurus Masjid dan Pemerintah Desa harus ada persediaan dana berapa pun jumlahnya,” kata IDP
Diakhir sambutannya IDP menyebutkan banhwa yang bisa memperbaiki desa masing-masing itu adalah masyarakat yang ada di Desa itu sendiei bukan orang lain,
“Saya sebagai Bupati hadir untuk menyerap aspirasi, jadi harus disampaikan secara maksimal sesuai tingkat kebutuhan,” Demikian harap IDP (BNN_02)

February 20, 2020February 20, 2020

Ketua DPC PAN Woha Sebut Pasca Ady Mahyudi Niat Calon Wakil Bupati, Kader PAN Kecewa

Bimantika.net
Ketua DPC PAN Kecamatan Woha, Fahrir H. M. Nor, S. Sos pada Bimantika.net di kediamannya Desa Talabiu kecamatan woha Kabupaten Bima mengungkapkan setelah Kader Terbaik PAN yang kini sebagai Anggota DPRD Propinsi NTB, Ady Mahyudi punya niat Calon Wakil Bupati Bima dan sosialisasi dengan H. Syafru sebagai pasanganya calon bupati bima, sebahagian besar Kader dan Simpatisan PAN merasa kecewa, pasalnya berdasarkan hasil pantauan dirinya di beberapa kader dan simpatisan maupun timnya Aba Ady yang berada di beberapa wilayah kabupaten Bima yang sudah berjuang mendukung dan memilih Aba Ady pada saat pileg 2019 kemarin.
“mereka mengungkapkan rasa kekecewaan dan tidak sepakat mereka sama aba Ady pasca beliau /Aba Ady sosialisasi diri sebagai bakal calon wakil bupati” demikian ungkap Fahrir sast kopi bareng dikediamannya pada Bimantika.net (20/2/2020). Lanjut Fahrir, Sementara Harapan besar mereka sama aba Ady sebagai wakil Rakyat Dapil 6 yang sudah mereka usung dan baru berusia seumur jagung belum ada Hasilnya untuk masyarakat.
Sebagai kader dan simpatisan Fahrir sangat berharap kalau legitimasi dan amanat itu di selesaikan sebagaimana mestinya demi.menjawap apa yang menjadi harapan kita bersama.. “jangan sampai keputusan beliau ini akan menjadi bom waktu buat Aba Ady dan munculnya opini negatif atau Krisis kepercayaan masyarakat nantinya terhadap beliau sendiri ke depannya”Demikian Ungkap Fahrir (BNN_01)

February 20, 2020February 20, 2020

Ketua DPC PAN Woha Sarankan H. Syafru_Ady Istrahat Di Pilkada 2020

Bimantika.net
Jelang Pilkada Kabupaten Bima yang dihelat akhir tahun 2020 ini, banyak suara suara arus bawah yang menghendaki agar sosok H. Syafruddin H.M.Nur dan Ady Mahyudi yang saat ini sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima agar istrahat saja. Salah satu yang memberikan masukan dan usulan itu adalah Fahrir H. M. Nor, S. Sos yang juga saat ini sebagai Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Woha Saat di wawancara Bimantika.net Pada Hari Kamis, (20/2/2020), Tetta Putra Sapaan akrab nya menyebutkan sebaiknya H. Syafru dan Ady Mahyudi istirahat dulu dalam kontestasi Pilkada 2020. Alasannya menurut Tetta Putra bahwa Ady Mahyudi saat kampanye Caleg DPRD Propinsi 2019 lalu banyak janji janji politik yang wajib ditunaikannya karena kebetadaannya saat ini sebagai Anggota Dewan Propinsi tentu janji janji itu akan kembali di tagih oleh konstituenya.
“Bang Ady Mahyudi harus mempertimbngkannya, karena beliau memiliki janji janji politik saat kampanye Pemilu 2019 silam, saya khawatirnya rakyat arus bawah menagih janji itu karena biar bagaimanapun Aba Ady adalah figur Anggota Dewan Ptopinsi yang memiliki konstituen secara resmi” demikian ungkap Tetta Putra.
Lanjutnya, bahwa dirinya memberikan masukan ini semata mata karena merasa cinta pada Syafru_Ady saja. Disisi lainnya sebagai Kader PAN tentu dirinnya selaku Ketua Kecamatan memandang bahwa Syafru_Ady masih sulit untuk menumbangkan posisi Calon Petahana. “Sebaiknya DPD PAN Kabupaten Bima lihai dalam melihat peluang pemenangan sehingga PAN lebih maju kedepannya” Tegas Tetta Putra. (BNN_01)

February 19, 2020February 19, 2020

Walikota Bima Punya Terobosan Brilian Bangun Kota Bima

Bimantika.net
Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE memastikan akselarasi pembangunan di Kota Bima digenjot melalui berbagai program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
perbaikan di berbagai sektor dilakukan di tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini dikatakan HML sapaan akrab Walikots saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2021 di Aula Kantor Pemkot (18/2/ 2020).
Kata HML, penyusunan RKPD Tahun 2021 ini telah disesuaikan dengan penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan penyesuaian tersebut akhirnya dirumuskan bahwa Arah Kebijakan dan Program untuk Tahun 2021.
“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Layanan Publik,” katanya.
Dari arah kebijakan tersebut, lanjutnya, maka ada 4 Sasaran Prioritas 2021, yaitu, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Penuntasan kekumuhan, Peningkatan layanan kesehatan, Reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik, dan smart city.
Untuk sasaran Pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sektor atau program pendukung mencakup program bantuan ekonomi, beasiswa bagi masyarakat miskin, perlindungan dan jaminan bagi lansia dan penyandang disabilitas, pembangunan BLK, serta pertanian terintegras
Selanjutnya, untuk sasaran Penuntasan kekumuhan, sektor atau program pendukung mencakup perumahan dan kawasan permukiman, sanitasi, air bersih, dan lingkungan hidup. Untuk sasaran prioritas ketiga yakni Peningkatan layanan kesehatan, sektor atau program pendukung mencakup program penguatan RSUD sebagai pusat rumah sakit rujukan, penanganan stunting, pangan lestari, revitalisasi Posyandu.
Dan terakhir, Untuk sasaran Reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik, dan smart city, sektor atau program pendukung mencakup program penyediaan sarpras sayap kantor Walikota, penerapan e-Planning, pemenuhan SPM, peningkatan layanan mobile kependudukan, peningkatan pengelolaan pengaduan dan IKM, Rumah Aspirasi, Zona Integritas/WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani).
“Sementara 2 sektor pengungkit pada pembangunan tahun 2021 adalah Optimalisasi dana kelurahan dan Penguatan destinasi pariwisata,” tandasnya.
Untuk ditahun 2020 ini, sambungnya, akan ada sejumlah pembangunan yang dilaksanakan diantaranya pembangunan Masjid Raya Al-Muwahiddin dengan anggaran sebesar Rp20 miliar, penataan lapangan pahlawan Raba, penataan kawasan wisata pantai Kolo, pembangunan perpustakaan Daerah Kota Bima, pengembangan commad center, pemasangan lampu hias di tiga titik (Lawata, jembatan Padolo, dan di jembatan Kodo), pembangunan PKM Mpunda, dan pengembangan kawasan Ratu Raga Mantika (Raba Dompu Barat, Rabangodu Utara dan Rontu) melalui KOTAKU (BNN_02)

February 19, 2020February 19, 2020

Diduga, “Gertak Sambal” DPD Hanura Cabut Dukungan Ke IDP, Bentuk “Operasi Pemerasan”

Bimantika.net
Pernyataan Ketua DPD Hanura NTB yang mencabut rekomendasi DPC kepada IDP bukan saja cacat logika tapi juga hoax yang menjadi racun wacana publik media maistrem. Demikian ungkap Abdul Heris, SH Ketua OKK DPC Partai Hanura Kabupaten Bima.
Lanjutnya, otoritas rekomendasi politik mengusung nama Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten maupun Kota adalah domain DPC. Posisi DPC Hanura sudah tepat secara politik dan manajemen hirarki partai merekomendasikan nama IDP.

Ketua DPD NTB Hanura tidak punya otoritas mengintervensi apalagi membatalkan rekomendasi DPC. Posisi DPD Hanura NTB hanya mensupervisi dan memonitoring lalu lintas aktivitas DPC guna menjamin keberlangsungan mekanisme politik yang sehat dalam partai.

Sementara, Ketua DPD Hanura NTB mengklaim Herman Edison sebagai kader Hanura. Suatu bentuk klaim yang sangat memalukan dan karena itu Herman Edison bukan kader partai Hanura.

Manuver politik ketua DPD Hanura yang mengekspos pencabutan rekomendasi DPC Hanura yang mengusung IDP adalah taktik lain menggertak IDP agar mengeluarkan dana. IDP jauh lebih sehat dan cerdas menolak dijadikan sebagai lumbung pemerasan atas nama Pilkada.

Pun dengan Ketua DPD Hanura NTB melibatkan nama Herman Edison sebagai peran pengganti dagelan Ketua DPD Haruna adalah manuver lain untuk menarik dana dengan pintu yang bercabang. Trik politik seperti ini sudah usang dan ketinggalan zaman.

Penggembosan atas pencalonan IDP oleh DPD Haruna NTB adalah sebuah isyarat dan indikasi kuat melibatkan orang yang berkuasa selevel Gubernur. Mereka merancang agenda demikian lama hendak menyelundupkan calon Wakil berpasangan dengan IDP.

Mereka gagal berpasangan dgn IDP lalu membuat letusan politik yang seolah berbahaya bagi IDP, padahal mereka sedang membakar tubuhnya sendiri dengan korek api dari tangan mereka sendiri.

Ketua DPD Hanura NTB menanyakan konstribusi IDP terhadap partai Hanura semakin memperjelas kebutaan Karena ketua DPD org baru Hanura. IDP tidak dalam posisi memenuhi hasrat pribadi orang tetapi terlibat aktif memberikan kontribusi ril terhadap partai Hanura. (BNN_01)

February 19, 2020February 19, 2020

Heris Tegaskan, IDP Tidak Di Rekomendasi, Hanura Bubar di Kabupaten Bima

Bimantika.net
Ketua Tim Pilkada kabupaten Bima Bima,sekaligus Ketua OKK DPC Partai Hanura Kabupaten Bima, Abd. Heris, SH alias Heris Ompu Kapa’a menyampaikan bahwa sesungguhnya Kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi ada di DPP Hanura. Dirinya mengharapkan pada Ketua DPD Hanura Propinsi NTB tidak membuat Gaduh di Pilkada Kabupaten Bima dan dirinya berpesan pada Ketua DPD Hanura NTB tidak berbicara subyektif yang menganulir hasil penjaringan dari bawah.
“Apa Gunanya saya sebagai Ketua Tim Penjaringan Pilkada kalau masukan dan proses awal yang kami lakukan tidak di Indahkan” ungkap Heris penuh tanda tanya.

Sebagai Ketua Tim Penjaringan di DPC, Heris dengan tegas katakan berdasarkan hasil analisa lapangan DPC memberikan dukungan total kepada Calon Bupati Bima Petahana Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE (IDP).
Lebih Jauh Heris menguraikan bahwa menggertak IDP oleh DPD Hanura sama dengan melukai partai Hanura di tingkat DPC Kita akan melakukan langkah seribu diluar jangkauan DPD. “Lihat saja nanti langkah yang dilakukan DPC karna saya yang paling bertanggung jawan sebagai Ketua Tim Penjaringan tingkat DPC” ungkap Heris.
Diakhir wawancaranya Heris Ompu Kapa’a pun mengeluarkan pernyataan sekiranya Hanura tidak merekomendasikan IDP maka dirinya selaku Ketua OKK DPC Hanura Akan bubarkan Partai Hanura.Kabupaten Bima “Lihat saja aksi selanjutnya, Kalau IDP tidak di rekomendasikan sebagai Calon Bupati maka kami bubarkan Partai Hanura, karena pertimbangan Hanura selama ini punya sejarah harmonis dengan Calon Petahana IDP” demikian Ungkap Heris. (BNN_01)

February 18, 2020February 18, 2020

SEKNAS FITRA, SOLUD, BINA INSAN CENDEKIA, FGII DAN PESERTA SEPAKAT KAWAL ANGGARAN NEGARA

Bimantika.net_Perkumpulan Solidaritas untuk demokrasi (SOLUD), dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, yang didukung Sekretariat Nasional Forum untuk Transparani Anggaran (SEKNAS-FITRA) menggelar Budget Resources Centre (BRC) selama dua hari di kampus STKIP Tamsis yakni sabtu & minggu 15-16 februari 2020.
Dari kegiatan ini para peserta sekolah anggaran menyepakati penguatan peran mengawal proses perencanaan dan implementasi anggaran mulai dari tingkat desa, sekolah hingga daerah. Para peserta sekolah anggaran , mentor dari perkumpulan SOLUD dan SEKNAS FITRA menyepakati beberapa poin yang menjadi isu dan atensi bersama sebagai peserta.

Sekolah anggaran ( budget resources centre) yang didukung Ford Foundation with Bina Insan Cendekia Bima diikuti berbagai unsur seperti Pemda, Anggota DPRD, Pengurus Parpol, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, BPD, NGO/LSM, Pers, Mahasiswa dan Umum. Perkumpulan SOLUD, Seknas Fitra dan juga STKIP Tamsis memandang penting menyediakan ruang bagi para pegiat advokasi anggaran di daerah yaitu lewat sekolah anggaran (BRC).
Sekjend SEKNAS FITRA Akhmad Misbah Hasan, mengatakan korupsi mulai terjadi dari tahap perencanaan mulai dari musrenbangdes, musrenbangcam hingga musrenbangda untuk itu dibutuhkan kemauan politik (political will).
“Lima tahun itu waktu yang cukup untuk membangun sistem dan yang pertama political will, kedua regulasi yang baik. Kata kuncinya adalah political will dan regulasi yang baik,” ujar pemerhati anggaran yang juga pernah membongkar kasus korupsi di DKI bahkan selalu nongkrong di channel mata najwa metro tv. Akhmad Misbah Hasan juga menjelaskan tentang bahaya laten korupsi itu sendiri bahkan beliau mengibaratkan korupsi melebihi aksi separatis dan terorisme negara.
Ahmad Misbah juga menjelaskan kepada peserta Sekolah Anggaran tentang struktur APBD yang terdiri dari tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam komponen pendapatan terdiri dari kelompok pendapatan yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah.

Peserta juga mendapatkan penjelasan tentang kelompok belanja. Yaitu klasifikasi belanja menurut fungsi. Mislanya APBD Kabuapten Bima Rp1,8 triliun. Klasifikasi belanja menurut urusan, klasifikasi belanja menurut organisasi, klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan, klasifikasi belanja menurut jenis belanja.

Dijelaskan, jenis pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sedangkan struktur pendapatan daerah meliputi PAD. Di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Ada beberapa anggaran yang mandatoris untuk kabupaten atau daerah, yakni anggaran kesehatan 20 persen, anggaran pendidikan10 persen dikali dana perimbangan bagi dana DAK. Kemudian yang anggaran mandatoris lain yakni anggaran desa dan dana bagi hasil pajak,” katanya.

Ahmad Misbah juga menjelaskan, tentang sejumlah metode analisis APBD/ APBDesa seperti analisis makro meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus-defisit, analisis trend minimal tiga tahun, analisis serapan anggaran, analisis konsistensi dan kepatuhan, analisis efisiensi dan efektifitas, dan analisis khusus seperti responsif gender dan inklusif.
Pengurus Seknas FITRA, Yenti Nurhidayat mengatakan, monitoring pasrtisipatif diperlukan untuk memastikan proses penyusunan anggaran sesuai alur dan ketentuan. Selain terlibat dalam proses perencanaan seperti Musrembang, yang tak kalah penting proses selanjutnya setelah penyusunan RKPD seperti pembahasan dan penetapan KUA/PPAS, penyusunan RKA-SKPD, pembahasan RAPBD hingga penetapan APBD. Adapun cara menyampaikan advokasi tak harus melalui aksi unjuk rasa. Namun jalan itu ditempuh setelah berbagai proses tidak tercapai.

“Cara-cara mengingatkan ini banyak, misalnya ikut menyampaikan atau diplomasi. Demo adalah cara terakhir. Kalau ada penyelewengan. Kalau salah cari tahu. Dalam pembangunan infrastruktur, biaya berapa, kualitas bagaiamana. Terus kita cari cara mengubah orang lain, mencari banyak informasi dan data,” katanya.

Yenti menjelaskan, melalui kegiatan Sekolah Anggaran, peserta diharapkan menjadi pegiat advokasi anggaran yang kemudian dapat merumuskan peta dan arah gerakan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan anggaran yang bermakna dan tepat sasaran.

Hakekat anggaran negara/ daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat.Anggaran bersumber dari rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. “Mengapa perlu anggaran untuk menjamin eksistensi anggaran. Karena jika negara tidak memiliki anggaran, negara bisa bubar,” katanya.

Ia juga menyebut, setiap bayi baru lahir di Indonesia menanggung utang Rp5-8 juta. Sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus berhati-hati terhadap uang yang bersumber dari hutang.

“Terdapat beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik, di antaranya anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi,alat motivasi dan penilaian kinerja,” katanya.

Berkaitan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus terbuka. Tidak hanya pada tahap perencanaan, melainkan setelah pelaksanaan anggaran. “Selama ini banyak desa yang hanya mengumumkan perencaan anggaran, tapi penggunaannya tidak dibuka,” katanya.

Sementara itu, aktivis Perkumpulan SOLUD, Muamar Khadafi menekankan mahasiswa agar menjaga eksistensi dan sisi kritis. Sebelum menyikapi sebuah persoalan anggaran, mahasiswa harus menguatkan pendapat melalui pengetahuan (knowledge).

Pada kegiatan Sekolah Anggaran, para peserta diberikan tugas menganalisis APBD Kabupaten Bima tahun 2019 dan APBD tahun 2020. Setelah itu, para peserta yang dibagi dalam tiga kelompok mempresentasikan hasil analisisi masing-masing

Salah seorang peserta dari unsur Organisasi Profesi (ORPROF) Federasi Guru Independen Indonesia Kabupaten/Kota Bima, Nukman, S.Pd.,M.Si. mengatakam kegiatan ini sangat positif dan berpendapat perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu kunci yang mempengaruhi proses pembangunan di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan harapan saya agar kegiatan ini punya manfaat dan outcomes seperti setiap alumni sekolah anggaran akan dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pengembangan budget resource centre (BRC) dan alumni dapat dijadikan fasilitator serta para alumni segera action follow up hasil pelatihan dengan mengajak semua komponen elemen masyarakat untuk bahu membahu dan gotong royong samakan persepsi belajar tata kelola anggaran desa, sekolah dan daerah dari alumni ini, pungkas Ketua FGII Bima ini pada Media Bimantika.net (BNN_03).

February 18, 2020February 18, 2020

Heris Sebut Ketua DPD Asal Bunyi, Yang Pasti DPC Hanura Usung Tunggal IDP

Bimantika.net
Ketua Tim Pilkada kabupaten Bima Bima,sekaligus Ketua OKK DPC Partai Hanura Kabupaten Bima Abd. Heris, SH saat dikonfirmasi adanya pernyataan DPD Hanura NTB yang mengisyaratkan Hanura Tidak Mengusung Calon Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) menurut Heris adalah Pernyataan tendensius yang sangat hampa.
Dirinya pun menyatakan Terhadap pernyataan yg memastikan bahwa Hanura tidak akan mengusung IDP, ini sudah melampaui batas kewenagannya. “Ketua Hanura NTB tidak punya hak dan kewenangan apapun untuk memutuskan calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, kecuali melanjutkan apa yg menjadi usulan DPC” tegas Heris
Masih menurut Heris bahwa sesungguhnya Kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi ada di DPP Hanura. Jadi ketua DPD jangan asal bunyi lah.

Heris Mengancam akan lakukan tindakan Somasi pada Ketua DPD Hanura.
“Ketua DPD Hanura ini bisa kami somasi. Tapi, IDP masih meletakan kesantuan sebagian dari strategi dan gaya komunikasinya. Posisi DPC memberikan dukungan total kepada IDP sebagai tanggung jawab moral dan politik ketika merekomendir IDP sebagai Calon Bupati yang diserahkan ke DPP” ujarnya
Lebih Jauh Heris menguraikan bahwa menggertak IDP oleh DPD Hanura sama dengan melukai partai Hanura di tingkat DPC Kita akan melakukan langkah seribu diluar jangkauan DPD. “Lihat saja nanti langkah yang dilakukan DPC karna saya yang paling bertanggung jawan sebagai Ketua Tim Penjaringan tingkat DPC” ungkap Heris. (BNN_01)

February 18, 2020February 18, 2020

Lihat Kondiri Riil, Irfan-Herman Turun di Pasar Sila

Bimantika.net
Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2020_2025 dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison atau disingkat “IMAN”, pagi pagi ceria (18/2/2020) menyambangi masyarakat Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Liputan langsung Bimantika.net bahwa Kunjungan pertama pasangan IMAN di Bolo yakni turun langsung ke di kompleks pasar sila.
Kehadiran Pasangan IMAN disambut hangat para Pedagang, dan dengan hadirnya pasangan IMAN Para Pedagangpun menghampirinya, begitu pula sebaliknya H. Irfan dan H. Herman mendatangi mereka satu persatu. Mereka saling bersalaman, berpelukan bahkan saling mencium sebagai tanda persahabatan dan persaudaraan. Dan sesekali pasangan ini menyampikan niatnya maju calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.
IMAN dalam silaturrahim nya tersebut melihat kondiri riil Pasar Sila, yang selama puluhan tahun sebagai tempat transaksi antara pedagang dan pembeli di wilayah Kecamatan Bolo dan sekitarnya.
Keinginan besar IMAN jika mereka Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima, antara lain menyejahterakan masyarakat dan mendongkrak perekonomian Rakyat. Salah satunya dengan membangun pasar yang representatif.
Pada kesempatan itu, Pasangan IMAN sempat berdialog langsung dengan seluruh Pedagang, bahkan sambil menikmati jajan khas sila yakni “Pangaha bunga”. Selepas mengunjungi Pasar Sila. Rencananya Pasangan IMAN akan menghadiri acaranya kaum muda.(BNN_02)

February 17, 2020February 17, 2020

Demi Sebuah Pengabdian, Ketua DPD PAN Kab. Bima Siap Lepas Jabatan Pimpinan Dewan

Bimantika.net
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima yang Juga Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE adalah sosok dan figur yang menjadi Kebanggan Masyarakat Sape Lambu, Demikian Ujar Narasumber Bimantika.net Maswan pada hari senin (17/2/2020). Dirinya menyebutkan bahwa Figur Maman sapaan akrab Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini adalah figur yang merakyat dan memiliki basis riil di arus bawah khususnya Sape Lambu yang nota benenya Kecamatan Pemilik Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar wilayah Kecamatan se Kabupaten Bima. Oleh Karrna itu dirinya berharap agar Maman ikut Berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020.
Maswan Melanjutkan alangkah Indahnya Ketua DPD PAN berkoalisi dengan Golkar yang diketuai oleh Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selaku Calon Bupati Petahana. “Akan berakhir Indah kalau terjadi Koalisi PAN dan Golkar” ungkapnya.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima,
Muhammad Amirullah SE yang akrab dipanggil Maman ketika dikonfirmasi media ini melalui via ponselnya mengatakan, bahwa dirinya siap maju, kalau memanang rakyat Sape-Lambu.
“Yang jelas saya siap maju kalau rakyat Sape-Lambu komit mendukung saya. Karena yang menentukan kemanangan atau tidak kita kembali pada rakyat” Ujar Maman. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima inipun memegang teguh komitmen dan pendirian yang menjadi landasannya yakni dari seorang Ibu Kandungnya sendiri yang sudah merestuinya untuk Berpasangan dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. “Saya Punya Guru Spritual beliau sudah restui say ikut dalam Kontestasi Pilkada, dan Ibu Kandung saya menitipkan pesan untuk saya agar bisa menjadi Pendamping Umi Dinda sebagai Calon Wakil Bupati dari Umi Dinda” Demikian ujar Maman.
Masih menurut Maman bahwa dirinya memiliki Komitmen kuat untuk membangun Bima secara bersama sama demi mensejahterakan masyarakat.
Pada prinsipnya Maman tidak akan mengejar Jabatan karena saat ini dirinya sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Periode 2019_2024. “Intinya adalah Pengabdian untuk rakyat, bangsa dan negara maka saya nyatakan siap melepaskan jabatan sebagi Wakil Ketua Dewan” Demikian Tegas Maman. (BNN_02)