Bimantika.net _Sekitar 150 Para Honor Sukarela khusus tenaga kesehatan Kota Bima Hari Senin 3 Oktober 2022 ratusan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Walikota Bima.
Luar biasanya adalah Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) langsung menemui para demonstran dengan memberikan solusi yakni memperjuangkannya hingga ke Kemenpan RB dan BKN.
Walikota HML menanggapi demo ratusan para tenaga honor sukarela dengan memberikan solusi yang tegas bahwa memperjuangkan hingga ke Kemenpan RB dan BKN.
“Yang pasti saya langsung bawa berkas seluruh Sukarela untuk dapat dipertimbangkan masuk dalam sistem pendataan di Kemenpan RB dan BKN” demikian Komitmen Walikota HML.
Beberapa Poin tuntutan massa aksi dari Aliansi Tenaga Kesehatan Kota Bima itu pun dijawab tuntas oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML).
Menurut Walikota HML bahwa pihak Pemkot Bima tidak main-main memperjuangkan nasib honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkot Bima.
“Jauh sebelum saya jadi Walikota mereka sudah mengabdi sehingga hari ini kita memastikan untuk memperjuangkan nasib mereka yang honorer sukarela ini hingga ke Kemenpan RB dan BKN, soal tanggapan Kemenpan RB dan BKN tentu kewenangan mereka yang penting saat ini kita serius dan fokus memperjuangkannya” demikian komitmen Walikota HML.
Keberpihakan Walikota HML untuk ratusan Nakes dan Honorer sukarela lainnya hingga terdata di BKN.
Keberpihakan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) soal Nakes Sukarela maupun sukarela lainnya ini sungguh keberpihakan yang sangat luar biasa sehingga walikota Sendiri yang menanggapi secara langsung keluhan ratusan Nakes sukarela.
“Pemkot akan bersurat ke KemenPAN RB dan BKN untuk meninjau dan mempertimbangkan Nakes sukarela Kota Bima” tegas Walikota HML.
Walikota HML juga perintahkan Dinas Kesehatan Kota Bima agar dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk melakukan transparansi terkait pengangkatan tenaga kontrak yang baru masuk dapat SK Kontrak.
“saya perintahkan Dikes tertibkan kembali SK Kontrak dan segera copot SK baru yang ada di Dinas Kesehatan, karena kasihan yang sudah puluhan tahun mengabdi” tegas Walikota HML.
Bukti Perjuangan Walikota HML untuk Para Tenaga Kesehatan Non ASN dan Tenaga Pendidikan Non ASN adalah sehari pasca aksi Demo langsung bersurat pada Kemenpan RB.
Dalam suratnya Walikota HML mengemukakan. Bahwa memperhatikan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022 Perihal pendataan tenaga Non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Bahwa salah satu persyaratannya dalam pendataan adalah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi Daerah, Hal ini menjadi kendala bagi Tenaga Non ASN di Daerah Kami yaitu ;
- Tenaga Kesehatan Non ASN yang mengabdi pada Puskesmas/Pustu sebagian besar tidak mendapatkan gaji pengabdian mereka, ada yang sudah Puluhan tahun sesuai data terlampir maka tidak bisa kami data karena persyaratan tersebut.
- Tenaga Guru non ASN yang mengabdi pada SMPN, SDN dan TKN sebagian mendapatkan transportasi dari dana BOS dan Dana Komite, mereka ada yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak bisa kami data karena persyaratan tersebut.
- Sehubungan dengan permasalahan poin 1 dan 2 kami mohon untuk di pertimbangkan tenaga Non ASN kami yang telah mengabdi sebagai tenaga non ASN di bidang Kesehatan dan tenaga Pendidikan ini dapat di Data dalam Pendataan non ASN Tahun 2022.
Surat tersebut ditandatangi langsung oleh Walikota HML Tanggal 4 Oktober 2022.
Dalam Aksi yang melibatkan lebih kurang 150 an Nakes tersebut Ada yang menarik perhatian publik dalam pamflet yang mereka bawa.
Sebagaimana yang tertulis di pamflet yang dipegang oleh para nakes yang lakukan Aksi “Harus selingkuh dengan pejabat dulu biar punya bekingan”.
Tuntutan demi tuntutan para Nakes tertuang dalam orasinya, di antaranya adalah tenaga sukarela yang baru saja mengabdi, bisa diangkat menjadi honorer dan tenaga kontrak.
Salah seorang dalam orasinya mengaku sudah 17 tahun mengabdi menjadi tenaga sukarela. Hingga kini belum ada perhatian pemerintah.
Nasib para Nakes diklaim diabaikan, mereka belum juga diangkat menjadi honorer maupun tenaga kontrak. Bahkan tidak bisa masuk dalam data BKN.
“Kita selalu diabaikan. Mohon kita diperhatikan,” pungkasnya. Ujar salah satu orator Nakes Kota Bima. (***)