Bimantika.net -Audiensi yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal para Kepala Daerah Se-NTB dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Dr. Ir. H. Moch. Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D yang difasilitasi Gubernur NTB berlangsung Senin (15/5) di ruang kerja Menteri PUPR.
Pada pertemuan yang turut dihadiri Gubernur NTB Dr.H Zulkiflimansyah, M.Sc, Walikota Bima H.M Lutfi, SE dan sejumlah kepala daerah Se-NTB tersebut, Bupati Bima berharap Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimoeljono tersebut memberikan dukungan tambahan fiskal atau pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui anggaran pemerintah pusat baik melalui skema DAK maupun Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 dan tahun 2024.
Bupati yang didampingi Kadis PUPR Suwandi, ST, MT, Kabid Bina Marga M. Farid Wajdi ST dan Kabid Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Hasanudin ST memaparkan, sejalan dengan arah kebijakan di bidang Bina Marga, untuk meningkatkan kemantapan jalan pada kawasan cepat tumbuh, dari total 831,6 Km, sepanjang 450,35 KM (54,15%) termasuk kondisi mantap (baik dan sedang), sedangkan sisanya 381,26 km (45,85 persen) dalam kondisi tidak mantap.
“Untuk ini kami mengusulkan peningkatan Infrastruktur tersebut melalui DAK Tahun 2024 dan Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebanyak 23 ruas jalan kabupaten dengan total panjang 171,49 km dapat ditangani” Paparnya.
Bupati Bima mengusulkan penanganan Jalan provinsi yang ditujukan untuk mendorong percepatan penanganan kawasan Waworada dan kawasan pariwisata LA SAKOSA di Kecamatan Sape dan Lambu.
Demikian halnya untuk penanganan jalan nasional, Bupati mengusulkan percepatan penanganan kawasan Teluk Bima dan kawasan Pusat pemerintahan ibukota Kabupaten Bima di Woha melalui pembangunan jembatan Lewamori.
Bupati juga mengusulkan penguatan kawasan sentra produksi pangan dengan membuka kawasan Sentral pangan dan membangun embung pada kawasan pertanian terintegrasi juga peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi dan sarana pendukung seluas 1.548 ha dan penanganan daerah aliran sungai akibat banjir sepanjang 10 km.
Di bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan peningkatan akses Perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau melalui pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dapat dipenuhi”. Harap Bupati.
Senin 15 Mei 2023 Walikota Bima hadiri Audiensi yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal para Kepala Daerah Se-NTB dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Dr. Ir. H. Moch. Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D yang difasilitasi Gubernur NTB berlangsung Senin (15/5) di ruang kerja Menteri PUPR.
Momentum ini kembali Walikota HML mengusulkan proyek Dam tersebut semata-mata untuk menanggulangi banjir Kota Bima.
“Alhamdulillah kemarin saat acara itu kembali saya usulkan pada pihak Kementrian PUPR” ungkap Walikota HML.
Kepala Dinas PUPR Kota Bima Agus Purnama, ST, MT pada Media Bimantika Selasa pagi 16 Mei 2023 menjelaskan hal tersebut secara rinci.
“Alhamdulillah bahwa Proposal sudah disampaikan kepada Bapak Presiden dan sudah diteruskan ke PUPR utk di Tindak lanjuti” Ujar Agus.
Hasil investigasi media Bimantika bahwa Proposal Dam Dodu Kota Bima Propinsi NTB sudah ditangan Presiden Republik Indonesia melalui Memorandum Mentri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yang ditandatangani oleh Mensesneg Pratikno dengan nomor Memorandum M-0025/M/HL.02.02/01/2023 tertanggal 6 Januari 2023.
Dalam Memorandum tersebut Mensesneg menyampaikan telaah teknis pada Presiden Jokowi hingga telaah anggaran yang direncanakan sekitar 1.377.995.357.000,00. (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). (***)
