Bimantika.net -Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT gelar pertemuan dengan Kedeputian Penanganan Darurat serta Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta Hari ini Selasa 28 November 2023.
‘Tujuan kita membangun link yang kuat dalam upaya penanganan, antisipasi, serta mitigasi ancaman bencana banjir di Kota Bima yang membuat trauma warga masyarakat Kota Bima” ujar HM Rum.
Pada momentum itu, HM Rum menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk bekerja sama secara erat dengan BNPB RI dalam rangka meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi potensi bencana banjir di Kota Bima.
“Pertemuan itu diharapkan ada langkah-langkah strategis yang bisa di implementasikan secara efektif dan efisien” harapnya.
HM Rum menyebutkan bahwa kehadirannya di BNPB Republik Indonesia semata-mata memikirkan warga masyarakat Kota Bima.
Langkah kolaborasi dalam upaya pencegahan, respons, dan rehabilitasi pasca-bencana. Bersama-sama dengan BNPB sangat diperlukan.
Sehingga dengan sinergitas itu mereka merancang langkah-langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur, sistem peringatan dini, dan koordinasi antar lembaga untuk meminimalisir dampak bencana banjir di wilayah Kota Bima.
“Kota Bima sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi, langkah antisipasinya yang kita pikirkan saat ini” ungkap HM Rum.
HM Rum juga menyoroti aspek logistik dan peralatan yang diperlukan dalam situasi darurat. Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB turut memberikan masukan serta komitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan optimal.
“Dengan semangat ini kita ingin wujudkan Kota Bima lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana banjir” ungkap HM Rum.
HM Rum yang juga pernah menjabat ketua Satgas Penanganan Bencana Banjir Kota Bima 2016 ketika menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi NTB menjelaskan bahwa dalam pertemuan krusial tersebut terungkap beberapa informasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Salah satunya untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB RI” tegasnya.
Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB umumnya mencakup Rencana Kontinjensi Bencana (RKB)
Yaitu Dokumen strategis yang merinci skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk penanganan, mitigasi dan pemulihan.
Selanjutnya dokumen laporan evaluasi dampak bencana terkini berupa analisis dampak bencana terbaru beserta kerugian yang diakibatkannya.
“Dokumen ini membantu memahami kebutuhan anggaran yang spesifik” Kata HM Rum.
Lebih jauh HM Rum mengungkapkan bahwa dokumen profil risiko bencana daerah yang menyajikan informasi terkait potensi risiko bencana di daerah tersebut.
Tentu dalam implementasinya melibatkan analisis kerentanan dan kapasitas juga sangat diperlukan untuk mendapatkan pemetaan awal dalam menangani potensi bencana.
Menurut arahan dari Direktur Kedeputian Penanggulangan Darurat dan Direktur Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB, Pemerintah Kota Bima harus segera memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana (RPBRB).
“Tujuannya adalah untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional” ungkap HM Rum.
Lanjutnya, Dokumen pendukung teknis dan kelembagaan yang menjelaskan struktur organisasi, kemampuan teknis, dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebencanaan juga merupakan hal yang patut dipersiapkan Pemerintah Kota Bima.
HM Rum menjelaskan pula bahwa satu lagi dokumen yg diperlukan adalah Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Wali Kota sebagai dasar penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).
Dan yang lebih penting lagi adalah dokumen back-up administrasi penggunaan dana tersebut yang sekiranya pada tahun-tahun sebelumnya belum dilengkapi, agar segera dipenuhi.
Dengan demikian Dana Siap Pakai kebencanaan dapat langsung digunakan untuk respons cepat dalam situasi darurat. Dana ini memungkinkan penyedia bantuan dan lembaga kemanusiaan untuk segera menyediakan bantuan pangan, perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada korban bencana tanpa menunggu proses pengumpulan dana yang panjang.
Dengan menyusun dokumen-dokumen ini, diharapkan Kota Bima dapat memberikan gambaran komprehensif kepada BNPB tentang kondisi dan potensi kebencanaan, upaya yang telah dilakukan, dan alasan mengapa alokasi anggaran.
“Dan kolaborasi dari BNPB diperlukan untuk memperkuat kapasitas tanggap bencana daerah” Demikian ujar HM Rum (***)