Soal Penyerahan Aset IDP-HML Cukup Bijak, Wakil Ketua Dewan : “Tidak Ada Salah Paham”

Bimantika.net _Soal Penyerahan Asset Pemkab Bima ke Pemkot Bima dua Pemerintah Kota dibawah kendali Walikota H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) cukup Bijak dalam menyelesaikannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Edy Muhammad Aminurlah, SE atau biasa disapa Maman menyebutkan tidak ada kendala yang esensial, hanya saja dirinya selaku Wakil Rakyat mengingatkan sesuai amanat UU 13 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima.

Maman menyampaikan bahwa kedua Pemerintahan ini sudah melewati beberapa tahapan yang semestinya dalam soal penyerahan asset, tinggal duduk bersama Pemerintahan saja.

“Saya berteman baik dengan Ketua DPRD Kota Bima, Berteman Baik dengan Walikota HM Lutfi dan Bupati IDP, sebagai Pemerintahan maka sewajarnya dalam soal penyerahan asset harus mendapat persetujuan Dewan sebagaimana amanah dari UU itu” ungkap Maman saat di wawancara media online Bimantika Kamis Siang 9 Juni 2022.

Masih menurut Maman, Tidak ada selisih paham yang signifikan antara Bupati IDP dan Walikota HML dan saya selaku Anggota DPRD Kabupaten Bima menilainya berjalan cukup elegan sesuai tata aturan yang berlaku.

“Tinggal saat ini adalah saya selaku Wakil rakyat mengawal sebagai tupoksi Legislatif untuk mendapat persetujuan dewan, karena Persetujuan Dewan ini adalah regulasi yang harus ditaati” ungkapnya.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin, S.S., M. Si ungkapkan Mengacu pada ketentuan pasal 17 UU tersebut, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara normatif, dalam pasal 1 angka 43 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa “hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian”, dimana kriteria dan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada pasal 329 dan Pasal 331 Permendagri tersebut.

Sejalan dengan kesepahaman yang ditandatangani Bupati Bima menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan melakukan pembentukan Tim Inventarisasi dan pendataan barang milik daerah dan melakukan pemetaan terhadap aset yang berada di wilayah Kota Bima.

Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi jenis aset sesuai dengan neraca Pemkab Bima, melakukan klasifikasi aset yang akan diserahkan dan penelusuran kembali sejumlah aset baik bangunan kantor, tanah bangunan lainnya maupun tanah usaha tanah kosong serta rumah dinas yang ada.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi data BMD Kabupaten Bima yang berada di wilayah kota Bima dengan pihak Pemerintah Kota Bima. Mengingat tahapan dalam mekanisme penyerahan barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi bersama baik administrasi maupun fisik aset secara menyeluruh sesuai ketentuan perundangan yang ada. Pada prinsipnya tetap mengacu pada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi NTB.

Bupati juga sudah melakukan pertemuan dengan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Rabu (8/6) jam 10.00 Wita untuk untuk menjelaskan kebijakan yang ditempuh dalam penyelesaian BMD.

Pandangan unsur pimpinan DPRD selaras dengan Pemerintah daerah yang menyepakati penyelesaian BMD tersebut diatur melalui satu mekanisme.

Usai tatap muka dengan unsur Pimpinan DPRD, Bupati juga melakukan silaturahmi dengan Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE di Ruang kerja Bupati Bima untuk melakukan pembahasan awal penyelesaian BMD kedua pemerintah daerah. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *