Bimantika.net -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. meminta kepada seluruh kepala daerah se Indonesia untuk segera atasi inflasi daerah.
Tito ingatkan bahwa dengan tingkat inflasi tinggi segera melakukan langkah tepat agar laju inflasi terkendali.
Pasalnya, inflasi tersebut dapat merusak struktur ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan harga pangan di pasar.
Tito mengaku walau inflasi membaik secara nasional 3,52 persen, minggu lalu sudah dijelaskan oleh BPS bahwa angka di tingkat daerah juga terjadi variasi, ada yang rendah sekali, dan kita berterima kasih untuk itu, tapi juga ada (daerah) yang tinggi, ada yang sampai 6 persen, 5 persen,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023).
Dirinya menyebutkan ada beberapa wilayah dengan angka inflasi yang tinggi seperti Merauke (5,91%), Timika (5,75%), Kotabaru (5,04%), Luwuk (4,90%), dan Manokwari (4,1%).
“Ada juga yang rendah, antara 1 sampai dengan 2,86 persen, Jambi 1,96 persen yang terendah, Gorontalo, Sulbar, Riau, Sumut, Kepri, Aceh, Bangka Belitung, Belitung dan Sumsel,” imbuhnya.
Sementara itu, Tito menyerukan agar daerah dengan tingkat inflasi rendah dapat terus dipertahankan. Inflasi rendah dan stabil dianggap merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Harapannya, hal tersebut dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi tinggi justru dapat membawa dampak negatif pada sosial ekonomi masyarakat.
Sebagai informasi, beberapa wilayah di Indonesia dengan tingkat inflasi tinggi di antaranya Maluku (6,07%), Maluku Utara (5,37%), Jawa Timur (4,59), Nusa Tenggara Timur (4,58%), Sulawesi Selatan (4,43%), Papua Barat (4,30%), Kalimantan Selatan (4,30%), Daerah Istimewa Yogyakarta (4,20%), dan Papua (4,13%).
Dalam rangka ikhtiar mengendalikan inflasi daerah dan memperkuat ekonomi lokal, Pemerintah Kota Bima menggelar Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah pada hari ini, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima (17/10/2023).
Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Kota Bima Drs. H Abdul Gawis, yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan daerah.
Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas strategi pengendalian inflasi di daerah, serta menggali solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah gejolak ekonomi global.
Abdul Gawis menyampaikan pentingnya urgensi kerjasama antarinstansi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kerjasama yang erat dan sinergi yang kuat antara sektor-sektor ekonomi dan pemerintah adalah kunci untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bima,” ungkapnya.
Dalam vicon tersebut di paparkan bahwa inflasi tahun 2022 mencapai angka 2,28%, sementara inflasi bulan terakhir (atau inflasi bulan ke bulan) sebesar 0,19%
Rakor Vicon ini juga membahas peran APBD untuk pengendalian inflasi dan pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa di tingkat lokal.
Rapat Vicon ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi tantangan inflasi.
Penjabat (Pj) Walikota Bima H. Mohammad Rum, ST, MT yang dikonfirmasi media online Bimantika Kamis 19 Oktober 2023 menyampaikan siap melakukan perintah mendagri dalam rangka menahan laju inflasi daerah di Kota Bima.
Kesiapan Mohammad Rum tentunya dengan konsep yang riil sehingga Kota Bima aman dari inflasi daerah.
“Operasi pasar ditingkatkan
Belanja APBD yang berhubungan langsung dengan geliat ekonomi UMKM disegerakan” ujar Walikota HM Rum. (***)