Bimantika.net -Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur perdagangan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya petani.
Salah satu langkah strategis tersebut ditunjukkan Bupati Bima, Ady Mahyudi, dengan mengusulkan pembangunan Gudang Non-Sistem Resi Gudang (Non-SRG) senilai Rp5,23 miliar kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2027.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi kepada Menteri Perdagangan RI, Dr. Budi Santoso, M.Si., dalam pertemuan di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Gambir, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ady menyerahkan proposal permohonan dukungan alokasi anggaran melalui APBN 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana perdagangan dan meningkatkan daya saing komoditas pertanian Kabupaten Bima.
Bagi daerah yang memiliki potensi pertanian cukup besar, keberadaan fasilitas penyimpanan hasil produksi menjadi salah satu kebutuhan penting. Gudang Non-SRG diharapkan dapat berfungsi sebagai penyangga ketika panen melimpah, sehingga petani memiliki alternatif penyimpanan dan tidak selalu berada dalam posisi terdesak untuk menjual hasil panen pada saat harga pasar sedang melemah.
Bupati Ady Mahyudi menegaskan bahwa penguatan infrastruktur perdagangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, memperlancar distribusi barang, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam menstabilkan harga komoditas pertanian lokal dan menjamin kelancaran arus distribusi barang. Dengan adanya sarana pendukung yang memadai, potensi ekonomi domestik Kabupaten Bima dapat kita optimalkan,” ujar Ady Mahyudi.
Berpihak pada Petani, Memperkuat Ekonomi Rakyat
Usulan pembangunan Gudang Non-SRG tersebut tidak sekadar berkaitan dengan penambahan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut upaya memperkuat posisi petani dalam rantai perdagangan.
Selama ini, momentum panen raya dapat menjadi tantangan ketika pasokan meningkat dan harga komoditas mengalami tekanan.
Dengan dukungan sarana penyimpanan yang memadai, diharapkan pengelolaan hasil panen menjadi lebih baik dan peluang pemasaran dapat diperluas.
Pemerintah Kabupaten Bima berharap dukungan Kementerian Perdagangan RI dapat membuka jalan bagi realisasi pembangunan gudang tersebut pada 2027.
Apabila terealisasi, fasilitas ini diharapkan memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha perdagangan, serta masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan distribusi komoditas.
Menjemput Program Pusat untuk Kemajuan Daerah
Langkah Bupati Ady Mahyudi mengajukan proposal langsung kepada pemerintah pusat juga mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan.
Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan besarnya kebutuhan masyarakat, dukungan APBN menjadi salah satu peluang yang perlu diperjuangkan melalui perencanaan program yang jelas dan sesuai kebutuhan daerah.
Upaya menjemput program pusat diharapkan tidak berhenti pada pengajuan proposal, tetapi berlanjut melalui koordinasi, pemenuhan persyaratan teknis, serta pengawalan proses penganggaran.
Dengan demikian, kebutuhan pembangunan Kabupaten Bima dapat diperjuangkan secara terarah dan memiliki peluang lebih besar untuk diwujudkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi keluarga petani, dan membuka kesempatan usaha baru.
Karena itu, usulan Gudang Non-SRG ini diharapkan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam membangun ekonomi Kabupaten Bima yang lebih produktif, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Menjaga Harapan Petani, Membangun Masa Depan Bima
Bagi masyarakat Kabupaten Bima, khususnya para petani, harapan terhadap pembangunan gudang ini terletak pada manfaat nyata yang dapat dirasakan ketika hasil panen melimpah. Infrastruktur perdagangan yang dikelola secara profesional, didukung tata niaga yang baik, serta disertai akses pasar yang memadai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat nilai ekonomi hasil pertanian lokal.
Pemerintah Kabupaten Bima kini berharap usulan senilai Rp5,23 miliar tersebut mendapat perhatian dan dukungan dari Kementerian Perdagangan RI dalam perencanaan APBN Tahun Anggaran 2027.
Realisasinya kelak akan menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem perdagangan daerah, menjaga peluang kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dengan semangat kolaborasi dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ikhtiar ini menempatkan kepentingan petani sebagai salah satu agenda penting pembangunan daerah.
Harapannya, setiap langkah yang diperjuangkan pemerintah dapat berujung pada manfaat konkret: hasil panen yang lebih terlindungi, perdagangan yang lebih tertata, dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bima yang semakin sejahtera.
(RRS//RumaRenggeSape//007)