Bimantika.net -Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kabupaten Bima resmi dimulai, Kamis (8/10). Peletakan batu pertama atau ground breaking dilakukan Bupati Bima Ady Mahyudi di Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, menandai dimulainya pembangunan kawasan yang diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir berbasis kelautan dan perikanan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Tim Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, para kepala perangkat daerah, Camat Langgudu Syaikhu, SH, M.Si, unsur Muspika, serta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.
Dalam sambutannya, Bupati Ady Mahyudi menegaskan bahwa KNMP tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik permukiman nelayan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, integrasi tersebut mencakup seluruh rantai kegiatan, mulai dari penangkapan, pendaratan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut.
Dengan pendekatan tersebut, keberadaan KNMP diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan nelayan sekaligus membuka ruang tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir.
Ady menekankan tiga hal utama dalam mengawal pembangunan KNMP, yakni penguatan sinergi seluruh elemen masyarakat dan aparat, jaminan kualitas serta akuntabilitas pekerjaan agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai mutu, serta komitmen masyarakat penerima manfaat untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun.
Program pusat yang hadir di Desa Rompo ini juga memperlihatkan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah Kabupaten Bima melalui perangkat terkait sebelumnya melakukan pengusulan dan pembahasan program hingga akhirnya dapat direalisasikan di Kabupaten Bima.
Dalam konteks pembangunan daerah, proses tersebut menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan intervensi pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.
Bupati Ady Mahyudi berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dapat terus diperkuat selama proses pembangunan berlangsung.
Ia juga meminta agar seluruh pihak menjaga kualitas pekerjaan sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Kehadiran KNMP di Rompo diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi titik awal penguatan ekonomi masyarakat nelayan.
Dengan dukungan sarana produksi, pengelolaan hasil perikanan dan akses pemasaran yang semakin baik, kawasan tersebut diproyeksikan berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima.
Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian KKP RI, Suraji, SH, dalam sambutannya menekankan sejumlah prasyarat penting dalam pelaksanaan proyek KNMP.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan memegang teguh mutu material dan struktur bangunan sesuai spesifikasi teknis, kepatuhan terhadap aturan pengadaan dan integritas administrasi, serta penyelesaian pekerjaan secara tuntas tanpa menyisakan persoalan teknis, sosial maupun hukum.
“Keberhasilan proyek Desa Rompo menuntut profesionalisme PT Daffa serta dukungan penuh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan bersama akan memastikan infrastruktur terbangun baik dan bermanfaat berkelanjutan,” jelas Suraji.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajudin, SH, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa proses menghadirkan program KNMP tersebut melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan program, pembahasan di tingkat pemerintah pusat hingga akhirnya memasuki tahap pelaksanaan di Kabupaten Bima.
Tajudin juga menyebutkan bahwa salah satu kriteria penting dalam menghadirkan program tersebut di tingkat desa adalah kesiapan lahan dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bagi masyarakat Desa Rompo dan kawasan pesisir Langgudu, dimulainya pembangunan KNMP menjadi momentum untuk memperkuat sektor yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan program tersebut selanjutnya akan sangat ditentukan oleh kualitas pembangunan, tata kelola, pengawasan serta keseriusan masyarakat dalam memanfaatkan dan merawat fasilitas yang tersedia.
Pemerintah Kabupaten Bima pun menempatkan sinergi dengan pemerintah pusat sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah.
Melalui koordinasi, pengusulan program dan pemenuhan berbagai persyaratan, program nasional dapat diupayakan agar hadir di tengah masyarakat Kabupaten Bima sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
Dengan dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Rompo, harapannya manfaat pembangunan tidak hanya terlihat pada berdirinya bangunan dan fasilitas baru, tetapi juga tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi, nilai tambah hasil laut dan peluang kesejahteraan masyarakat nelayan. KNMP diharapkan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan membangun kawasan pesisir Bima yang produktif, mandiri dan memiliki daya saing.
(RRS//RumaRenggeSape//007)