BimaNtika

Bimantika.net
Kisruh Satuan Polisi Pamong Praja hingga kini belum juga tuntas. Ada apa sebenarnya Satpol PP Kota Bima ? Pasca Mundurnya Plt Kepala Satpol PP kota Bima Kaharuddin, kini Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengangkat Nor Majid jadi Plt Kasat Pol PP Kota Bima, justru kehadiran Nor Majid dinilai membawa bencana baru bagi anggota Sat Pol PP Kota Bima. “Bencana barunya adalah Pak Nor selaku Kasat tidak mau membayar sejumlah uang kegiatan di satpol PP sehingga kami pun mengalami kesulitan” ungkap salah satu Kasi yang sudah selesai kegiatannya namun tidak dibayar oleh Kasat Pol PP.
Ada cara kerja yang tidak nyambung dari sejumlah kasat pol PP yang di PLT kan selama ini sehingga kisruh itu terus menerus akan terjadi, demikian ungkap Tokoh LSM Kota Bima, M. Hadi. Menurutnya saat ini pembenahan management dalam internal Satpol PP sangatlah diperlukan. Ada arogansi kekuasaan Kasat di Pol PP yang memungkinkan konflik tersebur tidak akan pernah selesai. “Biasanya kalau ada arogansi kekuasaan maka untuk mengakhiri konflik internal sebuah lembaga agag sulit diselesaikan dan perlu peranan Walikota” ungkap Hadi.
Sementara Walikota Bima, H. M. Lutfi, SE yang dikonfirmasi melalui WhatssApp nya tidak memberikan jawaban apa apa.(//arif)

Bimantika.net

Gagasan ingin menjadikan NTB sebagai sentra peternakan terbesar di Indonesia patut kita apreseasi karena gagasan itu kemudian diderifasikan dalam misi menjadikan NTB bumi sejuta sapi, Demikian Ungkap Darus saat dimintai tanggapannya oleh Crew Bimantika.net pada hari senin (2/9/2019)
Dirinya menjelaskan bahwa
Ide besar tersebut mengkonfirmasi kepada public bahwa pemimpin NTB memahami betul potensi yang dimiliki NTB sebagai negeri agraris yang memiliki sejarah besar dan panjang dalam soal peternakan terutama peternakan sapi.

Gagasan tersebut juga mendapat apreseasi dari pemerintahan pusat yang ingin indonesia 2023 menjadi negara swasembada daging dan NTB kemudian menjadi provinsi terdepan untuk menjawab persoalan import daging di negeri ini.
“Keseriusan tersebut semakin membuat kita optimis melalui revisi penetapan kawasan peternakan yang tengah serius dilakukan oleh pemerintah NTB serta prioritas membangun industri pakan yang representative pada tahun 2020 diwilayah sumbawa” ungkap Darus.
Mantan Mentor Pilkada Kota Bima yang dikenal dengan papan putih tersebut melanjutkan bahwa
Pemimpin NTB memahami betul bahwa NTB memiliki paling sedikit tiga point untuk menopang gagasan brilian tersebut, pertama, ketersediaan lahan atau kawasan untuk pengembangan sektor peternakan yang sangat sangat luas mulai dari sumbawa hingga Bima.

Kedua, basis sosiologis masyarakat NTB yang telah mendarah daging dengan sektor peternakan, artinya sumber daya manusia NTB memiliki pengalaman dan kesiapan untuk mensukseskan NTB sebagai sentra peternakan di Indonesia
masih Menurut Darus,
Ketika potensi pakan atau bahan baku pakan sapi masih sangat melimpah dan belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya termasuk jagung yang diproduksi diwilayah NTB secara umum dijadikan sebagai bahan baku pakan ternak.

Tiga point tersebut merupakan potensj yang selama ini belum dimaksimalkan, sehingga gagasan brilian pemimpin NTB hari ini seolah menjawab kebuntuan akan persoalan mendasar diwilayah NTB.

Rasanya ide besar ini selaras dengan ajaran ” dan hewan ternak telah diciptakanNya untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan (QS. An-Nahl : 5). Serta relevan dengan pepatah yang mengatakan ” negeri yang kaya ternak tidak akan miskin, negeri yang miskin ternak tidak akan kaya.

Artinya gagasan bumi sejuta sapi merupakan implementasi dari cara pemimpin NTB menjadikan provinsi NTB sebagai negeri yang kaya ternak sehingga menjadi negeri yang kaya dan tidak akan miskin. (//arif//yaumul Ma’ruf//abid)

Bimantika.net

Salah seorang mentor Pemenangan Pasangan Lutfi Ferry saat Pilkada Kota Bima 2018 silam, Darus, yang dikenal dengan papan Putihnya pada Bimantika net senin (2/9/2019) menyebutkan bahwa
Gagasan untuk menjadikan Kota Bima sebagai kota swasembada dan pengekdport daging merupakan gagasan brilian dan bentuk nyata dari optimalisasi potensi yang ada di Kota Bima.
Menurut Darus,
Secara historis Kota Bima merupakan kawasan pelepasan ternak terutama pada wilayah dataran tinggi, bahkan sumber ekonomi masyarakat Kota pada masa tersebut adalah peternakan dan didominasi oleh wilayah dataran tinggi.
“Artinya pemerintah menyadari betul bahwa pembangunan Kota Bima kedepan harus berbasis potensi terutama sektor peternakan yang sudah menjadi bagian dan urat nadi dari kehidupan masyarakat Kota Bima terutama di tiga kecamatan yaitu Raba, Rasanae Timur dan Asakota” jelasnya
Lanjut Darus,
Pengembangan sektor peternakan tersebut sekaligus sebagai bentuk reorientasi pembangunan basis ekonomi fundamental yang sesuai dengan potensi SDM dan topografi Kota Bima serta sebagai upaya melestarikan kebudayaan adiluhung yang telah diwariskan oleh para leluhur Bima.
“Leluhur tidak hanya mengajarkan bahwa peternakan sebagai kekuatan ekonomi serta kemakmuran tetapi juga mengajarkan bahwa peternakan merupakan urat nadi dari kelestarian alam. Artinya jika peternakan diabaikan maka alampun akan ikut hancur” ungkapnya.
Selanjutnya Darus Berpendapat,
Ajaran tersebut hari ini sangat terasa. Disaat peternakan tidak lagi menjadi sumber ekonomi, saat itu pula kelestarian alam hancur. Pohon pohon ditebang membabi buta untuk dijual sebagai sumber ekonomi baru. Kemudian setelah pohon habis tertebang ladang pegunungan dibakar untuk dijadikan lahan pertanian tadahujan, untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi baru.
Menurutnya, Optimalisasi pemanfaatan kawasan dataran tinggi sebagai pengembangan sektor peternakan di Kota Bima merupakan solusi tepat untuk menjawab tantangan penguatan ekonomi berbasis potensi sekaligus mengembalikan kelestarian alam dataran tinggi.

Pembangunan kandang kolektif yang dipadukan dengan konsep terintegrasi pada lahan lahan potensial didataran tinggi dapat menjadi pilot project yang kedepannya akan berkembang menjadi kawasan peternakan seiring dengan perbaikan ekosistem dataran tinggi setahap demi setahap.

“Konsep tersebut selaras dengan focus pemerintah provinsi yang ingin menjadikan NTB sebagai sentra peternakan sapi di Indonesia melalui program strategis ” bumi sejuta sapi “, demikian Ungkap Darus.
Masih menurut Darus, sebagai pengejewantahan dari program swasembada daging Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat.
Jika pengembangan tersebut dilakukan, kedepan dataran tinggi akan kembali hijau oleh pohon atau tanaman buah serta dipenuhi oleh ternak yang melimpah sebagaimana sedia kala dimana jumlah populasi ternak didataran tinggi Kota Bima jauh melampaui jumlah populasi manusia yang ada di perkotaan.

Dengan demikian Kota Bima tidak hanya akan menjadi Kota swasembada daging tetapi menjadi Kota pengekspor daging karena memang permintaan pasar terhadap daging unlimitide, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran itu menjadi nyata bagi warga Kota Bima. (//arif)

Bimantika.net

Baperjakat pemerintahan Kota Bima salah menempatkan posisi personal seorang Kabag Humas yang berlatar belakang sarjana Pertanian. Mestinya Baperjakat menilai seseorang yang diangkat dalam jabatannya haruslah menilai juga dari aspek disiplin ilmunya sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bisa selaras antara disiplin ilmu nya dengan bagian yang ditempati. “Baperjakat Kota Bima sama sekali tidak ptofesional menempatkan ASN utamanya Kabag Humas sebagai corong Pemerintahan Kota Bima seorang yang berlatar belakang sarjana pendidikan” demikian uangkap Sumber Bimantika.net yang juga Sebagai Tokoh LSM Kota Bima M. Hadi.
Menurutnya Baperjakat sama sekali tidak mempertimbangkan segala hal sehingga penempatan seseorang dalam job nya jauh dari harapan masyarakat Kota Bima. Tagline Bangkit menuju Perubahan tidak akan bermakna apa apa kalau tim kerja Walikota Bima sama sekali tidak mampu menterjemahkan segala tata aturan itu dengan baik dan benar. Sehingga bisa jadi Terjadinya teguran keras dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada Walikota Bima salah satunya adalah tidak sesuainya disiplin ilmu seseorang yang ditempatkan pada job yang di lantik. Lanjutnya bahwa sesungguhnya penempatan ini sangat amburadul seorang sarjana pertanian bisa ditempatkan sebagai Kabag Humas. “Padahal ratusan sarjana starata satu dan Magister ilmu Komunikasi di Pemkot Bima, kok ini di ambil sarjana Pertanian, ini kan tidak sesuai harapan jadinya” demikian ujarnya. (//arif)

Bimantika.net

Adanya berita Bimantika.net online dengan judul diduga kuat walikota bima memasang tarif untuk pejabat dan rekruitmen para honorer pada hari sabtu (31/8/2019) kemarin, kini Pemerintah Kota Bima melalui Kasubag Humas, Dian Memberikan klarifikasi. Menurutnya klarifikasi itu adalah hak jawab pemerintah kota Bima terkait pemberitaan. “Mohon dimasukan nama Pak Kabag H. Abdul Malik, M.Ap karena saya hanya Kasubag bang, itu sudah menjadi protap pekerjaan kami semuanya wajib atas nama Kabag Pak Malik” ungkap Dian melalui saluran WhatsApp nya yang ditujukan pada Pimpinan redaksi Bimantika.net.
Menurutnya,
Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE membantah informasi yang menyebut ada uang mahar ataupun tarif saat mutasi dan recruitmen honor di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Sebagaimana disampaikannya pada berbagai kesempatan bahwa proses rotasi dan mutasi murni karena kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kelayakan dan berdasarkan penilaian dari Baperjakat.

Mutasi dan rotasi yang dilakukan itu bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi-misi yang didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.

Sejak awal Walikota dan Wakil Walikota Bima berkomitmen untuk menyeleksi betul pejabat yang berpotensi dan profesional untuk ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Kami dari awal berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota yang Beradab.

Demikian pula dengan recruitmen honorer, tidak ada pungutan pada recruitmen honorer dan belum ada recruitmen pada satpol PP Kota Bima sebagaimana yang berkembang di media sosial.

Jika ada pemungutan liar yang diketahui diharapkan kepada masyarakat agar melaporkan tindakan tersebut kepada pihak penegak hukum, agar bisa diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila ada oknum ASN yang diketahui terlibat pungutan liar agar dilaporkan kepada inspektorat agar apat diproses dan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Siapa yang bayar, kepada siapa, berapa jumlahnya, agar bisa diusut secara tuntas, agar tidak menimbulkan fitnah.

Diharapkannya Masyarakat juga tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi isu yang belum diketahui kebenarannya. Isu yang berkembang di media sosial murni merupakan tindakan oknum dan tidak ada keterkaitan dengan pemerintah Kota Bima.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya berupaya melakukan pembenahan di internal serta menyempurnakan jalannya roda pembangunan yang ada di Kota Bima sebagaimana visi dan misi yang diusung oleh Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima. Diharapkan upaya pembenahan yang sedang dilakukan ini tidak terhambat dengan berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya tersebut. (//arif)