BimaNtika

Bimantika.net
Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net senin (9/9/2019) menyebutkan bahwa langkah Yang ditempuh oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE maupun isteinya Hj. Elly Alwainy melaporkan ke proses hukum sejumlah aktivis yang menyerang pribadinya adalah langkah yang sangat mulia dan memuliakan hukum itu sediri.
“Itulah langkah yang paling elegan dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang berdasarkan Hukum ini” ujarnya. Salah satu
Kandidat Kuat Ketua DPC PKB Kota Bima ini melanjutkan bahwa “Semut” pun akan melawan kalau diinjak, apalagi manusia yg dituduh dan difitnah atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.
“namanya manusia tentu punya harkat dan martabat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan nya, dan Walikota pun punya hal tersebut” urainya.
Lanjut Ardyan, mungkin saja bagi sebagian orang tuduhan dan fitnah itu hal biasa, tapi bagi Walikota dan keluarga besaenya bisa jadi itu hal yg prinsip dan mengusik kehormatan dan harga dirinya. “Oleh karena itu, menyerahkan hal ini lewat proses hukum bagi saya itu lebih elegan dan terhormat” ujarnya.
Karena menurutnya itu salah cara seseorang mempertahankan kehormatan dan harga dirinya.
Kritik terkait kebijakan publik adalah biasa dalam alam demokrasi tentunya disertai data yang bisa dipertanggung jawabkan, tetapi kalau menghujat, menuduh apalagi fitnah tentu menimbulkan persoalan hukum kalau saja yang dituduh tidak terima atas tuduhan tersebut.
“mari kita dewasa menyikapi dan bersikap obyektif dlm menilai kinerja pemerintahan kota Bima khususnya” demikian ajak Ardyan (//arif)

Bimantika.net

Untuk menilai kinerja pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah/ instansi vertikal di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan BUMN Se- NTB, Kamis (5/9) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan PPID untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB di Hotel Grand Legi Mataram.
Peserta yang merupakan perwakilan dari 94 Badan Publik yang akan dinilai mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH dan Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi, SE, ME dan didampingi empat orang anggota komisioner.
Hendriadi memaparkan, monitoring dan evaluasi ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada badan-badan publik.
“Langkah ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi masalah keterbukaan informasi publik serta memberikan umpan balik dan solusi atas masalah yang muncul dalam pelaksanaan KIP”. Ungkapnya.
Dijelaskan Hendriadi, indikator penilaian mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi, penyediaan Informasi publik dan presentasi badan publik.
“Untuk tujuan tersebut, Komisi Informasi NTB akan melakukan sejumlah tahapan kegiatan yang diawali pengiriman kuesioner tanggal 6 September dan batas akhir pengiriman kembali kepada Komisi Informasi tanggal 26 September untuk kemudian dilakukan tahapan verifikasi data dan presentasi badan publik”. Imbuhnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dalam sambutannya mengharapkan agar PPID badan publik lebih proaktif menyebarkan informasi kepada masyarakat.
“Karena kalau makin ditutupi, maka akan makin banyak laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada aparat berwenang”. Ungkapnya.
Beberapa pengalaman menunjukkan, rata-rata masyarakat yang melakukan pengaduan tidak mengetahui kegiatan badan publik. “Oleh karena itu, selaku pelayan masyarakat harus membuka diri terhadap hal-hal yang perlu publik ketahui. Terang Irbansus Inspektorat NTB ini.
Tahun ini, sebanyak 94 badan publik yang terdiri dari 10 kabupaten/ kota, 46 perangkat daerah Provinsi NTB, 18 badan publik vertikal, 4 BUMN dan 16 parpol akan dilakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
“Monitoring dan evaluasi akan melihat presiden atau bukti-bukti kinerja pelayanan Informasi Publik dan perlu didukung data dan informasi perangkat daerah”. Tutupnya.
(//tkpd)

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bappeda dan Litbang menjalin kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Kamis (5/9) menggelar sosialisasi Program USAID Madani dan pemetaaan program prioritas di Ruang Rapat Bupati Bima.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari USAID Madani, Restu Pratiwi, Muntajid Billa (Local Goverment Specialist Usaid Madani) dan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA Provunsi NTB, Lalu Hasbullah.
Restu Pratiwi yang menguraikan Program USAID Madani memaparkan, kegiatan akan difokuskan pada peningkatan dan penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mencakup isu akuntabilitas dan keberagaman sosial.
“USAID Madani akan memfasilitasi simpul belajar melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung mentoring dan sharing praktik baik antar daerah”. jelas Restu.
Kemitraan ini juga akan tertib dan taat pada undang undang organisasi kemasyarakatan, terutama dalam pemetaan (mapping) dan identifikasi mitra utama Usaid Madani.
Terkait fasilitator program, akan dipilih berdasarkan pemetaan melalui merit sistem terbuka berdasarkan kompetensi dan kapasitas sebagai fasilitator, harus memahami secara komprehensif arah kebijakan dan program prioritas, “tutup Restu.
Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menjelaskan, Sosialisasi secara khusus menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbang, Inspektorat, Dinas Dikbudpora, BPPKAD, Dinas Kominfostik dan Bagian OPA Setda untuk membahas pemetaan progam prioritas yang dapat dikerjasamakan antara Usaid Madani dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut Raani, “Bappeda memfasilitasi pertemuan ini untuk mempertajam prioritas program dengan menyelaraskannya dengan visi dan misi serta prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima. “Urai Yuni.
Sebelumnya Kabid Perencanaan Sosial Bappeda Provinsi NTB Lalu Hasbullah menguraikan, Program Usaid Madani mengambil tema besar program akuntabilitas dan keragaman sosial melalui peningkatan kapasitas dan berkelanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Tingkat Kabupaten/Kota 2019-2024.

“Pemerintah Daerah dapat menentukan sub tema dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial yakni Pelayanan Publik, pencegahan korupsi, tata kelola sumber daya alam, inklusi sosial, transparansi dana desa, keberagaman, serta kesehatan ibu dan anak baru lahir”. Tambahnya.
Usai kegiatan sosialisasi, rombongan AUSAID diterima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Ruang Kerja Bupati.
(//yan/TKPD)

Bimantika.net

Upaya pemerintah Kabupaten Bima do bawah Kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menuntaskan akses jaringan telekomunikasi, khususnya bagi wilayah yang termasuk kategori daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia terus diperjuangkan.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Selasa (3/9) melakukan penandatanganan Berita acara dengan Pemerintah Kabupaten Bima terkait Design Review Meeting pelaksanaan program kerja Base Transceiver Station/menara telekomunikasi (BTS) Blankspot Tahun anggaran 2019.
Pada kesempatan tersebut Bupati Bima diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima H.M.Antonius S.STP melakukan penandatanganan berita acara dengan Direktur BAKTI Kominfo Bambang Nugroho didampingi Direkrur Bidang Komumikasi Utama (BKU) dan Dirut PT Telkomsel di Hotel Aston Denpasar.
Kadis Kominfostik H.M.Antonius didampingi Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (PTIK) Drs. Muhammad usai penandatanganan mengatakan,
“Pada sejumlah kunjungan kerja ke kecamatan dan desa, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri banyak menerima aspirasi masyarakat yang mengharapkan agar jaringan internet dapat diakses dan dinikmati sehingga komunikasi dan kegiatan bisnis masyarakat berjalan lancar.
Upaya mewujudkan Kabupaten Bima Merdeka Signal tahun 2020 ini merupakan komitmen Bupati Bima dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut”. Terang Anton.
Dirinya menandaskan, menindak lanjuti arahan Bupati tersebut, dirinya melakukan komunikasi intensif dan lobi dengan Kementerian Kominfo selaku pihak penyedia infrastruktur telekomunikasi.
“Alhamdulillah, komunikasi tersebut membuahkan hasil dengan hadirnya bantuan program wifi/Vsat pada 20 titik”.
Bantuan perangkat komunikasi ini untuk memenuhi kebutuhan internet pada sekolah-sekolah dan fasilitas pelayanan publik lainnya. “Dengan demikian, maka sekolah, kantor pemerintah kecamatan dan desa bisa mengakses informasi secara cepat dan terkini secara online”. Jelasnya.
Anton berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan visi dan misi Bima RAMAH.
(//tkpd)