BimaNtika

Bimantika.net _Diklat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022 dibuka secara resmi Senin (13/6) diikuti para Kasubag Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah berlangsung di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima .

Kegiatan tersebut berlangsung selama enam hari kerja pada tanggal mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2022 dan menghadirkan para widyaiswara dari BPSDMD dan Tenaga Pengajar dari Tim BKD Provinsi NTB.

Pada kegiatan yang juga turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB dan Kepala BKD Kabupaten Bima Drs Agus Salim M.Si tersebut, Bupati Bima yang diwakili Asisten III Setda Drs. H. Arifudin dalam sambutannya menjelaskan beberapa hal.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan mengelola dan kinerja dengan mengedepankan prinsip penilaian yang mengacu kepada kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN.

“Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan diterbitkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang profesional kompetensi dan kompetitif sebagai bagian dari penjabaran informasi birokrasi”. Kata mantan kepala Bakesbang ini.

Dihadapan 40 peserta yang merupakan pejabat eselon IV terkait bidang kepegawaian OPD tersebut, H. Arifudin mengatakan bahwa secara kelembagaan pemerintah daerah memandang tujuan penilaian kerja ini memiliki arti penting dalam menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan prestasi dan karir

Penilaian ini sendiri dilakukan mencakup serangkaian analisa terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan ASN bersangkutan untuk mendapatkan umpan balik, dan pada saat yang sama juga menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Dewi Ritawati, SE, MM dalam sambutannya mengharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini semua peserta bersungguh-sungguh mempelajari apa yang sudah diniatkan awal dalam pelatihan.

“Ini sangat penting karena kita dihadapkan pada organisasi yang terus-menerus mengalami reformasi dimulai dari perubahan peraturan di tingkat pusat yang harus ditindaklanjuti”.Jelasnya.

Kepada para peserta, Dewi mengungkapkan agar meskipun dengan keterbatasan pelatihan yang ada, pemerintahan daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui BPSDMD melaksanakan Diklat sebagai satu agenda yang sangat penting.

Oleh karena itu diharapkan kepada para peserta agar sungguh-sungguh. “Manfaatkan dengan baik kesempatan mengikuti pelatihan agar nanti ilmunya dapat diterapkan untuk membantu penyusunan di masing-masing perangkat daerah”. Imbuhnya.

Pelaksanaan Diklat ditandai dengan pemasangan atribut secara simbolis kepada para peserta oleh Asisten III Setda Kabupaten Bima. (***)

Bimantika.net _Solidaritas antara TNI-Polri dengan masyarakat di Kabupaten Bima memang terbilang tinggi.

Hal itu ditunjukkan dalam setiap adanya kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum, TNI-Polri bersama masyarakat kerap bahu membahu menyelesaikannya.

Terkini, seperti yang ditunjukkan oleh Bripka Tiswan, Bhabinkamtibmas Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Selasa (14/6/22) kemarin Pukul 09.30 Wita.

Kapolres Bima Polda NTB, AKBP Heru Sasongko, S.I.K, lewat Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka, gotong royong yang melibatkan TNI-Polri bersama masyarakat tersebut diadakan guna pembangunan pondasi untuk pemasangan pipa saluran Pompa Hidraulik Ram atau biasa disingkat Hidram di Dam Beringin Dusun Monggo, Ncandi.

Dengan adanya pompa Hydram ini diharapkan warga sekitar tidk lagi mengalami kesulitan penyediaan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kegiatan pertanian

Untuk diketahui, Pompa Hidran ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk menaikkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi secara automatis dengan energi yang berasal dari air itu sendiri. Alat ini sederhana dan efektif digunakan pada kondisi yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk operasinya. Dalam kerjanya alat ini, tekanan dinamik air yang ditimbulkan memungkinkan air mengalir dari tinggi vertikal (head) yang rendah, ke tempat yang lebih tinggi. (***)

Bimantika.net Sekretaris Camat Madapangga Suryansyah, S. Sos mewakili Pemerintah Kecamatan Madapangga mengikuti rapat penyusunan RDKK di Kantor Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Rabu 15 Juni 2022.

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dalam hal pupuk dan obat-obatan pertanian.

Suryansyah menjelaskan bahwa Tujuan penyusunan RDKK adalah Meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan Usaha tani.

“Juga meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok” urainya.

Menurut Suryansyah bahwa acara itu adalah persiapan penyusunan E.RDKK tahun 2022 – 2023 dengan tujuan agar petani Bisa mendapatkan jatah pupuk yang jelas dan petani diharapkan membawa foto copy KTP/nik dan nama ibu kandung.

“Kegiatan dilalukan di desa Ncandi kecamatan madapangga dalam rangka persiapan penyusunan RDKK tahun 2022 -2023” ungkapnya.

Pemerintah Kecamatan Madapangga ikut memikirkan hal ini adalah bentuk kepedulian nyata dari pihak pemerintah dalam soal mengatasi kelangkaan pupuk selama ini yang terjadi.

“Ini adalah salah satu cara menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat petani di masa masa yang akan datang” ujar Suryansyah. (***)

Bimantika.net _Forum Kepala Daerah se- Tanah Tabi dan Saireri melaksanakan rapat khusus (Rapsus) di Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa (14/6/2022) sore.

Rapat khusus ini bertujuan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua.

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Jayapura yang juga selaku Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw, itu untuk menyamakan persepsi dan juga dukungan terkait keberlanjutan Otsus Jilid II serta Pemekaran DOB di Papua.

Melalui rapat khusus tersebut melahirkan tujuh (7) poin aspirasi atau pernyataan sikap rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw menyampaikan, bahw forum ini merupakan forum untuk semua yang diinisiasi oleh Kepala Daerah Wilayah Adat Tabi dan Saireri untuk berkoordinasi dengan seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua terkait dinamika yang saat ini terjadi di Provinsi Papua.

“Jadi, (forum) ini merupakan suatu wadah yang strategis untuk membangun komunikasi di antara kepala daerah guna pembangunan di wilayah masing-masing,” kata Mathius Awoitauw dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Khusus tersebut.

Terkait dengan pandangan kesejahteraan rakyat Papua, pria yang juga Bupati Jayapura ini mengatakan, bahwa semua pihak mempunyai pandangan masing-masing, sehingga terjadi pro dan kontra terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran di Papua.

“Yang harus dipersiapkan untuk merespon kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat tersebut, bagaimana kesejahteraan itu bukan hanya slogan semata. Sehingga kepastian akan kesejahteraan harus benar-benar terwujud,” katanya.

“Kita sebagai kepala daerah yang diberi amanah oleh rakyat untuk memberikan kepastian kesejahteraan tersebut, pro kontra merupakan hal yang wajar,” ucap Mathius Awoitauw menambahkan.

Dari rapat khusus tersebut, menghasilkan tujuh (7) poin aspirasi atau pernyataan sikap:

Pertama, mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, guna percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Kedua, Undang-undang sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan regulasi penggunaannya.

Ketiga, Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Keempat, pemekaran di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota itu diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri, yang harus diisi oleh orang asli Papua (OAP)

Kelima, jumlah alokasi DPR RI dan DPD RI dari Provinsi Papua maupun provinsi pemekaran dari Provinsi Papua minimal lima (5) secara proporsional

Keenam, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua (OAP), dan

Ketujuh, para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua.

Untuk diketahui, dalam rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPR Papua Jhoni Banua Rouw, Wakil Ketua DPR Papua Yulianus Rumbairussy, Anggota DPR Papua Yonas Alfons Nussi, Ketua LMA Papua Lenis Kogoya, Bupati Mamberamo Raya Jhon Tabo, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Pj. Bupati Mappi Michael Ronny Gomar, beberapa Anggota MRP seperti Dorlince Mehue dan Toni Wanggai, Pj. Walikota Jayapura Frans Pekey, Wakil Bupati Jayawijaya Marthen Yogobi, Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W. A. Maclarimboen dan Ketua Pengadilan Tinggi Bonny Sangga.

Kemudian, Kajati Papua Nikolaus Kondomo, Waaster Kasdam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Lambert Jerri Mailoa, Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya, Kepala Bappeda Kabupaten Mamberamo Raya Mansur, M., Pabbung Kabupaten Jayapura Letkol Inf. Puaddi Miftah, Ketua DPN Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo, unsur Forkompinda se- Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. (***)

Bimantika.net _Partai Nasdem Gelar Rakernas di Jakarta, Sekretaris Jendral Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan sebagaimana termuat dalam beberapa media online Nasional partainya membuka koalisi dengan seluruh partai politik.

Utamanya, parpol tersebut memiliki landasan yang sama, yakni kebangsaan, kewarganegaraan dan komunitas pembangunan nasional.

Namun, Johnny mengatakan, koalisi baru dibentuk Ketua Umumnya setelah mendapatkan hasil rekomendasi sosok calon presiden (capres) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bakal digelar 15-17 Juni 2022 beberapa hari lagi.

“NasDem tidak membentuk koalisi sebelum ada capres,” kata Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2022).

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan partainya hingga saat ini belum mengusung kandidat calon presiden (capres) dan cawapres.

Sebagaimana yang dilansir oleh Sekjen DPP Nasdem, disambut dengan Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem NTB, Multazam, A. Md.

Multazam yang juga anggota DPRD Propinsi NTB saat di wawancara media online Bimantika via saluran WhatsApp nya Senin Malam 13 Juni 3022 menyebutkan bahwa Rakernas membahas issu jelang Pileg (pemilihan Legislatif, red), Pilpres (Pemilihan Presiden) dan tentunya Pilkada untuk Propinsi dan Kabupaten se Indonesia.

Multazam mengungkapkan bahwa DPW Nasdem NTB di pimpin oleh Ketua DPW yang juga sebagai Wakil Gubernur NTB DR. Hj. Sitti Djalilah, M. Pd punya langkah-langkah konkrit untuk memenangkan Pileg, Pilpres dan Pilkada

Terkait dengan Pileg, Khusus Daerah Pemilihan NTB 1 (Pulau Sumbawa) yang pada Pileg 2019 Silam Partai Nasdem tidak mendapat kursi DPR RI akan menjadi atensi khususnya selaku Bappilu NTB.

“Dapil Pulau Sumbawa NTB 1 itu menjadikan DPW Nasdem bekerja ekstra karna saat Pileg 2019 tidak dapat Kursi DPR RI, nah sekarang mulai bulan Januari-Desember 2022 kita lakukan rekruitmen 200 porsen Quota calegnya dan Alhamdulillah saat ini quota 100 porsen Caleg DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa terpenuhi oleh Caleg yang memiliki kemampuan politik highclass” ungkap Multazam.

Lanjutnya, untuk memenangkan Pileg khusus Dapil Pulau Sumbawa tentu DPW Nasdem NTB Prioritas Kualitas Caleg, kapabilitas caleg, Kredibilitas Caleg yang akan bertarung hingga Nasdem Menang di NTB 1.

Menurut Multazam untuk meraih kemenangan itu dibutuhkan kerja cerdas dan adanya pemberdayaan Kekuatan-kekuatan sayap partai Nasdem organisasi pendukung Nasdem.

“Insya Allah semua perangkat pemenangan Nasdem NTB kami kerahkan sesuai arahan Ketua DPW Nasdem NTB Doktor Sitti Rohmi” demikian ungkap Multazam mengakhiri wawancaranya. (***)

Bimantika.net _Pengembangan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bima menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.

Hal ini di sampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima, Suwandi, ST.MT, saat membuka kegiatan Inovasi, Berbagi Inspirasi Solusi dari Kemitraan Pemerintah dan LPTK untuk Literasi dan Numerasi Dasar di Provinsi NTB, bertempat di Hotel Marina Inn, Senin ( 13/06 ).

” Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi khusunya di Kabupaten Bima, masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak pemangku kepentingan, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan SDM yang berkualitas melalui program INOVASI. ” ujar Suwandi.

District Coordinator INOVASI wilayah NTB, Toha Arifin, dalam penyampaiannya, mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan ada peningkatan capaian Literasi dan Numerasi, di lingkungan sosial, dan lingkungan akademik di satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan PKBM serta SKB.

Sementara itu, Hari Nurhadi, M.Pd Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP ), Provinsi NTB, dalam sesi pemaparan materi menyampaikan, Rapor Pendidikan berperan sebagai ” Single Source of Truth “, dengan kata lain, Rapor Pendidikan, seharusnya dijadikan sebagai sumber utama dalam melakukan analisis, perencanaan, dan tindak lanjut, dalam upaya peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.

Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin S.Sos.MM, yang lebih menekankan kepada Pengaplikasian metode TaRL ( Teaching at The Right Level ), atau Pembelajaran berbasis kemapuan, telah di replikasikan disemua Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bima.

Kegiatan ini, selain di hadiri oleh perwakilan guru Kabupaten Bima, perwakilan tim program Literasi, juga dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.(***)