Bimantika.net -Pada Tanggal 18 April 2026 Bupati Bima Ady Mahyudi secara resmi melantik 10 pejabat Eselon II hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Menurut Bupati proses pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi yang objektif, profesional, dan berbasis pada kapasitas.
Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik kedekatan dalam penentuan jabatan.
“Pejabat yang dilantik hari ini dipilih melalui proses yang terukur. Maka, kinerja yang ditunjukkan harus sebanding dengan kepercayaan yang diberikan,” tegasnya.
Bupati secara khusus mengingatkan pentingnya pemahaman dan implementasi visi pembangunan daerah “Bima Bermartabat” ke dalam program strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi program yang bersifat seremonial atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata.
“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi penegasan arah pembangunan daerah. Kita membutuhkan figur yang mampu bekerja nyata, bukan hanya menyusun laporan,” ujarnya.
Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja, Bupati menetapkan target konkret bagi setiap OPD untuk merumuskan minimal dua hingga tiga program unggulan dalam waktu 30 hari ke depan.
Program tersebut harus relevan, terukur, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, dalam kurun waktu 90 hari, setiap OPD diwajibkan menunjukkan progres nyata berupa output awal yang dapat dirasakan publik.
Bupati bahkan menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu memenuhi target tersebut diminta untuk secara terbuka melakukan evaluasi diri.
“Yang saya nilai bukan panjangnya laporan, tetapi hasil nyata di lapangan,” tegasnya kembali.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 821.2/285/07.2 Tahun 2026, sebanyak 10 pejabat yang dilantik, salah satunya Nurul Wahyuti, SE, ME menjadi Kepala Dinas Kesehatan
Salah satu sumber media bimantika menyebut Dalam dinamika birokrasi modern, kepemimpinan tidak lagi semata diukur dari latar belakang keilmuan.
Akan tetapi dari kemampuan mengelola sistem, membangun tim, dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat.
Menurutnya Pelantikan Ibu Nurul sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima harus dilihat dalam kerangka sistem merit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,
Di mana setiap pejabat dipilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas manajerial.
“Bukan sekadar label disiplin ilmu” tegasnya.
Ia menyadari Memang benar, sektor kesehatan adalah bidang teknis yang kompleks.
Namun, perlu dipahami bahwa kepala dinas bukan bekerja sendiri. Ia memimpin organisasi yang diisi oleh tenaga profesional seperti dokter, tenaga medis, dan pejabat teknis lainnya yang menjadi kekuatan utama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan.
“Di titik inilah kepemimpinan strategis menjadi kunci. Ibu Nurul hadir bukan untuk menggantikan peran tenaga medis, melainkan untuk memastikan seluruh potensi itu bekerja efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat” urainya.
Lebih jauh ia menyebut publik perlu melihat bahwa proses yang dilalui bukan penunjukan sepihak.
Melainkan melalui tahapan seleksi terbuka yang transparan dan kompetitif. Dalam konteks ini,
“Kepercayaan yang diberikan kepada Ibu Nurul merupakan hasil dari proses yang sah dan terukur”tegasnya.
Maka, alih-alih memperdebatkan latar belakang semata, akan lebih konstruktif jika semua pihak memberikan ruang bagi beliau untuk bekerja, membuktikan kapasitasnya.
Dan menjawab tantangan sektor kesehatan dengan kinerja nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang Kepala Dinas Kesehatan tidak ditentukan dari dari mana ia berasal, tetapi dari apa yang mampu ia hasilkan.
Jika di bawah kepemimpinan Ibu Nurul pelayanan kesehatan semakin baik, program berjalan efektif, dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka semua perdebatan akan terjawab dengan sendirinya oleh kinerja, bukan asumsi.
Masih menurutnya bahwa Ibu Nurul itu memang berlatar belakang pendidikan ekonomi, alumni Magister Ekonomi UI.
“Beliau Alumni Kampus Terbaik Universitas Indonesia dengan disiplin Ilmu Magister Ekonomi, Akan tetapi beliau sudah karatan di Dinas Kesehatan, sebelum dilantik jadi Kadis pun jabatannya adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan” demikian ujarnya.
Menurutnya seorang kepala dinas yang paling utama dibutuhkan adalah kemampuan manajerial nya,
Kemampuan manajerial sangat krusial bagi pemimpin instansi untuk mencapai tujuan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengelola operasional secara efisien.
“Kemampuan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang tepat” tutupnya. (***//Ruma Rengge Sape//007)