Bimantika.net,_Nimran Abdurrahman, SH.,MH melalui press releasenya menyebut bahwa wabah pendemi corona virus atau covid 19 yang kini melanda dunia telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Tercatat hingga hari ini sudah mencapai angka jutaan manusia positif terinfeksi dan ratusan ribu korban meninggal dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati rangking pertama dengan jumlah pasien positif korona terbanyak. Hingga hari ini Selasa, 14 April 2020 tercatat 4.839 orang terpapar, 459 orang meninggal dunia dan 426 orang dinyatakan sembuh.
Nusa Tenggara Barat dalam waktu sekejap kurva peningkatan jumlah korban telah membawa daerah ini pada zona merah – penyebaran covid tercepat dengan pasien positif – dan masuk 10 besar daerah di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 37 kasus positif, 2 orang meninggal dunia dan 2 orang sembuh. Kondisi ini telah menimbulkan ketakutan dan kepanikan ditengah masyarakat, karenanya wajar apabila masyarakat menuntut peran aktif dan tanggungjawab pemerintah secara lebih nyata. Semakin lambat ditangani maka semakin besar jumlah korban yang akan berjatuhan akibat dari wabah ini.
Kepada media ini, Nimran Abdurahman memberikan catatan dan saran pendapat kepada pemerintah kabupaten Bima khususnya mengenai anggaran penanganan Covid 19 yang belakangan ini marak disoroti masyarakat luas.
” Tampak Pemda Bima gagap dan tidak memberikan respon cepat dalam masalah seserius ini, pemda harus hadir, bukan hanya dalam rupa bagi-bagi masker akan tetapi menyiapkan rencana dan skema kerja penanganan korona yang cepat dan tepat serta penganggaran yang benar-benar sesuai kebutuhan”. Ditambahkannya, ” Ini situasi darurat, bahaya dan ancaman keselamatan warga masyarakat mutlak diutamakan”.
“Terkait soal anggaran, menurutnya Bupati harus menjelaskan mengenai peruntukan dana 50 hingga 70 milyar yang rencananya dianggarkan dalam penanganan Covid 19”. Situasi kedepan semakin sulit untuk diprediksi, ancaman kelangkaan bahan makanan juga mesti dipikirkan. Diluar dari urusan utama yang juga perlu dijelasin. Akan dipergunakan untuk apa saja anggaran tersebut pemda wajib menyampaikan secara terinci dan terbuka kepada masyarakat.
“Tidak boleh tiba-tiba nyebut sekian puluh milyar, harus jelas basis data dan rincian kebutuhannya apa saja”. Pintanya.
“Dan yang tidak kalah penting lagi saya sarankan agar segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk mendapatkan pedoman penggunaan anggaran daerah. Realokasi dan refocusing APBD harus berpedoman pada regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat sehingga ada sinergi antara pusat dan daerah dalam perang melawan korona. Tutupnya. (BNN_01)