Kepala Bappeda Uraikan Soal Pengadaan Sapi di Setda Kota Bima

Foto : Dokumen Pribadi Kepala Bappeda Kota Bima Drs. H. Fakhrunrazy, ME

Bimantika.net _Adanya muncul mata anggaran pengadaan Sapi, Sajadah, Sarung dan Mukenah di Sekretariat Daerah Kota Bima yang menjadi perbincangan Publik, Kepala Bappeda Kota Bima angkat bicara.

Kepala Bappeda Kota Bima Drs. H. Fakhrunrazi, ME pada media online Bimantika Jum’at malam 15 April 2022 menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa di pisahkan dengan sekretariat Daerah Kota Bima.

Oleh karena tidak bisa terpisahkan maka sesungguhnya garis fungsi koordinasi dan fungsi tekhnis di padupadan kan dalam sebuah sistim Pemerintahan.

“Asalkan tidak terlalu dominatif dari segi tekhnisnya maka dengan adanya mata anggaran pengadaan apapun di bagian kesektariatan malah menambah permudah dalam hal koordinasi” ungkap Fakhrunrazy.

Lanjutnya bahwa pengadaan Sapi di Setda Kota Bima adalah untuk keperluan Sapi Qurban.

“Sejak Zaman bahula sampai sekarang setiap tahunnya di adakan Qurban” ungkapnya.

Di tahun Anggaran 2022, memang muncul beberapa item pengadaan barang di sekretariat daerah Kota Bima.

Anggaran yang muncul dalam APBD 2022 yang di sahkan oleh DPRD Kota Bima tersebut beberapa contohnya seperti Pengadaan Tenak 75 juta, Pengadaan Sajadah 150 juta, Pengadaan Sarung 149 juta, Pengadaan Mukenah 195 juta.

“Semua pengadaan itu tentu untuk warga masyarakat Kota Bima yang berhak menerimanya” demikian ujarnya.

Fakhrunrazy menjelaskan pula bahwa program itu adalah penguatan kualitas iman dan Taqwa dalam rangka mendukung Majelis Ta’lim, TPA, TPQ dan lainnya.

“Program ini dulunya Membumikan Al Qur’an sehingga masjid-masjid dsn Musholla di fasilitasi Al Qur’an, Sajadah, Mukenah dan Sarung” ungkap Fakhrunrazy.

Hal senada disampaikan oleh Kepala DPPKAD Kota Bima Drs. M. Saleh yang di wawancara langsung media online Bimantika Jum’at malam 15 April 2022 menyebutkan tidak ada persoalan signifikan munculnya beberapa item pengadaan di sekretariat daerah.

Dirinya mencontohkan bahwa pengadaan ternak tidak serta merta OPD terkait saja yang handle namun bisa juga di bagian ekonomi setda Kota Bima.

Bahkan menurut M. Saleh dalam contoh konkrit nya seperti dana stimulan bisa juga dalam item bagian AP tidak lantas hanya di Dinas PUPR.

“Dan semua itu adalah kembali untuk kepentingan rakyat yang berhak menerima bantuan, itu prinsip esensialnya” demikian ungkapnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *