IDP & Kutukan Sumber Daya

Oleh :. DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)

Bima Bimantika,-Saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh ekonom Inggris Richard Auty (1993) Resource Curse Theory (Teori Kutukan Sumber Daya) untuk menganalisis ketidakmampuan IDP : D mengelolah SDA di Bima. Dengan kondisi potensi sumberdaya alam yang belum dikelola maksimal seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan Pendapatan daerah, tapi karena soal kompetensi managerial dan wawasan bisnis yang tidak mendukung akhirnya terperangkap dalam kutukan Sumber daya.

Padahal Mindset cara pengelolaan daerah sudah bergeser ke pendulum Entrpreneur governance ( Pemerintahan digerakan oleh mindset wirausaha). Model Pemerintah yang energinya fokus bukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Konsepnya masyarakat yang dilayani untuk membayar; menuntut return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk mendorong para pimpinan Dinas atau BUMD berpikir mendapatkan uang. Misalnya Dinas pariwisata, harus ada quick win untuk sumber pertumbuhan baru melalui ekonomi pariwisata

Inti dari pemerintahan wirausaha mengelola kreatifitas dengan membangun sesuatu yang unik dan baru dan seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa di jual. Ia memahami strategi pemasaran untuk meyakinkan pelaku bisnis atau investor.

Koreksi kami kepada IDP & D hanya menunggu anggaran proyek dari pusat dan minim sekali upaya diversifikasi menggali potensi Penerimaan daerah.

Krakter inilah yang kurang pada Bupati dan wakil bupati saat ini. Protype kepemimpinan model administratif birokratis saat ini berlawanan dengan pandangan baru seperti dikatakan
Osborn dalam bukunya “Reinventing Government How The Enterpreneurial Spirit Is Tranforming The Public “

Kata kuncinya pemerintahan daerah yang berorientasi hasil dan pasar. Hasil artinya ada potensi ekonomi yang menghasilkan uang dan potensi pasar yang menggerakan bisnis, karena pengelolaan pemerintahan semestinya mengadopsi model pengelolaan bisnis. Saya berikan contoh Kabupaten Dompu hanya dengan potensi jagung bisa menggerakan ekonomi masyarakat.

Ada orang model Nurdin Abdullah di Sulsel baru dilantik ia berikan ultimatum perusahaan daerah harus memberikan deviden ke kas daerah. Kasus ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Bima malahan manajemen BUMD Perusahaan Wawo diserahkan kepada orang tidak kompeten, sehingga tidak menghasilkan profit. Semestinya BUMD itulah yang diperbaiki busines proses dan manajemennya supaya memberikan deviden ke kas Daerah

Kalau model pendekatan IDP & D mengelola daerah saat ini dengan mindset lama tidak merubah haluan dan perspektif baru membuat terobosan maka jangan berharap Kabupaten Bima berubah kearah kemajuan..

Model pendekan IDP dan D hanya linear tidak ada lompatan baru kalau dilanjutkan hanya membawa sengsara buat masyarakat bukan membawa kesejahteraan dan kehormatan.
*) Penulis : wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *