Bimantika net -Salah satu media Lokal Bima yang memuat berita seringnya Penjabat (Pj) Walikota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT keluar daerah sehingga berdampak tidak ikutnya upacara seperti HUT Korpri.
Pada media Bimantika Rabu 29 Novenber 2023, HM Rum sampaikan bahwa dirinya tau persis ini adalah HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
HM Rum sangat memahami bahwa HUT Korpri merupakan momentum yang sangat urgen untuk memperingatinya sebagai refleksi atas berdirinya kesatuan pegawai negeri. Korpri berdiri pada 29 November 1971.
Pada Media Online Bimantika, HM Rum juga sangat mengerti makna dan hakekat dari Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1971.
“Semua itu saya mengerti dan memahami, namun harus juga dipahami ada sejumlah Agenda untuk kemaslahatan ummat, rakyat dan masyarakat Kota Bima yang kita sedang perjuangkan saat ini di jakarta” ungkap HM Rum Pada Media Online Bimantika.
Beberapa waktu lalu Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT memberikan penjelasan terkait kontroversi yang muncul seputar ketidakhadirannya dalam moment upacara Hari Besar Nasional.
Dalam keterangannya, HM. Rum menyatakan bahwa ketidakhadirannya bukanlah bentuk ketidakpedulian dan apatisme, melainkan keterlibatannya dalam perjalanan dinas luar daerah terkait dengan tugas pemerintahan yang justru bertujuan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Tudingan bahwa H. Mohammad Rum tidak fokus mengawal penyelenggaraan pemerintah juga direspons dengan menjelaskan bahwa perjalanan dinasnya dilakukan dengan pertimbangan strategis untuk memperkuat kerja sama antardaerah dan mendukung program pembangunan yang tengah dijalankan.
Meskipun H. Mohammad Rum mengakui pentingnya kehadiran dalam upacara nasional,
ia menegaskan bahwa kewajiban sebagai pemimpin juga mencakup tugas di luar daerah demi kemajuan Kota Bima.
HM Rum erkomitmen untuk tetap memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan meski sedang berada di luar kota, dan meminta pengertian serta dukungan dari masyarakat.
Kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan adalah dalam rangka memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Pj. Gubernur, Pj. Bupati/ Wali Kota se Indonesia dan tidak boleh diwakilkan guna mendapatkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, Perjalanan Dinas Luar Daerah juga dimaksudkan untuk lebih memperdalam komitmen dan kesepakatan pelepasan lahan kawasan hutan produksi yang di konversi menjadi lahan pembangunan IAIN Bima dengan Menteri KLHK dan sudah mendapatkan SK Pelepasan Lahan dari Menteri KLHK.
Sementara untuk memperkuat visibilitas Kota Bima di mata dunia luar, HM. Rum menjelaskan bahwa dirinya intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui rencana pembentukan Mall Pelayanan Publik.
Sementara menyikapi tersedianya ruang investasi guna menciptakan ruang fiskal Kota Bima dan menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
HM. Rum juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan upaya nyata dengan terus menggaungkan wacana tentang kondusifitas iklim investasi di Kota Bima dengan cara datang dan mendatangkan calon investor untuk mempromosikan potensi usaha yang bisa di kembangkan di Kota Bima.
“Dalam 2 bulan kepemimpinan saya sebagai Pj. Wali Kota Bima, agenda besar seperti itu telah menuai progres yang sangat signifikan terutama berkaitan dengan pelepasan lahan dan promosi investasi di Kota Bima”, jelas HM Rum.
HM Rum juga memberikan klarifikasi mengenai rencana digulirkannya paket program reward hadiah umroh bagi warga masyarakat di setiap kelurahan dengan kategori bersih dan aman.
Menanggapi pernyataan Ketua DPRD terkait sulitnya merealisasikan janji tersebut karena belum tertuang dalam RAPBD 2024,
HM Rum menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan tidak serta-merta diimplementasikan.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan inisiatif untuk memberikan penghargaan kepada warga yang berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan keamanan di kelurahannya.
Namun dirinya juga mengakui pentingnya keterpaduan dengan perencanaan anggaran kota.
HM Rum menegaskan komitmennya untuk melibatkan DPRD dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi dan dapat direalisasikan dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Tudingan terkait dengan tidak hadirnya saya dalam upacara hari besar terlalu mengada-ada dan sangat tidak esensial” ujar HM. Rum menutup wawancaranya dengan Media Online Bimantika. (***)