Bimantika.net Forum Barisan Kekuatan Rakyat (Bakar) Kota Bima yang di Ketuai oleh Ruslan akan melaporkan Salah seorang pengacara Al Imran, SH di Polres Bima Kota.
Dalam Keterangan Persnya, Senin 31 Januari 2022, Ketua Bakar, Ruslan yang di dampingi Sekretaris Alwi, S. Sos menyebutkan bahwa barisan kekuatan rakyat sudah sepakat melaporkan Al Imran di Polres Bima Kota.
Ditanya soal apa yang dilaporkan ? Ruslan tegas katakan bahwa laporan terkait penyebaran informasi bohong yang diduga kuat dilalukan oleh Al Imran.
RAB ditangan Al Imran yang di nilai oleh Forum Bakar di Palsukan
“Kami laporkan khusus penyebaran informasi bohong yang di lakukan oleh Al Imran dalam ruang publik” ujar Ruslan.
Lanjutnya bahwa informasi bohong yang disebarluaskan oleh Al Imran itu cenderung menjatuhkan wibawa, harkat dan martabat Pemerintahan Kota Bima
“Kritik boleh asal tidak menyebarluaskan informasi bohong sehingga menciptakan kondisi yang instabilitas” ujar Ruslan.
Menurut Ruslan bahwa informasi bohong yang disampaikan oleh Al Imran adalah menyebarkan informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) salah satu item penggunaan Dana Covid-19 yang digunakan oleh Pemkot Bima.
“Al Imran menyebarkan RAB salah satu item pembelian Tiang infus, dalam penyebarannya Al Imran sebut harga tiang Infus 4.300.000 nyatanya di RAB penggunaan Dana Covid-19 hanya 750 ribu, ini adalah bentuk menyebarluaskan informasi yang penuh dengan kebohongan” ujarnya.
RAB Asli Penggunaan Dana Covid-19 yang Resmi
Lanjut Ruslan, Atas informasi bohong yang menyesatkan itu, ia bersama rekan-rekannya melaporkan Al Imran di Polres Bima Kota.
Al Imran, SH yang dikonfirmasi media Online Bimantika Senin 31 Januari 2022 menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan RAB itu lengkap dengan Stempel basah dan di tandatangani oleh Walikota Bima.
“Kalau RAB yang saya pegang dianggap sebagi RAB palsu maka Walikota nya Palsu karna RAB itu kami dapat dalam bentuk pdf” demikian ujar Al Imran.
Ia tidak pernah gentar dengan ancaman laporan Kepolisian dari pihak manapun karena dirinya meyakini bahwa RAB yang dipegangnya sebagai bahan laporan di KPK adalah resmi dari Pemerintah Kota Bima. (***)
Bimantika.net Senin 31 Januari 2022 Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Anti Narkotika Nasional (DPW BANN) NTB datangi Kapolda NTB Serius memberantas soal Narkoba di NTB.
Dalam hal ini kegiatan Penyampaian Aspirasi tentang NTB darurat soal Narkoba ratusan masa aksi meminta kepada Kapolda NTB agar serius membasmi soal Narkoba sampi Keakar-akarnya.
Ketua Hariaan DPW BANN NTB Miftahul Khair menyampaikan secara tegas Masalah Narkoba Masih merajalela, Kapolda NTB serta segenap pihak terkat agar serius Pemberantasan Narkoba di NTB.
Narkoba ini selain merusak psikologi masyarakat kita juga dapat merusak masa depan generasi muda, ini yang patut kita jaga bersama, makanya tegas kami hadir disini dengan keseriusan agar NTB ini bersih dan bebas dari Narkoba, Apa agi NTB saat ini menjadi Icon duni yang sudah seharusnya kita jaga citra dan keindahannya.
“Karena sebentar lagi kita Menyabut perhelatan Dunia Mandalika MotorGP, dan saya yakin akan ada banyak kebaikan yang ikut datang ke NTB, sehingga salah satu langkah kepemudaan yang perlu disiasati adalah soal Narkoba di NTB” ujarnya.
Disamping itu Puluhan Demonstran yang berjalan cukup alot menginginkan pihak Kapolda NTB agar secara langsung menemui Masa aksi sehingga ada kesepakatan dan langkah secara serius yang harus di Ambil kedepan, Korlap I Subhan / Kabid Monitoring, Intelegen dan investigasi DPW BANN NTB dalam hal ini secara tegas.
“Kami berharap Kapolda NTB dapat menemui Masa aksi karena mengingat NTB saat ini darurat soal Narkoba, oleh karenanya Urgent di bicarakan apa lagi kedepan NTB Menjadi wajah bagi indonesia di mata dunia dalam setiap agenda-agenda besar di NTB” Pungkasnya.
Selain itu Masa Aksi juga menggelar teatrikal Keprihatinan sebagai bagian kepedulian Anak muda NTB dalam Maraknya soal pengedaran, penggunaan.
Minimnya perhatiaan pihak terkat pada soal Natkoba, hal ini sekalugus mencerminkan kepada semua pihak bahwa Narkoba menjadi Musuh bagi kita semua, salah satunya pihak Kapolda NTB sebagai pelindung dan pengayom masyarakat agar kedepan lebih serius lagi dalam memberantas, Mengedukasi, soal Narkoba sampai ke akar-akarnya.
Sementara itu Orasi ilmiah yang menggugah disampaikan Sekretaris BANN NTB Sarif Hidayat Menegaskan bahwa Kapolda NTB merupakan salah satu pihak berwajib dalam menjaga pemberantasan dan penyebaran Narkoba di NTB, namun sampai sekarang belum juga tuntas.
“Di NTB, ada 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan, 1.140 desa/kelurahan. Kapolda NTB punya perangkat di bawahnya. Mulai dari 10 Polres, kurang lebih 117 Polsek dan 1.140 Babinkantibmas, berikut dengan seluruh instrumen, alat, dan perangkat yang canggih untuk mendeteksi dalam pencegahan & pemberantasan narkoba di NTB. Namun faktanya, di setiap pergantian Kapolda NTB, persoalan narkoba NTB tak kunjung selesai, malah penyebarannya semakin merajalela. Oleh sebab itu, Kami mendesak Kapolda NTB serius dalam memberantas penyebaran dan pengedaran Narkoba ini, disamping langkah edukasi secara serius dalam pencegahan dan pengedaran Narkoba di NTB” Pungkasnya.
Hampir berjam-jam masa menunggu kehadiran Kapolda NTB, namun takkunjung menemui masa DPW BANN NTB, Sehingga menarih mosi ketidak percayaan lagi kepada kapolda NTB, Korlap II Julhaf Selaku Kabid Hukum dan Ham DPW BANN NTB menegaskan.
“Kami menggelar aksi dengan sangat serius agar persoalan Narkoba ini tidak lagi menjadi masalah dikemudian hari, karena kalau bukan sekarang anak muda bersuara kapan lagi, dan kami pstika. Jika hari ini tidak di temui Besok atau pusa kami akan datang lagi dengan membawa masa yang lebih banyak lagi” pungkasnya. (***//DPW GANN)
Bimantika.net Public Safety Center (PSC) 119 Kota Bima hari ini di resmikan oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) hari ini Senin 31 Januari 2022.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima Drs. H. Azhari, M. Si menjelaskan bahwa PCS 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat secara luas.
“PCS 119 adalah bentuk layanan prima untuk warga masyarakat Kota Bima dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kota Bima” Ungkap Azhari.
Lanjutnya bahwa PCS 119 menjadi ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat melalui Emergency call ( panggilan kedaruratan) 119.
Azhari merincikan juga tugas pokonya atara lain Menerima panggilan kedaruratan dr masyarakat dan terkoneksi langsung dengan command center Pemkot Bima.
Juga Melaksanakan pelayanan kegawat daruratan dengab menggunakan Algoritme atau langkah sistematis dan logis menyelesaikan masalah.
Memberikan layanan ambulans dan Memberikan info ketersedian tempat tidur di Rumah Sakit.
Sedangkan Fungsi PSC 119 Azhari membeberkan Memberikan pelayanan korban pasien gawat darurat.
Memandu pertolongan pertama ( first aid )
Mengevakuasi korban/pasien gawat darurat
Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Prinsip Layanan Emergency Call PSC 119 ini Pasien tertangani secara cepat dan tepat dengan time saving, rame saving, respons time” ungkap Azhari.
Kadis Azhari pun menyebutkan Alur pelayanan emergency Call PSC 119 yakni Masyarakat menelpon PSC 119 dg nomor telepon 0811 3862 119.
“Setelah itu tim medis dengan ambulans langsung ke TKP selanjutnya penanganan dini di Ambulans baru menuju RS terdekat dan Pelayanannya 1 x 24 jam” demikian beber Azhari. (***)
Bimantika.net Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dilaporkan ke Ombudsman RI. Dalam laporan yang disampaikan oleh Mohammad Thahir Alwi itu, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atas nama Gubernur Sulteng diduga melakukan maladministrasi pada tahun 2018 dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Kesatu atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa, perusahaan tambang emas di Parigi Moutong.
SK tersebut dinilai janggal karena terbit hanya berjarak satu hari dari surat telaah Dinas ESDM Sulteng, yang umumnya membutuhkan waktu hingga hitungan bulan bahkan setahun.
Selain itu, SK tersebut juga disebut melanggar sejumlah prosedur dan dikeluarkan tanpa melibatkan pihak investor selaku pemegang dokumen asli tambang dan perusahaan.
“Perlu kami sampaikan bahwa telah terjadi perbuatan maladministrasi oleh Kepala Dinas PTSP Sulteng atas nama Gubernur Sulteng pada tahun 2018. Kami memohon pencabutan SK Perubahan Kesatu IUP operasi produksi PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa” ungkap Thahir melalui Kuasa Hukumnya, Alfonsus Atu Kota di Jakarta, Senin (31/1).
Menurut Alfonsus, Thahir dan rekannya menggelontorkan investasi di Kemilau Nusantara mencapai puluhan miliaran rupiah sejak tahun 2014 silam. Saat itu, perusahaan sedang terlilit hutang, dan menghadapi ancaman pencabutan izin sebanyak dua kali karena menunggak pajak serta setoran jaminan reklamasi.
Setelah melunasi tunggakan perusahaan sampai tax amnesty pada tahun 2017, Thahir mengantongi dokumen asli tambang dan perusahaan
Namun pada tahun 2018, ia dikagetkan dengan terbitnya SK Perubahan Kesatu Gubernur Sulteng, yang isinya mengalihkan kepemilikan IUP secara sepihak, dan mengesahkan Direktur Utama baru bernama Aziz Wellang.
“Dokumen asli tambang dan perusahaan masih kami pegang, mestinya kepemilikan IUP tidak boleh dialihkan dan disahkan oleh Gubernur melalui SK tersebut,” jelas Alfonsus.
Tanpa dokumen asli, sambungnya, Kemilau Nusantara saat ini semestinya tidak bisa membayar pajak dan mengajukan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB), yang menjadi acuan legalitas operasional oleh Kementerian ESDM.
“Bisa dibilang Kemilau Nusantara melakukan penambangan ilegal karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat administrasi untuk melakukan operasional secara sah. Dokumen asli tambang dan perusahaan dipegang pihak kami” tutup Alfonsus.(***)
Bimantika.net Kapolres Bima, AKBP Heru Sasongko, SIK, ikut menyambut kedatangan Ketua MK RI, Dr. H. Anwar Usman, SH, MH, beserta rombongannya yang mendarat di Bandara Sultan Muhamad Salahuddin (SMS) Bima, Pukul 17.52 Wita, Minggu (30/1/22) sore tadi.
Ketua MK beserta rombongannya ini tiba di Bandara SMS Bima menggunakan Pesawat Wings Air dengan Nomor Penerbangan IW 1836 Rute Denpasar-Bima.
Usai mendarat, Ketua MK dan rombongan langsung menuju ruang VIP bandara setempat, Pukul 18.05 Wita, yang langsung disambut oleh sejumlah pejabat.
Selain Kapolres Bima, ikut menyambut juga Kapolres Bima Kota, AKBP Henry Novika Indra, S.I.K, M.H, Dandim 1608/Bima, Letkol Inf. Zia Ulhaq S. Sos, Wakapolres Bima Kota, Kompol Mujahiddin, S. Sos Kepala Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bima, Muhammad Usman, Komandan Danpom Bima, CPN Fajar, dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Udara Bima, IPTU Guntur
Dirilis Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka, Ketua MK, kali ini bersama rombongannya menapaki Kabupaten dan Kota Bima dalam rangka menghadiri peresmian Pom Bensin di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sekaligus menghadiri Kuliah Umum di Convention Hall Kota Bima.
“Pukul 18.10 Wita, rombongan meninggalkan bandara menuju Kota Bima, dan pengamanan kedatangan rombongan oleh Personil Polsek Kawasan Pelabuhan Udara Bima di bawah Kendali Kapolsek, IPTU Guntur berjalan aman dan Lancar. Tutup Adib. (***)
Bimantika.net Faisal Abdul Rachman Presiden Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta terpilih sebagai Presidium Nasional BEM PTM Zona III, yang sebelumnya dinahkodai oleh Hendi dari STKIP Muhammadiyah Bogor dalam perhelatan Silaturahmi Wilayah (Silatwil) BEM PTM Zona III, di kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta pada 28-30 Januari 2022.
Silatwil BEM PTM Zona III merupakan kegiatan Musyawarah tertinggi Wilayah untuk menentukan kepemimpinan dan arah gerakan kedepannya. Didalamnya juga tidak hanya menghasilkan seorang Presidium Nasional, juga pergantian Koordinator Wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Adapun Pilar gerakan yang diusung oleh Faisal Abdul Rachman dalam memulai langkah nya dalam menahkodai BEM PTM Zona III sebagai berikut :
Pertama, Gerakan Digital: dalam pidatonya Faisal menyampaikan bahwa hari ini yang perlu kita bawa dalam gerakan intelektual ialah ruang gerak digital. Pola gerakan yang memang perlu adanya kesadaran yang masif dalam menyikapi isu, situasi dan kondisi negara terutama di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Gerakan Digital di sebandingkan dengan kemampuan memahami arah gerak pembaharuan. Dimana mahasiswa-mahasiswa pergerakan mesti menyadari agitasi media, propaganda hingga implementasi gerakan digital platform sebagai alat untuk menggugat ketidakadilan.
“BEM PTM Zona III harus hadir dalam setiap perkembangan gerakan, dengan memanfaatkan isu-isu yang ada sebagai instrumen gerakan digital yang langsung dirasakan oleh semua elemen,” kata Faisal saat diwawancarai, Minggu, (30/01/2022).
Kedua, Gerakan Narasi : Gerakan Narasi merupakan salah satu sekian banyak instrumen gerakan mahasiswa. Yang mana gerakan Narasi diarahkan kepada daya kritis yang kuat dan keberanian Menggugat Kebijakan melalui narasi (Literasi Mahasiswa). Sejalan dengan perkembangannya, gerakan Narasi sangat cukup besar berdampak karena sistem gerakan digalakkan dengan cara elegan tetapi menusuk.
“Bahwa BEM PTM Zona III juga akan lebih aktif dan banyak melahirkan Narator-Narator berkualitas sebagai kiblat gerakan Narasi,” tegasnya.
Ketiga, Gerakan Jalanan: Sebanding dengan gerakan Digital dan Narasi. Gerakan Jalanan adalah puncak dari Konsolidasi yang harus diindahkan sebagai Rana perlawanan. “Jika suara dibungkam, kritik dianggap tidak lagi baik, dan pendapat ditolak tanpa pertimbangan, hanya ada satu kata LAWAN.
“Gerakan Jalanan merupakan gerakan demontrasi yang dirumuskan dari dua gerakan sebelum yang akan dimasifkan gerakan agitasi propaganda melalui narasi dengan menyikapi isu sosial politik dan ekonomi di wilayah zona III itu sendiri,” tutupnya.
Itu 3 pilar gerakan dari Faisal Abdul Rachman, Presidium Nasional BEM Zona III yang terpilih. (***)
Bimantiska.net kasus yang menyelimuti seorang pengacara Kota Bima, Al Imran, SH yang melaporkan Pemerintah Kota Bima ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kini menjadi perhatian dan atensi serius Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima H. Mukhtar Landa, MH.
Sebagaimana berita Bimantika sebelumnya bahwa Pengakuan Al Imran Bahwa atas laporannya KPK sudah memberikan respon dengan melakukan register pelaporan, dan ditandai dengan bukti Registrasi oleh KPK melalui Pesan WhatsApp nya Sabtu 29 Januari 2022.
Pegiat anti Korupsi Kota Bima inipun mengirimkan seluruh Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari seluruh Item Pengerjaan Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 melalui WhatsAppnya.
RAB di tangan Al Imran yang dinilai oleh Pihak PPK Dikes Kota Bima di ubah oleh Al Imran
Menurutnya, bahwa Pemerintah Kota Bima pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 Milyar untuk penanganan dan pencegahan Covid19.
“Semua data sudah kami pelajari bahwa sesungguhnya ada selisih harga yang sangat jauh dari harga pasaran, misalnya saja Harga Tiang Infus dalam RAB tertuang 4 jutaan sementara harga pasaran ada yang 500 ribu dan 700 ribu, itu baru satu item” demikian katanya sambil memperlihatkan RAB yang dipegangnya sebagai bahan laporan di KPK RI.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Bima, Nurzaitun, S. Si., Apt
Pihak Dinas Kesehatan Tidak rela dianggap sebagai salah satu OPD yang dianggap membelanjakan Dana Covid-19 sebagai bentuk Korupsi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Bima, Nurzaitun, S. Si., Apt membantah keras tudingan yang dikatakan oleh Al Imran terkait beberapa item pembelanjaan yang salah satunya adalah tiang Infus.
Bahkan dirinya balik menuding bahwa sesungguhnya Al Imran sudah menyebarkan Data Palsu dan memalsukan dokumen Dinas Kesehatan Kota Bima.
RAB Asli dari Dinas Kesehatan sebagai Pembanding atas RAB yang ada ditangan Al Imran
“Saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Al Imran bahwa tiang infus empat juta tiga ratus ribu itu benar-benar informasi yang tidak benar dan itu pemalsuan dokumen” ujarnya saat di konfirmasi Media Bimantika Minggu 30 Januari 2022.
“RAB kami jelas kok, bahwa tiang infus di RAB itu dengan harga pembeliannya 750 ribu, tidak seperti RAB yang disampaikan oleh Al Imran Empat Juta Tiga Ratus Ribu, jelas-jelas dia palsukan data” ungkap Zaitun.
Lebih jauh Zaitun menyebutkan bahwa setiap mengeluarkan uang negara terkait kebutuhan Covid-19, maka berdasarkan Proposal yang masuk dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing dan harus mendapatkan rekom dari Bappeda, Inspektorat dan Pihak Kejaksaan Negeri Bima.
“Karena kami ada MoU dengan Kejaksaan maka proses pengajuan nya diketahui juga oleh Jaksa, setelah itu baru bisa dicairkan dan setelah pembelian kebutuhan Covid-19 pun kami laporkan kembali ke pihak Jaksa” jelas Zaitun.
Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH menyebut apa yang dilakukan oleh Al Imran adalah bentuk fitnah yang tidak mendasar.
“Ini adalah fitnah karena belanja Alkes dan Seluruh Penggunaan Dana Covid-19 tahun Anggaran 2020 hingga kini sesuai dengan RKA dan prosedur yang ditetapkan” ungkap Sekda saat di konfirmasi langsung media Online Bimantika Minggu malam 30 Januari 2022.
Sekda Kota Bima menjelaskan pula bahwa dalam urusan penggunaan Dana Covid-19 sudah ada pendampingan langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Bima.
“Yang pasti penggunaan itu sudah sesuai tata aturan dan selalu ada pendampingan dari pihak Kejaksaan” demikian Ungkap Sekda.
Atas tuduhan dan fitnahan seorang Pengacara Al Imran, Sekda Kota Bima tegas mengambil langkah hukum untuk melaporkan Al Imran di Polda NTB.
“Saya masih di Mataram sekarang, Insya Allah hari Selasa Balik kita rembuk dulu untuk buat pelaporan di Polda NTB” ujar Sekda Kota Bima.
Al Imran, SH yang dimintai tanggapannya atas niat Sekda Kota Bima melaporkannya di Polda NTB dengan santainya menyebutkan bahwa dirinya siap hadapi laporan Sekda Kota Bima.
“Silakan saja karna nanti kita buktikan dalam Proses Penyelidikan Polisi siapa sesungguhnya yang memalsukan Data dan RAB” ungkapnya. (***)
Bimantika.net Pemilu 2024 benar-benar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima mempersiapkan diri untuk kontestasi lima tahunan tersebut.
Ketua DPC PBB Kota Bima, Syamsuddin, S. Sos saat di konfirmasi Media Bimantika Minggu 30 Januari 2022 menyebutkan langkah dan strategi untuk memenangkan Pemilu di Kota Bima.
“PBB Kota Bima sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan Kemenangan di Wilayah Kota Bima yang saat ini terpenuhi semua tiga dapil anggota Legislatifnya” ungkap Syam sapaan akrabnya.
Lanjutnya, kesiapan itu ditandai dengan dilakukannya Road Show DPC PBB Kota Bima ke PAC dalam rangka pembagian SK dan E-KTA dimulai dari PAC Kecamatan Raba.
“Road Show kali ini Sekaligus Pemantapan Calon-calon Legislatif Dapil 1 Kota Bima yang meliputi Kecamatan RasanaE Timur dan Kecamatan Raba” demikian Ujar Syam. (***)
Bimantika.net Yang terpenting bagi kita semua, tidak hanya menanam pepohonan, tetapi memastikan tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu mari terus mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga alam. Ungkap Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri SE (IDP) saat memberikan sambutan pada Kegiatan penghijauan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, Forkompimda dan seluruh elemen se Kecamatan Ambalawi.
“Penanaman kembali di seluruh wilayah kabupaten Bima yang secara simbolis dilakukan pada kesempatan hari ini karena beberapa bencana alam banjir yang terjadi dan bermuara ke kota Bima merupakan kontribusi dari kerusakan hutan yang salah satunya di kecamatan Ambalawi”. Terang Bupati.
Oleh karena itu lanjut Bupati yang hadir bersama Dandim 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq, Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra, Sekda Drs.H.M Taufik HAK M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Setda dan para Camat, perlu dipahami bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial tetapi mengajak masyarakat untuk menanam kembali memelihara alam”. Tegasnya.
Pada momen tersebut, Bupati IDP menyampaikan terima kasih kepada komunitas peduli lingkungan, Perguruan Silat, Pramuka, guru, siswa dan seluruh elemen yang hadir pada kegiatan penghijauan untuk terus melakukan hal positif dan mengajak seluruh masyarakat Bima untuk melestarikan alam.
“Terima kasih juga kepada aparat TNI dan Polri yang banyak membantu menjaga lingkungan karena tanpa pengawasan aparat, penghijauan tidak dilaksanakan dengan baik”. Tutup Bupati.
Sebelumnya, Camat Ambalawi A.Muis S.Sos dalam pengantarnya mengatakan, Kegiatan penghijauan tingkat kabupaten Bima yang dipusatkan di Kecamatan Ambalawi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Camat Ambalawi ini menambahkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat agar secara aktif melakukan upaya penanaman pohon. satu orang warga mendapatkan alokasi 25 pohon untuk ditanami di gunung dan pekarangan”. Jelasnya.
Pada kegiatan penghijauan tersebut, Bupati dan FORKOMPIMDA menyerahkan secara simbolis pohon kepada unsur TNI, POLRI, Kades, Pramuka dan Perguruan silat.(***)
Bimantika.net Pencanangan Penghijauan Kodim 1608/Bima bersama Pemkab Bima dan masyarakat, di Ambalawi, Minggu (30/1), Bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri,SE sangat menyambut baik kegiatan ini.
Bupati Bima menyampaikan, Pemkab Bima mendukung kegiatan penghijauan ini, karena penghijauan merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan dan merupakan program nasional.
Selain bertujuan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan penduduk, juga agar dapat menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.
“Kami harap bukan sekedar menanam saja, tetapi hendaknya ditindaklanjuti dengan perawatan tanaman secara terus menerus, sehingga bibit yang ditanam akan tumbuh baik” kata Bupati Bima.
Bupati Bima juga menyampaikan bahwasanya Kami datang ke kec. Ambalawi bersama unsur Forkopimda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon.
Disamping itu juga diharapkan kepada masyarakat Kec. Ambalawi untuk mau vaksin Demi mencegah penyebaran Covid – 19 di Kec. Ambalawi ” Tambah Bupati Bima
Kiprah Sinergitas TNI-POLRI dan Pemkab.Bima dalam hal ini Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Muhammad Zia Ulhaq S.sos, Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra S.I.K M.H diapresiasi luar biasa.
Kali ini pencanangan penanaman Pohon secara simbolis oleh Bupati Bima, Dandim 1608/Bima, Kapolres Bima Kota dan Unsur Forkopimda Kab.Bima, terlihat Pencanangan penghijauan bersama masyarakat di wilayah Ambalawi dilaksanakan dengan penuh semangat.
Pencanangan Penghijauan s.d pukul 11.40 Wita berjalan dengan tertib dan hasil yang maksimal.
Disela waktu dilanjutkan dengan Peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 oleh Bupati Bima beserta Rombongan di Kantor Camat Ambalawi, Antusias masyarakat Ambalawi hari ini mengapresiasi kinerja dari Kodim 1608/Bima, Polres Bima Kota dan Pemkab.Bima.
Dalam pencanangan yang mengajak masyarakat untuk gemar menanam pohon juga dihadiri Kadis DLH Bpk. Jaidun S.hut, Kepala Balai Maria Donggomasa Bpk. Ahyar S.hut, Camat Ambalawi Bpk. Abdul Muis S.sos., Pjs. Danramil 1608-06/Wawo Letda Inf. Husain, Kapolsek Ambalawi IPTU. Rusdin, Kepala Desa se kec. Ambalawi Toga, Toma dan masyarakat. (***)
