Bimantika.net _Hari ini Sabtu 18 Juni 2022 SMP Negeri 1 Madapangga menggelar Wisuda untuk 227 siswa yang dinyatakan seluruhnya Lulus untuk melanjutkan studinya di level yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Umum (SMU).
Dalam acara itu hadir Sekretaris Camat (Sekcam) Madapangga Suryansyah, S. Sos mewakili Pemerintah Kecamatan Madapangga, Pengawas SMP Kabupaten Bima, Danramil Madapangga yang di wakili oleh Babinsa Desa Dena, Ketua Komite SMP 1 Madapangga dan seluruh orang tua siswa.
Sekcam Madapangga, Suryansyah, S. Sos dalam sambutannya menyebutkan bahwa siswa yang di wisuda adalah generasi penerus cita-cita bangsa dimasa masa yang akan datang.
Oleh karena itu Sekcam berharap agar Guru dan orang tua murid melakukan hal terbaik untuk mereka dalam melanjutkan studinya di level yang lebih tinggi.
“Anak-anak dan siswa adalah generasi penerus cita-cita bangsa oleh karena itu tugas kita orang tua dan para guru yang mengarahkannya untuk lebih baik” ujar Surya sapaan akrab Sekcam Madapangga.
Lanjut Surya, bahwa keberadaan anak-anak saat ini yang lebih diperhatikan adalah ketika para siswa ada di posisi lingkungan.
“Kalau dirumah ada orang tua yang memantau, kalau disekolah ada guru yang mengawasi, namun problem di era millenial ini ketika anak-anak berada di lingkungan” ujar Surya.
Pantauan nya selama ini bahwa banyak anak-anak usia SMP dan SMA diatas jam 11 malam masih nongkrong di pos-pos jaga di ujung-ujung gang.
“Inilah yang menjadi tugas berat kita kedepannya untuk sama-sama arahkan generasi penerus ini ke hal-hal yang lebih positif” ungkap Surya. (“”*)
Bimantika.net _Mewakili Kapolres Bima Polda NTB, AKBP Heru Sasongko, S.I.K, Kasat Binmas, Iptu Suhermansyah menghadiri undangan dari Kepala Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Persatuan Mahasiswa Keli (PMK), Sabtu (18/6/2022).
Disampaikan Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka, undangan tersebut dalam rangka untuk memberikan materi berjudul “Eksistensi Pemerintah dan Masyarakat dan Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kecamatan Woha Kabupaten Bima”,
Ikut menjadi pemateri dalam kegiatan yang digelar mulai Pukul : 08.30 hingga 13.20 Wita di Aula Kantor Desa Keli itu, Camat Woha, Irfan HM. Nor, S.Sos, Danramil Woha, Kapten Ibrahim, dan Kapolsek Woha, AKP Saiful Anhar, S.Sos.
Sementara pesertanya, segenap Aparat Desa Keli, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, mahasiswa, dan generasi muda setempat lainnya.
Kegiatan itu sendiri diikuti dengan antusias oleh para peserta.
Terpisah Kapolres Bima, mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Pemdes Keli bersama PMK tersebut.
Kata dia, dengan adanya kegiatan seperti itu, dapat membentuk pola pikir generasi muda menjadi kreatif dan inovatif, serta memiliki idealisme yang murni demi kemajuan Bangsa Indonesia. (***)
Bimantika.net -Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) benar-benar tunjukkan kinerja nyata nya untuk warga masyarakat Kota Bima soal komitmennya melakukan pembenahan-pembenahan menanggulangi banjir di Kota Bima ketika musim hujan.
Upaya dan ikhtiar Walikota HML terlihat ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Relokasi di ruang rapat Walikota Pemerintah Kota Bima 16/6/2022.
Rakor tersebut membahas relokasi yang ada di sepanjang bantaran sungai melayu dan sungai padolo sebagai bentuk komitmen Walikota HML dalam persoalan penataan lingkungan di dua bantaran sungai tersebut.
Rakor yang di pimpin oleh Walikota HML juga dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Kadis PUPR, Kalak BPBD, Kadis Perkim, Kepala Bappeda Litbang, Kasat Pol PP, serta seluruh Camat dan Lurah Se-Kota Bima.
“Relokasi sungai padolo dan melayu harus dilaksanakan tahun ini” demikian Tegas Walikota HML dalam Rakor tersebut.
Komitmen dan konsistensi Walikota HML nampak pro pada kepentingan rakyat Kota Bima karena menurutnya penanganan bantaran sungai Padolo dan Sungai Melayu merupakan janji politiknya untuk dapat mengembalikan peremajaan kawasan bantaran sungai tentu ending akhirnya kawasan itu akan indah setelah dilakukan relokasi.
Walikota HML juga menyampaikan disepanjang sungai padolo dan melayu merincikan terdapat 13 kelurahan, yang mana pada data yang dipegangnya terdapat sekitar 229 rumah yang masih belum di lakukan relokasi.
“Dari 229 rumah yang belum direlokasi lakukan kroscek secara langsung di lapangan, identifikasi letak spesifik rumah tersebut secara pasti, dengan membandingkan data kelurahan dan kondisi eksisting dilapangan”, ungkapnya.
Lanjut HML, bahwa selain dari surat permintaan yang telah dikirimkan oleh pihak BWS kepada Pemkot Bima, Pemerintah Kota Bima pun harus menyiapkan tim teknis yang mengurus semua masalah yang ada di lapangan.
“Jangan sampai nanti dalam mobilisasi alat, masih ada rumah masyarakat disana, sehingga bentuklah tim teknis, saya serahkan kepada pak Sekda”, perintahnya.
Di akhir arahannya, Walikota HML menginformasikan bahwa dalam 1 bulan kedepan agar semua rumah masyarakat yang ada disepanjang kedua bantaran sungai tersebut sudah clear dan tidak mengganggu proses pelaksanaan normalisasi.
“Lakukan secara bertahap dalam 1 bulan ini, agar normalisasi sungai padolo dan melayu berjalan lancar, dan relokasi masyarakat dapat berjalan dengan tertib”, tutupnya. (***)
Bimantika.net _Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) hari ini Jum’at 17 Juni 2022 melantik tiga orang Pejabat Eselon ll Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Pelantikan Tiga dari empat pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) tersebut adalah melalui seleksi yang selektif dengan melewati tahapan-tahapan standarisasi seleksi pejabat oleh Pantia seleksi sebelumnya.
Ketiga pejabat eselon ll yang dilantik itu adalah Yuliana, S. Sis jabatan lama sekretaris Dinas Pariwisata jabatan baru Kepala Dinas Sosial (Disos). Muhammad Hasyim jabatan lama analisis Sumber Daya Aparatur jabatan baru kepala Kesbangpol.
Ahmad S sos jabatan lama sekretaris Dikes jabatan baru kepala Dikes kota Bima.
Untuk pelantikan hasil JPT pada posisi jabatan staf ahli akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli, menunggu massa pensiun staf ahli.
Turut mendampingi Walikota HML dalam kegiatan pelantikan itu antara lain Asisten I, Drs. H A Gawis, Kepala BKPSDM, Drs. H A Wahid, Kepala Inspektorat Drs H Azhari, M. Si.
Walikota HML dalam arahannya menyampaikan beberapa hal urgen untuk para pejabat eselon ll yang dilantiknya.
Walikota HML juga mengemukakan bahwa sesungguhnya mutasi dan rotasi dalam lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) adalah hal yang lumrah.
“Mutasi dan rotasi adalah hal lumrah dalam OPD sebagi bentuk penyegaran dalam birokrasi dengan harapan dapat memberikan satu dorongan untuk lebih giat lagi dalam mendorong peningkatan pelayanan publik dan lebih inovatif menciptakan program-program pembangunan tentu bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Bima” ungkap Walikota HML.
Harapan Walikota HML agar Pejabat yang baru dilantik dapat berkontribusi riil untuk kemaslahatan warga masyarakat Kota Bima menuju Kota Bima yang Maju dan setara.
“Jaga Integritas, Jaga Kejujuran karena Integritas dan kejujuran adalah modal utama dalam penyelenggaraan organisasi perangkat daerah” demikian ujarnya.(***)
Bimantika.net _Jajaran Polsek Woha Polres Bima Polda NTB bersama pengurus dan anggota Bhayangkari Ranting Woha mengadakan kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) di Ponpes Alwafa Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Kamis (17/6/22) Pukul 15.30 Wita kemarin.
Kegiatan dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke -76 Tahun 2022 tersebut dipimpin langsung Kapolsek Woha, AKP Saiful Anhar, S.sos, ditemani Ketua Bhayangkari Ranting Woha, Ny.Sri Rahayu.
Menurut Kapolres Bima, AKBP Heru Sasongko, S.I.K, lewat Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka, selain menyerahkan bantuan sosial, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mempererat tali silahturahmi dengan pihak Ponpes Alwafa.
Kepala Ponpes, Ustadz Khaerudin, Spd.I, mewakili seluruh keluarga besar pondok yang diasuhnya itu, mengungkapkan apresiasinya atas inisiasi Polri yang telah menggelontorkan kegiatan Bantuan Sosial dan Bhakti Sosial bagi masyarakat dalam menyambut hari Bhayangkara yang ke-76 Thun 2022 ini.
Lebih lanjut dikatakan Ustadz Khaerudin, pihaknya sangat menyambut baik uluran tali silaturrahmmi dari pihak Polri, dalam hal ini Polsek Woha sebagai cakupan wilayah hukum dari wilayah Ponpes yang dipimpinnya.
Sementara itu, Kapolres Bima berharap momen hari Bhayangkara ke-76 ini, dengan adanya banyak kegiatan, termasuk Bhakti Sosial dan Bantuan Sosial, akan semakin meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara Polri dengan masyarakat dalam bersama-sama mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.(***)
Bimantika.net _Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menghadiri acara pelepasan Jema’ah Haji Kota Bima tahun 1443 H/2022 M dan Pelepasan kafilah kota Bima MTQ ke -29 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, Jumat 17 Juni 2022 di halaman Kantor Wali Kota Bima.
Pelepasan Jema’ah Haji dan Kafilah tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bima, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Ketua Majelis Ulama Kota Bima, Sekda Kota Bima serta jajaran, Pimpinan Organisasi Agama se- Kota Bima, Calon Jemaah Haji dan Peserta Kafilah .
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, H. Ahmad Taufik, S.Ag dalam laporannya menyampaikan pelepasan Jema’ah Haji berjumlah 109 orang dan 1 petugas PPIH.
“Jema’ah Haji akan diberangkatkan besok , Jema’ah Haji dibagi menjadi 10 (sepuluh) regu,” katanya .
Seluruh Jema’ah haji akan berkumpul dan melaksanakan ibadah sholat subuh bersama di Kantor Wali Kota Bima sebelum diberangkatkan menuju bandara Sultan Muhammad Salahudin Kabupaten Bima.
Selain itu , H. Ahmad Taufik menambahkan terkait kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) berjumlah 54 calon Qori dan Qari’ah .
“Ada 85 orang yang akan berangkat untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), termasuk pelatih dan pengurus kafilah,” jelasnya.
Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi menyampaikan rasa syukur atas dibukanya kembali ibadah haji oleh Kerajaan Arab Saudi, mengingat selama 2 tahun sejak pandemi Covid-19 Jemaah harus menunggu jadwal keberangkatan.
“Atas nama Pemerintah maupun pribadi, kami senantiasa mendoakan saudara-saudara sekalian agar tetap diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan selama melaksanakan ibadah haji. Perbanyak ibadah seperti berzikir, berdo’a, bersadaqah dan tawakal. Karena semua itu untuk meraih ridha dan rahmat dari Allah swt, yakni menjadi haji yang mabrur, ” ungkap Wali Kota Bima dalam sambutannya .
Pada kesempatan tersebut juga beliau mengingatkan kepada Jema’ah Haji agar selalu menjaga kekompakan, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar .
Lebih lanjut, Wali Kota Bima juga berharap untuk para Kafilah yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat agar selalu berupaya dan berjuang untuk meraih prestasi yang terbaik.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Saya melepas Kafilah Kota Bima untuk mengikuti MTQ yang akan dilaksanakan di Mataram dan melepas secara resmi Jama’ah Haji Kota Bima.” Tutup Wali Kota Bima. (***///Zul)
Bimantika.net _Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima ikuti Kegiatan Bimbingan Teknik Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan Stunting Angkatan lV 14-19 juni 2022 di hotel Marina Inn Kota Bima.
Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Muhammad Humaidin, S. Pd, M. Pd menyebutkan bahwa Kegiatan bimtek Pelatih calon pelatih ini bertujuan untuk melatih para guru dalam hal percepatan penurunan angka stunting angkatan 4.
“Kegiatan ini merupakan program kemendikbud ristek, di tiga daerah sasaran Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa Barat” ujar Humaidin saat di wawancara media online Bimantika Kamis 16 Juni 2022.
Humaidin merincikan juga bahwa kegiatan tersebut diikuti dengan peserta 20 orang tiap kabupaten kota Dan pusat kegiatan di kota Bima
Lanjutnya bahwa Acara ini akan di latih oleh narasumber yang kompeten baik dari untuk akademisi, pemerhati stunting, kemendikbud Republik Indonesia.
Masih menurut Humaidin bahwa Kegiatan bimtek pelatih, ini rencana di hadiri oleh Bapak Walikota pada saat pembukaan namun karena kendala teknik penerbangan, acara di wakili sekda kota Bima, di dampingi Asisten 1, dan kadis Dikbud kota Bima.
“Hasil akhir nya, seluruh peserta menjadi pelatih penurunan stunting, sehingga angka stunting di tahun berikutnya mengalami penurunan Secara signifikan” ungkapnya.
Diakhir wawancaranya, Humaidin ungkapkan Pemerintah Kota Bima berterima kasih kepada Kemdikbud Republik Indonesia atas terselenggaranya kegiatan ini di kota Bima, dan berharap lebih banyak lg kegiatan kegiatan lain dari kemdikbud ristek untuk kota Bima. (***)
Bimantika.net Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DPPKB ) Kota Bima Hj. Nurjannah, S. Sos mengucapkan rasa hormat pada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) yang selama ini selalu memberikan arahan dan bimbingan positif sehingga DPPKB Kota Bima mendapatkan beberapa prestasi gemilang.
Salah datu diantaranya menurut Kaka Jana sapaan akrabnya adalah masuknya Finalis Top Inovasi SIFOKER Kota Bima dalam kancah Nasional.
‘ini juga tidak terlepas dari adanya kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Bima dan DPPKB Kota Bima dalam Inovasi kaki si intes aplikasi Sifoker” demikian ujarnya.
Atas aplikasi SIFOKER itu pula pihaknya mendapatkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Nomor: B/273/PP.00.05/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
Mulai hari ini sampai dengan Tanggal 17 Juni 2022 akan dilakukan uji publik terhadap para finalis.
Jika tidak ada sanggahan dari publik, maka inovasi tersebut akan ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi melalui Keputusan Menteri PANRB.
Tahapan berikutnya bagi para Finalis Top Inovasi adalah
Rakor persiapan presentasi dan wawancara Tanggal 20 Juni 2022
Presentasi dan wawancara dihadapan TPI mulai tanggal 24 juni sampai 12 juli 2022 secara virtual.
Tim Sekretariat KIPP 2022 mengucapkan selamat kepada inovasi yang lolos sebagai Finalis Top Inovasi.
Kadis DPPKB Kota Bima Hj. Nurjannah, S. Sos menyampaikan bahwa Melalui Sistim Informasi Keren Remaja ( SIFOKER) setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja.
Dengan cara masuk atau membuka beberapa menu tampilan dalam aplikasi SI-FOKER dan bagi remaja juga dapat men share dan melihat beberapa info tentang video kreativitas remaja dengan tetap memperkenalkan budaya kota bima dan beberapa animasi game terkait dengan kesehatan reproduksi yang bersifat mendidik dan sesuai perkembangan jaman.
Tujuan inovasi KAKI SI INTENS (kasama weki dan aplikasi Sifoker dalam integrasi penanganan stunting) adalah pola kolaborasi penanganan stunting melalui integrasi komitmen (kasabua ade), integrasi pelaksanaan (karawi sama), integrasi perbaikan ( kataho sama karawi), serta penerapan aplikasi sifoker sebagai media KIE.
Adapun 2 menu tampilan dalam SI-FOKER yaitu :
Menu Bilik Konsultasi Menampilkan ruang konseling atau tempat curhat konsumen, terhadap permasalahan yang sedang di hadapi. Dimana konsultasi tersebut dapat berupa masalah kesehatan reproduksi dan gizi remaja mulai dari pola makan dan pemenuhan nutrisi yang tepat dan sesuai Dengan selera remaja.
“Konsultasi permasalahan tersebut akan langsung masuk pada nomor chat whatsApp konselor sehingga dapat dibalas langsung kepada klien” jelas Kadis DPPKB Kota Bima
Menu GenRe Menonton Menampilkan berbagai macam vidio pendek seputar kretivitas remaja yang bersumber dari seputar informasi pembinaan program GenRe (Genersi Berencana), serta vidio tetang promosi kesehatan, pencegahan stunting dan anemia zat besi pada remaja akibat dari pola makan dan penyerapan gizi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan, masalah pernikahan usia anak, sex bebas, NAPZA serta semua permasalahan yang dihadapi oleh remaja.
“Kaki intens dari tahun 2020 telah berhasil menurunkan angka stunting dari 33% ke 17% sehingga pada tahun berkelanjutan kelak dengan hadirnya Sifoker di harapkan mampu menurunkan angka stunting di 14% pada tahun 2024 .sebagai media konsultasi di menu bilik konseling dan media KIE di GenRe menonton pada aplikasi Sifoker” demikian ujar Kaka Jana saat di wawancara media online Bimantika. (***)
Bimantika.net _Pegiat Pendidikan Indonesia (PUNDI) mengadakan pertemuan secara daring dengan LKPP guna membahas mengenai problematika pada Pengadaan Barang/Jasa (15/06).
Pembahasan dilakukan terkait kebijakan dari Presiden RI Joko Widodo tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Melalui kebijakan yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 ini, Presiden Jokowi menegaskan kepada pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk melakukan substitusi impor dengan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.
Instruksi Presiden ini direspon dengan cepat oleh LKPP dengan menerbitkan peraturan turunan yaitu Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Namun, siapa sangka kajian kritis Tim PUNDI menemukan sejumlah persoalan dalam Perka LKPP tersebut.
“Dari regulasi yang sudah dibuat menggambarkan keseriusan pemerintah untuk mendorong PDN sejak 2014, juga tampak keberpihakan kepada UMKM dan Koperasi. LKPP mendorong produk lokal untuk ditayangkan di E-Katalog untuk perlahan menyaingi produk impor.
Yang menjadi pertanyaan, apakah produk yang tayang benar-benar produk dalam negeri?”, jelas Haryono selaku Direktur PUNDI mempertanyakan dalam forum diskusi bersama LKPP.
Tim PUNDI menemukan kejanggalan pada klausul tentang status PDN yang tidak jelas parameternya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh agregator dengan cara memberikan label PDN pada produk impor.
“Kalau produk ber-TKDN kan jelas parameternya sertifikat, tapi kalau status PDN ini tidak jelas,” papar Haryono. Kemudian Haryono memaparkan produk-produk yang diindikasikan telah diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Fadli Arif selaku Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Ia menyampaikan bahwa beberapa rekomendasi akan menjadi pertimbangan bagi LKPP. Namun, yang harus diperhatikan yaitu persoalan pada pengadaan barang/jasa bukan hanya persoalan agregator, tetapi banyaknya barang impor yang sudah terdapat stempel PDN.
“Sudah tentu, perlunya duduk bersama untuk membahas problematika yang ada. Dengan perubahan kebijakan kemarin sudah tentu orientasinya berubah. Di mana ingin mendorong sebanyak-banyaknya PDN, tetapi ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekiranya perlu melakukan review kebijakan dari LKPP. Karena pastinya, ada kelemahan dalam suatu kebijakan yang harus segera diperbaiki jika menemukan kelemahan tersebut,” tegas Farid Arif.
Sementara itu Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, menyatakan bahwa Instruksi Presiden direspons LKPP dengan menargetkan produk lokal sebanyak 1 juta produk di Katalog Elektronik. Dengan kemudahan mekanisme penyelenggaraan Katalog Elektronik, semakin hari semakin banyak produk yang masuk.
Emin menyadari, problematika tersebut menjadi bumerang tersendiri, sehingga internal LKPP juga sedang menyusun rancangan kebijakan termasuk laporan-laporan penyimpangan. Penyampaian solutif disampaikan oleh Fuad selaku Litbang PUNDI. Menurutnya, LKPP seharusnya mempunyai perangkat yang dapat memverifikasi produk-produk yang masuk di E-Katalog.
“LKKP seharusnya memiliki perangkat yang dapat melakukan verifikasi dengan baik, memastikan produk yang ditayangkan di Katalog Elektronik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukan hanya itu, sudah seharusnya terdapat tindak lanjut yang konkret untuk menjadikan kebijakan yang kompherensif sebagaimana semestinya. Sehingga, target yang ingin dicapai bisa terealisasikan dengan baik,” pungkas Fuad. (***)
Bimantika.net _Diklat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022 dibuka secara resmi Senin (13/6) diikuti para Kasubag Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah berlangsung di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima .
Kegiatan tersebut berlangsung selama enam hari kerja pada tanggal mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2022 dan menghadirkan para widyaiswara dari BPSDMD dan Tenaga Pengajar dari Tim BKD Provinsi NTB.
Pada kegiatan yang juga turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB dan Kepala BKD Kabupaten Bima Drs Agus Salim M.Si tersebut, Bupati Bima yang diwakili Asisten III Setda Drs. H. Arifudin dalam sambutannya menjelaskan beberapa hal.
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan mengelola dan kinerja dengan mengedepankan prinsip penilaian yang mengacu kepada kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN.
“Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan diterbitkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang profesional kompetensi dan kompetitif sebagai bagian dari penjabaran informasi birokrasi”. Kata mantan kepala Bakesbang ini.
Dihadapan 40 peserta yang merupakan pejabat eselon IV terkait bidang kepegawaian OPD tersebut, H. Arifudin mengatakan bahwa secara kelembagaan pemerintah daerah memandang tujuan penilaian kerja ini memiliki arti penting dalam menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan prestasi dan karir
Penilaian ini sendiri dilakukan mencakup serangkaian analisa terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan ASN bersangkutan untuk mendapatkan umpan balik, dan pada saat yang sama juga menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Dewi Ritawati, SE, MM dalam sambutannya mengharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini semua peserta bersungguh-sungguh mempelajari apa yang sudah diniatkan awal dalam pelatihan.
“Ini sangat penting karena kita dihadapkan pada organisasi yang terus-menerus mengalami reformasi dimulai dari perubahan peraturan di tingkat pusat yang harus ditindaklanjuti”.Jelasnya.
Kepada para peserta, Dewi mengungkapkan agar meskipun dengan keterbatasan pelatihan yang ada, pemerintahan daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui BPSDMD melaksanakan Diklat sebagai satu agenda yang sangat penting.
Oleh karena itu diharapkan kepada para peserta agar sungguh-sungguh. “Manfaatkan dengan baik kesempatan mengikuti pelatihan agar nanti ilmunya dapat diterapkan untuk membantu penyusunan di masing-masing perangkat daerah”. Imbuhnya.
Pelaksanaan Diklat ditandai dengan pemasangan atribut secara simbolis kepada para peserta oleh Asisten III Setda Kabupaten Bima. (***)
