Category: Uncategorized

jpn

Bimantika.net -Pertemuan silaturahmi Wakil Bupati dr. H Irfan Zubaidy dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo berlangsung Kamis (8/5) di Restoran Anda Pantai Lawata.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas Penguatan BUMD, Pembahasan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Wabup yang didampingi Kabag Ekonomi Setda Andi Haris Nasution, S.IP dan Kabag Umum Kasmir, S.Sos dan pejabat fungsional terkait mengungkapkan, pertemuan tersebut penting bagi pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dengan OJK selaku pengawas transaksi keuangan.

Terkait langkah-langkah peningkatan sampai saat ini Pemerintah Daerah masih mencari formula untuk meningkatkan indeks daya saing ekonomi daerah.

“Karena itu, pertemuan dengan OJK ini menjadi sangat penting untuk membahas secara seksama berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bima”. Kata Alumni Universitas Airlangga ini.

Dijelaskan Wabup, dalam pengelolaan BUMD, Pemerintah daerah perlu memastikan agar penyertaan modal kepada BUMD bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Itulah sebabnya Pemerintahan Ady-Irfan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD”. Jelasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo yang didampingi Muhammad Abdul Mannan (Kasubag EPK), Hendra Lesmana (Kasubag Pengawasan) dan tiga orang staf Pengawasan OJK memaparkan peran instansi yang dipimpinnya.

“Sebagai mitra utama pemerintah daerah, OJK berkewajiban mendorong peningkatan kredibilitas dan reputasi pemerintah daerah dalam tata kelola penyertaan modal

OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan lembaga usaha dan melakukan pemeringkatan.

Selanjutnya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, OJK memberikan rekomendasi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan penyehatan unit usaha di daerah”. Terangnya. (*##//rrs007)

jpn

Bimantika.net -Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kamis, (8/05/2025) ini dihadiri oleh pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag lingkup Setda dan Kecamatan dibawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bima tersebut dihadiri pula oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Afifudin, SE,. MM.

Dalam kesempatan tersebut, Afifudin menyampaikan bahwa kegiatan inovasi ke depan diharapkan dapat terintegrasi secara elektronik.

Hal ini sejalan dengan esensi utama dari inovasi itu sendiri, yaitu untuk mempermudah pelayanan publik.

Sebagai bagian dari upaya implementasi visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Bima, terdapat sejumlah indikator strategis yang menjadi perhatian bersama. Antara lain, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Daya Saing Daerah, serta Indeks Kinerja lainnya yang turut berperan penting dalam mendukung kemajuan daerah.

Indeks Inovasi Daerah saat ini menjadi salah satu fokus utama, mengingat capaian tahun 2024 baru berada pada angka 18,10.

Ini menjadi komponen penting yang harus terus didorong dan dikoordinasikan secara menyeluruh, agar target-target capaian pada rentang waktu 2025 hingga 2030 dapat terwujud secara optimal.

Oleh karena itu, peningkatan menuju target 26 pada periode 2025–2030 menjadi agenda prioritas.

Sejalan dengan hal tersebut, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk mengelaborasi visi dan misi terbaru Kabupaten Bima:

“Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan.” Seluruh program dan kegiatan inovasi diharapkan berakar pada semangat mewujudkan cita-cita tersebut. Imbuhnya.

Pada rapat tersebut, Plt. Kepala BRIDA Raani Wahyuni, ST.MT M.Sc mengemukakan, tugas utama BRIDA adalah memfasilitasi dan mengembangkan potensi inovasi dari setiap kelompok masyarakat di Kabupaten Bima.

Raani Wahyuni juga menyampaikan program Satu OPD, Satu Inovasi yang telah mulai dijalankan.

Lanjutnya, Pada dasarnya, program ini sudah berjalan, setiap OPD sejatinya telah memiliki bentuk inovasi masing-masing.

“Kita hanya perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan agar inovasi tersebut dapat terukur dan terintegrasi dengan baik,” ujarnya.(***)

jpn

Bimantika.net -Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH menerima kunjungan silaturahmi dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kota Bima, pasca rapat Komisi II yang digelar sebelumnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Kamis, 08 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk lebih serius dalam menghimpun dukungan rakyat demi mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi pembentukan provinsi baru.

Salah satu bentuk konkret dari kesepakatan tersebut adalah rencana aksi demonstrasi damai yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano, yang akan diikuti oleh elemen masyarakat dari lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa.

Sekda Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif KP4S.

“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami mengucapkan terima kasih atas semangat dan upaya yang terus dilakukan KP4S. Secara pribadi dan sebagai Sekda, saya sangat mendambakan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan baru ini, perjuangan kita semakin kuat,” ujarnya.

Sekda menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

Ia juga mendorong KP4S untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar langkah-langkah strategis yang diambil bisa berjalan selaras dan efektif. (**##)

jpn

Bimantika.net -Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bima diundang oleh Pimpinan DPRD Kota Bima untuk. Menggelar Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima (6/5/2025).

Rakor di Pimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Syamsurih S.H., serta di damping Wakil Ketua I Alfian Indra Wirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua Il M. Ryan Kusuma Permadi, S.H.

Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, Serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., dan ditemani Kepala Bagian Umum & Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Bpk. Iskandar Zulkarnain, S.STP.,

Rakor ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs Mukhtar M.H., Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima ini membahas diantaranya :

Pembahasan Proses Efisiensi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;

Pembahasan efisiensi anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini melibatkan analisis mendalam terhadap anggaran yang telah disusun, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan dan memastikan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.

Sosialisasi Tata Cara Penginputan Pokok+pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sosialisasi tata cara penginputan Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Pokok-pokok (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Sosialisasi ini biasanya mencakup langkah-langkah penginputan, validasi, dan verifikasi usulan Pokir, serta pentingnya Pokir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pihak terkait tentang bagaimana menginput usulan Pokir ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

SIPD ini sebuah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berfungsi sebagai platform untuk mengelola usulan Pokir, memastikan sinergi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan prioritas pembangunan daerah. (***//Sumber Sekwan)

jpn

Bimantika.net -Komandan Kodim 1614/Dompu Letkol Kav Riyan Oktiya Virajati, S.T., M.M., bersama Bupati Dompu Bambang Firdaus, S.E.,(BBF) melaksanakan peninjauan rencana lahan kompi perikanan (bagian dari Yon Teritorial pembangunan) di Jalan Lintas Lakey, Dusun Ncangga, Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Rabu (7/05/2025).

Pembangunan Kompi Perikanan ini merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penguatan fasilitas militer yang sekaligus mendukung potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.

Dalam keterangannya, Letkol Kav Riyan Oktiya Virajati menyampaikan bahwa keberadaan Kompi Perikanan sangat strategis jika dibangun di kawasan Pantai Lakey, mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan kawasan potensial perikanan sekaligus destinasi pariwisata.

“Kami mengharapkan kerja sama dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Hu’u untuk mendukung penuh program ini. Ini adalah amanah dari Bapak Presiden untuk membangun fasilitas militer setara kompi yang juga mendukung potensi lokal,” ujar Dandim.

Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang humanis dalam proses pembangunan, khususnya karena sebagian lahan di lokasi tersebut telah dimiliki atau dihuni oleh warga.

“Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Dompu yang menyambut baik rencana ini. Kami berharap pembangunan dapat segera ditindaklanjuti tanpa menimbulkan konflik, khususnya dengan masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Lakey,” tambahnya.

Rencana pembangunan Kompi Perikanan ini diharapkan menjadi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memperkuat sektor pertahanan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis kelautan. (“”””//Sumber ; Kodim 1614/Dompu)

jpn

Bimantika.net -Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH pimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Percepatan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Rabu (7/5/2025).

Ketua KP4S Kota Bima, Mochammad Casman, SH membacakan pointer aspirasinya di hadapan Ketua DPRD Kota Bima dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Bima yang berjumlah enam Fraksi.

Assalamuallaikum wr.wb
Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT,

Kami Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Kota Bima, yang merupakan wadah afiliasi dari Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Tokoh Birokrasi/ASN, Politisi, Pengusaha, Organisasi Pemuda, Aktivis LSM, Organisasi Kaum Perempuan/Gender telah bersepakat dalam satu Perjuangan Mendorong dengan Pengorbanan demi Percepatan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Bernama : = PROVINSI PULAU SUMBAWA=,

Oleh Karena Itu tepatnya Tanggal, 07 Mei 2025, kami menyatakan dengan sungguh-sungguh :

Bahwa Aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah keinginan dan harapan Masyarakat Pulau Sumbawa lebih khusus Masyarakat Kota Bima demi pelayanan Publik yang lebih mudah, pembangunan infrastruktur secara merata di 5 Kabupaten Kota dan kesejahteraan rakyat yang terbangun melalui sumber daya alam dan akses perekonomian yang lebih mandiri;

Bahwa Aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah sebuah keharusan, yang merupakan titik awal tonggak sejarah dan perubahan peradaban manusia di pulau sumbawa yang di tandai dengan prasasti perjuangan Panjang para deklarator, mulai dari almarhum H.Nur A.latif, Almarhum H.Feri Zulkarnain,ST dan Almarhum H. Muhdar Arsyad,

Pengorbanan para pendahulu tersebut tidak pantas kita abaikan secara serampangan, maka dari itu sudah selayaknya kita sebagai penerus melanjutkan perjuangan ini dengan darah dan air mata karena persembahan terbesar anak bangsa di zaman kosmo politik ini adalah pengabdian tanpa batas “ Padamu Negeri Kami Mengabdi, Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami;

Bahwa hari ini kami yang hadir di depan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima yang merupakan wadah tertinggi tempat rakyat menyampaikan keluh kesah, tempat dimana masyarakat menaruh harapan dan impian, sebagai mana layaknya masyarakat Kota Bima yang lain, kami pun datang dengan kepala tegak meminta secara kelembagaan DPRD KOTA BIMA agar berkenan :

Memperjuangkan dan Meneruskan Aspirasi Masyarakat Kota Bima untuk Segera Menghadap Kemendagri , DPR RI Cq Komisi Ii, Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto Agar Mereka Mencabut Moratorium dan Menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Otonomi Baru Prioritas.

Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Kota Bima dengan Menghimpun Seluruh Potensi Elemen Kekuatan Rakyat Untuk Melaksanakan Deklarasi Rakyat Di Wilayah Kota Bima Bersama-Sama dengan Pemerintah Kota Bima dan Elemen Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Kota Bima.

Membantu dan Memfasilitasi Segala Kebutuhan Perjuangan Yang Sedang di Lakukan Oleh KP4S Demi Kepentingan Masyarakat Melalui Jalur Politik dan Koordinasi.

Demikian Aspirasi Masyarakat Kota Bima Melalui Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Ini Kami Sampaikan, Semoga Mendapat Ridho Dari ALLAH SWT. AMIIN. Salam Perjuangan !!!

Dalam RDP itu, sejumlah utusan dari KP4S menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan propinsi pulau sumbawa.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menyampaikan bahwa ini adalah sebuah momentum sejarah dalam sebuah percepatan pembangunan di Pulau Sumbawa

“Perjuangan ini butuh kerja bersama seluruh elemen, saya mewakili Fraksi Partai Amanah DPRD Kota Bima siap mendukung terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa” ujar Syamsurih.

Hadir dalam RDP itu Ketua-Ketua Fraksi diantaranya Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra (Merah Putih).

“Seluruh Fraksi DPRD Kota Bima sepakat memberikan dukungan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa, Fraksi Merah Putih Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kami Fraksi Merah Putih siap berjuang bersama terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa” ujar Abdul Rabbi dari Fraksi Merah Putih.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menegaskan bahwa tanggal 14 Mei 2025 akan ditindaklanjuti dengan RDP tahap kedua dengan menghadirkan seluruh Lurah, Camat, OPD, Sekda, dan Banggar Eksekutif serta seluruh Anggota KP4S.

“Perjuangan ini adalah perjuangan bersama insya Allah DPRD Kota secara resmi akan bersurat hingga ke Pak Presiden Prabowo” ujar Syamsurih. (****)

jpn

Bimantika.net -Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH pimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Percepatan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Rabu (7/5/2025).

Dalam RDP itu, sejumlah utusan dari KP4S menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan propinsi pulau sumbawa.

Syamsurih menyampaikan bahwa ini adalah sebuah momentum sejarah dalam sebuah percepatan pembangunan di Pulau Sumbawa

“Perjuangan ini butuh kerja bersama seluruh elemen, saya mewakili Fraksi Partai Amanah DPRD Kota Bima siap mendukung terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa” ujar Syamsurih.

Hadir dalam RDP itu Ketua-Ketua Fraksi diantaranya Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra (Merah Putih).

“Seluruh Fraksi DPRD Kota Bima sepakat memberikan dukungan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa, Fraksi Merah Putih Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kami Fraksi Merah Putih siap berjuang bersama terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa” ujar Abdul Rabbi dari Fraksi Merah Putih.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menegaskan bahwa tanggal 14 Mei 2025 akan ditindaklanjuti dengan RDP tahap kedua dengan menghadirkan seluruh Lurah, Camat, OPD, Sekda, dan Banggar Eksekutif serta seluruh Anggota KP4S.

“Perjuangan ini adalah perjuangan bersama insya Allah DPRD Kota secara resmi akan bersurat hingga ke Pak Presiden Prabowo” ujar Syamsurih. (****)

jpn

Bimantika.net -Walikota Bima H. Arahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH didampingi Sekda Kota Bima dan Kepala Disnakertrans Kota Bima menerima masa aksi dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota dan Kabupaten Bima (DPC FSBSI KOKAB Bima) di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota, pada Senin, 5 Mei 2025.

Federasi serikat buruh ini menyuarakan beberapa tuntutan terkait kesejahteraan para buruh.

Antara lain peningkatan kesejahteraan buruh, penolakan terhadap sistem kerja Outsourcing, mendorong penerapan upah kerja sesuai upah minimum kota untuk pekerja dibawah 1 tahun, mendesak pemerintah daerah agar memberi sanksi kepada pengusaha yang tidak patuh pada UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, masa aksi juga mendesak pemerintah Kota Bima untuk menertibkan perusahaan yang tidak memiliki plang nama perusahaan, mendesak pemerintah Kota Bima untuk membentuk Komisi Pengupahan sebagai bagian kerja Dewan Pengupahan, mendesak Pemkot Bima membekukan perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta mendesak Pemerintah Daerah untuk memanggil PT. Tukad Mas agar membayar upah para pekerja yang belum dibayarkan.

Menanggapi sejumlah tuntutan masa aksi, Aji Man Sapaan akrab Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE mengapresiasi dan berterima kasih kepada Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang menyampaikan aspirasi para buruh. Ia menegaskan, sebenarnya tidak perlu dilakukan aksi demonstrasi, cukup dengan audiensi.

Pihaknya cukup memahami, pemerintah daerah selalu terbuka kepada siapapun yang menyuarakan pendapat dimuka umum, namun dengan cara yang baik, dengan cara santun. Ia pun mengapresiasi kepada serikat buruh karena telah membantu pemerintah daerah menyampaikan bahwa ada sistem yang tidak berjalan maksimal selama ini.

“Saya undang kembali serikat buruh untuk diskusi lebih lanjut, masukkan surat audiensi, kita jadwalkan. Apa yang perlu dirumuskan, mari kita rumuskan bersama, sepanjang itu demi kemaslahatan masyarakat, tak perlu harus demo, apalagi merusak fasilitas yang ada,” pungkasnya.

Masa aksi dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota dan Kabupaten Bima (DPC FSBSI KOKAB Bima) saat menyampaikan aspirasi berjalan dengan tertib dan bersedia mengirimkan perwakilan mereka untuk beraudiensi dengan Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima.

Pada saat yang sama, sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mbojo Bima menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan, dua diantaranya yakni stabilisasi harga jagung dan mendesak pemerintah daerah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. (***//Kominfo)

jpn

Bimantika.net -Kepala Kepolisian Resor Bima Polda NTB Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., menghadiri Sertijab 3 PJU Lingkup Polda NTB.

Serah terima jabatan(Sertijab) itu dipimpin langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan SH. S.I.K., di gedung Sasana Dharma Polda NTB pada Selasa (6/5/2025).

Acara ini dihadiri oleh Wakapolda NTB, seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda NTB, Kapolres/ta se-Jajaran, serta Ketua dan Pengurus Bhayangkari Polda NTB.

Dirilis Humas Polres Bima Adapun Pejabat utama Polda NTB Wakapolda NTB, yang kini dijabat oleh Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., menggantikan pejabat sebelumnya.

Karo Rena Polda NTB, diserahterimakan dari Kombes Pol. Idham Mahdi, S.I.K. kepada Kombes Pol. Sosilo Setiawan, S.I.K. dan Dirreskrimsus Polda NTB, dari Kombes Pol. Suratna, S.I.K. kepada Kombes Pol. FX. Endriadi, S.I.K.

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan SH.,S.I.K., dalam sambutannya menekankan bahwa mutasi atau pergantian pejabat adalah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. 

“Seiring  lamanya pengabdian, pengalaman dalam bekerja akan bertambah,”tuturnya.

Kapolda NTB juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian mereka selama ini. 

“Selamat datang kepada para pejabat baru. Tetap semangat dan syukuri setiap berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Imbuhnya.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya kerjasama yang baik antara para pejabat dan anggota di lingkungan masing-masing. 

“Selaku pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan yang baik bagi para anggota. Jadikan diri sebagai teladan di lingkungannya,” Tegas Mantan Staf Ahli Kapolri bidang Sospol itu.

Acara sertijab ini dirangkaikan dengan seremoni pisah sambut pejabat lama kepada pejabat baru.

Dalam kesempatan tersebut, para pejabat lama menyampaikan pesan dan kesan selama menjalankan tugas di Polda NTB, serta memberikan sambutan hangat kepada pejabat yang baru dilantik.(*)

jpn

Bimantika.net -Wakil Bupati Bima Dr H. Irfan Zubaidy melepas keberangkatan 540 Jema’ah Calon Haji (JCH) Kabupaten Bima yang tergabung dalam Kloter 5 untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah Senin (5/5) di Masjid Agung Kabupaten Bima.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Bima, mengucapkan selamat kepada bapak ibu sekalian yang tahun ini berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan perjalanan ibadah Haji dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala”. Ungkap Wakil Bupati Bima Dr H Zubaidy, saat melepas keberangkatan Jema’ah Calon Haji yang turut diantar ribuan keluarga yang berasal dari sejumlah kecamatan tersebut.

Kepada JCH Wabup berharap agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua hukum wajib sunhah haji dan pulang le Tanah Air mendapatkan gelar Haji yang Mabrur.

“Cara untuk mendapatkan Haji Mabrur adalah dengan cara mengikuti arahan dari pembimbing Haji”. Ungkapnya Wabub yang didampingi Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE.

Ia menambah, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan bersama antara lain pentingnya fokus mengikuti petunjuk selama menjalankan ibadah haji.

“Karena tujuan kita adalah melaksanakan Haji, Umrah dan ziarah ke Makam Rasulullah SAW” ujarnya.

Kepada para pendamping jamaah, wakil bupati mengharapkan agar tetap diberikan bimbingan secara intensif.

Di akhir arahannya, Wabup H. Irfan mendoakan agar ibadah haji dapat berjalan dengan baik, para jemaah kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat. (***/RRS007*)