Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo dan Komunitas Rupensi Desa Roi Gelar Gotong Royong

jpn

Bimantika.net -Dengan tema Jum,at bersih, Bhabinkamtibmas Polsubsektor Palibelo Polres Bima Polda NTB menggelar Gotong Royong bersih bersih Lingkungan.

Kegiatan yang melibatkan Polri, TNI, Pemerintah Desa Roi dan Komunitas rumah perempuan beraksi (Rupensi) ini berlangsung pada Jum,at 30 Mei 2025 pagi.

Aipda Satriadi Joharis selaku Bhabinkamtibmas Desa Roi bersama warga membersihkan sampah dan di bakar.

Kegiatan tersebut merupakan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keindahan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu kegiatan tersebut untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K, melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.

Dalam kesempatan itu juga Aipda Satriadi Joharis juga menyampaikan himbauan Kamtibmas dan Sosialisasikan Layanan Call Center 110. (****)

Krisis Perlindungan Perempuan: Kegagalan Sistem Sekuler dan Solusi Dalam Islam

jpn

Oleh: Rita Kartika Syarif, S.KM., M.Kes
(Aktivis Muslimah Peduli Umat)

Bimantika.net -Belum lama ini, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan oleh viralnya pernikahan dua remaja asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Pasangan tersebut adalah Rendi, siswa SMK, dan Yulia, siswi SMP—masih di usia belia dan belum selesai menempuh pendidikan dasar.

Mereka menikah melalui tradisi merariq, yakni bentuk kawin lari yang masih kuat dalam budaya masyarakat Sasak.

Peristiwa ini memantik perhatian publik. Banyak yang prihatin dengan usia pasangan yang sangat muda, ekspresi sang pengantin perempuan yang tampak ragu,

serta fakta bahwa proses pernikahan ini seolah berjalan tanpa intervensi negara, sekolah, atau lembaga perlindungan anak.

Tradisi merariq sejatinya bermakna simbol keberanian dan ikatan cinta.

Namun, dalam praktiknya hari ini, sering kali digunakan sebagai jalan pintas ketika orang tua ingin “menyelamatkan nama baik”, atau ketika remaja terbawa arus pergaulan bebas.

Sayangnya, dalam banyak kasus:

  • Anak perempuan kehilangan hak untuk menyelesaikan pendidikan
    -Masuk ke dalam pernikahan tanpa kesiapan fisik dan mental
  • Harus menghadapi tekanan ekonomi dan rumah tangga di usia yang seharusnya masih bermain dan belajar

Ironisnya, pernikahan dini yang terjadi dengan dalih adat ini sering kali justru mengabaikan maslahat dan melahirkan persoalan jangka panjang—baik bagi pasangan maupun anak-anak yang kelak lahir dari mereka.

Indonesia, seperti banyak negara lain, menganut sistem sekuler—yakni sistem yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik.

Di dalam sistem ini, perlindungan terhadap perempuan dan anak diatur melalui undang-undang, namun sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.
Beberapa kelemahan nyata dari sistem saat ini antara lain:

  • Pendekatan permisif terhadap gaya hidup bebas
  • Lemahnya kontrol sosial
  • Tekanan adat yang lebih dominan daripada hukum negara
  • Kesenjangan ekonomi
    Islam tidak menetapkan batas usia baku untuk pernikahan, melainkan menekankan syarat utama: baligh, ridha, adanya wali, dan kesiapan lahir batin. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, kata “mampu” di sini bukan hanya bermakna fisik atau biologis, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan tanggung jawab sosial. Islam sangat memperhatikan maslahat (kebaikan) dan mencegah mafsadat (kerusakan).
Dalam sejarah panjang Khilafah Islam, memang pernah terjadi pernikahan di usia muda.

Namun konteks sosial dan hukum pada masa itu sangat berbeda:

  • Anak-anak dipersiapkan dengan pendidikan adab dan agama sejak kecil
  • Negara menerapkan hukum syariat yang menjaga hak anak dan perempuan
  • Para ulama menimbang setiap hukum berdasarkan kemaslahatan

Pengalaman panjang umat manusia menunjukkan bahwa sistem sekuler dan liberal belum mampu memberikan perlindungan yang hakiki bagi perempuan dan anak-anak. Justru sering kali kebebasan yang ditawarkan malah membuka celah bagi eksploitasi, pernikahan dini, dan kerusakan moral.

Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan umat hari ini bukan hanya regulasi teknis atau edukasi terbatas, tetapi perubahan sistemik:

  • Pendidikan berbasis akidah
  • Media yang mendidik dan menjaga moral
  • Negara yang menjadikan syariat sebagai landasan hukum
  • Adat yang diselaraskan dengan syariat, bukan sebaliknya

Hanya dengan kembali kepada sistem yang diturunkan oleh Sang Pencipta yakni Islam perlindungan sejati terhadap perempuan dan generasi muda dapat terwujud. Wallahu ‘alam. (****)

Program “Selasa Menyapa” Ady-Irfan Anggarannya Tidak Dibebankan Pada Pemerintah Desa

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Kabupaten Bima Menanggapi beredarnya informasi terkait anggaran Program Selasa Menyapa yang disinyalir menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan berdampak pada program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah desa,

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, SS, M.Si mengeluarkan press release secara resmi terkait polemik tersebut.

Ia menjelaskan perlu disampaikan bahwa, sebagai salah satu program strategis pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan, Program Selasa Menyapa

Program ini sudah dibahas secara sistematis melalui serangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat teknis yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan mitra kerja pemerintah daerah.

“Hal ini dilakukan agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat khususnya di aras desa” ujarnya.

Lanjutnya Kegiatan pelayanan publik dibiayai sepenuhnya dari program rutin OPD.

Sedangkan kegiatan gotong royong seperti penghijauan penanaman pohon dibiayai sepenuhnya dari program Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Demikian halnya kegiatan gotong-royong dan pemberdayaan masyarakat dibiayai sepenuhnya dari program reguler Dinas PUPR.

“Artinya, Pemerintah desa dan kecamatan hanya memfasilitasi tempat dan acara” ujarnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik ST., MT Kamis (29/5) memaparkan, selain sumber pembiayaan Pemerintah daerah, juga terdapat dukungan dari sumbangan masyarakat.

Misalnya, pada pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lambu yang lalu, program pembersihan sedimen di saluran induk irigasi sepenuhnya dibantu dari sumbangan masyarakat”.

Namun demikian kekurangan dan hambatan yang dijumpai sejak dilakukan peluncuran program tersebut pada tanggal 20 Mei 2025 lalu di desa Rato Kecamatan Lambu, dilakukan evaluasi secara terus-menerus oleh Tim Kerja dan juga Tim Pengawas untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. (***RRS007)

Kunjungan Edukatif TK/PAUD Abubakar Ash-Shiddiq ke Makodim 1608/Bima

jpn

Bimantika.net -Kodim 1608/Bima menerima kunjungan dari Sekolah Yayasan Ukhuwah Gemilang TK/PAUD Abubakar Ash-Shiddiq Kota Bima.

Kunjungan itu  dalam rangka kegiatan Outing Class. Bertempat di Mako Kodim 1608/Bima, Jl. Sukarno Hatta, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, kegiatan ini diikuti oleh 24 orang guru dan murid. Kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan profesi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) kepada peserta didik sejak usia dini (28/5).

Kegiatan diawali dengan penyambutan oleh Pasipers Kodim 1608/Bima, Lettu Inf. Muhlis, dan dilanjutkan dengan sesi pengenalan tentang tugas dan peran TNI-AD dalam menjaga kedaulatan negara.

Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan edukatif ini, yang dikemas secara menarik dan interaktif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta wawasan kebangsaan.

Dalam keterangannya, Lettu Inf. Muhlis menyambut baik kegiatan seperti ini dan Melalui kunjungan ini, anak-anak bisa mengenal lebih dekat profesi TNI sejak dini.

“Sehingga dapat membentuk karakter disiplin, cinta tanah air, dan rasa hormat kepada pahlawan bangsa.” ujarnya.

Setelah sesi pengenalan keprofesian, kegiatan dilanjutkan dengan tur keliling area Makodim.

di mana para guru dan murid diajak mengenal lebih dekat tentang Urban Farming yang diterapkan di lingkungan Kodim.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Andi Lulianto S.Kom. M.M Kodim menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan edukatif ini sebagai bagian dari kontribusi TNI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempererat hubungan dengan masyarakat, khususnya generasi penerus. (****)

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan RSUD Kota Bima

jpn

Bimantika.net -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., menghadiri acara peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima, Program Hasil Terbaik Cepat ( PHTC ) atau Quick Win Peningkatan Kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Acara peletakan Batu Pertama turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin beserta rombongan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Walikota Bima H. Arahman H. Abidin, S.E., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), . Abdul Rauf, Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota.

Hadir juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima dan Kabupaten Bima, Pimpinan PT. Hutama Karya (HK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan awak media.

Peletakan Batu Pertama secara simbolis di lakukan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Walikota Bima, Pimpinan PT. Hutama Karya ( HK ) dan Direktur RSUD Kota Bima, dr. Fathurrahman.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pembangunan RSUD Kota Bima salah satu Komitmen pemerintah pusat untuk menyamaratakan akses pelayanan kesehatan hingga ke wilayah timur Indonesia.

Mentri Kesehatan Pembangunan rumah sakit diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang lebih representatif dan terjangkau bagi masyarakat Kota Bima dan sekitarnya.

Menurutnya Layanan Kesehatan yang Representatif di Daerah adalah salah satu program utama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

Lanjut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bahwa Proyek Pembangunan Pembangunan RSUD Kota Bima ini dalam rangka peningkatan Kelas Rumah Sakit dalam mendukung layanan memperluas layanan kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU).

Masih menurut Mentri Kesehatan bahwa pekerjaan ini semua menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimana bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

“Dan sesuai dengan prioritas nasional dan DAK ersebut digunakan untuk mendanai kegiatan fisik maupun nonfisik, seperti pembangunan infrastruktur atau operasional layanan public”., Pungkasnya.

Acara peletakan Batu Pertama Pembangunan RSUD Kota Bima ini berlangsung pada hari Rabu 28 Mei 2025 di Lahan eks-Kantor Wali Kota Bima. (****//Sekwan)

Ketua Komisi II dan Ketua Bapemperda DPRD Kota Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

jpn

Bimantika.net -Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bima Gina Adriani., dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin, S. H.I., mewakili Pimpinan DPRD Kota Bima menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota.

Kegiatan itu dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bima H. A. Rahman, H. Abidin. S.E., Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muktar, M.H., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kota Bima, Bpk. Drs. Adisan Sahidu, M.Si., Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima; Kepala Dinas dan Kepala Badan se-Kota Bima, Camat Raba dan Lurah Rabangodu Utara Kota Bima, dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) teknis

Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Kota Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima.

Gina Adriani memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Pemerintah Kota Bima, terkhusus Bappeda Kota Bima, dimana kegiatan Musrenbang ini adalah momentum serta langkah awal untuk menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Ia menyebut bahwa DPRD Kota Bima siap mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima dalam penyusunan dan merealisasikan RPJMD Kota Bima,Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima, Tahun 2026. dalam tupoksi Dewan sebagai lembaga pengawasan.

Wali Kota Bima H. Arahman, H. Abidin. S.E., menegaskan, Musrenbang ini adalah momen strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan seperti urbanisasi, perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan masalah ekonomi tidak boleh melemahkan semangat pembangunan. Visi Kota Bima lima tahun ke depan adalah menjadikannya kota yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan dalam penjaringan isu strategis, Pemkot telah merumuskan prioritas pembangunan antara lain, penguatan infrastruktur kota dan kawasan strategis yang terpadu dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengentasan kemiskinan ekstrem serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Bappeda Kota Bima Drs. Adisan Sahidu, M.Si., menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses panjang penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Mulai dari perencanaan awal, konsultasi publik, forum perangkat daerah, hingga penyusunan dan penetapan dokumen akhir.

Adisan menambahkan bahwasanya Musrenbang kali ini mengangkat dua tema utama, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029.

Tema tersebut adalah “Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan” Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2026” dan “Peningkatan Kualitas Tata Kota dan Infrastruktur Terpadu Pendukung Sektor Utama”.

Kegiatan berlangsung pada hari Rabu 28 Mei 2025. di Gedung Convention Hall paruga Na’e Kota Bima. (*)

Babinsa Koramil Monta Gelar Panen Padi di Lahan Percobaan, Wujud Nyata Dukungan TNI Untuk Ketahanan Pangan Nasional

jpn

Bimantika.net -Wujud Nyata Dukungan TNI terhadap Ketahanan Pangan Menuju Swasembada Nasional. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babinsa Koramil 1608-07/Monta melaksanakan panen padi di lahan percobaan yang dikelola bersama masyarakat petani (28/5/2025).

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari komitmen TNI AD dalam mendukung pencapaian swasembada pangan di wilayah Kabupaten Bima, melalui kolaborasi aktif antara aparat teritorial dan kelompok tani di desa binaan.

Lahan percobaan yang digunakan adalah hasil kerja sama antara Babinsa dan kelompok tani setempat, sebagai contoh penerapan pertanian terpadu dan efisien.

Wadanramil 1608-07/Monta, Kapten Inf Ibrahim, menyampaikan bahwa kehadiran Babinsa dalam kegiatan pertanian ini menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, namun juga hadir dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

“Melalui panen ini, kami ingin menunjukkan bahwa Babinsa turut aktif dalam mendukung petani, memperkuat semangat gotong royong, dan memajukan pertanian lokal. Ini adalah langkah konkret menuju swasembada pangan yang mandiri dan berkelanjutan,” tegas Kapten Ibrahim.

Dengan kegiatan ini, diharapkan hubungan sinergis antara TNI dan masyarakat semakin erat dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerah. (***)

Ketua DPRD Kota Bima Terima Predikat WTP dari BPK NTB, Bukti Pengelolaan Keuangan Baik dan Benar

jpn

Bimantika.net -Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menerima piagam penghargaan dari BPK Republik Indonesia Perwakilan NTB Terkait dengan Predikat WTP.

Predikat tersebut diserahkan pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024 Se-Wilayah Nusa Tenggara Barat Selasa (27/05/2025) di auditorium BPK perwakilan Provinsi NTB.

Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak, ERMAP, CDFA kepada Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH..

Penyerahan piagam tersebut Pada acara yang mengangkat tema ‘Independensi, Integritas, Profesionalisme” dan dihadiri para Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Se-NTB dan Ketua DPRD Se-NTB

Kepala BPK NTB Suparwadi, SE, MM.Ak, ERMAP., CFSA dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan komitmen Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“BPK memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran pemerintah daerah yang telah menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan mudah-mudahan hal tersebut dapat dipertahankan”. Ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih mengungkapkan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP tersebut adalah kerjasama yang baik seluruh jajaran pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.

“Selalu Ketua DPRD kota Bima saya sangat berharap hasil ini tidak boleh menjadikan para kepala OPD se Kota Bima lantas merasa puas lebih khusus lagi sekretariat Dewan” ujar Syamsurih.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut Syamsurih harus dipertahankan sebagai bukti baik dan benarnya tata kelola keuangan pemerintah daerah kota Bima. (****)

Bupati Bima Ady Mahyudi Terima Piagam Predikat WTP dari BPK Perwakilan NTB

jpn

Bimantika.net -Predikat tersebut diserahkan pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 Se-Wilayah Nusa Tenggara Barat Selasa (27/05/2025) di auditorium BPK perwakilan Provinsi NTB.

Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak, ERMAP, CDFA kepada Bupati Bima Ady Mahyudi dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.

Pada acara yang mengangkat tema ‘Independensi, Integritas, Profesionalisme” dan dihadiri para Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Se-NTB, Ketua DPRD SE NTB tersebut, Kepala BPK NTB Suparwadi, SE, MM.Ak, ERMAP., CFSA dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan komitmen Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“BPK memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran pemerintah daerah yang telah menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan mudah-mudahan hal tersebut dapat dipertahankan”. Ungkapnya.

Bupati Bima Ady Mahyudi usai menerima piagam pada acara yang juga dihadiri para pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-NTB tersebut mengungkapkan, keberhasilan mempertahankan predikat tersebut buah kerja keras dan jajaran Pemerintah daerah dalam mempersiapkan, menyajikan laporan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing unit kerja dalam tahun anggaran 2024

Saya berharap hasil ini tidak boleh menjadikan para kepala OPD terlena, tapi menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola Keuangan di masing-masing unit kerja”. Harap Bupati Ady Mahyudi.

Predikat Wajar Tanpa Pengecuali an (WTP) tersebut merupakan capaian ke-10 yang diraih Pemkab.Bima dan Pertama dibawah Kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan.

Bupati Bima didampingi Sekda Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Drs.Agus Salim., M.Si, Sekretaris DPRD Edy Tarunawan, SH, Plt.Kepala BPKAD Kabupaten Bima Aries Munandar,. ST.MT dan jajaran BPKAD Kabupaten Bima. (****///RRS007)

Generasi Dihantui Penggangguran Massal, Islam Solusi Tuntas

jpn

Oleh: Farah Islamiyati (Aktivis Dakwah)

Bimantika.net -Ketika seseorang sudah menyelesaikan studi di jenjang perguruan tinggi, tentu ia berharap akan mendapatkan pekerjaan yang mapan dan layak bagi masa depan.

Namun, itu hanya menjadi suatu hayalan ketika hidup dalam sistem saat ini.

Sekarang banyak dijumpai para sarjana yang pengangguran, bahkan kerap dilabeli beban peradaban.

Tiap tahun, kampus-kampus meluluskan mahasiswa yang justru menambah panjang daftar penggangguran dan persaingan di dunia kerja.

Pengangguran Menjadi Problem Yang Berlanjut

Banyak kisah yang dijumpai di lingkungan kita atau di media, terkait kesulitan para sarjana untuk mendapatkan pekerjaan yang kerap berujung mereka hanya menjadi pekerja serabutan.

Tentu akhirnya mereka bekerja tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan, keahlian dan jurusannya.

Berbagai kisah pilu seputar dunia kerja, di antaranya adalah para tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana yang terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramukantor). (bbc.com, 30/04/ 2025).

Berbagai cara pun dilakukan untuk bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal, terutama di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa tahun terakhir yg terus meningkat.

Kejadian ini dialami langsung oleh Heru Kurniawan, lulusan Sarjana Teknik Mesin tahun 2023, yang sekarang beralih menjadi supir mobil rental.

Ini baru satu dari sekian juta orang di luar sana yang mengalami hal serupa.

Gelar yang dulu dibanggakan dan diharapkan akan menjadi pintu kesuksesan mereka, kini tinggal wacana.

Begitu banyak lulusan-lulusan terbaik dari universitas ternama dan memiliki kemampuan yang mumpuni, namun mereka tidak punya peluang untuk menyalurkan kemampuan mereka.

Apalagi ketika mereka menunggu lowongan pekerjaan yang tidak memiliki kepastian di tengah dunia kerja yang kian selektif dan penuh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh cnbcidonesia.com (1/5/ 2025), memperlihatkan jumlah penggangguran yang bergelar sarjana pada 2014 sebanyak 495.143 orang.

Angka ini melonjak naik 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024, jumlah tersebut tentu masih terkategori tinggi.

Dengan angka yang tinggi sepertu itu, tentu tidak heran tagar #KaburAjaDulu mencuat sebagai ungkapan tidak langsung atas ketakutan para generasi muda akan nasib mereka.

Sekularisme Akar Masalah

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), Indonesia menduduki peringkat pertama dari 6 besar negara ASEAN dengan angka pengangguran tertinggi.

Persentase pengangguran di Indonesia ada di angka 5,2%, lebih tinggi dibandingkan rerata negara lainnya yang ada di angka 3,29% (detikEdu, 03/05/2025).

Ini bukan suatu prestasi yang bisa dibanggakan, melainkan ini adalah potret buruk dari hasil periayahan di sistem sekularisme. Penguasa sekuler gagal membuka dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Tersedianya pasar menjadi jaminan agar produk dan jasa bisa terserap oleh konsumen, sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Akan tetapi pada saat ini, berbagai pasar di negara berkembang justru dikuasai oleh negara-negara besar semacam Amerika, Cina dan Eropa.

Akhirnya pasar dalam negeri justru dibanjiri oleh produk dari negara besar. Jadi tak heran jika lapangan pekerjaan akan semakin minim.

Problem utama kurangnya lapangan kerja bukan karena kurang keterampilan, kurang kolaborasi dan kurang pelatihan manajerial, tetapi terjajahnya negara-negara berkembang oleh negara-negara besar yang sedang eksis saat ini, yakni negara yang menganut ideologi kapitalisme.

Penjajahan yang terjadi menyebabkan salah satu faktor modal dari sumber daya alam yang dapat digunakan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan, akan tetapi itu semua musnah. Begitu juga dengan pasar yang besar, tidak dikelola secara mandiri oleh negara.

Sehingga ini mengakibatkan sulitnya negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Ditambah dengan abainya penguasa terhadap Kebutuhan hidup masyarakat yang mereka anggap sebagai beban.

Hal demikian merupakan rentetan permasalahan yang ada dalam sistem kapitalisme.

Paradigma Islam Seputar Ketenagakerjaan

Tersapat perbedaan yang sangat jauh antara paradigma sekularisme dengan Islam.

Sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan sedangkan Islam mengurusi seluruh urusan umat dengan aturan-aturan Islam yang datang dari Allah SWT.

Ditambah pula dengan pemimpin dalam Islam yang memiliki karakter raa’in dan junnah, yang akan mengurusi seluruh urusan rakyatnya dengan syariat Islam.

Sebagai seorang muslim yang berakidah Islam, maka sudah selayaknya kita kembali kepada aturan Allah, bagaimana Allah mengatur perputaran harta tidak hanya diperuntukkan pada sebagian kalangan saja, akan tetapi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang bermakna : “…agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Inilah pentingnya penerapan Islam dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Mustahil menerapkan syariat hanya pada satu sektor saja, misalnya sistem ekonomi yang berasaskan Islam, tanpa adanya negara yang mendukung dan dapat dipastikan tidak akan bisa berjalan secara maksimal.

Sehingga semua regulasi itu butuh negara untuk menjalankan perannya serta yang akan mampu memerintahkan aturan-aturan yang datang dari Allah untuk masyarakat mentaatinya.

Sektor ketenagakerjaan akan berjalan dengan baik jika penguasa memahami tugas besarnya memastikan seluruh syariat dapat tegak dengan sempurna.

Di dalam Islam, para laki-laki dimuliakan dengan perannya sebagai wali dan pencari nafkah. Jika syariat ini tidak tegak, maka pasti akan ada masalah turunan yang muncul. Mulai dari pemenuhan hajat keluarga yang tidak maksimal, hingga goyangnya bangunan keluarga dan rumah tangga muslim.

Maka penguasa dalam Islam, akan berupaya sekuat tenaga memastikan mereka semua dapat mencari dan memenuhi nafkah, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan.

Yang demikian pernah dicontohkan Rasulullah saw. pada kehidupan ketika negara menerapkan Islam.

Kemudian dilanjutkan dalam sistem pemerintahan khilafah Islam oleh para sahabat sampai dengan khilafah yang terakhir yakni khilafah Utsmaniyah. Inilah yang menjadi kebutuhan umat Islam hari ini yaitu memberlakukan Islam dalam negara khilafah.
Wallahu a’lam. (****)

Hacklink Hacklink Satış бэклинки casibom marsbahis casibom hacklink market marsbahis giriş vdcasino casibom casibom