Category: Opini

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M. Si *)

Bima Bimantika,-Pemimpin sukses dalam era revolusi industri 4:0 harus dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa dengan buta huruf. Ekosistem pemerintahan berubah kearah kompetisi dan daya saing. Visi pemerintahan digerakan oleh kemampuan berfikir out of the book.

Dunia yang cepat berubah membawah implikasi pada peradaban masyarakat termasuk perubahan mindset kepala daerah dalam merespon perubahan tersebut.

Manajemen pemerintahan tidak bisa asal- asalan perlu seseorang pendobrak yang visioner. Dalam konsep pemerintahan moderen perlu Reinveting goverment yaitu transformasi sistem birokrasi secara fundamental untuk menciptakan inovasi, efektivitas dan efisiensi atau mewirausahakan birokrasi,

Kita perlu belajar kepada Gubernur DKI Anis Baswedan dia memimipin dengan visi besar, pemikiran dan konsep untuk meletakan Jakarta setara dengan ibu kota dunia lainnya yang lebih maju.

Lihatlah bagaimana visi kepemimpinan Gubernur NTB baik TGB maupun Dr Zul mendobrak cara pengelolaan Pemerintahan dengan konsep dan terobosan yang membawa perubahan di NTB

Begitupun juga di Daerah termasuk Bima tidak bisa dipimpin oleh orang tampa konsep, dan gagasan yang cerdas,bukan jaman nya lagi kita dipimpin oleh orang yang miskin gagasan dan konsep, kita memerlukan leader yang memiliki speed ability dan mau ambil risiko.

Kita sangat keliru mendukung terus kepemimpinan yang tidak bisa membawa arus perubahan untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kita butuh kepala daerah yang berkelas memiliki kelengkapan dan kepantasan dalam semua aspek menjadi leader dan yang lebih penting lagi kita mencari ” IMAM” panutan dalam segala urusan.Kita butuh IMAM yang membumikan Agama sebagai rahmatan lil- alamin dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan di bima.

Kita butuh IMAM yang memiliki integritas dan akhlaq yang sesuai dengan kehidupan masyarakat bima yang religius.
*) Penulis adalah Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Unibersitas Attahiriyah Jakarta.

Oleh :. DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)

Bima Bimantika,-Saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh ekonom Inggris Richard Auty (1993) Resource Curse Theory (Teori Kutukan Sumber Daya) untuk menganalisis ketidakmampuan IDP : D mengelolah SDA di Bima. Dengan kondisi potensi sumberdaya alam yang belum dikelola maksimal seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan Pendapatan daerah, tapi karena soal kompetensi managerial dan wawasan bisnis yang tidak mendukung akhirnya terperangkap dalam kutukan Sumber daya.

Padahal Mindset cara pengelolaan daerah sudah bergeser ke pendulum Entrpreneur governance ( Pemerintahan digerakan oleh mindset wirausaha). Model Pemerintah yang energinya fokus bukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Konsepnya masyarakat yang dilayani untuk membayar; menuntut return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk mendorong para pimpinan Dinas atau BUMD berpikir mendapatkan uang. Misalnya Dinas pariwisata, harus ada quick win untuk sumber pertumbuhan baru melalui ekonomi pariwisata

Inti dari pemerintahan wirausaha mengelola kreatifitas dengan membangun sesuatu yang unik dan baru dan seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa di jual. Ia memahami strategi pemasaran untuk meyakinkan pelaku bisnis atau investor.

Koreksi kami kepada IDP & D hanya menunggu anggaran proyek dari pusat dan minim sekali upaya diversifikasi menggali potensi Penerimaan daerah.

Krakter inilah yang kurang pada Bupati dan wakil bupati saat ini. Protype kepemimpinan model administratif birokratis saat ini berlawanan dengan pandangan baru seperti dikatakan
Osborn dalam bukunya “Reinventing Government How The Enterpreneurial Spirit Is Tranforming The Public “

Kata kuncinya pemerintahan daerah yang berorientasi hasil dan pasar. Hasil artinya ada potensi ekonomi yang menghasilkan uang dan potensi pasar yang menggerakan bisnis, karena pengelolaan pemerintahan semestinya mengadopsi model pengelolaan bisnis. Saya berikan contoh Kabupaten Dompu hanya dengan potensi jagung bisa menggerakan ekonomi masyarakat.

Ada orang model Nurdin Abdullah di Sulsel baru dilantik ia berikan ultimatum perusahaan daerah harus memberikan deviden ke kas daerah. Kasus ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Bima malahan manajemen BUMD Perusahaan Wawo diserahkan kepada orang tidak kompeten, sehingga tidak menghasilkan profit. Semestinya BUMD itulah yang diperbaiki busines proses dan manajemennya supaya memberikan deviden ke kas Daerah

Kalau model pendekatan IDP & D mengelola daerah saat ini dengan mindset lama tidak merubah haluan dan perspektif baru membuat terobosan maka jangan berharap Kabupaten Bima berubah kearah kemajuan..

Model pendekan IDP dan D hanya linear tidak ada lompatan baru kalau dilanjutkan hanya membawa sengsara buat masyarakat bukan membawa kesejahteraan dan kehormatan.
*) Penulis : wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)

Kebanyakan masyarakat dalam menentukan pilihan didasarkan pertimbangan sempit siapa yang memberikan uang lebih banyak itu yang dipilih, satu lembar suara ditukar dengan sebesar nilai uang yang diterima.

Kalau saja masyarakat mau memahami betapa besar kerugian kolektif masyarakat akibat salah menentukan pilihan figur dalam Pilkada. Masayarakat akan menanggung Risiko selama 5 tahun akibat salah memilih pemimpin dalam istilah ekonomi disebut “Opportunity cost ” Nilai yang hilang dari sebuah peluang akibat dari menentukan sebuah pilihan, karena cara pandang yang keliru atau sikap memandang remeh menntukan pilihan politik.

Demokrasi seolah- olah cacat Dalam Pemilu 2019 ketika masyarakat memilih anggota DPRD kabupaten dan Provinsi dimana masyarakat tidak rasional dengan motif kepentingan jangka pendek untuk menentukan pilihan politik ” Siapa yang memberikan uang banyak itulah yang dipilih” ini Fakta ketika memilih anggota DPRD Kabupaten / Kota dalam Pemilu 2019. Calon harus berani membayar mahal suara Rakyat agar memilih calon tersebut dengan angka yang mencengangkan 1 klga ada bayar 5 Juta- 200 Ribu perkepala klga. Kasus yang sama dalam PILKADA maupun PILKADES. Inilah akibat Mahalnya ongkos demokrasi sedang dipraktekan di berbagai Daerah di Indonesia.

Jika saja masyarakat menyadari akan hilangnya sebuah kesempatan akibat menentukan pilihan yang keliru dan tidak menilai Figur calon berdasarkan kemampuan, kecakapan dan Kompetensi dimana kerugian itu ditanggung akibatnya oleh masyarakat selama 5 Tahun.

Praktik Money Politik Pemilu dan Pilkada’ Pilkades telah menciptakan kondisi diskriminatif terhadap politik representasi, karena kekuasaan hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang mempunyai kontribusi uang sangat besar dan ini sangat berbahaya dalam demokrasi dimana nilai – nilai lebih luhurnya lebih tinggi dari sekedar motif traksaksional.

Sehingga yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerah, Ironisnya dipraktekan dari pemilu ke ke pemilu dari Pilkada ke Pilkada, demikian juga secara terus menerus dalam PILKADES di Kabupaten Bima.

Dampaknya Calon yang terpilih akan menggunakan cara-cara yang kotor untuk menggembalikan ongkos politik yang mereka keluarkan bahkan terjadi praktik kejahatan tersembunyi dimana mereka mengatur sedemikian rupa agar proyek yang dibangun diberikan kepada CUKONG dan Mafia bisinis dari Kroni Bupati dan anggota DPRD. Bahkan tampa pertimbangan moral mereka menggunakan APBD untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai pemenangganya istilahnya ” Tidak ada makan siang Gratis”.

Impilikasinya Selama 5 Tahun hak- hak Dasar Rakyat dalam Pembangunan ekonomi, sosial, Inrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian di Abaikan bahkan Janji- Janji politik ketika Kampanye diabaikan dan jadilah bupati Pembohong yang tidak memenuhi Janji politik, seolah mereka lakukan ” Tidak perlu masyarakat menagi pembangunan karena suara anda Saya bayar Mahal” Cara- cara mafia seperti ini sangat jauh dari nilai- nilai moral yang semestinya dijunjung tinggi sang Bupati.

Kekecewaan bertambah ketika anggota DPRD yang terhormat juga tidak bisa berfikir produktif mengkritisi kebijakan Bupati sebagai wakil Rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyararakat karena terikat komitmen baru melalui politik anggaran agar Ongkos politik mereka kembali dan sikap seperti ini menunjukan anda menghianati amanat Rakyat yang ditipkan kepada anda.

Masayarakat tidak bisa bicara jujur menagih janji Para Calon terpilih melainkan menerima Nasib apa adanya. Inilah Risiko Akibat masyarakat salah memilih Bupati ataupun anggota Dewan selama 5 Tahun atau Nilai yang hilang akibat masyarakat salah menentukan pilihan dalam PILKADA.

Kesimpulan awal saya akhirnya Tanpa penerapan nilai- nilai kejujuran dan pelaksanaan check and balance yang efektif sistem PILKADA bisa mengarah ke monarki absolut yang dipelihara oleh Bupati terpilih bersama Mafia CAPITAL yang dikendalikan oleh pelaku bisnis kepada aktor politik serta kelompok kepentingan yang menimbulkan kerugian kepada kepentingan masayarakat selama 5 Tahun.

Ekonom Milton Freedman menulis salah satu judul bukunya There’s No Such Thing as a Free Lunch. Frase yang populer di era 1950-an ini digunakan Freedman untuk menyinggung opportunity cost yang didapatkan seseorang ketika memberikan imbalan kepada seseorang yang berpengaruh.

Asumsi dan logika saya menyatakan Incumbent yang saat ini sedang berkuasa di Bima IDP- D untuk mempertahankan kekuasaanya tidak tertutup kemungkinan menempuh cara – cara mafia politik seperti ini dan inilah yang Harus dan mesti kita lawan karena permainan seperti ini akan menciptakan STAGNASI pembangunan di Kabupaten Bima menjadi Daerah terbelakang.

Dalam Agama praktek mafia seperti ini dilarang keras apalagi Masyarakat Bima yang sangat Religius mestinya memahami betul makna hadist dibawah :

“Dari Abi Hurairah RA, Ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap (penyuap) dan yang menerima suap (disuap) dalam masalah hukum (HR. Ahmad dan Imam Empat).”

Jika tidak muncul kesadaran kolektif masyarakat di kabupaten Bima untuk memahami betapa ruginya memilih pemimpin yang tidak berkompeten dan memiliki visi, misi dan program serta starategi mengelola pemerintahan Daerah karena atas dasar motif uang bukan motif nilai guna maka selamanya Kabupaten bima dipimpin oleh orang itu saja yang disebut ( Oligarki) Kerajaan. Analisa saya menyatakan tampa kesadaran kolektif masyarakat, tokoh- tokoh masyarakat, Partai politik, LSM, Aktivis, Mahasiswa, akademisi maka POLITIK KOTOR itu tetap dipelihahara oleh kelompok Oligarki itu!.

Pengaruh uang dalam dunia politik memberikan risiko yang sangat rawan. Setidaknya office of democracy and governance (2003) mencatat ada 3 macam potensi risiko yang kemungkinan besar akan dialami Masyarakat :

Pertama : POLITIK UANG telah menciptakan kondisi diskriminatif terhadap politik representasi. Hal ini terjadi karena kekuasaan hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang mempunyai kontribusi uang sangat besar.

Kedua : Politik Uang menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pemerintah (sebagai pihak yang menerima uang) dan donator ( pihak yang memberi uang). Ironisnya, pemerintah akan berada pada posisi yang lemah. Suda pasti proyek akan diberikan kepada kelompok Mafia ekonomi yang berjasa kepada Bupati.

Ketiga : Ironisnya pembangunan tidak jalan dengan seharusnya sehingga mengabaikan pemenuhan hak dasar hidup Rakyat (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan)

Suda saatnya kita memberikan pengertian dan pemasyarakat kab.Bima bahwa pilihlah pemimpin yang cerdas, kapabel memiliki kepemimpinan managerial dalam mengelola pemerintahan bukan hanya didasarkan motif jangka pendek tetapi Rakyat menderita selama 5 tahun ” Maka kesimpulnya selain Risiko kegagalan pembangunan yang menimbulkan Rakyat sengsara selama 5 Tahun maka Orang yang punya uang, atau Figur keturunan Raja sekalipun, Kalau tidak memilikk kemampuan memimpin jangan di PILIH ” ITA DOHO MARUGI ”

Insyallah Kabupaten Bima memiliki banyak SDM, tokoh, Figur yang pantas yang melebihi IDP : D saat ini,, sudah saatnya Ita DOHO menagi hak – hak untuk hidup bahagia di Kabupaten Bima,

Kabupaten bima banyak potensi tetapi tidak mampu dikelola oleh Bupati saat ini dan inilah Bentuk Kegalan Regim IDP : D’

BISMILLAH : 2020 : FIGUR baru akan memimpin kabupaten Bima.
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.

Bima Bimantika,-
Komunitas Pemuda Kreatif Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dibawah kendali Ketua Kelompok Hermansyah mengharapkan pada Dinas Terkait atau Bupati Bima agar diberikan bantuan dalam rangka mengembangkan usaha kecilnya.
Pada Bimantika.net Hermansyah menyatakan bahwa usaha nya dengan kelompok pemuda adalah alat untuk menapis besar (doku, bahasa bima, red).
“Kami sangat mengharapkan bantuan dari Bupati Bima agar usaha kami dari generasi muda ini bisa diperhatikan sehingga kamipun bisa berdaya dengan kondisi saat ini” Demikian ungkapnya. Sejak komunitas “doku” ini beraktifitas, sejak itu pula belum ada sentuhan dari dinas dinas terkait di kabupaten bima, sehingga hermansyah dan teman-temannya sangat mengharapkan perhatian dan bantuan dari para pihak terutama Bupati Bima selaku regulator pemerintahan. “Intinya kami sangat harapkan bantuan modal dari Pemerintah” tegasnya sembari menyatakan bahwa sesungguhnya tiga kelompok “usaha doku” di Desa Sondosia mengajukan proposal pada Dinas, namun sampai saat ini belum diperhatikan oleh Dinas Terkait.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang dikonfirmasi Bimantika.net melalui WashApp nya menyatakan akan berupaya melakukan pemberdayaan usaha usaha kecil menengah demi terwujudnya generasi yang berkarya di Kabupaten Bima. “Insya Allah nanti tim dari Pemerintah Kabupaten Bima akan turun langsung ke Desa Sondosia untuk melihat geliat masyarakat, setelah itu kita rumuskan jalan keluar terbaik dalam rangka pemberdayaan nya” Demikian Ujar Bupati Bima.
Lanjut Dae Dinda, Sapaan Akrab Bupati Bima, bahwa dirinya dan perangkat pemerintahan kabupaten bima akan senantiasa melakukan upaya terus menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita selalu berikhtiar menuju kesejahteraan masyarakat” Demikian Tegas Bupati Bima via Pesan WashApp nya. (/arif)

.

Oleh : DR. Ikhwan HS, SE, MM, M.Si

Bima Bimantika
Politik itu baik menurut tujuannya, tetapi kebanyakan kurang akal dalam menggunakannya sehingga virus menyebar kemana- mana. Dari berbagai pola yang dimainkan sangat jauh dari nilai- nilai yang menjadikan demokrasi tegak lurus dari keadaban dan kemajuan.

Pilkada itu untuk apa? dan untuk kepentingan siapa? Pilkada adalah mencari dan memilih Orang yang pantas dan tepat dari semua indikator kepemimpinan, Pilkada bukan mencari orang buta huruf.

Pilkada adalah menjawab agenda daerah sesui karakteristik masalah- masalah dimasyarakat yang harus diselesaikan oleh orang – orang yang punya kelas kepemimpinan.

Apakah dimensi berfikir kelompok yang mendukung kepemimpinan saat ini untuk dilanjutkan sudah melihat apa hasilnya, apa dampaknya, apa efeknya, apa ada kemajuan : Tunjukan kalau ada kemajuan yang memiliiki dampak besar untuk masyarakat? berikan alasan melalui argumentasi Data kuantititaf dan kualitatif dari semua dimensi; petani, ekonomi, sosial, kemiskinan, pengelolaan pemerintahan, infrastruktur , pendidikan .

Kita jangan terlalu mundur ( Setback) berfikir, ini bukan jaman kerajaan, ini Jaman Revolusi Industri 4:0, Leader yang punya speed ability. Ok Jika anda meyakini kami hanya sebatas opini populis tampa substansi, Itu hanya virus yang membunuh kehendak dan kesadaran memajukan Daerah.

Dimanakah letak akal sehat kita meletakan kepentingan Daerah diatas kepentingan Individu?

Jawaban atas kritik diatas hanya bermuara pada ” Mau anda bawah kemana Daerah itu kedepan” Kalau dukungan diberikan bukan kepada orang yang tepat! dalam semua aspek karena yang kita pilih IMam Besar Daerah,, Top Leader,,

Kesadaran itu perlu! Fakta itu perlu dibaca, Data itu perlu ditampilkan sehingga Nalar dan logika kami bisa menerima bahwa ia orang yang tepat untuk menjadi pemimpin kedepan, Disinilah saya meletakan ” Politik Cerdas Itu” sebagai Rantai Nilai dan Core dalam Pilkada.

Jangan anda paksakan nalar politik Rente menjadi wabah penyakit dipolitik yang merobohkan idealisme dan perjuangan untuk orang banyak, dimana setiap event Pilkada bukan mencari kualitas Figur yang diutamakan tapi hanya mencari figur apa adanya.

Kesadaran kolektif berpolitik dengan idealisme menghadirkan Pemimpin yang memenuhi janji politik untuk memajukan daerah itulah Hard Culture politik berkelas ,, yang melahirkan banyak perubahan untuk memajukan dan memakmurkan daerah. Tokoh itu banyak dan akan hadir pada waktunya ,, seseorang yang akan merestorasi daerah dengan manajemen pemerintahan yang lebih baik dari saat ini.
Insyallah.
*) Dr. Ikhwan HS, SE MM, M.Si ( Dosen Fak Ekonomi dan Bisnis Univ Gunadarma & Wakil Rektor Univ Islam Attahiriyah Jakarta)

Bima Bimantika,-
Salah seorang Dosen Muda asal Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si angkat bicara soal Bima kekeinian.
Menurutnya Bicara daerah gagal membangun sebenarnya tidak ada yang ada daerah salah urus ( mis manajemen). Kenapa bisa terjadi?karena soal kemapuan managerial Bupati dalam mengelola potensi daerah supaya memiliki Nilai jual tinggi yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma ini pun berpendapat,
Seperti konsep umum dalam pembangunan Daerah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tergantung faktor akumulasi modal investasi fisik, Angkatan kerja, dan penggunaan Teknologi. Total Investasi yang masuk di Kabupaten Bima 2018 hanya 64,1 Milyar, Kabupaten Dompu 76,7 Milyar, Sumbawa 2 Triliun. kab Bima saja kalah dengan total investasi yang masuk di dompu baik PMA dan PMDN.
Masih menurutnya,
Demikian juga dalam hal penggunaan dan penerapan teknologi minimal apalagi masuk ke Smartcity untuk memberikan pelayanan yang efisien, terukur dan lebih baik dalam tata kelola pemerintahan masih belum jauh.

“Memang tugas pemerintah daerah bukan kebanyakan meunggu bola tapi harus menjemput bola, jadi marketing daerah menawarkan peluang investasi ke Investor, Studi banding, kunjungan ke luar negeri, mengembangkan ekosistem bisnis antar kawasan, melobi pemerintah pusat mendatangkan investasi dan bupati harus serius menyiapkan Roadmap pembangunan kawsan berbasis Komoditi unggulan” Demikian ujar Ikhwan yang juga Sebagai Wakil Rektor Universitas Attahariyah Jakarta ini.
Melalui Phone selulernya, Ikhwan menyatakan
Membangun Bima memang harus dengan Big Push Model melalui rencana dan program akasi dengan investasi skala besar. Hanya masalahnya masyarakat harus didekati dan diberi pemahaman supaya investasi yang masuk sejalan dengan keinginan masyarakat. Misalnya investasi pertambangan bagaimana supaya risiko nya lebih kecil dari benefitnya yang diterima masyarakat.

Kabupaten bima juga bukan kabupaten yang masuk 50 dari 541 kabupaten kota dan 34 Provinsi yang getol melakukan inovasi, yang mengherankan Kabupaten Dompu masuk kabupaten inovasi padahal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi motivasi untuk meraihnya.

Memang kendala utama keterbatasan anggaran PEMDA namun, semuanya terpatahkan ketika dalam diri bupati tertanam jiwa Bisnisnya dalam membangun daerah dan mindset yang ditanamkan dalam jajarannya ” Dinas – Dinas harus kreatif memperkaya penerimaan daerah” Jika ini dilakukan maka semua pejabat diukur dari kinerjanya ( Key Performance Indicator).

“Big Push yamg lain adalah soal komitmen mengelola manajemen pemerintahan ” Good Governance” disinilah di uji kompetensi managerial dan integritas bupati. Jauhkan KONGSI dan rente proyek dengan konsep bagi- bagi hasil karena menciptakan defisit untuk kepentingan masyarakat dan disini hanya nilai transaksional yang ada buka nilai guna”tegasnya
lanjut Dosen Muda yg kharismatik ini,
Bangun dan ciptakan kebijakan dan sistem keamanan dan kenyamanan untuk investor dalam bentuk Perda yang memberikan perlindungan kepada mereka ( rama investasi) tapi tidak merugikan masyarakat.

Kami menilai kemampuan inovasi dan mau ambil risiko yang kurang dimiliki, sehingga tidak muncul tanggungjawab utuh untuk menjalankan program berdasarkan lokal Genius daerah dan kami pahami kehadiran Bupati IDP: D kurang bermanfaat buat masyarakat. (Tim)

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si

Bima Bimantika,-Beberapa tulisan saya membeda ketercapaian pembangunan di bima berdasarkan visi Bima Ramah tidak berhasil di jalankan dengan efektif hanya menjadi Jargon yang tidak mampu dibuktikan selama 4,5 tahun.

Arti Kepemimpinan visioner adalah kemampuan melihat kedepan bagaimana seharusnya potensi SDA dan SDM bima itu dikelola melampaui cara penglihatan orang lain, lalu dibuatkan program unggulan untuk menjalankan visi itu secara terukur. Kalau benar IDP: D leader yang visioner maka akan terjadi perubaha wajah bima yang lebih RAMAH. Misalanya apa yang dilakukan oleh Almarhum Noor Latif menata dan membangun kawasan lawata dan amahami dan mengembangkan sekllah unggulan, menata wajahkota supaya nyaman dan aman adalah salah satu contoh yang berhasil.

Kegagalan kepemimpinan IDP: D karena bukan tipe kepemimpinanm
ideal yang dibutuhkan bima saat ini, hanya kebetulan pada saat itu masyarakat masih terobsesi dengan kharisma keturunan raja Bima yang direpresentasikan oleh Almarhum Fery Zulkarnain.

Untuk membangun Bima kedepan supaya bisa sejajar dengan Kabupaten lain di NTB diperlukan Visioner Leader ( Kepemimpinan yang memiliki visi perubahan). Apa kah IDP: D memenuhi kriteria ini saya akan ajukan alasan sebagai berikut:

1). IDP; D gagal mengidentifikasi apa problem utama yang dibutuhkan masyarakat bima saat ini? Program yang digagas melalui Bima Ramah gagal dieksekusi dengan baik karena kemampuan memahami apa problem pokok masyarakat dan solusi yang ditawarkan tidak sesuai.

1). IDP : D tidak memiliki fokus pada pengelolaan potensi Daerah yang menghasilkan benefit tinggi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak ada produk unggulan yang dikelola dan kembangkan yang menopang peningkatan PAD. Saya belum melihat IDP : D memberikan arahan kepada desa agar memiliki produk unggulan ( one village on product) atau 1 Kecamatan 1 produk unggulan.

3). IDP: D bukan tipe kepemimpinan yang mau ambil risiko hanya senang bermain aman mengelola dana APBD dan Dana Transfer dari pusat, tidak ada keberanian inovasi menggali dan meperluas sumber penerimaan yang menopang penerimaan Daerah.

4). IDP: D tidak mampu mengarahkan dinas- dinas agar membuat terobosan baru dalam menciptakan program unggulan yang memberikan nilai tambah pada kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dinas hanya mampu mengelola anggaran tapi tidak mampu mencari sumber penerimaan baru.

5). IDP : D gagal merubah mindset birokrat di bima untuk berubah cara mengelola pemerintahan dari pemerintahan birokratis statis kepada pemerintahan berorientasi wirausaha. Kita lihat hanya 1 atau 2 BUMD yang ada dan itupun tidak menghasilkan pemasukan yang signifikan untuk kas daerah karena SDM yang mengelola tidak paham bisnis. Padahal potensi Air saja bisa dijual oleh pemda dan buatkan BUMD nya, kenapa hanya dimonopoli swasta dan akibatnya merusak ekosistem dan sumberdaya air yang ada di mada pangga.

6). IDP: D gagal bekerja dengan keterbukaan. Gagal menterjemahkan bahwa pemerintahan yang baik harus terbuka atau transparan. Indikatornya e- goverment, e- proqiurement, e- tender, e- budget, e- service, harus dipahami saat ini disebut era open goverment. Semua sistem IT ini akan mendukung sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

Kesimpulan saya berdasarkan studi perbandingan dengan beberapa kepala daerah yang berhasil di indonesia diperlukan seorang leader yang visioner untuk memipin daerah, kita lihat seperti Bupati Banyuwangi Azwar anas, bupati kulon progo Hasto wardoyo, bupati dompu Bambang M yasin, Irsyad Yusuf bupati Pasuruan mereka ini seorang leader visioner yang menciptakan terobosan baru untuk memajukan daerahnya.

Memang ada hubungan antara pengalaman, pendidikan dan skild bisnis untuk seorang kepala daerah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dan ketiga Indikator ini TIDAK Ada pada IDP ; D
*) Penulis Adalah Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Univ. Gunadarma dan Wakil Ketua Rektor Univ. Attahariyah Jakarta.

Oleh : DR. Ikhwan HS, SE, MM, M. Si *)

Bima Bimantika,-Popularitas figur saja tidak cukup untuk melakukan perubahan besar yang bermanfaat buat masyarakat, Kita memerlukan Figur pemimpin cerdas dengan visi besar dan gerakan besar ( Big Push) Ia memiliki gagasan, perencanaan dan eksekusi yang tepat untuk menghasilkan manfaat dalam skala luas. Politisi Populis tampa ketrampilan memimpin seperti mobil mogok ditengah jalan

Rational Choice salah satu cara melihat untuk / rugi memilih figur yang memimpin Daerah. Pendapat ini ingin melihat figur alternatif terbaik melalui keputusan rasional yang mana figur yang memberikan manfaat buat kemajuan daerah.

Kompeksitas masalah ekonomi di bima tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan figur populis saja karena tidak ada kreativitas yang mendorong kemajuan perekonomian daerah . Figur populis hanya menciptakan keterbelakangan pembangunan daerah seperti : Investasi rendah, produktivitas kerja rendah, Pendapatan daerah rendah, tidak memiliki kemampuan managerial Pengelolaan birokrasi akhirnya menjadi daerah miskin. Kekayaan daerah tidak bisa dikelola menjadi produk unggulan yang bernilai bisnis buat masyarakat dan akhirnya menciptakan suatu Virtuous Circle ( Lingkaran setan).

Beberapa kasus kepala daerah dengan Jebakan populis figur hanya menciptakan biaya ekonomi tinggi ( KKN) dan banyak kegagalan dalam membangun daerah.

Efek dari populisme mengikis tujuan esensial Pilkada yang ingin mencari Figur pemimpin visioner yang mampu membawa perubahan ke arah kemajuan daerah. Akhirnya seperti Analogi Karstev ( 2008) ” Memang ada sepatu berbentuk populis namun tak ada satupun Kaki yang cocok mengenakannya”

Pemimpin hanya mengandalkan populisme dimisalkan seperti bunglon yang bisa berubah – ubah warna kulit menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan mereka pandai membuat retorika politik untuk meyakinkan masyarakat yang dipoles oleh antek- anteknya.

Model kepemimpinan figur populis tidak menjalankan birokrasi yang dynamis tetapi dengan birokrasi statis bahkan anti konsep perubahan dengan ide- ide kemajuan karena ia simbol kharismatik saja. Seperti sejarah Presiden Peron menunjuk istrinya jadi wakil presiden karena sangat populer kecantikannya sehingga Ia menyatakan ” I’ etat cest moi = Akulah Negara”

Suatu masyarakat memilih pemimpin populis sama dengan gejala sakit kepala ! Jadi kepala tidak berfungsi untuk berfikir secara rasional karena sakit.

Pada konteks inilah perlunya keasadaran untuk memilih mana yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kecerdasan kita untuk bernalar logis dengan akal sehat ( Rasional Choice).
*) penulis :
Dr. Ikhwan HS SE MM, M.Si ( Dosen Fak Ekonomi dan Bisnis Univ Gunadarma & Wakil Rektor Univ Islam Attahiriyah Jakarta)

Oleh Muslihun Yakub

Bima Bimantika,-

Langkah politik ketua DPD PAN Kabupaten Bima menemui Gubernur NTB yang juga merupakan kader PKS bisa dinilai sebagai upaya Ketua DPD PAN membuat skenario tandingan melawan perluasan laju politik petahana dalam pilkada kabupaten Bima Tahun 2020.

Manuver awal Ketua DPD PAN Kabupaten Bima tersebut berhasil memancing obsesi politik Gubernur NTB yang punya harapan akan pentingnya perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Bima ke depan. Hal dapat dimaknai bahwa Gubernur NTB yang juga kader PKS tidak lagi menginginkan petahana untuk tampil pada periode kedua memimpin Kabupaten Bima sebagaimana dilansir dalam berita oneline Garda Asakota.

Pernyataan diplomatis Gubernur NTB merespon harapan Ketua PAN menggandeng PKS dalam rencana pembentukan skema koalisi tanding melawan petahana memerlukan uji kualifikasi, popularitas dan akseptabilitas melalui survei. Demikian yang tersirat dalam siaran media oneline Garda Asakota terbitan pagi ini, 25 Juli 2019.

Pada aspek lain yang lebih politis dapat dinilai bahwa manuver Ketua DPD PAN menemui Gubernur NTB dalam hubungan dengan Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020 sejatinya menguntungkan PKS. Gubernur NTB adalah simbol politik yang menciutkan nyali dan manuver petahana dibelakang hari manakala Gubernur NTB melalui kerja jejaring politik tingkat lokal berhasil membangun konsolidasi politik tingkat partai yang mengusung keharusan adanya perubahan.

Sekilas, respon Gubernur NTB sebagai sikap politik menghargai lawatan Ketua DPD PAN dapat dinilai positif dan memberikan angin baru bagi publik sudah tidak menginginkan lagi petahana berkuasa dengan berbagai motif dan alasan yang melatarbelakanginya. Namun juga harus diwaspadai oleh aktor-aktor politik maupun para pemerhati politik bahwa pola jebakan yang sedang dirancang oleh lingkaran petahana membahayakan bagi penantang petahana.(tim)

Dompu Bimantika,-
Terungkap sebuah harapan besar masayarakat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu terhadap hadirnya Mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Terkuaknya harapan itu dalam rangka rapat kerja Kepanitiaan 17 Agustus di kecamatan Kilo pada Hari Rabu (24/7/2019). Dalam rapat tersebut hadir Kepala KUPTD Dikpora dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin HAS, S. Pd dan Penilik Olah raga. Serta tokoh masyarakat A. Muluk pada Bimantika.net mengharapkan semoga dengan kehadiran mahasiswa KKN diwilayahnya membawa dampak yang positif untuk kemajuan Kecamatan Kilo dan lebih-lebih untuk membawa perubahan yang signifikan dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Semoga kehadiran adik-adik mahasiswa membawa dampak positif di wikayah Kilo sehingga masyatakatpun ikut merasakan energi positif dari kegiatan mahasiswa” Demikian ungkap A. Muluk. (Yaumul Ma’ruf)