Author: BimaNtika

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE,MM,M.Si *)

Bima Bimantika,-
Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan trah, keturunan raja dan kelompok tertentu dan sangat berbahaya dengan akal sehat demokrasi yang menghendaki kompetisi politik yang sehat. Walupun hanya sebagian kecil Politik dinasti memiliki korelasi positif dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam pembangunan.

Kebanyakan yang terjadi dalam kasus Pilkada di Indonesia, kebanyakan negatifnya dan mengandung bahaya substansial praktik politik dinasti ini dilestarikan, terlebih lagi trah ( Istri, anak) tidak berkompeten memimpin daerah.

Politik dinasti di Bima terjadi berdasarkan politik pengaruh dari trah raja mulai dari Almarhum Fery Zulkarnain menurun kepada istrinya IDP dan besar kemungkinan berlanjut kepada Putranya. Inilah sistem Patrimonial yang vertikal mengutamakan politik berdasarkan ikatan genealogis dan sengeja dipelihara intuk mempertahankan kekuasaan.

Ibnul Khaldun (1332-1406) politik dinasti dinamakan Ashabiyah dalam bukunya ” The Muqaddimah an Introduction to Hostory (1998) menyebutkan gejala alamiah dalam mempertahankan kekuasaan. Memang hak asasi politik siapapun mencalonkan diri dalam kompetisi Pilkada, hanya saja kekuasaan tampa kemampuan yang memadai secara turun temurun yang diwariskan dalam keluarga akan mendistorsi jalannya proses demokrasi sehingga dalam jangka panjang merugikan masyarakat sebagai stakholders.

Memang dalam konteks sebagian masyarakat Bima tidak terlalu penting membahas dan mempermasalahkan politik Dinasti ini, mereka sangat toleran dan menghargai leluhur sehingga merubah cara pandang masyarakat kepada politik ideal yang fear dan clean butuh waktu panjang, implikasinya Calon yang berkompeten tidak bisa muncul secara tiba kecuali memiliki pengaruh sumberdaya politik yang kuat dan Cost politik melebihi calon- calon yang ada.

Jika saja masyarakat merubah cara pandangnya bahwa memilih kepala Daerah diutamakan Figur berdasarkan kompetensi dan kapabilitas maka Pilkada akan melahirkan tokoh yang memiliki visi perubahan untuk memajukan daerah, padahal jika masyarakat sadar inilah hakekat substansial dari makna PILkada.

Bahaya lain dari politik dinasti akan melemahkan checks and balances yang dibutuhkan dalam Pemerintahan dan akibatnya menyuburkan praktik kolusi, nepotisme dan korupsi. Sebagia daerah yang politik dinastinya kental terjerumus KKN seperti dinasti Atut di Banten,Dinasti Kutai Kerta negara,Dinasti Atty suharti Cimahi Jawa barat, Dinasti Fuad di Bangkalan dll. Mereka semua berakhir di KPK.

Bahkan, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika seperti saat ini IDP sebagai ketua partai dan merangkul kekuatan partai politik lain untuk merawat pengaruh dan kekuasaanya bahkan anak nya dipersiapkan untuk meneruskan dinasti politik yang telah dibangun oleh ibunya.

Memang oligarki yang dibangun IDP sah – sah saja sepanjang ia memiliki kapabilitas dan kepemimpinan yang visioner. IDP memang ada kelebihannya berkomunikasi dan membawa diri dalam gender Feminims ( lembut, ramah,) yang cocok dengan karakter masyarakat Bima Maaf agak keras. IDP merawat kelebihanya untuk mencari simpati dan empati masyarakat yang sebetul hanya sebagian kecil dari Kriteria Pemimpin yang dibutuhkan Bima saat ini.

Kata kuncinya adalah pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat semakin tinggi untuk mencari figul kepala daerah yang hebat, jika kondisi ini terjadi di Pilkada Bima maka IDP tersisih dalam kompetisi. Politik kompetisi adu kepala dengan Program yang unggul itulah Keputusan dan kehendak dari proses demokrasi…Jika ini terjadi maka masyarakat bima sangat cemerlang memaknai PILkada.

Terakhir pilar penting untuk mencerdaskan masyarakat ini adalah peran civil society ( Pendidik, elit politik, tokoh agama, mahasiswa, aktivis) menyuarahkan gerakan moral untuk memilih pemimpin Visioner
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wkl Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.

Oleh : DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M. Si *)

Bima Bimantika,-Pemimpin sukses dalam era revolusi industri 4:0 harus dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa dengan buta huruf. Ekosistem pemerintahan berubah kearah kompetisi dan daya saing. Visi pemerintahan digerakan oleh kemampuan berfikir out of the book.

Dunia yang cepat berubah membawah implikasi pada peradaban masyarakat termasuk perubahan mindset kepala daerah dalam merespon perubahan tersebut.

Manajemen pemerintahan tidak bisa asal- asalan perlu seseorang pendobrak yang visioner. Dalam konsep pemerintahan moderen perlu Reinveting goverment yaitu transformasi sistem birokrasi secara fundamental untuk menciptakan inovasi, efektivitas dan efisiensi atau mewirausahakan birokrasi,

Kita perlu belajar kepada Gubernur DKI Anis Baswedan dia memimipin dengan visi besar, pemikiran dan konsep untuk meletakan Jakarta setara dengan ibu kota dunia lainnya yang lebih maju.

Lihatlah bagaimana visi kepemimpinan Gubernur NTB baik TGB maupun Dr Zul mendobrak cara pengelolaan Pemerintahan dengan konsep dan terobosan yang membawa perubahan di NTB

Begitupun juga di Daerah termasuk Bima tidak bisa dipimpin oleh orang tampa konsep, dan gagasan yang cerdas,bukan jaman nya lagi kita dipimpin oleh orang yang miskin gagasan dan konsep, kita memerlukan leader yang memiliki speed ability dan mau ambil risiko.

Kita sangat keliru mendukung terus kepemimpinan yang tidak bisa membawa arus perubahan untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kita butuh kepala daerah yang berkelas memiliki kelengkapan dan kepantasan dalam semua aspek menjadi leader dan yang lebih penting lagi kita mencari ” IMAM” panutan dalam segala urusan.Kita butuh IMAM yang membumikan Agama sebagai rahmatan lil- alamin dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan di bima.

Kita butuh IMAM yang memiliki integritas dan akhlaq yang sesuai dengan kehidupan masyarakat bima yang religius.
*) Penulis adalah Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma dan Wakil Rektor Unibersitas Attahiriyah Jakarta.

Oleh :. DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M.Si *)

Bima Bimantika,-Saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh ekonom Inggris Richard Auty (1993) Resource Curse Theory (Teori Kutukan Sumber Daya) untuk menganalisis ketidakmampuan IDP : D mengelolah SDA di Bima. Dengan kondisi potensi sumberdaya alam yang belum dikelola maksimal seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan Pendapatan daerah, tapi karena soal kompetensi managerial dan wawasan bisnis yang tidak mendukung akhirnya terperangkap dalam kutukan Sumber daya.

Padahal Mindset cara pengelolaan daerah sudah bergeser ke pendulum Entrpreneur governance ( Pemerintahan digerakan oleh mindset wirausaha). Model Pemerintah yang energinya fokus bukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Konsepnya masyarakat yang dilayani untuk membayar; menuntut return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk mendorong para pimpinan Dinas atau BUMD berpikir mendapatkan uang. Misalnya Dinas pariwisata, harus ada quick win untuk sumber pertumbuhan baru melalui ekonomi pariwisata

Inti dari pemerintahan wirausaha mengelola kreatifitas dengan membangun sesuatu yang unik dan baru dan seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa di jual. Ia memahami strategi pemasaran untuk meyakinkan pelaku bisnis atau investor.

Koreksi kami kepada IDP & D hanya menunggu anggaran proyek dari pusat dan minim sekali upaya diversifikasi menggali potensi Penerimaan daerah.

Krakter inilah yang kurang pada Bupati dan wakil bupati saat ini. Protype kepemimpinan model administratif birokratis saat ini berlawanan dengan pandangan baru seperti dikatakan
Osborn dalam bukunya “Reinventing Government How The Enterpreneurial Spirit Is Tranforming The Public “

Kata kuncinya pemerintahan daerah yang berorientasi hasil dan pasar. Hasil artinya ada potensi ekonomi yang menghasilkan uang dan potensi pasar yang menggerakan bisnis, karena pengelolaan pemerintahan semestinya mengadopsi model pengelolaan bisnis. Saya berikan contoh Kabupaten Dompu hanya dengan potensi jagung bisa menggerakan ekonomi masyarakat.

Ada orang model Nurdin Abdullah di Sulsel baru dilantik ia berikan ultimatum perusahaan daerah harus memberikan deviden ke kas daerah. Kasus ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Bima malahan manajemen BUMD Perusahaan Wawo diserahkan kepada orang tidak kompeten, sehingga tidak menghasilkan profit. Semestinya BUMD itulah yang diperbaiki busines proses dan manajemennya supaya memberikan deviden ke kas Daerah

Kalau model pendekatan IDP & D mengelola daerah saat ini dengan mindset lama tidak merubah haluan dan perspektif baru membuat terobosan maka jangan berharap Kabupaten Bima berubah kearah kemajuan..

Model pendekan IDP dan D hanya linear tidak ada lompatan baru kalau dilanjutkan hanya membawa sengsara buat masyarakat bukan membawa kesejahteraan dan kehormatan.
*) Penulis : wakil Rektor Universitas Attahiriyah Jakarta.