Author: BimaNtika

Bimantika.net
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos menghimbau kepada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar senantiasa di sisa masa jabatannya memaksimalkan urusan kemaslahatan rakyat. “Bukan malah memperbanyak perjalanan dinas keluar daerah” Demikian Ungkap Politisi Nasdem Ini.
Lanjut Edy, bahwa selama ini perjalaan dinas Bupati Bima sudah tidak terkendalika sehingga pembangunan didaerah terabaikan.
Dirinyapu memberikan contoh terabaikannya urusan perbaikan fasilitas sekolah, terabaikannya urusan percepatan ekonomi kecil menengah, terabaikan urusan pelayanan kesehatan dan sejumlah masalah lainnya.
“Ini terabaikan semua, sehingga saya selaku Yang mewakili rakyat ingatkan pada Bupati agar senantiasa lebih fokus pada hal hal pemberdayaan masyarakat saja” demikian ujar Edy Muhlis.(//arif)

Pada hari Kamis 01 Agustus 2019 Pemerintah Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima mengelar kegiatan rapat Dalam rangka Pembentukan Ulang Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Woro yang telah mengudurkan diri pada waktu lalu, Demikian yang disampaikan oleh Pj.Kepala Desa Woro Drs. Mansur Ahmad saat dikonfirmasi Media Online BimaNtika. Net ini pada hari jum’at 02 Agustus 2019 diruangan aula kantor desa woro.

Dalam hal pembentukan ulang Panitia tersebut turut dihadiri Ketua RT/ RW, BPD, PKK, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Bhabinkamtibmas Desa Woro, Briptu Hasnun serta turut dihadiri oleh masyarakat desa setempat yang ingin mencalonkan diri sebagai BPD di tiap-tiap wilayah dusunnya.

Pj. Kepala Desa Woro, Drs. Mansyur Ahmad pada saat sambutan dalam rangka kegiatan rapat tersebut menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di bentuk ulang Paniti Pengisian Keanggotaan BPD Desa Woro setelah panitia yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari kepanitian,”Tuturnya.

Lanjut Pj.Kepala Desa Woro tersebut Dirinya mengatakan adanya bentuk maksud dan tujuan pemerintah desa setempat membentuk ulang panitia pengisian keanggotaan BPD hari ini dikarenakan Panitia yang dibentuk sebelumnya telah mengundurkan diri

Kami membentuk ulang panitia hari ini agar proses pelaksanaan tahapan pentunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD serentak tahun 2019 ini dapat berlangsung karena mengingat terdesak oleh waktu,”ujarnya.

Dirinya berharap kepada panitia yang telah dibentuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan tahapan petunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD serta sesuai harapan masyarakat.

“Mari kita sama-sama berpartisipasi didalam proses pembentukan ulang panitia pengisian keanggotaan BPD Desa Woro dan pengisian anggota BPD, semoga panitia yang dibentuk ulang ini juga tidak mengundurkan diri dari kepanitiaan dan serta dapat menerima anggaran yang senilai 9 juta rupiah untuk proses pelaksanaan hingga selesai,”harap Pj. Kades Woro, Drs. Mansyur.

Lebih lama Pj. Kepala Desa Woro saat dikonfirmasi mengatakan Alhamdulillah, seluruh bentuk saran dan usul masyarakat setempat langsung menjadi keputusan yang akan diambil didalam pembentukan ulang panitia tersebut,sehingga pada pembentukan panitia dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,”terangnya.

walaupun dalam waktu yang digunakan pembentukan panitia tersebut cukup limit dan sedikit hingga pada proses selasai, Namun forum dalam kegiatan rapat tersebut sudah lebih awal sepakati memilih sebelas nama orang untuk anggota panitia yang berdasarkan hasil dari menurut forum pada rapat tersebut sebelas nama orang yang akan disepakatinya meyakini bahwa nama nama orang tersebut memiliki rasa tanggung-jawab dalam amanah yang diembannya. (Yadin)

Bima Bimantika.net-

Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Bima, Zainuddin, S.S pada Bimantika.net memberikan sejumlah klarifikasi terkait dengan adanya berbagai bentuk tuntutan masyarakat Kabupaten Bima sebagaimana berita Bimantika.net akhir akhir ini.
Berikut Release Bagian Human Pemkab Bima menyatakan bahwa Pemerataan pembangunan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan bersandar pada kondisi objektif potensi serta kemampuan daerah merupakan kewajiban dan tanggungjawab normatif serta moral pemerintah yang secara legitimate mengemban amanat masyarakat. Oleh karena itu, kemerataan pembangunan mesti terukur secara komprehensif, multi sektor.
Pada sektor2 yang masih membutuhkan penyempurnaan tentunya terencana dan teragenda untuk kemudian direalisasikan.
Pemerintah Daerah juga berikhtiar tak pernah putus. Olehkarena itu dukungan dan partisipasi kita semua amat diharapkan.
Paradigma membangun bertahap – berkelanjutan memiliki hakikat makna yang luas; “potensi dan kemampuan” daerah yang mesti terus dimaksimalkan juga menjadi salah satu aspek berpengaruh.
Kita semua berikhtiar mengarifi potensi dan kemampuan dimaksud demi menjawab kebutuhan yang demikian kompleks. (Release Humas Pemkab)

Bima Bimantika.net-,

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE atau yg akrab disapa IDP oleh Media di nilai oleh Angggota DPRD setempat gagal memberdayakan usaha usaha kecil dan menengah. Kegagalan itu tentu dilihat dari postur APBD dari tahun ke tahun, Demikian Ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos pada Bimantika.net saat di wawancarai dikediamannya pada hari kamis (1/8/2019).
Mantan Aktivis pergerakan dan Mantan Ketua HMI Cabang Bima ini membeberkan bahwa kegagalan IDP dalam pemberdayaan usaha usaha kecil adalah semata-mata dari postur APBD yang sangat tidak berpihak pada masyarakat pelaku usaha kecil. “Anggaran Bakulan dan UKM hanya satu Milyar lebih itupun tidak merata dan bahkan terjadi diakriminasi yang mendapatkannya dan paling paling satu kelompok dalam satu desa” ujarnya.
Menurutnya Untuk memmberdayakan dan menggerakkan ekonomi masyarakat kecil maka diperlukan niat baik atau political will dari Bupati bima untuk meningkatkan postur anggarannya. “Ya kalau bupati nya mau naikkan anggaran nya hingga 20-25 Milyar itu baru pro rakyat pelaku usaha kecil’ ungkap Edy Muhlis.
Lanjutnya daripada anggaran perjalanan dinas yang famtastis besarnya, alangkah baiknya potong anggaran perjalan dinas bupati dan wakil bupati lalu tingkatkan anggaran bakulan.
“Akan menjadi sukses kalau Bupati memotong anggaran perjalanan dinasnya dan menambahkan anggaran bakulan dan usaha kecil, ini sudah terbalik, sukses dari mana yang harus dibanggakan” demikian tegas Edy (//arif)

Bima Bimantika.net

Menanggapi pemberitaan Bimantika.net kamis (1/8/2019) bagian Humas dan Pemberitaan Pemkab Bima merelease pemberitaan melalui Kasubag Pemberitaan, Zainuddin, SS. Pada Bimantika.net zen sapaan kasubag membeberkan melalui Press Releasenya bahwa Kondisi fisik sekolah merupakan salah satu pendukung pelaksanaan KBM, tidak secara niscaya menjadi satu-satunya indikator absolute menilai keberhasilan atau kegagalan bidang pendidikan.
Capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai indicator, diantaranya melalui Angka Partisipasi Murni (APM) yang terus mengalami peningkatan. Kepemimpina Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M. Nor, pada bidang Pendidikan telah mengikhtiarkan langkah terbaik dengan capaian yang prospektif. Angka Partisipasi Murni (APM) terus mengalami peningkatan hingga sebesar 99,96 % untuk jenjang SD/MI serta 96,37 % untuk jenjang SMP/MTS. Angka melek huruf pada penduduk usia diatas 15 tahun berada pada posisi 88,40 %. Selanjutnya, ketersediaan tenaga pendidik berijazah layak kian representatif, pengalokasian anggaran sebagai bentuk dukungan bagi anak sekolah yang berprestasi, pemerataan penempatan Guru berdasarkan analisis kebutuhan yang berimbang dengan rombongan belajar serta kegiatan proses belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM dan perubahan karakter merupakan sederet indikator kinerja sektor pendidikan.
Sejatinya, kekurangan fisik sekolah adalah juga menjadi aspek yang terus diberikan attensi maksimal untuk dimapankan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Pada Bidang Kesehatan, Dinda – Dahlan telah berhasil menaikan angka harapan hidup. Naiknya angka harapan hidup ini berjalan paralel dengan intervensi program kesehatan yang bersifat non-fisik seperti pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, promosi kesehatan serta pola perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk didalamnya peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang terus digalakkan. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan Akreditasi Puskesmas sebanyak 15 unit dari 21 unit Puskesmas di wilayah Kabupaten Bima. Dalam hal penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pemerataan / penempatan petugas kesehatan guna memberikan pelayanan optimal, Pemerintah Daerah telah membangun 8 Puskesmas contoh sesuai prototype Kementerian Kesehatan pada 7 Kecamatan serta dilakukan rehabilitasi Puskesmas dan mengangkat serta menempatkan tenaga PTT Daerah yang tersebar ke pelosok-pelosok Desa.
Semua itu merupakan langkah – langkah efektif disertai dengan inovasi, mengoptimalkan pelayanan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Bima yang pada awalnya terkategori sebagai Kabupaten tertinggal yang seiring masa kepemimpinan IDP – Dahlan, kini telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai Kabupaten yang sanggup mengentaskan ketertinggalan. (Zen/Humas Pemkab bima)

Bima Bimantika.net
Dihapusnya item dana kesehatan untuk kaum miskin kabupaten bima oleh pmerintahan kabupaten Bima dinilai adalah langkah mundurnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam membangun dunia kesehatan secara hakiki, Demikian ujar Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos saat di wawancarai di kediamannya BTN Panggi kota bima pada hari kamis (1/8/2019).
Politisi Partai Nasdem ini membeberkan bahwa sekitar tahun 2016, dana kesehatan untuk kaum miskin tersebut tidak ada dalam klausul APBD. “Padahal saat pemerintahan H. Syafru masih ada anggaran itu, tiba-tiba ditahun 2016 anggaran kesehatan untuk kaum miskin tisak muncul dalam klausul APBD, ini menandakan keberpihakan dinda sama sekali tidak ada sama kaum miskin” Demikian Ujar Edy Muhlis.
Mantan Ketua HMI Cabang Bima ini menilai bahwa dengan dihapusnya anggaran kesehatan untuk kaum miskin tersebut maka rakyat miskin yg menggunakan BPJS tidak bisa terbantu secara penuh.
“Ini adalah langkah mundur Bupati IDP dalam Bidang kesehatan untuk masyarakat miskin” ujarnya. (//arif//Tim)