Bimantika.net Menindaklanjuti arahan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) soal pengawasan internal pemerintah Kota Bima, disikapi dengan “Riil Action” oleh Kepala Inspektorat Kota Bima.
Kepala Inspektorat Kota Bima, Drs. H. Azhari, M. Si yang di konfirmasi Media online Bimantika Selasa 26 April 2022 menyebutkan bahwa Walikota Bima HM. Lutfi memberikan arahan dan perintah untuk lakukan pengawasan internal pemerintah Kota Bima dengan ekstra Ketat.
“Output yang di harapkan oleh Pak Walikota HML Lutfi adalah Terciptanya Pemerintah Kota Bima yang good Governance” Ungkap Azhari.
Menindaklanjuti harapan dan arahan Walikota HM Lutfi, Azhari ungkapkan pihak Inspektorat Kota Bima 26 April 2022. ‘Silaturahmi inspektur dengan kepala perwakilan BPKP NTB.
Ada beberapa catatan penting dalam pertemuan tersebut yakni :
Segera di tindak lanjuti oleh para Inspektur se NTB untuk mendorong pembentukan Forum bersama berupa Rakowas intern Keuangan dan Pembangunan Daerah dengan tema “UMKM Tangguh, Ekonomi NTB Bertumbuh.
“Perlu adanya Sinergi Pengawasan Intern Mengawal Akselerasi Penggunaan Produk DN dan Produk UMKM dan Koperasi untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi di NTB” ungkap Azhari.
Rencananya digelar tanggal 12 Mei 2022, di Kantor Gubernur NTB dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Inspektur, rencananya akan diawali dengan pengukuhan pengurus DPW AAIPI NTB.
Hal urgen lainnya adalah pemberantasan korupsi mau tidak mau, suka tidak suka. Peran inspektorat menjadi harapan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas yang di miliki di daerah.
“Oleh karna itu ada 3 hal yang dilakukan upaya pencegahan korupsi yang disampaikan kepala perwakilan NTB” ujarnya
Azhari menguraikan tiga hal tersebut Pertama’ Edukatif lakukan sosialisasi trs menerus kpd para pjbt sampaikan resiko bagi penyalahgunaan kewenangan. jadilah contoh bagi masyarakat .
Kedua, Prefentif lakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran. Probility audit dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dan Ketiga adalah Reprensif tindak pelaku korupsi.
Atas arahan itu kata Azhari, Selanjutnya Ada 3 pilar pengawasan yang disampaikan tersebut yakni :
- GAVERNANCE proses tata kelola pemerintahan. Di lanjutkan jadi Good gavernace. Tata kelola pemerintahannyg baik
- RISK. Resiko. Lengkapnya Risk Managament/ menejemen resiko.
- CONTROL.
alat kontrol pengawasan SPIP
“Harapan beliau ada komitmen pimpinam daerah kabupaten kota optimalkan peran dan fungsi APIP mulai dr proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban” demikian ujar Azhari (***)