Bimantika.net -Gelombang kekecewaan publik terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati dan Wakil Bupati Bima Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan (Ady-Irfan) kini mencapai titik serius.
Agenda perubahan yang selama ini digaungkan sebagai harapan baru bagi rakyat justru dinilai tersendat, bahkan terancam mandek di tengah jalan.
Sorotan tajam mengarah pada lemahnya kendali birokrasi di level tertinggi, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) disebut-sebut sebagai titik krusial dari berbagai hambatan yang terjadi.
Aktivis muda Bima, Al Faruq, dengan tegas menyatakan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, Bupati Bima tidak bisa terus berada dalam posisi menunggu, sementara roda pemerintahan kehilangan ritme dan arah.
“Jika agenda perubahan ingin diselamatkan, maka langkah pertama adalah memastikan mesin birokrasi bekerja selaras. Ketika Sekda justru menjadi titik lemah koordinasi, maka evaluasi bukan lagi pilihan—itu keharusan,” tegasnya.
INDIKASI KUAT TERJADINYA KEGAGALAN FUNGSI
Sejumlah fakta di lapangan menunjukkan adanya pola yang tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa
- Mandeknya Kebijakan Strategis
Dokumen penting daerah terlambat, program tertunda, dan masyarakat dipaksa menunggu tanpa kepastian. Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah kegagalan manajerial yang berdampak langsung pada rakyat. - Birokrasi Tanpa Arah
Koordinasi antar OPD melemah. Program berjalan sendiri-sendiri tanpa komando yang jelas. Ketika Sekda gagal menjadi dirigen, maka seluruh instrumen pemerintahan kehilangan harmoni. - Aspirasi Rakyat Tidak Bergema
Keluhan masyarakat seperti masuk ke ruang hampa—tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti. Ini menciptakan jarak berbahaya antara pemerintah dan rakyatnya sendiri.
INI BUKAN SERANGAN, INI PERINGATAN
Desakan ini bukan didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan berpijak pada aturan yang jelas. Sekda memiliki tanggung jawab penuh dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan.
Ketika fungsi itu tidak berjalan optimal, maka evaluasi adalah konsekuensi logis dalam sistem pemerintahan yang sehat.
BUPATI HARUS MEMILIH: BERTINDAK ATAU KEHILANGAN MOMENTUM
Publik kini menunggu keberanian Bupati Bima. Apakah akan tetap mempertahankan kondisi yang stagnan, atau mengambil langkah tegas demi menyelamatkan agenda perubahan?
Diam adalah risiko. Menunda adalah kerugian.
Sementara rakyat sudah terlalu lama menunggu hasil nyata.
“Pergantian bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal kebutuhan daerah.
“Jika ada yang menghambat, maka harus diganti. Sesederhana itu,” tegasnya.
Di akhir kalimatnya Al Faruq BERPESAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH Perubahan tidak boleh dikalahkan oleh kelemahan birokrasi. Harapan rakyat tidak boleh digantung tanpa kepastian.
Dan kepemimpinan diuji bukan saat semuanya mudah—tetapi saat keputusan sulit harus diambil dan Kabupaten Bima butuh ketegasan. Sekarang.
(RRS//RumaRenggeSape//007)