Bimantika.net -Guru Besar Bidang Teknologi Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. H. Muhammad, M. Pd., M.S. yang juga selaku Ketua Komite Pendirian IAIN Bima sangat antusias dan merespon sangat positif terhadap kinerja walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) yang terus berusaha secara maksimal untuk segera menuntaskan lahan pembangunan IAIN Bima.
Pada Media Online Bimantika Senin Malam (17/4) Prof. Muhammad membeberkan bahwa pemenuhan lahan untuk IAIN Bima merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh daerah dalam hal ini Pemkot Bima.
Prof Muhammad yang juga salah satu Putra Terbaik Bima NTB ini berharap masalah dokumen akhir lahan ini segera selesai sehingga proses penerbitan izin pendirian dari Bapak Presiden segera terbit.
Masih menurut Prof. Muhammad bahwa mencermati ikhtiar Walikota Bima, beliau sangat optimis izin pendirian dari Bapak Presiden akan segera terbit di tahun ini.
“IAIN Bima nanti menjadi bonus spesial untuk masyarakat Kota Bima khususnya dan Masyarakat Bima Raya pada umumnya. Ini adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri pertama di Pulau Sumbawa” katanya.
Pria Asal Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ini pun mengungkapkan bahwa semua persyaratan akademik seperti kurikulum dan syarat-syarat lainnya sudah selesai dan sangat siap.
“Sehingga begitu selesai dokumen lahan dan terbit izin maka kita langsung jalan” demikian ujar Prof yang santun dan murah senyum ini.
Suami dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima Hj. Misfalah, S. Pd ini meminta doa dan dukungan seluruh rakyat Bima sehingga cita-cita luhur Walikota Bima ini menjadi sebuah karya Monumental yang dicatat dalam sejarah tinta Emas Kota Bima.
Untuk di Ketahui Publik bahwa Pemerintah Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Tim Terpadu yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Rakor tersebut berlangsung di Ruang Pusat Kendali Informasi Command Center Kota Bima Senin 17 April 2023.
Rakor tersebut dalam rangka mendengarkan pemaparan atau penjelasan Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima selaku Pemohon Pendirian Kampus IAIN Bima dan Fasilitas Umum Kota Bima diatas lahan HPK Kementerian LHK RI seluas ± 51 Hektar.
Rapat yang berlangsung secara Daring antara Pemerintah Kota Bima dengan Tim Terpadu tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bima, didampingi Asisten 1, Asisten 2, Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala DLH Kota Bima, Kepala Diskominfotik Kota Bima, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dan Kabag Hukum Setda Kota Bima.
Sementara yang hadir melalui daring antara lain jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Pusat Riset Ekologi dan Edmobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, serta tim terpadu lainnya.
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menyampaikan lokasi yang dibangun diatas lahan lebih kurang 51 hektar ini dimana akan berdiri kampus IAIN Bima dengan mengusung konsep Green Campus atau Kampus Hijau, atau kampus yang peduli dan berwawasan lingkungan sebagai upaya menghadapi perubahan iklim global.
Disamping itu juga lanjutnya, dari 51 hektar itu, 11,1 hektar nya kita gunakan sebagai pengembangan fasilitas umum TPA Oi Mbo, sementara 9,9 hektar dijadikan sebagai kawasan penyangga maupun kawasan fungsi lindung.
“Karena kondisi TPA yang ada saat ini sudah 20 tahun digunakan dengan mengalami kondisi overload/kekurangan kapasitas penampungan, sehingga dibutuhkan perluasan area” Pungkasnya.
Lanjut Walikota HML bahwa kondisi riil Kota Bima ini rawan banjir, sehingga kita gunakan konsep one system one integrated, terbukti adanya bantuan kerjasama dari NuFrep dan World Bank dalam rangka pengentasan banjir perkotaan yang telah diprogramkan sejak 2019.
“Insya Allah akan dimulai 2024 bersama dengan kota besar lain di Indonesia, seperti Manado, Semarang, Medan dan Pontianak,” ungkapnya.
Walikota HML pun menjelaskan, animo sekolah masyarakat Bima sangat tinggi sekali, dengan harapan adanya kampus IAIN Kota Bima ini.
“Artinya mereka tidak perlu lagi keluar daerah, seperti ke ujung pandang, Yogyakarta, Jakarta dan lainnya, ini menjadi wilayah yang dapat mengikat antara dua pulau yaitu pulau timur yang ada di NTT, begitu juga wilayah pulau sumbawa” Bebernya.
Kementerian LHK Republik Indonesia melalui Kasubdit Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Wirawan, menyebutkan bahwa secara garis besarnya kementerian LHK menyambut baik niat Pemerintah Kota Bima untuk kemajuan bagi dunia pendidikan di Bima.
“Tentu dengan tetap memperhatikan kajian-kajian dan analisa dampak lingkungan dan lainnya yang diberikan oleh tim terpadu” Tutupnya. (***)