Bimantika.net -Sebanyak 72 peserta mengikuti Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) untuk mengisi kekosongan pada 14 perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menjaring figur-figur birokrat yang kompeten dan berintegritas untuk menduduki posisi kunci di pemerintahan daerah.
Pelaksanaan seleksi tersebut merupakan hasil kerja sama antara BKD dan Diklat Kabupaten Bima dengan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKPSDM Provinsi Bali.
Proses asesmen berlangsung selama lima hari, mulai 9 hingga 13 April 2026, bertempat di Kantor BKD dan Diklat Provinsi NTB.
Plt. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs. Syahrul, yang didampingi Kepala Bidang Mutasi Firdaus, S.Sos, dalam arahannya di hadapan peserta menekankan pentingnya keseriusan dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Ia berharap para peserta mampu mencermati setiap arahan dari tim penilai agar proses berjalan optimal dan menghasilkan pejabat yang benar-benar layak.
“Dari total 81 peserta yang lolos administrasi, sebanyak 72 orang hadir mengikuti tahapan seleksi, sementara 9 lainnya tidak hadir,” ungkap Syahrul.
Sementara itu, Koordinator Pelaksanaan Asesmen, K. Resantika Prabawa P, menjelaskan bahwa proses seleksi melibatkan lima orang asesor profesional. Tahapan seleksi meliputi Computer Assisted Test (CAT), Competence Based Interview (CBI), psikotes, penulisan makalah, presentasi, wawancara personal, hingga penelusuran rekam jejak peserta.
“Hasil asesmen akan dianalisis secara mendalam oleh asesor yang memiliki latar belakang psikologi dan izin praktik, guna memastikan objektivitas dan akurasi penilaian,” jelasnya.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi, jumlah peserta pada masing-masing formasi jabatan bervariasi, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata (9 orang), Dinas Lingkungan Hidup (6 orang), Bappenda (5 orang), Dinas Kesehatan (4 orang), Kasat Pol PP (4 orang), DP3AP2KAB (6 orang), Disdukcapil (5 orang), Bakesbangpol (3 orang), BKD dan Diklat (7 orang), Dinas Peternakan dan Keswan (10 orang), DPMPTSP (6 orang), Bappeda dan Litbang (3 orang), Disnakertrans (8 orang), serta BPBD (5 orang).
Di balik proses seleksi ini, publik menaruh harapan besar agar Selter JPT tidak sekadar menjadi agenda rutin administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen reformasi birokrasi di Kabupaten Bima.
Transparansi,objektivitas, dan bebas dari intervensi politik menjadi kunci utama dalam menentukan figur pemimpin OPD ke depan.
Sejumlah kalangan menilai bahwa jabatan pimpinan tinggi bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga menyangkut integritas moral dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, hasil seleksi diharapkan mampu melahirkan pemimpin OPD yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga visioner dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Dengan ketatnya tahapan seleksi dan keterlibatan asesor profesional, proses ini diharapkan mampu menyaring kandidat terbaik yang siap membawa perubahan nyata bagi tata kelola pemerintahan Kabupaten Bima yang lebih efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(RRS/RumaRenggeSape/007)