jpn
Bimantika.net -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespon positif aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dalam cita-cita luhur nya membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Aspirasi rakyat pulau sumbawa ini bukan tiba masa tiba akal, melainkan aspirasi puluhan tahun yang silam.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP pada media online Bimantika Sabtu (17/5/2025) menyampaikan bahwa aspirasi pembentukan PPS adalah perjuangan panjang rakyat Pulau Sumbawa puluhan tahun lamanya.
“Aspirasi ini sudah lama sehingga puncaknya di tahun 2025 ini gerakannya semakin nampak” ujar IDP sapaan akrab Wakil Gubernur.
IDP pun selaku Wakil Gubernur NTB saat ini siap membersamai apa yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Pulau Sumbawa.
“insya Allah kami selalu membersamai gerakan rakyat pulau Sumbawa membentuk PPS” ujat IDP.
Masih menurut IDP selaku Wakil Gubernur NTB hasil pilihan rakyat NTB bahwa dirinya mengapresiasi setiap aspirasi dari rakyat dan sangat menghormati setiap perjuangan rakyat.
“Termasuk perjuangan rakyat Pulau Sumbawa dalam rangka pembentukan PPS kami sangat hormati” ujar IDP.
IDP dalam wawancara ekslusifnya dengan Media Bimantika menyampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah membatasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk sebuah pemekaran wilayah.
“Walau saat ini ada desakan rakyat untuk pembentukan PPS, namun pelayanan publik di wilayah NTB tetap kami prioritaskan” ujarnya.
Wagub IDP menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur NTB DR. Lalu Muhamad Iqbal tidak pernah membatasi apalagi melarang perjuangan rakyat berbagai elemen untuk pembentukan PPS.
IDP menyadari bahwa regulasi dan kebijakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami menyadari bahwa kebijakan itu adalah dari pusat namun Pemprov NTB akan membangun komunikasi intensif dengan anggota DPR RI Dapil NTB 1 dan NTB 2 serta pemerintah pusat untuk mendorong proses percepatan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa” tegasnya.
Ditanya soal tanggapannya terkait aksi demonstrasi masyarakat di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis 15 Mei 2025, dengan tegas IDP katakan bahwa itu adalah bentuk bentuk penyampaian aspirasi kalangan warga masyarakat Pulau Sumbawa agar pemerintah pusat bisa mendengarkannya.
“Itu aspirasi warga Pulau sumbawa yang disampaikan secara terbuka dengan harapan dapat diperhatikan oleh Pemerintah Pusat” jelasnya.
IDP pun memastikan bahwa tujuan aksi demonstrasi di Poto Tano bukan Aksi menutup akses pelabuhan secara total.
“kami berkeyakinan bahwa niat para pengunjuk rasa atau demonstran tidak untuk menutup akses pelabuhan dan jalan negara, akan tetapi mereka ingin didengar oleh pemerintah pusat apa yang menjadi aspirasi warga Pulau Sumbawa” pungkas IDP. (****)