Bimantika.net,_Berkenaan dengan adanya wabah covid-19, Majelis Nasional (MN) KAHMI mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan yang dibuat pemerintah, khususnya berkenaan dengan upaya untuk mengatasi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
Namun, terkait kebijakan program Pelatihan Prakerja, Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) mencacat beberapa hal krusial yang perlu disampaikan kepada publik.
Pertama, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah dan demi kepentingan rakyat
banyak anggaran Rp 20 triliun untuk program Pelatihan Prakerja sangat tidak masuk akal.
MN KAHMI meminta kepada pemerintah untuk segera membatalkan program Kartu
Prakerja yang menelan biaya yang sangat besar karena program tersebut tidak relevan dan
kontra produktif di saat segenap elemen bangsa sedang menghadapi dan berupaya penuh
mencegah serta mengatasi sebaran wabah pandemik virus corona (Covid-19).
Kedua, MN KAHMI berpendapat bahwa setiap program yang memerlukan dana sangat besar harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan dikelola secara profesional dan transparan melalui institusi/lembaga yang kredibel. Selain untuk menghindari conflict of interest, pelaksanaannya juga harus dilakukan pada waktu yang tepat agar masyarakat
dapat memberikan kontrol dan partisipasi yang memadai.
Ketiga, MN KAHMI mengingatkan Presiden beserta seluruh jajarannya agar mewaspadai
sikap dan perilaku oknum pejabat maupun staf khusus dari kemungkinan memanfaatkan
situasi mengatasi wabah Covid-19 dalam mengambil langkah dan kebijakan yang
berorientasi pada pencitraan semata dan berpotensi menimbulkan pemborosan serta kerugian negara.
Keempat, MN KAHMI mendesak DPR RI untuk senantiasa melaksanakan fungsi
pengawasannya secara kritis dalam situasi apapun se dapat mugkin melakukan deteksi dan antisipasi dini untuk mencegah perilaku oknum pejabat pemerintah yang aji mumpung agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah sedini mungkin.
Kelima, MN KAHMI mengingatkan para pejabat publik, yang memiliki otoritas sebagai
policy maker agar dalam setiap menetapkan kebijakan dan program, benar-benar memastikan urgensi dan signifikansinya bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan/pihak tertentu.
Keenam, MN KAHMI mengajak segenap komponen bangsa untuk menguatkan
kebersamaan, mengerahkan segenap energi dan potensi yang dimiliki untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19, baik aspek kesehatan maupun ekonomi.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, teriring harapan dan doa semoga para
pemimpin bangsa senantiasa mendapat bimbingan dan petunjukdari Allah SWT agar setiap
langkah dan kebijakan yang ditetapkan memberikan kemaslahatan bagi seluruhrakyat.
Releaese MN KAHMi dikeluarkan diJakarta, 29 Sya’ban 1441 H. (22 April 2020) Yangditandatangani oleh Dr.. Ir. Herman Khaeron, M.Si Drs. Manimbang Kahariady selaku Koordinator Presidium dan Sekretaris Jenderal (BNN_01)