BimaNtika

Bimantika.net

Aktivis Muda, Usman pada Bimantika.net pada hari Kamis (12/9/2019) menyebutkan bahwa baru saja setahun Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menjadi Walikota Bima kini mulai nampak dan kelihatan upaya upaya yang sedang dilakukannya. Terlepas dari masih banyaknya juga janji janji politik yang belum terpenuhi. “Itu menyangkut waktu saja karna ini baru setahun” ujar Somat sapaan akrab Aktivis Muda Ini.
Dirinya menyatakan bahwa sudah ada pondasi awal menuju Kota Bima Bangkit Menuju Perubahan tinggal rentang waktu emoat tahun kemudian adalah untuk melakukan riil action. “Kita tunggu riil action pak Walikota ditahun kedua sampai tahun kelima” ujar nya.
Lanjutnya, baru baru ini Walikota Bima
Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE menandatangani Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Selasa 10 September 2019 di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Kota Bima mendapatkan hibah sebesar
Rp. 5.572.143.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Hibah ini berupa pembangunan drainase yang ada di Kota Bima.
Diakhir Komentarnya Somat pun menyatakan bahwa statement nya adalah sekaligus menjawab semua issu yang berkembang di Kota Bima yang menyatakan Walikota Bima HML sama sekali tidak berbuat apa-apa. “Ini sekaligus saya mau katakan pada pengkritik Walikota agar mereka juga melihat secara obyektif apa yang sedang dilakukan oleh Walikota Bima” demikian Tegas Somat (//arif)

Oleh : Muhammad Isnaini

Bimantika.net

Saat jalan pulang, saya mampir makan bersama istri. Sesaat sembari menunggu pesanan saya mengeluarkan HP dan mengaktifkan paket data, disitulah pesan whatsapp dari 7 (tujuh) orang yang mengirim link berita. Saat saya buka, saya dikagetkan dengan bahasa seorang politisi yang menurut hemat saya sangat emosional dan kampungan (semacam tidak pernah duduk dibangku sekolah. Mungkin dia dukun, pikir saya) di alenia pertama dan secara otomatis saya langsung menghentikan membaca. Ah, ini tulisan tidak layak untuk dibaca (buat saya tulisan itu menarik, bisa diliat dari pilihan bahasa di alenia pertama) gumam saya dalam hati.

Tapi karena begitu nyampe rumah, ternyata banyak teman-teman yang menginginkan untuk saya tanggapi. Baiklah, tidak ada ruginya buat saya menanggapi walau sempat dalam hati, buat saya tulisan itu hanyalah tulisan sampah yang diksinya sangat tidak patut untuk dibicarakan oleh seorang politisi terlebih politisi dari partai pengusung kekuasaan. Lebih-lebih tulisan itu dikeluarkan untuk menjawab tulisan kritikan terhadap penguasa. Ini soal diksi yang digunakan bukan soal tanggapan atas tulisan. Dalam budaya intelektual, pemilihan diksi adalah cerminan isi kepala dari seseorang yang mengucapkan diksi tersebut. Jika diksinya baik maka bisa dipastikan orang tersebut memiliki isi kepala dan jika tidak maka bisa jadi dia tidak memiliki isi dalam batok kepalanya alias tong kosong nyari teriaknya.

Point tulisan saya sebelumnya yang diberi judul “Lutfi, Ibarat Gajah Yang Berubah Jadi Semut” diantaranya adalah “….Lebih baik Lutfi memeriksa isi kepala tim dan para loyalisnya yang melakukan counter opini di publik. Apakah mereka cukup memiliki argumentasi.? Apakah mereka cukup memiliki narasi.? Atau jangan-jangan mereka cukup gagap mengucapkan kata dalam merasional segala sesuatu atas tuduhan terhadap Lutfi termasuk tuduhan kegagalan Lutfi dalam menciptakan perubahan di Kota Bima. Pertengkaran yang terjadi antara pengkritik dan loyalis kekuasaan hanyalah pertengkaran narasi dan argumentasi maka penyelesaiannya adalah dengan argumentasi dan narasi pula. Itu pentingnya Lutfi menaikan digit pikiran Loyalisnya supaya memiliki narasi dan argumantasi…..”

Tanggapan seorang politisi PKB yang bernama Ardiansyah terhadap tulisan saya tersebut memang sangat saya harapkan agar diskursus publik Kota Bima terisi oleh pertengkaran argumentasi antara kekuasaan dangan para pengkritiknya. Ini baik untuk demokrasi. Tapi tanggapan yang muncul tidak sebagaimana harapan saya melainkan hanya mengkonfirmasi tulisan saya sebelumnya (baca “Lutfi, Ibarat Gajah Yang Berubah Jadi Semut”) yang menyuruh Lutfi untuk memeriksa isi kepala Loyalisnya.

Dulu, jika kita menyempatkan waktu untuk membuka lembaran sejarah perjalanan para penguasa di dunia ini, kita akan menemukan bahwa sebagian besar para penguasa tersebut memiliki orang-orang yang biasa disebut sebagai anjing penjaga. Tugas anjing penjaga membisiki penguasa demi secuil potongan daging sisa dan menggonggong terhadap orang-orang yang dirasa berpotensi mengancam kenyamanan penguasa. Kenyaman disini bisa diartikan kenyamanan atas kejahatan-kejahatan yang sedang dilakukan atau kejahatan yang sedang direncanakan. Jika ada potensi gangguan baik dari rakyat maupun dari lawan politik penguasa, maka rencana kejahatan ini bisa berjalan tidak mulus. Terkadang penguasanya benar berpikir tentang Rakyat, tapi anjing-anjingnya ini yang kadang tidak benar. Mereka selalu punya cara untuk menjauhkan penguasa (bosnya) dari rahmat Tuhan untuk kembali kejalan yang benar.

Cerita diatas, biasa terjadi waktu zaman yunani, romawi, bizantium, persia atau bahkan mungkin terjadi juga di kerajaan-kerajaan nusantara, tentang anjing-anjing penjaga penguasa. Soal anjing penjaga, Hersu Corner di media RMOL.ID pernah mengatakan Media itu merupakan Anjing Penjaga Demokrasi (baca : catatan akhir tahun Media Itu Anjing Penjaga, Bukan Pujangga Istana).

Cerita tentang anjing penguasa diatas bukan dalam rangka menuduh penguasa di Kota Bima memiliki anjing penjaga melainkan bertujuan mengingatkan para pembaca agar tidak alpa tentang sejarah para penguasa-penguasa terdahulu yang memiliki anjing penjaga untuk menjaga taman mewangi kekuasaannya.

Kembali ke soal kata Ardiansyah dalam tulisannya, kata demi kata yang dia ucapkan seperti anak sekolah dasar yang sedang mengumpat teman karena memecahkan balon ditangannya. Dia bicara data ilmiah (walau mulutnya bau sampah umpatan emosional alias sangat jauh dari ilmiah) padahal belum ada satupun lembaga kredibel dengan metode ilmiah yang sudah mengukur kinerja Walikota Bima dalam menciptakan Perubahan di Kota Bima. Data apa yang dia pake.? Data pengamatan dia sendiri.?

Apakah Ardiansyah sudah membaca tulisan saya.? Atau dia tidak paham tulisan saya yang sebelumnya yang meminta Lutfi menyodorkan ke Publik soal “Program Prioritas” dalam menghadirkan perubahan di Kota Bima. Itu yang seharusnya dijelaskan secara rinci ke publik. Kota Bima mau dibawa kemana.? Apa point besar Perubahan yang Lutfi susun sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan. Bukan malah bicara saya bukan WARGA KOTA BIMA, PELUANG KEBOCORAN PAD, RT/RW 500 Ribu, Dana BPJS, PENATAAN LAWATA, RELOKASI RUMAH dan MASJID RAYA.

Saya ingin isi otak Ardiansyah secara pelan-pelan dengan menjawab tulisa huruf kapital di atas. Soal saya warga Kabupaten Bima, ruang perkawanan dan pengetahuan Ardiansyah ini nampak sangat terbatas. Semacam Ardiansyah katak dalam tempurung. Begitu sempit cara berpikir dia. Apakah Ardiansyah dirumahnya tidak memiliki Televisi untuk nonton berita atau HP untuk membaca informasi-informasi bahwa orang Indonesia banyak yang berbicara tentang Palestina. Orang Aceh berbicara lantang tentang Kondisi Papua atau sebaliknya. Benar-benar disini Ardiansyah sedang meludahi mukanya sendiri dengan keterbatasan pengetahuannya tentang bahwa bukan hanya warga Kota yang boleh berbicara Kota.

Peluang kebocoran PAD, Ardiansyah silakan baca berita agar tau seorang Wali Kota memerintahkan DPRD agar menegur Kepala Dinas (OPD) karena tidak mampu menaikan PAD. Ini memalukan. Ini menandakan seorang Wali Kota yang sangat tidak memahami Tugas dan fungsinya sebagai Wali Kota. Kepala Dinas (OPD) merupakan bawahan Wali Kota maka jika Wali Kota merasa kinerja Kepala Dinas (OPD) Lemah maka itu tugas Wali Kota Untuk menegur atau mengganti yang bersangkutan. Bukan malah melempar tanggung jawab itu ke DPRD untuk omelin bawahan dia yaitu Kepala Dinas (OPD). Ini lagi-lagi Wali Kota sedang mengkonfirmasi ke Publik atas ketidakpahaman dia memimpin pemerintahan dengan Sloga Perubahan. Soal ini, jika ayam saya bisa membaca dia pasti akan tertawa.

Nampaknya 2 (Dua) hal ini saja dulu saya jawab secara sederhana sebab jika saya jawab semua apa yang Ardiansyah sebut dalam tulisannya, saya takut terlalu dini menelanjangi Kekuasaan di Kota Bima.

Ardiansyah, sebagai politisi dan jika menjadi Anggota DPRD Kota Bima sebaiknya cicil pelan-pelan isi tempurung kepalanya dengan isi yang berbobot agar bisa memperjuangkan nasib dan amanah konstituennya. Yang perlu dihindari oleh Politisi adalah muncul ke publik dengan isi kepala kosong, itu sangat memalukan ketimbang menjadi gelandangan di lampu merah. Sebab nasib seluruh rakyat ini ada ditangan Politisi. Dan bagaimana mungkin nasib seluruh rakyat diperjuangkan oleh Politisi berkepala kosong. Semoga anda paham sampai di sini Ardiansyah.

Sebelum saya akhiri tulisan saya, Teguran KASN dan release KPK tentang Komitmen Pemkot Bima Cegah Korupsi Paling Rendah di NTB merupakan Aib bagi Kekuasaan di Kota Bima. Ardiansyah tau apa yang dikatakan oleh KPK tentang Pemerintahan Kota Bima.? “Pemkot Bima yang dipimpin HM Lutfi berada di zona merah. Kota Bima menempati urutan paling buncit dari tiga daerah yang masuk zona merah. Yakni Pemda Lombok Timur, Sumbawa dan Kota bima. Sementara daerah lain di NTB masuk dalam zona kuning upaya pencegahan korupsi. Ada delapan areal yang diintervensi dalam korsupgah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, dan tata kelola dana desa (baca : katada)

Bimantika.net

Salah seorang wakil Sekretaris PKB Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net selasa (10/9/2019) mengharapkan pada seluruh elemen masyarakat Kota Bima untuk memberi kesempatan pada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML,red) untuk bangun Kota Bima menuju sebuah perubahan sebagaimana visi dan misi Pemerintahan Kota Bika.
Dirinya menyebutkan bahwa Tuduhan segelintir oknum yang menyimpulkan bahwa HM. Lutfi tidak memahami tupoksi dan tidak sadar sebagai seorang walikota justru mencerminkan pemahaman yang keliru dari oknum tertentu, karena eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama dalam soal mengontrol serapan anggaran pada eksekutif.

“Artinya HM. Lutfi justru mendorong dan memberikan ruang yang maksimal kepada legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap SKPD yang menjadi mitra legislatif dalam setiap komisi” demikian ungkapnya.
Lanjutnya
Harusnya ruang yang diberikan oleh HM. Lutfi sebagai pemimpin kota menjadi pondasi untuk kemitraan antara legislasi dengan eksekutif, sehingga peran legislasi bisa lebih maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Pengalaman HM. Lutfi sebagai mantan legislator inilah yang kemudian di endors atau ditranformasikan pada legislator tingkat daerah dalam rangka memaksimalkan fungsi kontrol dan kemifraan antara legilatif dan eksekutif.

“Justru seharusnya oknum oknum sebagai tokoh LSM mengapreseasi sikap walikota Bima yang justru mendorong peran legislative serta membuka diri untuk dikontrol oleh legislatif. Karena inilah yang semestinya, sehingga mandat rakyat yang ada dipundak legilator dapat disalurkan melalui SKPD yang menjadi mitranya”saran nya
Masih menurut Ardyan bahwasannya
Sepatutnya kita bersyukur memiliki pemimpin yang membuka diri untuk dikontrol, diawasi oleh legislatif. Ini merupakan instrument dari implementasi kemitraan yang strategis antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian legislatif tidak ” dituduh ” hanya menjadi paduan suara yang sekedar mengamini apa saja yang dilakukan oleh eksekutif. (//arif)

*( tanggapan terhadap opini Muhammad Isnaini di Bimantika.net 9 September 2019 )

Oleh : M. Ardiansyah

Bimantika.net

Uraian opini yang diciptkan oleh Muhammad Isnaini menunjukan bagaimana kedunguan dan kedangkalan berfikir Isnaini dalam menilai dan menyimpulkan kepemimpin sosok HM. Lutfi.

Opini tersebut hanya mengkonfirmasj kebencian personal dan sentiment negatif personal Isnaini terhadap sosok HM. Lutfi. Hal itu sangat terlihat dari cara bangunan opini yang sama sekali tidak berbasis pada fakta dan data atas apa saja yang telah ditorehkan oleh HM. Lutfi dalam umur kemimpinanya yang baru seumur jagung.

Karena memang Isnaini bukan warga Kota Bima dan tidak hidup di Kota Bima sehingga sangat dangkal untuk melihat perubahan yang telah terjadi di Kota Bima. Al hasil kesimpulan Isnaini dalam menilai kepemimpinan sosok HM. Lutfi hanya dipenuhi oleh sentiment dan ketidak sukaan personal.

Isnaini memaksakan diri untuk terburu buru memberikan kesimpulan negatif terhadap kepemimpinan HM. Lutfi, sehingga mengabaikan kaidah ilmiyah berbasis fakta dan data. Padahal begitu banyak fakta dan data perubahan dan kebijakan sebagai bentuk implementasi dari janji program yang telah dilakukan oleh HM. Lutfi sebagai walikota

Kepemimpinan Lutfi Feri telah mampu menutupi peluang kebocoran penerimaan PAD pada periode pemerintahan sebelumnya yang hanya mencapai 33 milyar pertahun meningkat menjadi 50.milyar pertahun.

Peningkatan oprasional RT/RW 500 ribu perbulan juga telah dilakukan, demikian halnya dengan pembagian kartu BPJS gratis untuk seluruh warga Kota yang sebelumnya masih ada kurang lebih 20.000 warga yang belum memiliki kartu BPJS. Semua ini tentu adalah komitment terhadap memberikan pelayanan kepada warga sebagai komitment terhadap agenda perubahan itu sendiri.

Penataan kawasan wisata Lawata untuk memberikan kenyamanan pengunjung wisata sekaligus para pedagang yang sebelumnya tercecer dan termarginalkan sepanjang trotoar jalan, juga merupakan bagian dari pemberian akses pedagang dalam meningkatkan pendapatkan sekaligus memanusiakan para pedagang kelontong sebagaimana mestinya.

Penyelesain pembangunan rumah relokasi telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kota Bima yang menghasilkan rumah relokasi yang lebih layak dan berkualitas jika dibandingkan dengan rumah relokasi yang dibangun pada zaman sebelum HM. Lutfi menakodai kepemimpinan di Kota Bima.

Semua itu luput dari kesimpulan Muhammad Isnaini karena kedunguan dan sentiment personal Isnaini terhadap sosok HM. Lutfi telah mengubur intelektualitas seorang Muhammad Isnaini.

Demikian halnya kebijakan pemerintahan Lutfi Feri yang menggelontorkan anggaran besar kurang lebih 30 milyar untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Raya yang bertahun tahun terabaikan dalam pembangunan Kota Bima sebelumnya, merupakan bentuk komitment HM. Lutfi sebagai walikota dalam menunaikan janji program yang telah diikrarkan.

Lagi lagi kritik Muhammad Isnaini terhadap sikap Istri walikota yang melaporkan beberapa okmum menunjukan kedunguan dan kedangkalan berfikir seorang Muhammad Isnaini, karena gagal paham dan tidak dapat membedakan antara kritik dan penghinaan.

Semestinya Muhaamad Isnaini mengapreseasi bahwa negara hukum harus mengedepankan supremasi hukum, sehingga public mendapatkan pendidikan politic dalam memberikan kritik kepada pemerintah yang lebih baik dan lebih konstruktif. Harusnya langkah Istri Walikota diapreseasi sebagai bentuk komitment terhadap penegakan supremasi hukum.

Rasanya terlalu dini untuk memberikan kesimpulan terhadap kepemimpinan Lutfi Feri mengingat janji program akan ditunaikan selama lima tahun dan tentunya tidak bisa dilakukan dalam satu waktu melainkan dalam tahapan sesuai dengan sistem yang berlaku.

Masih banyak program program pro kerakyatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kota di bawa kepemimpinan Lutfi Feri kedepan, karena memang Kota ini harus berubah menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

• Penulis adalah Wakil sekretaris PKB Kota Bima

Bimantika.net
Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net senin (9/9/2019) menyebutkan bahwa langkah Yang ditempuh oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE maupun isteinya Hj. Elly Alwainy melaporkan ke proses hukum sejumlah aktivis yang menyerang pribadinya adalah langkah yang sangat mulia dan memuliakan hukum itu sediri.
“Itulah langkah yang paling elegan dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang berdasarkan Hukum ini” ujarnya. Salah satu
Kandidat Kuat Ketua DPC PKB Kota Bima ini melanjutkan bahwa “Semut” pun akan melawan kalau diinjak, apalagi manusia yg dituduh dan difitnah atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.
“namanya manusia tentu punya harkat dan martabat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan nya, dan Walikota pun punya hal tersebut” urainya.
Lanjut Ardyan, mungkin saja bagi sebagian orang tuduhan dan fitnah itu hal biasa, tapi bagi Walikota dan keluarga besaenya bisa jadi itu hal yg prinsip dan mengusik kehormatan dan harga dirinya. “Oleh karena itu, menyerahkan hal ini lewat proses hukum bagi saya itu lebih elegan dan terhormat” ujarnya.
Karena menurutnya itu salah cara seseorang mempertahankan kehormatan dan harga dirinya.
Kritik terkait kebijakan publik adalah biasa dalam alam demokrasi tentunya disertai data yang bisa dipertanggung jawabkan, tetapi kalau menghujat, menuduh apalagi fitnah tentu menimbulkan persoalan hukum kalau saja yang dituduh tidak terima atas tuduhan tersebut.
“mari kita dewasa menyikapi dan bersikap obyektif dlm menilai kinerja pemerintahan kota Bima khususnya” demikian ajak Ardyan (//arif)