Diskominfostik Kabupaten Bima Adakan Bimtek PLID

Bimantika.net

Sejalan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, peran Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai ujung tombak peningkatan kinerja tata kelola Informasi Publik sangat diperlukan.
Untuk mewujudkan amanat regulasi tersebut, Kamis (19/9) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menggelar Bimbingan Teknis bagi PLID OPD di Aula SMKN 3 Kota Bima.
Staf ahli Bupati Bima Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) H. Antonius S.STP dalam arahannya kepada 31 peserta yang merupakan para pengelola PPID OPD mengatakan pentingnya peran ASN dalam penyebarluasan informasi pemerintah daerah.
“Pada hakekatnya, aparatur sipil negara (ASN) memiliki multi fungsi, salah satunya adalah “corong” pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja tempatnya mengabdi”.
Oleh karena itu terang Antonius, ASN harus mampu berbuat secara optimal menyebarluaskan program dan dan kegiatan perangkat daerah khususnya oleh para pengelola PPID.


Antonius yang juga pelaksana tugas Kadis Kominfostik ini mengatakan bahwa para pengelola informasi publik perangkat daerah juga harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan media agar tidak terjadi resistensi dan membangun kesamaan persepsi berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah”. Terang pejabat tinggi pratama termuda di jajaran Pemkab Bima ini.
Dirinya juga mengungkapkan, ASN perlu menganalisis konsep strategis yang akan disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah berkaitan dengan tata kelola penyebaran informasi publik.
Menutup sambutannya, H. Antonius mengharapkan agar para petugas layanan informasi publik di semua perangkat daerah memanfaatkan secara optimal keberadaan media sosial dan website.
“Manfaatkan dengan bijak media sosial untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan tugas kedinasan, isi dan perbaharui (update) informasi yang disebarluaskan melalui website perangkat daerah”. Ajaknya.
Pada sesi pembahasan materi menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Suryadin, S.S.,M.Si dan M. Syahdan, ST, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi Elektronik.
Suryadin memaparkan dalam paparannya selain menyampaikan penguatan kapasitas dan kelembagaan juga menyampaikan pentingnya PLID memahami mekanisme dan alur pelayanan informasi termasuk didalamnya diseminasi informasi via media sosial.
“PLID selain memahami mekanisme pelayanan informasi, juga perlu memahami penyebaran informasi melalui media sosial, baik itu Facebook, instagram dan platform media sosial lain”. Jelasnya.
Pada Bimtek tersebut, Syahdan yang menjadi narasumber memaparkan teknis pelaksanaan pelayanan informasi dan teknis pengeloaan website serta pengembangan konten.
Secara singkat dijelaskan juga terkait kendala dan penanganan troubleshooting dalam pengelolaan website.
(//yan//tkpd)

40 Peserta Ikuti Pelatihan Pengelolaan Homestay

Bimantika.net

Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Kamis (19/9) menggelar pelatihan pengelolaan homestay bagi para wirausaha pemilik homestay, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Kepala desa yang memiliki potensi wisata dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Aula SMKN 3 Kota Bima.
Bupati Bima yang diwakili Staf Ahli H. Putarman SE, dalam sambutannya mengatakan bahwa penyebaran objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bima sebagian besar berada pada jangkauan yang jauh dari akomodasi dan penginapan yang memadai.
“Oleh karena itu, keberadaan homestay yang layak dan nyaman untuk ditempati para wisatawan yang berkunjung dapat menjadi salah satu solusi bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan objek wisata yang tersebar di sejumlah kecamatan”. Jelasnya.
H. Putarman berharap, pelatihan ini dapat membekali peserta dengan keterampilan dan kompetensi agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengelola homestay yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bima.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Drs. Dahlan dalam pengantarnya dihadapan 40 peserta mengatakan dengan masih terbatasnya nya penginapan yang berada ada di sekitar objek wisata, maka keberadaan homestay sebagai alternatif penginapan bagi para wisatawan memiliki peran penting.
Oleh karena itu lanjut Dahlan, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme pengelola homestay di Kabupaten Bima sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan sektor pariwisata.
Kepala Bidang Ekonimi Kreatif Masykur ST, MT menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut menghadirkan para narasumber yaitu General Manager Hotel Lombok Raya dan Lombok Garden yang juga Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra, SE. Gusti lanang memaparkan topik cara mengelola hotel kecil.
Narasumber lainnya yaitu Dewan Pengurus Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB Lalu Akram Wirahady SE yang menyajikan materi managemen homestay dan rumah wisata serta Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Diskominfostik Suryadin S.S, M.Si, membahas Pemanfaatan teknologi informasi bagi promosi wisata.
(//tkpd)

76 Pejabat Di Lantik, Walikota Bima Lakukan sesuai Rekomendasi KASN

Bimantika.net

Kamis (19/9/2019) Kembali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE lakukan perombakan kabinetnya, sebelumnya terjadi juga perombakan yang berujung pada dua kali di surati oleh Komisi ASN karna tidak sesuai tata aturan yang berlaku. Namun kali ini, Sepertinya H. Muhammad Lutfi setelah berkoordinasi dengan Komisi ASN mengembalikan sejumlah Pejabat yang di Demosi beberapa waktu lalu sebanyak 12 orang Pejabat. “Kita kembalikan pejabat yang didemosi kemarin sesuai dengan anjuran Komisi ASN” demikian Ungkap Walikota Bima saat melantik sejumlah Pejabatnya.
Pantauan langsung Bimantika.net, Yaumul Ma’ruf, A.Md Dilokasi Pelantikan sejumlah Pejabat Penting Pemerintahan Kota tersebut menggambarkan suasana kondusif walaupun sedikit ada riak riak dari beberapa oknum namun tidak mempengaruhi jalannya prosesi pelantikan.
Pada kesempatan pelantikan kali ini tidak ada Demosi, yang ada hanyalah Mutasi, Rotasi dan Promosi jabatan. Walikota dalam pelantikan tersebut juga di dampingi oleh Wakil Walikota Bima, Ferry Sofyan, SH, Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa, SH, MH dan Kapolres Bima Kota, AKBP. Ardyansyah, S. Ik.
Walikota Bima dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mutasi yang dilakukannya kali ini tidak disertai dengan demosi, namun lebih kearah promosi dan Rotasi saja.
Walikota juga mengakui terkait kesalahan teknis yang dilakukan hingga adanya Surat Rekomendasi KASN terkait 12 orang pejabat, yang kini sudah di tempatkan sesuai bidangnya.

Bagi Walikota bersama Wakil Walikota bahwa tidak ada perbedaan apapun didalam tubuh ASN, semua adalah sebuah keluarga dalam satu kesatuan kerja. “Penempatan yang kami lakukan sekarang sesuai dengan kemampuan dan skill dibidang masing-masing. Kita butuh kinerja luar biasa, gagasan-gagasan tidak akan ada artinya tanpa sumber daya manusia sebagai penunjangnya” ungkap Walikota Bima.

Lutfi menambahkan, semua pejabat yang dilantik ini merupakan murni kebutuhan organisasi. Sebab hasil analisa bersama Wakil Walikota dan jajaran lainnya, penempatan ini untuk mengoptimalkan kerja lembaga. “Pelantikan ini sudah melalui pertimbangan yang matang, karena dilihat dari kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas,” tandasnya.
Pelantikan yang dilakukan oleh Walikota H. Muhammad Lutfi, SE kali ini merujuk pada Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1668/BKPSDM/IX/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima ini. Pelantikan juga telah berdasar pada Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Diantara para pejabat yang dilantik termasuk tiga pejabat eselon 2 merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP) yang dilakukan oleh Pemkot Bima. Ketiga pejabat eselon 2 yang dilantik adalah, H Abdul Wahid, jabatan lama Sekretaris BKPSDM, jabatan baru Sekretaris DPRD Kota Bima, kemudian Abdul Haris, SE, jabatan lama Sekretaris Diskoperindag, jabatan baru Kepala Diskoperindag Kota Bima, kemudian Didi Fahdiansyah, ST, MT, jabatan lama Sekretaris Dinas Perkim dengan jabatan baru Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat.

Selain itu, Walikota Bima juga melantik pejabat eselon 3, diantaranya, Rusdhan, SE, jabatan lama Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jabatan baru Sekretaris BKPSDM, kemudian Drs. Syarif Rustaman, M.AP, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Bakesbangpol kini dilantik menjadi Sekretaris Bappeda Kota Bima, kemudian H Tafsir Sekretaris Bappeda, jabatan baru Sekretaris Dinas Perkim Kota Bima.

Selanjutnya, HL Sukarsana, S.IP, Sekretaris DPMPT-SP, jabatan baru Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Abdul Haris staf pada Dinas Sosial, jabatan baru Sekretaris Bakesbangpol, Abdul Malik Kabid pada DLH, jabatan baru Kabid DPPPA, Abdul Faruk Kasi Kerjasama pada Dinas Pol PP dan Damkar dengan jabatan baru Kabid pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman.

Kemudian, Adiliyansyah Kasi Kegiatan dan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan jabatan baru Kasi Kebakaran pada Dinas Pol PP dan Damkar, Sulistianto Staf pada Dinas Pertanian dengan jabatan baru Kepala UPT Keswan Kecamatan Rasanae Timur dan Raba.

Fatimah Kabid Faisal Kasi Perekonomian Kelurahan Kendo menjadi Lurah Tanjung, lalu Khaerul Amar Sekretaris Lurah Pane menjadi Lurah Pane, Fatimah Kabid Perundang undangan Dinas Pol PP dan Damkar dengan jabatan baru Sekretaris DPPPA Kota Bima, Muhammad, S. Sos dari jabatan lama Kasi di salah satu Satpol PP dilantik menjadi Kasi Di Statistik. “Kami menilai secara positif yang dilakukan oleh pak Walikota” ujar Muhammad, S. Sos (//ym)

BUMDES Desa Dena kurang kreatif. Oleh : Wahyudin Yusuf


Bidang AKSI & ADVOKASI Forum Komunikasi Mahasiswa Dena-Bima Mataram (FKMD-BM)

Badas Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategis pemerintas dalam upaya mengurangi beban maysarakat yang ada di pedesaan. Salah satunya Desa Dena yang salah satu desa yang telah di bentuk organisasi BUMDes. Semenjak diberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber yang menyejahterakan masyarakat Desa dan sebagai lembaga salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Ungkap Wahyudin Yusuf

Namun realita yang terjadi pada BUMDes Desa Dena Kecematan Madapangga Kabupaten Bima. Bukan berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat Desa, akan tetapi terjadi pada kebalikan dari tupoksi tugasnya (Meninsdas) masyarakat Desa yaitu dengan menjual pupuk Bersubsidi dengan seharga yang setara dengan pengecer-pengecer lainnya. Sumber : masyarakat Desa

Menurut penilaiannya penjualan pupuk bersubsidi dengan seharga yang setara dengan pengecer-pengecer lainnya itu tidak ada keuntungan bagi masyarakat desa, karna tidak ada perbedaan harga yang di perjualkan oleh BUMDes, yang seharusnya pihak BUMDes agar menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan seharga lebih murah dari pengecer-pengecer lainnya. Menurutnya

Disisi lain, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Desa untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga menyumbang penyerapan tenaga kerja. Banyak pemuda potensial di Desa yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dengan adanya BUMDes, tentu secara tidak langsung akan mengurangi proses urbanisasi yang selama ini menjadi tren-tren masyarakat di pedesaan.

Namun pihak BUMDes Desa Dena tidak mampu berpikir kreatif untuk merangkul pemuda-pemuda atau masyarakat yang memiliki potensi pada ruang lingkup tersebut, agar di Desa Dena angka pengangguran sedikit demi sedikit berkurang (teratasi) karna pada nyatanya sangat banyak pemuda-pemuda atau masyarakat Desa yang memiliki potensi tetapi masih saja menjadi atau berprofesi sebagai pengangguran (penambah angka DPT).

Lantas tugas dan fungsi BUMDes Desa Dena hanya sebagai penonton pemuda-pemuda dan masyarakat berpontensi yang memiliki profesi pengangguran (penambah angka DPT) didesa, tetapi sama sekali tidak ada inisiasinya untuk merangkul/memberdayakannya, disinipun pada struktur kepengurusanpun bahwa ketua BUMDes berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, tentunya disini menunjukan bahwa pihak terkait tidak memberi /memberdayakan generasi berpotensi untuk memegang atau mengelola organisasi desa “BUMDes”.Ungkapnya

Dengan adanya problematika tersebut, agar sekiranya pihak BUMDes lebih jeli, mahir dan kreatif untuk mengatasi problem-problem seperti yang tercantum, jangan hanya sebagai penonton setia. Harapan Wahyudin Yusuf

Pimpin Apel Pagi, Bupati Ingatkan Tupoksi ASN.

Bimantika.net

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE pimpin apel pagi sekaligus Sidak Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Bima yang dilangsungkan pada hari Senin (16/9). Apel pagi tersebut diikuti Kepala Dinas Pemdes, dan seluruh ASN yang mengabdi di Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Bima.
Dalam amanatnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menekankan untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing – masing sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.
Orang nomor satu mengatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara ( ASN) sudah diberikan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dirinya meminta ASN di lingkungan Dinas Pemerintah Desa harus memahami tugas pokok dan fungsinya masing – masing, sehingga ASN bisa bekerja memenuhi kewajibanya dengan efektif yang berpedoman pada PP 53 tahun 2010. Disamping itu, ASN juga diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat di kabupaten Bima.
Seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS) maupun ASN yang bertugas di dinas setempat harus meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Sebagai bukti meningkatkan kedisiplinan itu, saya selaku kepala daerah mengajak para pegawai untuk selalu mengikuti apel pagi setiap hari, agar selalu menyadari betapa pentingnya disiplin waktu dan disiplin dalam bekerja. Menghadiri apel pagi, merupakan bagian dari tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Untuk itu, para pegawai harus dapat menyadari betapa pentingnya apel tersebut,” ucapnya.
Ditegaskannya, meningkatkan kedisiplinan yang signifikan, baik ketaatan terhadap jam kerja maupun pelayanan kerja, merupakan kebaikan. “Agar dapat diketahui, kebaikan itu tidak hanya berasal dari atas, namun dapat juga muncul dari bawah. Jangan ragu, mari tunjukkan kinerja dan prestasi kita untuk kepentingan masyarakat,” Harap Dae Dinda Begitu Sapaan Beliau. (Zen)

Pernyataan SER Pertamina NTB Tentang Kelangkaan BBM di Bima, Sangat Kontradiksi Dengan BPH Migas

Bimantika.net

Hampir saru bulan terakhir ini terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), itu terjadi di leruh wilayah NTB khususnya Wilayah Kota dan Kabupaten Bima . Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bima mengundang Sales Eksekutif Retail (SER) Pertamina NTB, Para pemilik SPBU kota dan Kabupaten Bima serta dinas terkait.

SER Pertamina NTB Sigit Wicaksono kepada sejumlah wartawan (16/9/2019) mengatakan, bahwa kelangkaan BBM di Wilayah NTB khususnya bima memang kuota BBMnya hampir habis, makanya pihak pertamina mengurangi kuota BBM tersebut di setiap SPBU.

Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk menanggulangi kelangkaan BBM tersebut.

“Dan dalam pertemuan tadi dengan Pemda dan seluruh Pemilik SPBU Kota dan Kabupaten Bima. Jatah BBM premium dari daerah lain yakni Lombok akan di alihkan ke Pulau Sumbawa. Dimana terjadi devisit atau over kuota,”janjinya

Diakuinya bahwa, dirinya bisa mengatur jatah BBM premium harian di masing-masing SPBU. Apabila SPBU mengikuti aturan mainya yaitu, SBPU harus mengikuti program Pasti Pas dan SPBU harus menyediakan tangki Pertamax.

“Kalau pun aturan tersebut, dipenuhi oleh masing-masing SPBU, berapapun permintaan BBM Premium oleh SPBU, akan saya salurkan,” janjinya

Disisi lain, lanjut Sigit, bahwa kuota BBM sepenuhnya diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS).
Artinya kewenangan ini bisa juga di atur oleh pertamina sendiri.
Dan Ketika ditanya, bahwa Pak Sigit menganak emaskan SPBU tertentu, sehingga ada reaksi protes dari SPBU-SBPU lainya ? Sigit enggan memberikan komontar terkait hal tersebut, dan menyarankan wartawan untuk meminta data di Depot Pertamina Bima. Karena disana ada semua data alokasi penyaluran BBM di setiap SPBU.

Ditempat yang sama, pemilik SPBU Sape Sudirman, menuturkan bahwa, Sigit selaku SER PT.Pertamina NTB tidak proposional membangi kuota harian, bulanan BBM Premium selalu TIMPANG, ada SPBU yang di anak emaskan.

“Terbukti dari alokasi BBM Premium hariannya mendapatkan jatah harian yg jauh lebih banyak, dari SPBU lainya,”tudingnya.

Sudirman pun menduga, bahwa pak Sigit tidak objektif membagi jatah BBM Premium di setiap SPBU. Dasar dan tolak ukurnya darimana.

Ia pun berharap kelangkan BBM Premiun di Wilayah Kota dan Kabupaten Bima cepat teratasi. “Apabila pak Sigit tidak mampu mengatasi persoalan ini lebih baik pak Sigit mengundurkan diri dari SER Pertamina NTB,”harapnya. (//rrs)

Humas Kota: “Tidak ada niat walikota Ekspos Kegiatan Bagi Gajinya Untuk Rakyat”

Bimantika.net

Adanya berita tentang Walikota Bima yang bagi gajinya selama setahun di kelurahan rabadompu barat menjadi viral di sosial media. Kini Humas Kota Bima melalui Kasubag Pemberitaan, Dian saat dimintai keterangannya pada hari minggu (15/9/2019) menyebutkan bahwa sesungguhnya Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE tidak memiliki niat untuk mengekspose kegiatan pribadinya tersebut. “Tidak ada niat untuk viralkan atau diberitakan kegiatan tersebut, karna murni kegiatan hajatan pribadi nya Pak Wali” ujar Dian mengawali tanggapannya.
Lanjutnya bahwa kegiatan Pak Walikota di Kelurahan Rabadompu Barat itu
Tidak ada niat riya’ ini murni keinginan beliau sejak awal dilantik. Masih menurut Dian bahwa kemarin beliau niatnya tidak di ekspos sama sekali, tapi ada beberapa masyarakat yang melakukan siaran langsung melalui Facebook milik rakyat sehingga terjadilah kegiatan tersebut menjadi konsumsi publik. beliau memang berniat membagikan gajinya selama setahun sebagai bentuk syukur atas nikmat yang beliau dapatkan. “Itu niat beliau, bukan untuk di ekspos” kata Dian.
Lanjut Dian, bahwa crew Humas Kota Bima
Sangat menghargai niat beliau yang tidak ingin diekspose kegiatan pribadinya tersebut. “ada ajudan yang mendampingi sebagai representasi humas tapi kgiatan tidak kami Ekspose, namun kebahagiaan masyarakat gak bisa ditutupi sehingga banyak yang live sore kemarin” ungkap Dian. Diakhir komentarnya, Dian menyebutkan bahwa kegiatan pribadi pak Walikota tersebut sengaja tidak dieksposenya karena menyangkut amal ibadah pak wali secara persoanal. (//mam)

Sekjen API Sebut Pasang Badan untuk HML Walikota Bima

Bimantika.net
Sekjen Aliansi Pejuang Integritas (API) Nusa Tenggara Barat, Iwan pada Bimantika.net Jum’at (13/9/2019) menyebutkan siap pasang badan untuk Walikota Bima yang nota bene sebagai Bapak Reformis Kota Bima sekaligus Bapak Pembangunan Kota Bima.
Dirinya menyebutkan bahwa komentar dan kritikan terkait beberapa oknum akhir akhir ini yang menjurus pada pribadi Walikota Bima H. Muhammad Lutfi SE adalah kritikan yang tidak bermakna apapun. Bahkan dirinya menyebutkan
Berbicara isi kepala, tentu kita akan berbicara terkait ide dan gagasan, ide dan gagasan yg disampaikan tentu yang akan bermanfaat untuk kemashlahatan bersama.
Kalau kita berbicara kota bima, tentu isi kepala kita akan berbicara terkait ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota bima, bukan ide dan gagasan yang hanya berisi pandangan subyektif terkait walikota secara pribadi dan keluarganya tapi yang harus disampaikan adalah pandangan kritis terkait kebijakan dan obyektifitas dalam menilai kinerja beliau dalam memimpin pemerintahan kota bima.
Terkait pemberitaan Bimantika net beberapa waktu lalu yang memuat soal tantangan saudara isnaini, direktur eksekutif INDeP untuk melakukan debat terbuka untuk membahas isi kepala terkait kota bima, bagi saya bukanlah sebuah tantangan yang harus dilayani, kenapa ? Karena bagi saya, perdebatan seperti itu hanya sekedar memuaskan ego pribadi bukan untuk kemashlahatan bersama. “Bagi saya ukuran isi kepala seseorang itu adalah bagaimana isi kepala itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat demi kemajuan bersama” ujar Iwan.
Lanjutnya Percuma kita koar koar diluar sistem kalau isi kepala itu hanya akan dibuang ke tong sampah.
Akan lebih bermanfaat bagi saya dan kita semua kalau bisa duduk bareng, berdiskusi sambil minum kopi, mengolaborasikan isi kepala dalam bentuk konsep road map ideal arah kebijakan yang akan kita usulkan kepada pemerintah. Bukan berdebat untuk mencari kesalahan seakan menunjukkan kenyinyiran yang tidak perlu yang justru malah membuat apatis pihak lain.
Sinergisitas antara politisi, akademisi, intelektual dan aktifis lainnya dalam membangun konsep bersama, akan lebih indah dan bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan daerah yang kita cintai bersama ini.
Diakhir Komentarnya Iwan menyebutkan siap pasang Badan untuk Pemimpin yang merakyat seperti Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (//mam)

Somat : Lutfi Sedang Membangun Kota, Jangan Gaduh.

Bimantika.net

Pertarungan antara oposisi dengan loyalis Wali Kota Bima terus berlanjut. Somad yang lebih dikenal dengan sebutan Bumi Nugroho lagi-lagi melontarkan pernyataan serius kepada para oposisi. Bumi Nugroho menduga gerakan yang dibangun oleh kelompok oposisi hanyalah gerakan burung pipit diantara burung garuda.

“Kekisruhan yang terjadi belakangan ini, ada indikasi sengaja diciptakan untuk mengganggu konsentrasi pemerintahan kota bima yang sedang fokus merancang pembangunan menuju perubahan” ujarnya.
Lanjut Somat Ada kerjaan tangan-tangan jahil yang sedang berkompromi bagaimana konflik itu terus dirawat. Tidak mungkin hal remeh temeh begitu masif bergelinding dipermukaan publik, jika tidak dikendalikan. Dalam politik kita mengenal dengan Invisible Hand atau tangan tersembunyi” tegasnya.

Lebih lanjut, Bumi Nugroho mengatakan jika oposisi benar-benar ingin pembangunan terjadi di kota bima maka maka berikan kritikan konstruktif bukan kritikan sangat tendesius serta mengarah ke soal pribadi dan politis. “Saya tidak melihat ada gerakan moral yang dibangun untuk menjadi wacana publik, melainkan hanyalah gerakan politik. Bullyng lebih kentara ketimbang pokok-pokok substansial. Isu-isu kecil yang sangat tidak populis dimunculkan kepermukaan untuk menutupi isu besar. Ini kejahilan besar menghadap-hadapkan rakyat dengan pemimpinnya” jelas pegiat medsos sekaligus aktivis hmi ini.

Menurutnya, kekuasaan wali kota bima bukan 1 (satu) tahun melainkan 5 (lima) tahun.
“1 tahun pemerintahan sangatlah prematur jika kita menuntut sesuatu yang terlalu besar dan kompleks dalam pemerintahan kota bima. Ada tahapan plening, rencana dan eksekusi. Untuk itu, jika ada keinginan rakyat agar pemerintah harus benar-benar berpihak pada rakyat maka jangan mericuhkan suasana dengan tujuan mengganggu pikiran pemerintah. Awal kekuasaan ini, ada agenda utama pemerintah kota bima untuk merancang kota ini menjadi kota yang religius. Kota peradaban islam sebagaimana wajah bima terdahulu” lanjutnya.

Ibarat membangun rumah, Bumi Nugroho mengatakan menjalankan kekuasaan itu juga tidak bisa membangun atap melainkan harus membangun dasarnya terlebih dahulu. “Dasar yang ingin diletakan oleh Wali Kota adalah peradaban islam berdasarkan populasi rakyat bima merupakan mayoritas muslim namun wajah Kota ini tidak mencerminkan wajah religiusitas itu. Hal ini dasar pikiran kenapa diawal pemerintahan nya, Wali Kota benar-benar fokus membangun peradaban Islam” urainya.

Hal inilah yang menurut Bumi Nugroho adalah jalan akhirat. “Apa wujud nyata dari peradaban Islam itu.? Harus ada fisik yang nampak. Fisik inilah yang nantinya menjadi pusat aktifitas rohani dan spiritual masyarakat. Masyarakat harus bersatu mendukung rencana pembangunan Masjid dengan dana puluhan Miliar ini” tegasnya lagi.

Pada intinya, Bumi Nugroho menjelaskan bahwa diawal kepemimpinan nya Wali Kota tidak peduli dengan jalan dunia. “Apa penting jalan dunia di bangun jika jalan akhirat tidak difasilitas oleh pemimpin untuk rakyat. Hidup di dunia sementara maka untuk kehidupan kekal nanti kita perlu jalan yang baik yaitu Masjid” tutupnya. (//mam)

AKTIVIS SEBUT DEWAN DILARANG ASAL BUNYI, WALIKOTA SEDANG MENATA KOTA BIMA

Bimanntika.net

Aktivis Muda, Usman pada Bimantika.net kamis (12/9/2019) menyatakan
Setelah membaca pernyataan salah satu anggota DPRD dari PDIP yang disapa Andang dimedia Bimantika.net yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan Lutfi Feri.

Sontak dirinya jadi teringat logika Moa dlm tulisan bang Darus yang menyatakan orang seperti ini ibarat perempuan yang sedang marah, dijelaskan bolak balikpun tetap tidak akan pernah paham

Andang semestinya membandingkan apa item yang tengah disampaikannya, misal soal BANSOS untuk wirausaha, Andang lupa menyampaikan bahwa tidak pernah ada bansos sebesar sekarang pada pemerintahan yang lalu.

Demikian soal anggaran pembangunan masjid Raya, yang dipersoalkan oleh Andang adalah proses audit BPKP, tapi bukan soal keseriusan pemkot hari ini yang menggelontorkan anggaran 10 milyar untuk tahun ini, kemudian dilanjutkan juga dengan angka yang sama tahun tahun berikutnya hingga 30 milyar.

Pada pemerintahan sebelumnya tidak pernah serius menganggarkan anggaran yang relevan untuk pengelesaian pembangunan masjid raya. Sesungguhnya jika Andang cukup punya kecerdasan maka itulah perubahan dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak relevan menjadi relevan.

Demikian halnya soal peningkatan PAD Kota Bima sekarang, Andang bukannya mengapreseasi atas kinerja Pemkot yang mampu meningkatkan PAD puluhan milyar dibanding pemerintahan yang lalu. Karena salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yaitu mampu meningkatkan PAD.

Rupanya Andang belum bisa move on dari kekalahan bertubi tubi yang dialaminya, sehingga sikapnya ibarat perempuan yang marah, yang tidak memiliki kecukupan kecerdasan meskipun dijelaskan bolak balik.
Hal senada disampaikan oleh Iwan, dirinya menyebutkan setelah membaca Bimantika.net pada tanggal 12/9/2019 menyatakan baha semestinya Anggota DPRD Kota Bima tidak wajar menyampaikan hal yang tidak mendasar karna dewan adalah mitra sejajar dengan Eksekutif. “Apa yang dilakukan oleh Andang selama menjadi Dewan satu Periode Utuh, sementara Walikota Bima H. Muhammad Lutfi baru setahun mengabdi sudah nampak aksi nyatanya membangun Kota Bima” ujar Iwan. (//arif)