BimaNtika

Oleh : Khairil *)

Bimantika.net,_Pada tanggal 29 Juni 2020 terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Langgudu Selatan. Desa yang berada di bagian selatan kecematan langgudu tersebut yaitu desa Sarae Ruma, Karampi, Pusu, Waduruka. Adapun tuntutan yang disuarakan oleh masa aksi yaitu tentang perbaikan jalan darat yang ada diwilayah langgudu Selatan . Bagi saya tidak ada masalah jika masyarakat melakukan demonstrasi terkait fasilitas umum yang perlu diperhatikan pemerintah tetapi jangan sampai juga mengatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kehidupan masyarakat langgudu Selatan tampa mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah masa kepemimpinan IDP-DAHLAN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat empat desa yang ada diwilayah langgudu bagian selatan. Pergerakan dari ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT LANGGUDU SELATAN saya rasa hanya melihat dari satu aspek yaitu tentang keadaan jalan yang belum diaspal. Jika dibuka secara bersama anggaran pembangunan yang dikucurkan untuk masyarakat langgudu Selatan cukup besar mulai tahun 2016 sampai dengan 2018.

Anggaran Pada tahun 2016 yaitu pembangunan jalan ekonomi tamandaka-pusu Rp. 291.773.000, Pembangunan jalan ekonomi Waduruka-Tamandaka sebesar Rp. 197.810.000, peningkatan jalan wane-karampi-Sido sebesar RP. 9.500.000.000, dan peningkatan Jalan so serae-tamandaka-Pusu Rp. 3.000.000.000. Pada tahun 2017 anggaran yang diturunkan juga cukup besar, perincianya yaitu lanjutan pembukaan jalan Tamandaka- Soro Afu Rp. 197.810.000, Pembangunan Jembatan Karampi RP.3.750.000.000, Pembangunan jembatan waduruka RP.3.750.000.000, Pembangunan irigasi dusun Soro Bali desa Karampi RP. 198.800.000.
Pada tahun 2018 perincian anggaran daerah yang digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk infrastruktur yaitu Talud dan deker jalan Desa Karampi desa Sarae uma RP. 143.425.000, Lanjutan pembangunan jalan Tamandaka-Pusu RP. 375.500.000, Pembangunan Jembatan SP.3 Sarae nae-Pusu Rp. 2.875.000.000, Pembangunan DI. Narile Butu nuwa Desa Karampi Rp. 1.100.000.000. Anggaran tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran pembangunan pada tahun sebelumnya memang cukup kecil yaitu untuk peningkatan jalan Sp.3 sarae nae-karampi RP. 98.800.000.

Dari keseluruhan anggaran masa kepemimpinan IDP-DAHLAN yang masuk di Kecematan langgudu paling banyak menerima anggaran infrastruktur adalah wilayah Langgudu bagian selatan, harusnya mereka sedikit bersabar atas keadaan jalan saat ini, karena tidak mungkin anggaran Kabupaten Bima difokuskan hanya untuk satu kecamatan.

Sebelum kepemimpinan IDP-DAHLAN semua orang tahu bahwa banyak wilayah yang belum mendapatkan penerangan listrik di Langgudu termasuk langgudu bagian selatan, pasca terpilih dan dilantik IDP-DAHLAN langsung memfokuskan untuk menyalurkan listrik keseluruh desa-desa yang belum mendapatkan penerangan diwilayah Langgudu. Jadi dalam permasalahan pengaspalan jalan masyarakat harus tetap bersabar dan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui wakil2nya di setiap dapil.

Dalam pemerintahan masalah tetang infrastruktur selalu menjadi perhatian karena untuk mengukur keberhasilan pemimpin harus tersedia infrastruktur agar dapat menunjang ekonomi rakyat, jadi tidak ada istilah daerah yang di anak tirikan yang ada hanya butuh proses dan waktu. Untuk membangun wilayah semua butuh proses karena tidak mungkin menyelesaiakan permasalahan kabupaten bima dalam satu periode kepemimpinan.

*Penulis Adalah
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka (UHAMKA) Jakarta Asal Desa Rupe Kecamatan Langgudu

Bimantika.net,_SUDAH 73 tahun negara ini merdeka. Segala aspek terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Salah satu yang terus mengalami perkembangan adalah sistem demokrasi yang menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari tahun ke tahun, periode ke periode, sistem demokrasi terus mengalami perkembangan. Demokrasi di Indonesia pun pernah mengalami masa gelap saat rezim Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun.

Namun seiring perjalanan waktu, demokrasi mengalami kebangkitan. Singkatnya, bangsa Indonesia saat ini sudah bisa memilih kepala daerah secara langsung. Bahkan, kini juga dapat memilih pemimpin negara secara langsung di dalam bilik suara.

Sama hal nya di NTB Bendahara Umum HMI BADAN KORDINASI BALI NUSRA mengatakan, pemilihan umum atau pemungutan suara langsung untuk memilih Walikota dan Bupati adalah refleksi kedaulatan rakyat. Pemilu secara langsung, kata dia, merupakan pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan gembira.

“Maka implementasi kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam suasana penuh kegembiraan dan memberi kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihannya,” ucap Eka –sapaan akrabnya

“Tentu saja suasana pesta demokrasi yang menggembirakan itu bisa terlaksana jika semua elemen masyarakat mampu mewujudkan suasana kondusif,” lanjutnya.

Eka menilai pemilihan Walikota dan Atau Bupati secara langsung selalu menghadirkan konsekuensi berupa perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan itu, ucap dia, yang dikhawatirkan malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Tetapi, dia optimis akar budaya masyarakat Indonesia khususnya NTB sudah mengajarkan bahwa beda pilihan bukan masalah yang harus diperdebatkan atau dipertentangkan.

“Beda pilihan telah diterima sebagai sebuah keniscayaan, karena setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman ,rekan kerja atau dengan ayah-ibu serta anggota keluarga lainnya,” ungkap EKa.

“Pesannya adalah beda pilihan tidak boleh merusak kondusivitas yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang,” imbuhnya.

Aktivis Perempuan tersebut menyoroti masa saat ini di mana Pemilu 2020 sudah tak lebih dari beberapa bulan lagi akan digelar. Pilkada bakal terselenggara secara serentak Tahun politik, itulah sebutan masa saat ini.

“Tahun politik 2020 benar-benar harus mencerminkan pesta demokrasi. Seluruh lapisan masyarakat didorong untuk bergembira melaksanakan kedaulatannya memilih kepala daerah, periode lima tahun berikutnya,” tutur Eka. (BNN_01)

Oleh: Muh. Dino *)

Bimantika.net,_ Dua peristiwa sejarah dimana kaum perempuan telah merubah arah hidupnya ditengah dominasi kaum pria yang tengah membatasi mereka dalam ruang gerak yang sangat sempit hingga kaum perempuan tersebut mengalami keterpurukan dan keterbelakngan, tidak hanya dari segi perannya, tetapi lebih dari itu,

mereka kaum perempuan adalah bagian dari subordinal dari kaum pria, sikap keterbelangan mental kaum perempuan dianggap sebagai sifat bawaan yang melekat dari dirinya sebagai mahluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga pada akhirnya mereka mengalami keterkungkungan dan keterpurukan ditengah-tengah kehidupan social mayoritas pada saat itu.
Sekitar tahun 1800-an, kaum perempuan sudah mulai bangkit dari keadaan keterpurukan, para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian.

Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft. Bertahun-tahun mereka berjuang turun ke jalan-jalan dan sekitar 200 aktivis perempuan sempat ditahan ketika itu (Sarah Grimke, 1837).
Seratus tahun kemudian, perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat.

Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Pada saat itu benbih-benih feminsime mulai muncul, meski dibutuhkan seratus tahun lagi untuk menghadirkan seorang feminis yang dapat menulis secara teorityis tentang persoalan perempuan. Adalah Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul The Second Sex. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu, pergerakan perempuan barat mengalami kemajuan yang pesat.

Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka.
Pergerakan perempuan baik di tahun 1800-an maupun 1970-an telah membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Tetapi bukan berarti perjuangan perempuan berhenti sampai di situ. Wacana-wacana baru terus bermunculan hingga kini. Perjuangan perempuan adalah perjuangan tersulit dan terlama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial.

Musuh perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersembunyi dalam kamar-kamar pribadi. Karenya perjuangan kesetraan perempuan tetap akan bergulir hingga kini dan dimasa-masa yang akan datang.
Di indonesia, perempuan diberikan ruang yang luar biasa dalam dalam proses interaksi social baik dari segi peran serta mereka dalam kehidupan social kemasyarakat maupun didalam kehidupan domestic rumah tangga, perempuan diindonesia tidak dipandang sebelah mata, mereka mempunyai peran strategis diberbagai linih kehidupan kemasyarakatan.

Sumbangsih peran kaum perempuan mendapat tempat yang luar biasa hingga dalam proses pemilu, perempuan diberikan porsi tersendiri sebagaimana semangat mengakomodir peran-peran vital mereka didalam kehidupan social yang terbuka. Keterwakilan 30 % suara kaum perempuan pada pemili adalah bentuk nyata mengapresiasi kehidupan politik kaum perempuan.
Melihat peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh kaum perempuan diatas, sudah barang tentu lahir begitu saja, tampa melalui proses perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan, pengarus-pangaruh peristiwa besar terebut sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat diberbagai penjuru,

Diindonesia misalnya, banyak pemimpin-pemimpin daerah dari kalangan perempuan, mereka sudah mendapatkan tempat untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan public bahkan tidak sedikit dari mereka telah menjadi pemimpin-pemimpin suatu wilayah atau daerah seperti halnya di Kabupten Bima. Perempuan pertama yang telah menjadi pemimpim dalam pemiliham kepala daerah secara langsung.
Sebagai sosok perempuan pertama menjadi kepala daerah di kabupaten Bima,

Hj. Indah Dhamayanti Putri telah menunjukan sikap peran sertanya dalam kehidupan kaum perempuan, terlebih lagi beliau telah mendapatkan ruang dihati para perempaun-perempuan di Kabupaten Bima, hal itu terbukti dengan banyaknya partisipasi perempuan dalam memberikan hak suaranya pada pilkada kabupaten Bima tahun 2015 lalu.

Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE atau biasa disebut IDP telah banyak memberikan hentakan politik bagi kaum perempuan di Bima, simbolisme perempuan telah mengakar dalam dinamika pertarungan politik, perempuan lebih konsisten dalam mewakili keterpilihanya sebagai konstituen serta mereka lebih punya magnet dalam mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif bukan pasif.
Disela-sela proses kepemimpinanya, IDP telah mempersembahkan sebuah penghargaan “Anugrah Parahita Ekapraya” dari kemeterian PPPA sebagai kabupaten/Kota yang memiliki komitment dan peran serta dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender beberapa waktu yang lalu.

Inilah sebuah komitment yang patut kita apresiasi, sisi lain dari peran perempuan dalam memerangi sebuah pandangan bahwa kaum perempuan adalah mahluk yang lemah dan tidak bisa menjadi seorang pemimpim. Pandangan-pandangan seperti ini adalah sisi lain yang tengah diperjuangkan oleh sosok pribadi Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang sekarang tengah menjabat sebagai Bupati Bima.

*)Penulis Adalah Wakil Ketua DPD ll KNPI Kabupaten Bima