BimaNtika

Bimantika.net Manajemen PT. Berlian Lautan Sejahtera melalui Direktur Operasionalnya Sutopo, sampaikan ucapan terimakasih atas sambutan dan dukungan dari Pemerintah daerah Kota Bima di bawah kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan Kabupaten Bima dibawah kendali Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP).

Ucapan terimakasih pihakPT. BLS itu disampaikan langsung oleh Sutopo dihadapan Wali Kota Bima HML dan Bupati IDP Kamis (24/6/2021) di pandopo Walikota dan Bupati.

Dihadapan Walikota HML, Sutopo mengawali penyampaiannya dengan memohon izin untuk membantu melancarkan perekonomian Bima melalui angkutan laut trayek Surabaya-Bima-Labuan Bajo (PP).

“Mewakili Dirut, saya mohon izin untuk membantu melancarkan perekenomian Bima”, ucapnya penuh dengan kesantunn.

Dirinya merasa sangat berterimakasih atas dukungan penuh dari pemerintah daerah yang sudah menerima kehadiran PT Berlian Lautan Sejahtera.

“Sambutan dan dukungan ini menjadi suport bagi manajamen perusahaan kami untuk lebih maksimal dalam pelayanan yang prima” ungkapnya.

.
Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE (HML) mengucapkan selamat atas kehadiran PT. Berlian Lautan Sejahtera dengan jasa angkutan lautnya bersama kapal Roro KM. Niki Mila Utama yang memuat penumpang dan kendaraan.

Walikota HML menuturkan bahwa Ini adalah sebuah kemajuan yang perlu disambut dan memberi peluang bagi pengusaha Bima terutama teman-teman ekspedisi darat yang selama ini biasanya dengan jalur darat ke Surabaya, tetapi sekarang bisa dengan angkutan laut langsung dari Bima ke Surabaya. Begitupun dengan pedagang-pedagang Bima yang punya usaha di Labuan Bajo ataupun di Flores umumnya, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk ke Sape.

“Dengan adanya kapal ini, semua bisa lebih hemat, dan tentunya akan bernilai positif untuk para pengusaha”, demikian Ungkap HML

Diujung pertemuannya, Walikota HML berharao agar Semua ini menjadi titik tumpu yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan pelayaran PT. Berlian Lautan Sejahtera untuk bersama memajukan perekonomian di Kota Bima.

Pengoperasionalan Kapal Roro yang melewati Rute Pelabuhan Laut Bima diresmikan oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) pada hari Jum’at (25/6/2021)(***)

Foto : Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) saat meresmikan Jalur Tol Laut di Pelabuhan Bima Jum’at (25/6/2021)

Bimantika.net “Tol Laut” adalah sebuah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Beberapa pelabuhan Tol laut yang telah diresmikan oleh presiden saat ini sudah memiliki fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya, terutama pada bagian fasilitas pusat lelang ikan di pelabuhan saat ini kondisinya sudah lebih besar dan bersih. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menjual ikan dalam jumlah yang lebih banyak, inilah salah satu Dampak positif dari tercetusnya Tol Laut.

Kaitannya dengan hal itu, semoga Pelabuhan Bima sebagai Pelabuhan Singgah Tol Laut Indonesia Timur menjadi prioritas perhatian pemerintah Pusat akan menjadi lebih maju kedepannya.

Pada hari Jum’at (25/6/2021) Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) melakukan acara peresmian Jalur Tol Laut di Pelabuhan Bima yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima. Juga hadir Bupati Bima Dua Periode Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP)

Pada momentum itu, Walikota HML sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) yang sudah memperhatikan wilayah Pelabuhan kota bima.

Bentuk perhatian Pemerintah Pusat adalah adanya Penetapan Pelabuhan Tol Laut Pelabuhan bima sebagai Pelabuhan Singgah.

“Dengan ditetapkannya Pelabuhan Tol Laut makan menjadi sebuah titik awal menuju kemajuan kota bima secara keseluruhan” ungkap Walikota HML

Walikota HML juga berterima kasih kepada pihak Pelindo atas kerjasamanya untuk membangun kota bima.

“Terimakasih pada Pelindo atas kerjasamanya Apalagi Kota Bima ditetapkan sebagai pelabuhan singgah tol laut di Indonesia bagian Timur, tentunya kita harus menunjukan kepada orang lain bahwa Kota bima telah siap menerima tantangan itu” ungkap Walikota HML. (Effen//***)

Bimantika.net Aksi Unjuk Rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan kantor Bupati Bima pada hari Kamis (24/6/2021) berakhir ricuh.

Kericuhan terjadi hingga Polisi dan Pendemo saling kejar kejaran yang berdampak macetnya arus lalulintas jalan poros sumbawa tersebut.

Salah satu Kader HMI mengecm keras tindakan Represif yang diperlihatkan oleh oknum Anggota Polres Bima sehingga berakibat terjadinya Caos antara mahasiswa dan polisi.

“Kami mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh oknum Polisi Polres Bima terhadap massa aksi HMI” ujar Mahasiswa.

Kapolres Bima AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S.I.K yang dikonfirmasi langsung oleh Media Online Bimantika melalui Saluran WhatsApp nya pada Kamis Malam sekitar pukul 21:58 Wita Akui Malam Ini Memeriksa secara intens para anggota Polisi yang berurusan dengan massa Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi Demonstrasi.

“Intinya bang telepas dari sebab akibatnya terkait adanya insiden di lapangan tersebut, secara internal untuk anggota yang terlibat dalam insiden itu saya lakukan pemeriksaan semua malam ini bang.” ujar Kapolres Bima.

Ditanya soal apakah sikap Kapolres kalau anak buahnya melanggar SOP Pengamanan Aksi Demonstrasi Dengan Tegas Kapolres Gunawan katakan pihaknya selalu mengedepankan SOP dalam rutinitas Kepolisian

“Dalam segala hal, Intinya kita sesuaikan dengan prosedur di kita bang” Tegas Kapolres.

Kapolres Gunawan yang dikenal sangat dekat dengan siapapun itu menjelaskan juga bahwa
Sambil tunggu perkembangannya insya Allah institusinya akan selalu transparan dalam segala hal.

Dirinyapun menceritakan Selama ini hubungannya dengan adek-adek dari OKP salah satunya HMI selalu terjalin bagus.

“Maaf bang, bahkan kita sering adakan kegiatan bersama dan saling mendukung mereka mitra saya dan polres semua
Intinya silaturahmi dengan mereka selama ini baik dan bagus bang.” Ujar Kapolres Gunawan.

Kapolres Gunawan pun menyebutkan bahwa adanya insiden anak buahnya di lapangan dengan massa aksi HMI adalah sebuah kesalahpahaman biasa saja.

“Insiden tadi adanya kesalahfahaman dalam tugas di lapangan yg sebenarnya tidak perlu terjadi, terlepas dari sebab akibatnya begitu kira-kira Abang” ujar Kapolres yang beroenampilan Familiar ini.(***)

Al Imran, SH Pengacara Wakil Walikota Bima Feri Sofyan, SH

Bimantika.net Pengacara Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan yang sedang duduk di kursi Terdakwa Kasus pembangunan Jety Bonto, Al Imran, SH menanggapi serius terkait di tolaknya Eksepsi oleh Pihak Pengadilan Negeri Raba Bima.

Al Imran yang diwawancara oleh Media Online Bimantika Kamis (24/6/2021) menyebutkan bahwa secara prinsip hukum pihaknya tetap menghormati segala bentuk keputusan hakim.

“Kita tetap hormati segala bentuk keputusan Majelis Hakim dan siap menghadapi segalanya” ujar Al Imran.

Lanjutnya, atas ditolaknya Eksepsi yang diajukan oleh pihaknya, langkah hukum selanjutnya adalah siap memasuki materi persidangan untuk Pembuktian.

“Eksepsi itu adalah maslaah Formil Hukum, langkah selanjutnya kami persiapkan pokok pembuktiannya secara hukum” ungkap Al Imran.

Dalam persiapannya Al Imran membeberkan bahwa akan hadirkan Saksi Ahli Ilmu Hukum Administrasi.

“Di Bima belum ada ahli hukum administrasi maka nanti akan kami hadirkan saksi ahli administrasi dari luar” ungkapnya.

liputan langsung Wartawan Media Online Bimantika (23/6) saat persidangan berlangsung, bahwa nampak Majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menolak nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH.

Nota keberatan atau dalam istilah hukumnya adalah Eksepsi di tolak majelis hakim dengan berbagai pertimbangan hukum saat Majelis Hakim membacakannya.

Atas di tolaknya eksepsi tersebut otomatis secara hukum pihak Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang secara hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

“Dengan ini Menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Wisnu Lelono,SH.MH saat membacakan putusan sela atas Eksepsi yang diajukan oleh pihak Terdakwa Feri Sofyan.(**)

Bimantika.net Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE (IDP) menghadiri Road Show dan Kunjungan Kerja (Kunker) TP PKK Provinsi NTB, di SKB Bolo, Kamis 24 Juni 2021.

Kunker TP PKK Provinsi NTB tersebut hanya sehari, dirangkaikan dengan pembinaan dan Sosialisasi hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK. Pada momen tersebut diserahkan 2500 bibit cabe, tomat dan terong dari Dinas Ketahan Pangan (DLH) Kabupaten Bima, pada TP PKK Kabupaten Bima. Selain Bibit, juga diserahkan buku panduan Kader Posyandu Dasa Wisma

Bupati Umi Dinda mengatakan terdapat 10 Program Pokok PKK yang ada di tingkat Kabupaten Bima, Kecamatan dan Desa. Sepuluh program pokok itu, kata Bupati, menjadi bahan evaluasi oleh segenap pengurus. Kemudian dapat diimplementasikan dalam Visi dan Misi Kabupaten Bima.

Sebagai Pembina PKK di masing-masing Kecamatan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Camat Telah ikut mendukung terlaksananya kegiatan di masing-masing Kecamatan. Terutama ikut menyukseskan Keluarga Berencana.

“Masalah perkembangan penduduk, adalah tanggung jawab bersama,”ujar Bupati.

Bupati berharap, agar organisasi PKK dapat dijadikan sebagai ajang untuk belajar. Terutama bagaimana etika berorganisasi. Bahkan tidak hanya dari sisi regulasi dan aturan, tetapi bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para anggota dan Pemerintah.

‘’Dari PKK lah kita banyak mengenal, dikenal dan memahami berbagai situasi sosial yang kita hadapi,’’lanjut Bupati.

Bupati Bima dua periode ini berharap, kegiatan tersebut dapat terus terlaksana. Dan berjenjang menyapa pengurus yang ada di Kecamatan.

Sementara itu, Ketua I, Ir. Hj Lale Prayatni Gita Aryadi, mewakili Ketua TP PKK Provinsi NTB, mengatakan tujuan Road Show dan Kunker untuk bersilaturahim. Dan menyampaikan pokok-pokok hasil Rakernas yang dilaksanakan tahun 2021.

Dijelaskan Hj Lale Prayatni, sejumlah program unggulan yang telah dilakukan TP PKK Provinsi, diantaranya pola asuh anak, gelar pelangi dan penguatan keluarga.

Program tersebut kata Ketua I, sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan dengan demikian keberadaan PKK secara organisasi harus didukung.

Hj Lale Prayatni berharap, dalam melaksanakan 10 program PKK, harus saling bersinergi demi mensejahterakan masyarakat. TP PKK Provinsi tetap konsisten melaksanakan Program PKK di seluruh NTB.

‘’Kami akan langsung turun memberikan pembinaan di Kecamatan dan Desa. Mudah-mudahan hasil Rakerda yang disampaikan maupun Program bisa saling bersinergi,’’tambah.

Ketua Lale Prayatni, menyampaikan terima kasih atas pembinaan yang dilaksanakan. Semoga saling bersinergi dan koordinasi antara PKK Provinsi dan Kabupaten sejalan untuk pemberdayaan masyarakat.

Kata Lale Prayatni, masa Pandemi kita tidak bisa berbuat banyak. Dan mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid. Semua, tentu berharap dapat bertahan dan bersabar melaksanakan 3 (tiga) M. (***)

Bimantika.net “Kita harus terus menciptakan ruang kebahagiaan bagi anak, karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini berada” Ungkap Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IPD).

Lanjutnya Kita menyadari ada banyak fakta dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi dan kita masih berhadapan dengan kekerasan yang menjadi keprihatinan serta harus dilawan bersama.

Namun di sisi lain kita juga harus mempertahankan prestasi dimana pada tahun 2019 lalu dimana Kabupaten Bima berhasil meraih prestasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional”.

Demikian poiinter pernyataan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) saat melakukan Launching Sekolah Ramah Anak dan Serah Terima rehab Ruang Kelas Bantuan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD), YAPPIKA – ActionAid (YAA) dan PENNYAPPEAL yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Sekolah Ramah Anak Kamis (24/6/2021) di SDN Sanolo Kecamatan Bolo.

Bupati yang hadir bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf SH, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kadis Dikbudpora Zainudin S.Sos, MM, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul, Camat Bolo Mardianah SH, Camat Woha Irfan DJ SH, Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir dan Direktur SOLUD Dedy Mawardi menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah terkait antara lain Bappeda dan DP3AP2KB yang ikut membantu dan DPRD atas kebijakan penganggaran pada OPD untuk mendukung kesiapan Kabupaten Bima menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dihadapan Para Kepala Desa dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Bolo, Bupati menyampaikan terima kasih kepasa SOLUD dan YAPPIKA yang telah mendukung rehab SDN Sanolo.

“Ini adalah rahmat bagi masyarakat desa Sanolo yang harus dijaga sehingga akan tumbuh sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk membangun daerah. Dukungan dan pendampingan di kabupaten Bima diharapkan terus berlanjut dimana sekolah lain yang membutuhkan juga diharapkan bisa merasakan manfaatnya”. Harap Bupati.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam laporannya mengungkapkan, pada tahun 2019, Kabupaten Bima mendapatkan penghargaan Madya Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat nasional.

“Di tingkat daerah, sejumlah pembenahan pun telah dilakukan antara lain dengan menetapkan 48 sekolah ramah anak pada 25 SD, 15 SMP dan 8 SMA Se-kabupaten Bima.

Disamping itu dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima telah mendorong berbagai pihak dalam pembudayaan dan pengembangan literasi masyarakat, keluarga.

Demikian halnya dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Bima, sejak tahun 2018 hingga 2021 telah bermitra dengan Perkumpulan SOLUD melalui pada 10 SD Negeri di kabupaten Bima antara lain di kecamatan bolo woha Ambalawi”. Terang H. Fahrudin.

Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir dalam pengantarnya memaparkan, hingga tahun 2028, YAPPIKA mendorong inisiatif lokal, baik di tingkat daerah maupun komunitas bagi pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender.

Terkait dengan dukungan YAPPIKA di Kabupaten Bima, hal ini didasari data bahwa di seluruh uIndonesia terdapat 240 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak dan ini berarti bahwa 6 dari 10 siswa berada dalam bahaya. Demikian halnya di kabupaten terdapat 30 persen infrastruktur sekolah yang perlu dibenahi”.

Dengan Demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima diharapkan bagaimana mengatasi persoalan infrastruktur yang tidak aman dan bida menimbulkan bahaya”.

Fokus dukungan berikutnya dari YAPPIKA adalah membantu organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan keuangan serta mendorong kebebasan berserikat, toleransi, aksi kemanusiaan dan ketangguhan menghadapi bencana. Jelasnya.(***)

Bimantika.net Upaya percepatan (akselarasi) pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di 11 kawasan koordinatif terus dilaksanakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

Dengan kembali menggelar rapat koordinasi bersama unsur pentahelix melalui Kelompok Kerja lingkup Pemerintah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja tersebut mengusung tema _“Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi pariwisata Kreatif Berkelanjutan dan Berdaya Saing”_dan berlangsung selama 2 hari, 21–22 Juni 2021 di Hotel Marina Inn Kota Bima, NTB.

Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina dalam sambutannya melalui Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF Neysa Amelia menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di Bima, Flores, Lembata, dan Alor bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.

“Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas,” terang Neysa.

Neysa menegaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.

“Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK M.Si memaparkan, bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan amanah memperkuat Destinasi Wisata Prioritas di Kabupaten Bima pada 2021 hingga 2025.

“Terdapat 6 kawasan prioritas pengembangan pariwisata di kabupaten Bima diantaranya Kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), Kawasan Sangiang Api, Kawasan Lewa Mori, Kawasan Tanjung Langgudu, Kawasan Lingkar Tambora dan Kawasan Donggo dan sekitarnya. Pengembangan Ke 6 kawasan tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima,” kata Taufik.

Pengembangan kawasan prioritas tersebut lanjutnya, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan Bima, mengangkat citra Bima, sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.

Sebagai informasi, Bima sendiri adalah 1 dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi hanya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sape dan Lambu.

Selain itu, ke 2 Kecamatan baik Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima tersebut merupakan Kawasan/Area Penyangga dan Transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di Pesisir Timur Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) selain Kab Manggarai Barat di Pesisir Barat Flores.

Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977, yang juga meliputi Taman Nasional Komodo (ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991) sebagai kawasan intinya seluas 173.300 ha.(***)

Bimantika.net Menindaklanjuti instruksi Kapolri terkait pemberantasan aksi premanisme, aparat Kepolisian Polres Bima Tim Puma menangkap sejumlah pelaku pungli. Ulah para pelaku selama ini dinilai meresahkan warga setempat.

Kasat Reskrim Iptu Adhar, S.Sos melalui Kasi Humas Iptu Adib Widayaka mengatakan, razia itu menindaklanjuti instruksi Kapolri yang menjadi atensi khusus Presiden RI tentang pencegahan dan pemberantasan aksi premanisme dan pungli.

Katim Puma Aiptu Gatot Wahyudin memimpin razia pemberantasan premanisme dan pungli di beberapa lokasi di terminal tente kecamatan woha kabupaten Bima, (23/6/2021).

Lanjutnya pada saat melakukan patroli mobile team mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada parkir liar dan sering melakukan pemungutan liar di seputaran terminal tente

Kemudian Tim puma langsung menuju TKP dan melakukan pemeriksaan badan, dari hasil tersebut tim mendapatkan uang Rp 250.000

“Dalam razia ini kami mengamankan tiga pria yang diduga melakukan aksi pungli. Masing-masing berinisial AF (21), AD (18), dan HR (17), ,” ujar Gatot.

Para pelaku, kemudian diamankan di Mapolres Bima untuk didata lebih lanjut dan diberikan pembinaan.

“Razia terus kami tingkatkan, demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif,” ujarnya. (***)

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) saat prosesi Sumpah Jabatan 62 Pejabat Struktural dan Fungsional di Aula Pemkot Bima Rabu (23/6/2021)

Bimantika.net Walikota Bima, H. Muhamad Lutfi, SE (HML) menegaskan bahwa dirinya mengharamkan adanya praktek jual beli jabatan di pemerintahan Kota Bima.

“Catat,, bahwa selama masa kepemimpinan saya bahwa haram hukumnya bagi saya lakukan transaksi jual beli jabatan di pemerintahan kota bima” tegas Walikota HML.

Kalaupun ada Aparat Sipil Negara (ASN) yang sengaja mencatut nama dirinya untuk melakukan praktek jual beli jabatan, dirinya berharap agar semua yang mengetahui transaksi tersebut segera melapor pada dirinya untuk di tindak secara tegas.

“Bagi ASN atau pihak internal pemerintah yang coba-coba melakukan transaksi jual beli jabatan saya tidak segan-segan mengambil sikap tegas” ujar Walikota HML

Komitmen Walikota HML dalam menciptakan Kondisi Pemerintahan yang good governance-nya nampak terlihat jelas dengan sikap Tegasnya untuk Haramkan Praktek Jual beli Jabatan.

Tipikal Kepemimpinan Walikota HML yang juga mantan aktivis Pergerakan 98 ini begitu kokoh pendiriannya untuk membersihkan segala bentuk praktek liar yang tentunya menghambat proses terbangunnya citra Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketegasan Walikota HML itupun tertuang dalam sambutan singkatnya saat melakukan prosesi Mutasi jabatan pemerintahan kota bima yang di berlangsung hari Rabu (23/6/2021) di Aula Pemkot Bima.

Pada Momentum pelantikan 62 orang pejabat yang terdiri dari 57 orang pejabat struktural dan 5 orang pejabat fungsional tersebut, Walikota HML menitipkan pesan Moral pada seluruh pejabat yang dilantik untuk sungguh-sungguh dalam sebuah pengabdian.

Sejumlah Pejabat yang dilantik tersebut berdasarkan SK Wali Kota Bima Nomor :821.2/882/BKPSDM/VI/2021 dan SK Wali Kota Nomor : 821.2/883/BKPSDM/VI/2021.

“Rotasi dan mutasi merupakan langkah pembenahan untuk mewujudkan birokrasi yang fresh dan kuat dalam meningkatkan pelayanan publik” ujar Walikota HML.

Dirinya berharap bahwa momentum pelantikan ini menjadi sebuah titik start untuk memacu semangat pengabdian dan tentunya demi meningkatnya kinerja Pemerintahan untuk dipersembahkan buat masyarakat secara utuh dan menyeluruh.

“Sehebat apapun Walikota, tidak akan sukses kalau birokrasi yang membantunya tidak benar dalam tugasnya” ungkap HML mengingatkan. (***)

Bimantika.net Rapat Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program INOVASI Fase – 2 tahun 2020 – 2023, Kabupaten Bima yang berlangsung (22/6) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima dimanfaatkan secara khusus oleh Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, M. Pd (Babe) untuk memberikan sejumlah catatan dan apresiasi atas pelaksanaan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

Sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia Fase -1 tahun 2016-2020.

Wakil Bupati yang didampingi Ketua Komisi DPRD Bidang Pendidikan Ilham Yusuf, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapeda kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima A. Salam Gani S.Pd . M.Pd, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr. Ibnu Khaldun, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Program INOVASI Fase I sudah berlangsung dengan baik selama kurun waktu tiga tahun.

“Ada peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Bima, namun di sisi lain masih ada aspek yang belum berkembang dengan baik. Hal ini yang paling penting untuk dibahas dan menjadi bahan evaluasi. Oleh karena itu, dalam diskusi hari ini perlu mengupas tuntas bagaimana misalnya aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini bisa ditingkatkan”. Terang Dahlan.

Dalam kaitan dengan upaya ini lanjut Dahlan, satu ikhtiar kita dalam menemukan generasi cerdas adalah melalui kehadiran Program INOVASI ini. Karena itu yang paling penting kita harus terus-menerus dan berkelanjutan menumbuhkan generasi cerdas tersebut karena maju atau mundurnya suatu negara tergantung pada generasi muda”. Melalui Gerakan Masyarakat Sadar (GEMAR) Literasi bersama-sama kita akan menguatkan literasi dasar dan karakter anak yang bukan hanya tugas para guru tetapi merupakan tugas semua pihak”. Terang Wakil Bupati dua periode ini.

Pada rapat yang dipandu Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc tersebut, Manager Program INOVASI NTB Sri Widuri yang menyampaikan sambutan secara daring bersama dengan Koordinator INOVASI Pulau Sumbawa M. Thoha mengungkapkan, Rapat Pembentukan Pokja INOVASI Fase -2 ini untuk memastikan kerjasama sebagai bagian dari tata kelola program INOVASI Fase – 2. Kemitraan sangat penting diwujudkan dalam tata kelola program. Oleh karena itu, INOVASI berharap dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten ada tim yang dibentuk untuk memberikan arahan, pandangan, input dan juga kritik yang membangun terhadap program ini untuk mengatasi hambatan serius yang mungkin terjadi.

“Perlu dipahami bahwa semua program yang dijabarkan dalam manajemen INOVASI di lokasi, akan selaras dengan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah. Disamping itu program yang diterapkan memiliki posisi strategis, dalam artian tidak mengulang program yang dilakukan oleh pihak lain dan memastikan progam INOVASI menjadi satu hal yang tidak duplikatif dengan yang lain” terang Sri.

Menanggapai harapan Manager Program INOVASI tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin mengungkapkan, peningkatan kinerja perlu ditunjukkan untuk memaksimalkan capaian dan mengawalinya dengan pembentikan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Kabupaten. Disamping itu, beberapa catatan baik yang disampaikan oleh Pimpinan daerah maupun pihak INOVASI sebagai acuan bagi penyempurnaan program pada fase berikutnya”. Jelas H. Fahrudin.

Rapat Pembentukan Pokja yang berlangsung sehari tersebut diikuti Perangkat daerah Terkait yaitu Bappeda, Dinas Dikbudpora, Kementerian Agama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Hukum Setda, Pimpinan STKIP Taman Siswa dan Tim Gemar Literasi Kabupaten Bima.(****)