BimaNtika

Bimantika.net Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE ( HML) Hari ini Rabu 2 Maret melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah di Masjid Babussalam Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Pada momentum Sholat Berjamaah itu, Walikota HML disapa dengan ramah penuh kekeluargaan dan sangat familiar oleh jemaah Masjid Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima.

Walikota HML pun pada momentum tersebut menyerahkan penyerahan bantuan Masjid sebesar 350 Juta melalui Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2022.

“Insya Allah ini sudah menjadi niat saya sejak saya di lantik menjadi Walikota Bima untuk memperhatikan Pembangunan Masjid dan Musholla se Kota Bima” ungkap Walikota HML.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan Masjid tersebut, Walikota HML didampingi oleh Kabag Kesra dan Ketua Baznas kota Bima. (***)

Bimantika.net – Upaya Kodim 1608/Bima dalam mempercepat pelaksanaan Vaksinasi sesuai anjuran Pemerintah terus dilakukan.

Vaksinasi kali ini bertujuan untuk terus serta meningkatkan perlindungan imunitas terhadap penularan covid sebagai upaya pencegahan penyebaran virus di kalangan Anggota Militer dan KBT untuk Validasi data Vaksin lengkap ( Dosis III)

Dandim Bima mengatakan bahwa selain kegiatan koramil jajaran tersebut merupakan upaya TNI AD khususnya kodim 1608/Bima dalam mempercepat pelaksanaan Vaksinasi wilayah Kota dan Kab Bima, pagi tadi pelaksanaan Validasi Dosis Vaksin Lengkap dilaksanakan oleh Tim Medis Klinik Kodim 1608/Bima, Rabu, 02/3/22

Dandim 1608/Bima Letkol Inf M. Zia Ulhaq, S.Sos juga menambahkan, bahwa TNI-AD merupakan garda terdepan dalam membantu negara yang sedang menghentikan penyebaran pandemi Covid-19.

“Untuk itu, semua anggota TNI serta KBT yang ada di Bima harus divaksin terlebih dahulu terlebih Vaksin Lengkap” ungkap Dandim Putra Asli Bima NTB ini.

Selain melaksanakan vaksinasi di gerai Vaksin di wilayah koramil bersama PKM Setempat, Anggota Militer, PNS serta KBT juga melaksanakan vaksinasi di Aula Kantor Kodim 1608 Bima, vaksinator dilaksanakan oleh 6 orang Tim Medis Kodim 1608/Bima.

Kata Dandim, Alhamdulillah pencapaian 63 Orang bisa Tervaksin V1-15 orang, V1-8 orang, V3- 40 orang, ditunda : 3 Orang karena Sakit. Dari personel di vaksin lengkap pada hari ini dari target capaian sekarang sudah mencapai 85 persen. Tidak semua anggota divaksin lengkap ( Dosis III) karena anggota atau KBT sebagian masih memiliki jangka pemakaian Vaksin II menuju Vaksin Lengkap.

Imbuhnya ” Terima kasih atas pelaksanaan hari ini, serta diharapkan kepada semua anggota yang sudah di vaksin maupun yang belum divaksin lengkap, tepati waktu Vaksin Dosis III, selain itu tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan memakai masker dan selalu menjaga jarak.

“Semoga Pandemi ini akan cepat berlalu, dengan catatan Himbau warga kepada masyarakat dan semua unsur pemerintah bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar,” Tutupnya. (***)

Bimantika.net Seorang pria paruh baya, TF (42 Tahun), Dusun Rasa Bou, Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu di temukan terbaring tidak sadarkan diri atau meninggal di kebun jagung tepatnya di So La Woro di Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

TF tewas dengan posisi terbaring tidak sadarkan diri tepatnya di So La Woro di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo.

Atas kematian itu,
Polisi dalam hal ini Polres Dompu telah melakukan penyelidikan di lokasi.

Pada hari Selasa 1 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wita, saksi atas nama Sahbudin sepulang dari sekolah langsung pergi ke Kebun Jagung di So La Woro yang beralamat di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu untuk menemui bapaknya TF yg sedang berada di Kebun/Ladang Jagung tersebut.

sesampainya saksi di Kebun tersebut melihat dan menemukan bapaknya (TF) sudah tidak bernyawa (meninggal) dengan posisi terbaring di bawah tanah.

Melihat hal tersebut anak Almarhum menginformasikan kepada keluarga dan anggota Polres Dompu dalam hal ini Polsek Pajo untuk melakukan olah TKP..

Dan atas kejadian tersebut Kapolsek Pajo IPDA Rusnadin bersama Anggota Polsek Pajo dan bersama Dokter Puskesmas Ranggo mendatangi TKP.

Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K melalui Kapolsek Pajo Ipda Rusnadin, SH menyatakan benar telah ditemukan mayat seorang laki-laki berinisial (TF) 42 Tahun Dusun Rasa Bou Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

“TF ditemukan oleh anak almarhum di kebun Jagung di So La Woro Desa Tembalae Kecamatan Pajo dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi.

“saat ini petugas dan masyarakat dan keluarga telah mengevakuasi korban dan di bawa ke Puskesmas Ranggo”,ujar Ipda Rusnadin, SH.

Pada saat saat dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Puskesmas Ranggo tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban atau meninggalnya benar karena penyakit yang dialami oleh korban.

Menurut keterangan saksi anak Almarhum, bahwa sebelumnya korban TF mempunyai riwayat menderita penyakit sesak napas dan TBC.

Atas meninggalnya korban TF, pihak keluarga tidak mempermasalahkan kematian almarhum tersebut dan tidak menuntut pihak manapun atas kematian almarhum. (***)

Bimantika.net Kasat Polairud Polres Bima, AKP Ahmad, selaku penanggung jawab percepatan Vaksinasi wilayah Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, memantau langsung kegiatan vaksinasi warga setempat yang digelar di Gerai Vaksin Kantor Camat Soromandi, (1/3/2022) yang dimulai Pukul 08.30 Wita.

Pemantauan oleh Kasat Polairud tersebut sebagaimana dikatakan Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka, adalah untuk memastikan kegiatan vaksinasi tersebut berjalan lancar dan sukses.

Selain memantau pelaksanaan vaksinasi, Sat Polairud juga melakukan kegiatan pembagian masker di Dermaga Bajo, kepada pemilik boat dan penumpang yang hendak menuju Pelabuhan Bima.

Untuk mengakselarasikannya, para personil piket jaga ikut memberikan himbauan keselamatan di atas kapal kepada pemilik boat, agar alat-alat keselamatan harus selalu ada di atas kapal dan jumlahnya harus sesuai muatan penumpang, sekaligus memberikan himbauan Prokes Covid-19.

Lewat himbauan ini, diharapkan, warga Kecamatan Soromandi khususnya, sadar akan pentingnya menerapkan prokes serta mendukung segala upaya pemerintah untuk memperlambat laju penularan Covid-19 termasuk dengan metode vaksinasi.

Diketahui, Kapolres Bima sendiri, AKBP Heru Sasongko, S.I.K, telah memberikan penekanan secara intens kepada jajarannya, agar semaksimal mungkin melakukan upaya strategis guna percepatan program vaksinasi, khususnya di Wilayah Hukum Polres Bima. (***)

Bimantika.net Selasa 1 Maret 2022
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Abdul Gawis menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke -103 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui Video Conference (Vicon), Selasa 1 Maret 2022.

Ditengah pandemi, HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-103 Tahun 2022 diperingati dengan menggelar apel secara virtual di ikuti oleh Pemerintah Kota Bima dengan menerapkan protokol kesehatan di Aula Pemerintah Kota Bima.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA saat menjadi Inspektur Upacara HUT Ke-103 Damkar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah menunjukkan dedikasinya dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Ijinkan kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemadam yang telah melaksanakan tugas dan tangung jawab terutama telah berpartisipasi dalam penanganan Covid-19,” terangnya.

Pemadam kebakaran harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan layanan kedaruratan kepada seluruh warga masyarakat.

“Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan di pusat dan di daerah untuk menjadikan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi perangkat daerah yang profesional, berkemampuan, dan mandiri,” tutupnya.

Apel ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan beserta Kabid dan jajaran Dinas Damkar Kota Bima. (***)

Bimantika.net Kepala Kepolisian Resor Bima, AKBP Heru Sasongko S.I.K, bersama Rombongan Kembali memantau langsung pelaksanaan percepatan Vaksinasi di Kantor Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Senin (28/2/22) Pukul 11.00 Wita.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyerahkan paket Sembako kepada masyarakat penerima vaksin.

“Terima kasih kepada masyarakat yang datang untuk melaksanakan vaksinasi dan pembagian sembako ini adalah bentuk kepedulian Polres Bima kepada masyarakat yang sadar bersedia untuk divaksin,” ujarnya mengutip Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka dalam rilisnya.

Kapolres berharap target vaksinasi dapat tercapai. Selebihnya, Tahun 2022 ini, masyarakat sudah divaksin secara keseluruhan agar imun tubuh meningkat sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 .

Berbagai langkah memang terus diupayakan Polres Bima dan Polsek jajarannya dalam mendukung program pemerintah guna percepatan vaksinasi. Baik dari kalangan siswa, maupun masyarakat umum di berbagi Wilayah Hukumnya.

Kapolres menyatakan, Polri-TNI, bersama Forkompinda dan Muspika setempat akan terus bersinergi demi tercapainya target vaksin sesuai dengan instruksi presiden RI.

Untuk itu, lanjutnya, Polres Bima telah membentuk tim berupa Perwira Pemantau Wilayah atau Pamatwil guna memantau serta mengajak masyarakat agar mau divaksin. Termasuk dengan menekankan pada Bhabinkamtibmas, agar terus mensosialisasikan kepada warga di tiap Desa Binaannya,

Meski begitu, kata Kapolres, untuk mensukseskan program pemerintah dalam percepatan Vaksinasi ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, salah satunya yang paling sentral adalah peran aktif dari pihak masyarakat itu sendiri.
Tak heran, pria bermelati dua ini tak bosan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi nasional ini serta mengingatkan untuk tidak mudah percaya dengan oknum maupun sekelompok orang yang menyebarkan Isu Hoax terkait Vaksin.

Kapolres yang juga dikenal sangat dekat dengan para tokoh agama ini melakukan silahturahmi dengan pengurus mesjid Al-Istiqomah sekaligus memberikan bantuan berupa bingkisan kepada para masyarakat yang melaksanakan Vaksin Terang Adib.

“Alhamdulillah sampai hari ini pelajar maupun masyarakat umum berbondong-bondong mendatangi Gerai Vaksin di tiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bima untuk divaksin,” pungkas Kapolres.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko S.I.K, Waka Polres Bima Kompol Yusuf,Danramil Woha Kapten Inf Ibrahim,Kapolsek Woha AKP Syaiful Anhar S.Sos. Pamatwil Polres Bima Ipda Sarujin, Kades Tente Azhar SE, Kades Kalampa Burhanuddin, Kades Samili Bambang,serta Toga, Toma dan Toda dan masyarakat yang melaksanakan Vaksin.

“Sampai kegiatan Berakhir tidak masyarakat umum maupun pelajar yang mengalami (KIPI) Kejadian ikutan Pasca imunisasi atau Vaksin” kata Adib. (***)

Bimantika.jet Pembangunan sayap kantor Walikota Bima di samping kiri dan kanan Gedung Utama adalah sebuah simbol kemajuan pembangunan Kota Bima.

Simbol Kemajuan itu Terwujud di Era Kepemimpinan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML).

Yang tentunya di bangun dengan menggunakan Konstruksi Kerangka Baja yang Kokoh dan Kuat.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) yang dikonfirmasi Media Online Bimantika Selasa 1 Maret 2022 menyebutkan bahwa pembangunan Sayap kantor Walikota itu ada tujuan yang ingin di capai dalam Pemerintahannya.

“Salah satu dari sekian banyak tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan publik” ujar Walikota HML.

Rencana perluasan dan pelebaran kantor Walikota bukanlah ide dadakan, serba mendadak namun rencana ini sudah lebih dulu ada di dlm design maket plan di kantor Walikota Bima sejak Berdirinya Kantor Walikota Bima.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Walikota Bima era almarhum Drs. HM. Nur A. Latif merasa bangga dengan terwujudnya Pembangunan Sayap Kantor Walikota Bima di Era Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML).

Adalah Syafruddin, ST Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sebagai PPK Pembangunan Gedung Walikota Bima kala itu.

”Mantap melanjutkan karya besar Noly (Almarhum Walikota Bina,red) di era HML bisa terwujud. HML Okey, PPK nya pembangunan gedung utama pada waktu itu adalah saya” ujar Syafruddin mengenang saat dikonfirmasi media Online Bimantika beberapa waktu lalu.

Lanjutnya bahwa Sayap kantor Walikota yang di bangun sejajar pada sisi kiri dan kanan dalam design awalnya untuk keperluan pelayanan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Karna filosofisnya adalah untuk menyatukan Pelayanan Publik yang saat berdirinya Kota Bima tempatnya terpisah dengan kepala daerah” ungkapnya.

Terwujudnya Pembangunan sayap kantor ini rampung dan siap digunakan maka filosofi awalnya tergapai yakni seluruh OPD akan berada dalam satu kawasan dan mempermudah serta meningkatkan pelayanan publik.

Memang Harus di akui bahwa dalam pelaksanaannya, prosesi pembangunan tidak sesuai waktu pekerjaan yang tersedia, namun berbagai faktor pun di era Pandemi Covid-19 tentu semua orang bisa memakluminya.

Faktor kendala saat Bimantika menelusuri pad Kontraktor Pelaksana nya salah satu dari sekian banyak faktor adalah kendala yakni adanya keterlambatan produksi bahan baku, kondisi cuaca serta pekerja yang harus mentaati Protokol Covid-19.

“termasuk keterlambatan pengiriman bahan baku yang harus diangkut dari Surabaya ke Kota Bima terkendala adanya PPKM Pulau Jawa saat itu” ujar Sumber Media Bimantika. (***)

Bimantika.net Sat Samapta Polres Bima melaksanakan Patroli Rutin di Simpang Empat Talabiu dan Taman Panda (28/2/2022).

Patroli Rutin Sat Samapta menggunakan Kendaraan Roda Empat, patroli dengan sasaran Sambang, Pertokoan, dan kantor Objek Vital lainnya.

Kasat Sabhara Polres Bima AKP Daniels Ibilona melalui Kasi Humas Iptu Adib Widayaka menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli akan terus digiatkan guna mendeteksi dini potensi kerawanan gangguan Kamtibmas serta meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat apabila menemukan, melihat dan mendengar sebuah tindak pidana.

“Peningkatan patroli tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) maupun kejahatan lainnya,” tutur Adib .

Lebih lanjut Adib, patroli tersebut juga untuk menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan serta mensosialisasikan vaksinasi tahap satu, tahap dua maupun booster. Sehingga herd Immunity di Kabupaten Bima ini dapat tercapai.” Tutup Adib.(***)

Bimantika.net Dalam penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Dompu Polres Dompu Polda Nusa Tenggara Barat gencar laksanakan giat Ops Yustisi membagikan masker kepada warga pengguna jalan serta anak-anak sekolah yang akan melaksanakan kegiatan proses belajar. Selasa (1/2/2022) pukul 07.00 wita.

Pelaksanaan Pembagian Masker Ini di Laksanakan dalam rangka operasi Yustisi penegakan hukum Protokol Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Dompu bertempat Kelurahan Karijawa Dompu serta memberikan himbauan kepada warga yang tidak menggunakan masker dan di bagikan masker secara gratis oleh personil Polres Dompu.

Kasat Lantas Polres Dompu AKP Hermansyah, S.Sos yang memimpin pelaksanaan kegiatan tersebut mengungkapkan Operasi Yustisi penegakan hukum Protokol Kesehatan Kepada Masyarakat dan pembagian masker ini guna mendorong masyarakat akan pentingnya mematuhi Protokol Kesehatan 5M dan penggunaan masker dan budaya hidup sehat sehingga terhindar dari penularan Covid-19.

“Kami menerapkan langkah langkah pencegahan dengan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan anjuran pemerintah”, ujar AKP Hermansyah, S.Sos

Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K berharap kepada jajarannya untuk selalu intens dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna menekan angka Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Dompu” tandasnya. (***)

Foto : Dok. Pribadi Hamdan Zoelva

Bimantika.net Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) DR. H. Hamdan Zoelva, SH, MH mengkritik wacana penundaan pemilu.

Menurut Putra Asli Parado Bima NTB tersebut bahwa penundaan pemilu sama artinya dengan merampas hak rakyat memilih pemimpin lima tahun sekali.

Pakar hukum tata negara itu mengatakan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan pemilu ditunda.

“Penundaan Pemilu Merampas Hak Rakyat. Pasal 22 e UUD 1945 Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau ditunda, harus mengubah ketentuan tersebut, berdasarkan mekanisme Pasal 37 UUD 1945. Dari segi alasan tidak ada alasan moral, etik dan demokrasi menunda pemilu,” katanya di akun Twiternya, @hamdanzoelva, Sabtu (26/2/2022).

Tetapi, kata dia, bila memaksakan diri maka keinginan politik MPR tak bisa dihambat. Putusan MPR sah dan formal. Meskipun belum tentu mendapatkan dukungan mayoritas rakyat.

“Bahkan dapat dikatakan merampas hak rakyat memilih pemimpinnya 5 tahun sekali. Tapi kakau dipaksakan dan kekuatan mayoritas MPR setuju, siapa yang dapat menghambat. Putusan MPR formal sah dan konstitusional. Soal legitimasi rakyat urusan lain,” ujarnya.

“Namun masalah selanjutnya jika pemilu ditunda untuk 1-2 tahun, siapa yang jadi presiden, anggota kabinet (Menteri), dan anggota DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia, karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024,” katanya lagi.

Dia menegaskan, UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Hanya, kata dia, menurut Pasal 8 UUD 1945 jika presiden dan wapres, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh Mendagri, Menlu dan Menhan.

“Tetapi itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu dan Menhan berkahir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka, kecuali MPR menetapkannya lebih dahulu sebagai pelaksana tugas kepresidenan,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 MPR dapat saja mengangkat presiden dan wapres menggantikan presiden-wapres yang berhenti atau diberhentikan, sampai terpilihnya presiden dan wapres hasil pemilu.

MPR, kata dia, memilih dan menetapkan salah satu dari dua pasangan calon presiden dan wapres yg diusulkan Parpol atau gabungan Parpol yang pasangan Capresnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu.

Dalam kondisi seperti itu, kata dia, siapasaja dapat diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol menjadi pasangan calon presiden dan Wapres, tidak harus presiden yang sedang menjabat.

“Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ, siapa yang memperpanjang masa jabatan anggota MPR (DPR-DPD)dan DPRD? Padahal semuanya harus berakhir pada 2024, karena mereka mendapat mandat terpilih melalui pemilu. Untuk keperluan tersebut, ketentuan UUD mengenai anggota MPR pun harus diubah, yaitu anggota MPR tanpa melalui pemilu dan dapat diperpanjang.

Lalu, siapa yang perpanjang, juga jadi persoalan. Jika dipaksakan dapat dilakukan oleh presiden atas usul KPU. Tetapi sekali lagi UUD terkait anggota MPR harus diubah dulu,” katanya. (***)