BimaNtika

Bimantika.net, – Sebagai Organisasi Mitra kerja Imigrasi, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Bima yang menaungi Puluhan PPPMI yang ada di tiga daerah yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu mendukung upaya dan kerja keras Kepala Imigrasi Bima menaikan status dari Kelas III Non TPI menjadi Kelas II.

Pernyataan tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua APJATI Bima Syarifuddin yang di dampingi oleh Sekretaris Apjati Suhada Mas’ud, SH dan Wakil Ketua Bidang Hukum Nursi Oka, S.Sos kepada wartawan di Kantor APJATI Bima Rabu, (20/4/2022) sekira pukul 16:00 WITA.

“Kami pengurus APJATI Bima Dompu Apresiasi dan mendukung perjuangan Kepala Imigrasi Bima menaikan status Kantor Imigrasi Kelas III non TPI Bima menjadi Kelas II” ungkap Syarifuddin.

Kepala Imigrasi Kelas III non TPI Bima M. Usman, SH.MH menyampaikan terimakasih atas dukungan dari APJATI Bima yang mendukung segala upaya menaikan status Imigrasi Bima dari Kelas III non TPI menjadi Kelas II. papar kepala Imigrasi saat di temui oleh wartawan di kantornya.

Usman menjelaskan, Alhamdulillah perjuangan kami menaikan status Imigrasi Bima dari Kelas III non TPI menjadi Kelas II sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Bima dan walikota Bima maupun Bupati Dompu, sebagai dasar pertimbangan kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Ucapnya.

“Kalau Imigrasi Bima sudah naik status dari kelas III menjadi Kelas II tentunya akan menambah sumber daya manusia (SDM) khususnya untuk para Putra/Putri yang ada di Bima dan Dompu. Oleh karena itu kami berharap dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak terutama Lembaga Pers serta seluruh stak holder yang ada agar cita-cita kita bersama terkabul. Amien Yra”. Harap Usman.

Lanjut Usman, dalam setiap perjuangan tentunya tidak luput dari tantangan, kritikan yang terkadang sedikit menyudutkan kami sebagaimana yang di beritakan oleh beberapa media online baru-baru ini, ada dugaan pungli segala macam yang terjadi di imigrasi Bima, padahal itu tidak benar sama sekali, karena saya tegaskan kepada seluruh rekan kerja saya di imigrasi Bima agar menjauhi praktek pungli tersebut. Tegas Usman.

“Pembuatan Paspor itu sudah ada aturannya, kalau paspor umum 48 biaya administrasinya hanya 350.000, sedangkan penggatian paspor yang hilang biayanya 1.350.000, ganti yang rusak 850.000, paspor 24 di layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) tidak di pungut biaya,. Lanjutnya.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada pungutan liar di imigrasi Bima, Kantor Imigrasi kelas III non TPI Bima adalah Wilaya Bebas Korupsi (WBK), kalaupun ada yang di temukan silahkan lapor saja ke pihak yang berwajib”. Tegas Usman.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Media Independen Online (MIO) Indonesia Kota Bima, Sukirman, SH saat di temui oleh wartawan di kediamannya lingkungan Nusantara Kota Bima, mensuport Kepala Imigrasi Kelas III non TPI Bima atas perjuangannya menaikan status Imigrasi dari Kelas III non TPI Bima menjadi Kelas II agar menambah Sumber daya manusia khususnya untuk Masyarakat Bima dan Dompu” ucapnya.

Sukirman yang akrab di sapa Obama menambahkan, dengan adanya upaya dan kerja keras Kepala Imigrasi Bima M.Usman, SH.MH bersama rekan kerjanya perlu ada dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak terutama peran aktif Wartawan dalam memberikan edukasi positif melalui pemberitaan media kepada masyarakat supaya tidak ada dugaan-dugaan miring yang akan berdampak pada kerugian kita semua. Harap Obama.(***)

Bimantika.net _Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB menggelar Patroli Skala Besar dengan melibatkan TNI dan POL PP guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tengah melaksanakan ibadah Puasa Rabh malam (20/04/22).

Patroli tiga pilar ini dimulai pukul 20:30.Wita mengambil Rute beberapa desa di wilayah Hukum Polsek Bolo yakni Desa Rato, Timu, Bontokape, Darusalam, Nggembe, Kananga dan rasa Bou guna menekan terjadinya tindak kejahatan 3C maupun tindak kejahatan lainya di wilayah kecamatan bolo Kabupaten Bima.

Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko S.I.K, melalui Kasi Humas Iptu Adib Widayaka mengatakan Patroli ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak Kejahatan yang meresahkan masyarakat terlebih-lebih di bulan Ramadhan hingga bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Bolo.

Digelar nya patroli Gabungan ini juga untuk mengontrol Pemuda yang sedang Nongkrong didepan Swalayan dan SPBU Desa Timu dan Desa Rato sekaligus memberikan pemahaman agar tidak meminum minuman keras, karena akibat dari miras tersebut dapat membuat seseorang mabuk dan lepas kontrol sehingga dapat mengakibatkan tawuran antara kelompok hingga Konflik antar kampung.Urainya

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Bolo AKP Hanafi diwakili oleh Kanit Provost Bripka Sutarman,Bripka Erwin,Bripka Frisman,Briptu Alamsyah,Briptu Raihan,Tiga Personil TNI koramil Bolo dan Satu org Anggota Pol pp camat Bolo.

Selain itu personil Polsek Bolo TNI dan Sat Pol PP juga memberikan himbauan kepada masyarakat/pemuda agar tetap mematuhi protocol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di wilayah kecamatan Bolo Tutup Adib.(***)

Bimantika.net _Antisipasi maraknya aksi Balapan Liar yang sering terjadi pada Bulan Ramadhan, Satlantas Polres Bima rutin melakukan pengawasan dan juga patroli dibeberapa titik di Kabupaten Bima yang sering terjadi aksi balap liar Rabu malam (20/4/2022).

Patroli di laksanakan pada sejumlah titik lokasi yang di duga sebagai tempat ajang balap liar yaitu di antaranya Jl. Pantai kalaki, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, pukul 21.00 s/d 01.30 wita.

Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko. S.I.K, melalui Kasat Lantas Iptu Niko Herdianto, S.T.K,. S.I.K mengatakan patroli ini dilakukan untuk antisipasi Balapan Liar dan gangguan Kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat khususnya diwilayah kabupaten Bima.

”Biasanya pada waktu bulan puasa sekelompok remaja meramaikan kawasan jalan tersebut dengan melakukan aksi balap liar,” kata Kasat Lantas

Untuk itu setiap hari di bulan suci ramadhan personil Sat Lantas, melaksanakan patroli di jalan tersebut dan sejumlah jalan lainnya untuk mencegah aksi balap liar,

”Dengan patroli di sepanjang jalan tersebut maka akan mempersempit ruang para remaja yang akan melakukan aksi balapan liar sehingga stuasi jalan tetap aman dan nyaman untuk dilalui pengguna jalan lainnya,” tandasnya

Dalam kegiatan itu pula Personil Sat Lantas Polres Bima juga menghimbau kepada remaja dan masyarakat agar tertib berlalu lintas pada bulan Ramadhan. (***)

Bimantika.net Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. H. Azhari, M. Si saat di wawancara ekslusive dengan Media Online Bimantika Rabu Malam 20 April 2022 menyebutkan bahwa bahwa harapan Walikota HML agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bima memahami secara mendalam Tugas dan Fungsi (TUSI) menjadi fokus utama bagi Inspektorat Kota Bima.

“Atas perintah Pak Walikota HM Lutfi kita jawab dengan memperlihatkan kinerja riil dalam sebuah sistim pemerintahan” ujar Azhari.

Azhari menjelaskan bahwa niat luhur Walikota HM Lutfi disambutnya dengan melakukan aksi nyata dalam hal berkoordinasi lintas sektoral.

Azhari menjelaskan pada media Bimantika bahwa hari ini Rabu (204/2022) Silaturahim inspektur bersama irban-irban dan Kabag Hukum pemkot dengan para pejabat di lingkungan kejari Bima di ruangan Pidsus Kantor Kajari Bima.

“Ini adalah action nyata atas perintah Pak Walikota HM Lutfi dalam rangka menciptakan pemerintah Kota Bima yang Clean Government” ujar Azhari.

Selanjutnya Menindaklanjuti kesepahaman antara Kementrian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI.
No 700/8929/SJ; NO KEP. 694/A/JA/11/2017 NO. B/108/XI/2017 tgl. 30 Nopember 2017 tentang. Koord aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selanjutnya secara bersama disebut para pihak.

Azhari pun membeberkan Maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Nota kesepahaman ini sebagai pedoman operasional bagi para pihak. Dalam melaksanakan koordinasi penanganan laporan Atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintah daerah.
2. Tujuannya untuk memperkuat sinergitas kerja sama para pihak. Guna terwujudnya penyelenggaraan pemda yg efektif, efesien dan akuntabel dalam rangka melanjutkan tujuan otonomi daerah.

Adapun Ruang lingkup nya adalah sebagai berikut :

A. Tukar menukar data dan informasi.
B. Mekanisme penanganan lap. Atau pengaduan.
C. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 tahun terhitung 07/08/2018 sejak ditanda tangani para pihak.

Pejabat pelaksana teknis;
Para pihak menunjuk wakilnya,

Pihak pertama; inspektur kota bima.
Pihak kedua,
Kasi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri bima.
Pihak ketiga,
Kasat reserse dan kriminal polres Bima Kota.

Lanjut Azhari bahwa Ketentuan lain, Sepakat melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 x dalam 3 bulan. Ditunjuk para pihak bergantian.

“Selanjutnya perpanjangan ini tahun depan 2023.
Kami sebagai pejabat baru dari pihak pertama melanjutkan minimal melakukan silaturahmi dg pihak kedua dan ketiga” ungkapnya.

Banyak hal yg dibicarakan dg pak kejari. Terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada pemerintah Kota Bima.

Menjadi catatan penting bagi Inspektorat menurut Azhari adalah Pak Kejari berpesan ‘rubah cara berpikir kita aparat’ dalam melihat persoalan.

Termasuk APIP dan APH. jangan terlalu mengejar predikat tetapi aparat nya tidak mampu berperilaku seperti predikat yang disandang. rubah dulu mindset aparatnya,

“Secara otomatis predikat akan melekat. Pesan moral pak kejari Banyak para pejabat kita mengejar sesuatu yang kita anggap sebagai rejeki tetapi pada hakikatnya adalah risiko” demikian penjelasan Azhari. (***)

Bimantika.net Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. H. Azhari, M. Si yang dikonfirmasi media online Bimantika Rabu 20 April 2022 menyampaikan beberapa hal terkait dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) Inspektorat sesuai dengan harapan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML)

Menurut Azhari bahwa Kalau di lihat dari evaluasi pihaknya selama 15 hari terakhir ini bahwa kedepan TUSI inspektorat tidak lagi prioritas pada audit.

“Biar BPK yang konsen di audit karena kami lihat di satu bulan terakhir awal April 2022, untuk hasil audit BPK TA. 2021” ujarnya.

Lanjut Azhari, Tidak lagi kerugian negara mengarah pada mental korup aparatur di semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Bjma.

“Ini diakui pula oleh koordinator pengawasan BPK dalam suatu diskusi dengan kami” ungkap Azhari.

Oleh karna itu, fokus Inspektorat sekarang di soal Review perencanaan dan penganggaran adalah biar BPK yang punya Domain

Harapan pihak Inspektorat adalah semua pimpinan OPD taat asas. Ikuti alur pekerjaan dengan kertas kerja karena ini potret Inspektorat mereview “kertas kerja’

Azhari menjelaskan itu semua agar pimpinan OPD lebih memaknai pekerjaannya dan proses-proses sehingga dirinya menjelaskan proses jangan tiba saat tiba akal.

“Saya sangat percaya semua pimpinan OPD terukur memahami TUSI. Ini harapan pak walikota HM. Lutfi ke kami di semua pimpinan OPD” demikian ujar Azhari mengakhiri wawancara ekslusifnya dengan Media Online Bimantika. (***)

Bimantika.net _Direktur KSD Indonesia NTB, Subhan berharap pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat ((NTB) agar serius tangani soal aksi panah misterius di umumnya tiga wilayah Kota dan Kabupaten yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Propinsi NTB.

Menurutnya Akhir-akhir ini menghebohkan beberapa kasus yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu pada khususnya sebut saja yang sungguh mengerikan aksi panah misterius.

Marak akhir-akhir ini adalah kasus Panah Misterius yang marak terjadi beberapa hari yang lalu di wilayah Sape , Lambu, Belo serta Woha dan di tempat lainnya.

Tentu hal demikian sangat membuat resah dan takut Masyarakat pada umumnya atas tindakan beberapa oknum yang tidak di kenal dan Tampa di ketahui apa sebab serta akibatnya hal demikian di lakukan.

Lanjut Subhan atau yang Akrab dengan Sapaan CIFANS mengatakan Dengan melihat Realitas yang terjadi tentu sangat di perlukan peran aktif Pemerintah serta orang tua dan keluarga yang ada.

Dari segi pemerintah baik Bupati, Camat serta Kepala Desa tentu harus melakukan kerja-kerja efektif dalam mengamankan wilayahnya dari hal-hal yang meresahkan warga paga umumnya.

Dan begitu juga peran aktif Orang tua Karena dilihat dari beberapa kejadian yang terjadi banyak anak-anak kisaran umur 15-20an Tahun yang di tangkap oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi).

Jsdi hal demikian tentu Orang tua harus memerhatikan sikap dan tindakan apa yang di lakukan oleh anak-anak nya sebelum Keluar Rumah.

Minimal memberikan Pembinaan terhadap mereka sebab pembinaan dan pendidikan khusus Karakter dan lainnya ada pada orang Tua. (***)